Polisi dan Satpol PP Bentrok, IPW Desak Provokatornya Segera Ditangkap

ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA – Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch) Neta S. Pane meminta pihak Polri agar segera menangkap provokator dalam bentrokan antara polisi dan Satpol PP yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Neta, bentrokan antar aparatur di Makassar ini lebih berbahaya dan lebih memalukan dibandingkan dengan bentrokan berbau SARA yang terjari di Tanjungbalai Sumatera Utara.

“IPW mendesak pimpinan kepolisian dan Satpol PP di Makassar segera minta maaf karena bentrokan sepanjang malam itu membuat masyarakat ketakutan. Bagaimana bisa aparatur yang seharusnya menjaga keamanan malah bentrokan dan membuat gangguan keamanan bagi masyarakat,” ujar Neta s. Pane kepada redaksi, Minggu (7/8/2016) pagi.

Jika dalam kasus kerusuhan SARA di Tanjungbalai, polisi bisa dengan cepat menangkap 20 orang yang dituduh sebagai provokator, maka menurut Neta dalam kasus Makassar, polisi mestinya bisa bekerja sama cepat untuk menangkap dan mengumumkan provokatornya.

IPW menilai bahwa provokator bentrokan di Makassar kali ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga sudah berhasil mengadu domba antar aparatur keamanan, yang seharusnya bisa menahan diri dan melakukan dialog jika ada masalah. Semestinya, kedua belah pihak tidak mengedepankan arogansi dan melakukan bentrokan massal yang merugikan banyak pihak.

“Polri jangan berdalih bentrokan ini spontanitas karena durasinya sangat panjang. Saya menduga bentrokan ini sudah dirancang, sehingga provokatornya harus segera ditangkap,” tegas Neta.

Untuk diketahui, bentrokan antara pihak kepolisian dengan Satpol PP terjadi pada Sabtu (6/8/2016). Kejadian ini membuat Bripda Michael Abraham yang merupakan anggota Sabhara tewas. Sedangkan dari pihak Satpol PP terdapat satu korban luka terkena tikaman dan delapan lainnya luka-luka dipukuli polisi.

“IPW berharap dalam menangani kasus Makassar, Polri harus transparan seperti menangani kasus Tanjungbalai,” pungkas Neta.

(bm/bti)

Pengampunan Pajak dan Pemotongan APBN P 2016

download (2)

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara yang bersifat memaksa. Barangkali ahli hukum juga akan sepakat bahwa, sifat wajib dari sebuah ketentuan hukum tidak bisa dihapuskan. Jadi, dengan logika itu pula bahwa UU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) batal demi hukum karena saling bertentangan dan akhirnya hanya sebuah political theatrical atas ketidakmampuan otoritas ekonomi dalam menyelesaikan masalah keuangan negara. Kenapa begitu dan buktinya apa?

Uang pengemplang pajak itu sejatinya sudah keluar masuk dalam bentuk hot money di pasar bursa, dalam setiap perubahan politik selalu saja dihubungkan dengan kondisi pergerakan pasar saham dan uang. Artinya memang ada permainan yang dilakukan orang-orang tertentu yang mengelola institusi keuangan ini dan mencoba mempengaruhi keputusan-keputusan politik, namun sejatinya tidaklah ada hubungan langsung kebijakan politik NKRI yang akan diambil oleh otoritas pemerintahan dengan pergerakan ekonomi nasional RI. Hal ini dikarenakan selama krisis ekonomi berulang kali sekalipun, ekonomi masyarakat kita mampu bertahan dan berjalan dengan normal. Walaupun ada sedikit goncangan dengan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tindakan para distributor.

Sasaran hasil yang hendak dituju oleh pengampunan pajak (tax amnesty) ini juga tidak signifikan dalam membantu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2016. Alih-alih memperkuat postur keuangan negara dalam meningkatkan ekskalasi pembangunan nasional dan perbaikan pelayanan publik oleh kementerian atau lembaga, sebaliknya Menteri Keuangan hasil reshuffle Kabinet Kerja jilid II yang juga mantan Menteri Keuangan di masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) malah akan memotong atau memangkas anggarannya. Hal serupa yang pernah berulangkali dilakukannya pada saat menjabat posisi ini.

Pertanyaanya adalah, apakah memang tidak ada opsi lain yang dapat dilakukan dalam rangka menyelamatkan defisit dan postur APBN-P 2016? Seharusnya dengan kepiawaian yang dimiliki oleh Sri Mulyani Indrawati, maka opsi lain seharusnya dapat dilakukan. Pilihan lain tersebut misalnya optimalisasi penerimaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan rasionalisasi remunerasi dewan manajemennya, melakukan efisiensi dalam berbagai program dan kegiatan antar kementerian atau lembaga yang saling tumpang tindih dan tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi mereka.

Dari aspek kebijakan anggaran yang pro rakyat, Trisakti dan Nawacita, oleh karena itu, sangatlah relevan Pemerintah memperkuat fundamental ekonomi masyarakat melalui kebijakan afirmatif pada sebagian besar aktor ekonomi nasional ini tapi aset ekonomi dan sumbangan PDB nya masih belum signifikan. Jadi kenapa anggaran kementerian atau lembaga yang selalu dipotong, apalagi PNSnya belum menerima kebijakan remunerasi dan pajak. Lalu apanya dan siapanya yang mau diampuni?

DEFIYAN CORI

Ekonom dan Ketua Forum Ekonomi Konstitusi

Cadangan Minyak Milik Negara, Tidak Boleh Dikuasai Swasta

ilustrasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang sesungguhnya masuk program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini belum terlihat serius digarap. Selama ini RUU Migas ini menjadi RUU inisiatif DPR dan sudah mengeluarkan drafnya sebanyak 2 kali. Namun hingga kini masih belum terlihat akan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah. Meski tidak kasat mata, tarik-menarik kepentingan sepertinya sangat besar pengaruhnya hingga membuat RUU ini seakan jalan di tempat namun aroma perburuan kepentingan begitu kental tercium.

Pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Sudirman Said ke Archandra Tahar mencuatkan kembali RUU Migas ini ke permukaan. Pasalnya, berawal dari pernyataan pak Menteri yang akan memprioritaskan penyelesaian RUU Migas. Isu ini semakin menjadi kontroversi ketika pak Menteri menyatakan sedang mengkaji cadangan minyak sebagai aset perusahaan agar bisa dijadikan jaminan mencari pinjaman, sehingga kegiatan eksplorasi bisa bertumbuh untuk menemukan cadangan minyak baru. Gagasan yang bagus tapi penuh resiko dimana resikonya tidak sebanding dengan manfaatnya karena sesungguhnya ada jalan lain yang minim resiko tapi tetap bisa menumbuhkan eksplorasi baru.

Gagasan tersebut sangat tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi kita, mengingat minyak adalah cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, minyak harus dikuasai negara. Cadangan minyak tidak boleh diserahkan kepada swasta menjadi aset perusahaan, itu keliru dan sangat bertentangan dengan konstitusi. Cadangan harus tetap dikuasai oleh negara dan tidak boleh dipindah tangankan ke swasta apapun alasannya.

Jika alasannya adalah supaya perusahaan eksplorasi lebih giat mencari sumber minyak baru, kami kira solusinya bukan dengan menyerahkan kekayaan negara kepada swasta. Itu sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan bangsa atas sumber daya alamnya. Pemerintah harusnya berpikir resiko yang terjadi bila tiba-tiba swasta yang menguasai cadangan tersebut dan sudah menjadikan cadangan tersebut sebagai jaminan pinjaman ternyata bangkrut. Maka pemberi pinjaman akan menyita aset yang dijaminkan. Ini bahaya, negara akan dirugikan sangat besar. Belum lagi resiko lain yang rentan terjadi misalnya kehilangan aset karena sengketa perusahaan swasta dengan pihak lain hingga perusahaan yang diserahi aset tersebut pailit. Maka aset tentu akan berpindah tangan dan semakin jauh dari kepemilikan negara.

Bagaimana seharusnya Pemerintah bersikap? Disinilah dibutuhkan spirit nasionalisme dan keberpihakan pada perusahaan milik negara. Kami sendiri mengusulkan agar RUU Migas mencantumkan dengan tegas bahwa “cadangan minyak dan gas dikuasai dan dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Pertamina sebagai kepanjangan tangan Pemerintah”. Maka dalam hal ini, Pertamina harus jadi Holding Company di sektor minyak dan gas. Dengan demikian Pertamina adalah satu-satunya badan usaha yang berhak menjadikan cadangan sebagai jaminan pinjaman dan Pertamina ditugasi untuk melakukan eksplorasi mencari ladang minyak dan gas baru. Ini akan menjadikan Pertamina sebagai perusahaan negara menjadi sangat besar menuju kedaulatan dan kemandirian sektor energi minyak dan gas. Pertamina harus didukung sebagai satu-satunya badan usaha yang menjadi holding company minyak dan gas, sehingga lavaragenya besar dan tentu akan mudah mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan eksplorasi. Pertamina yang harus diserahi tanggung jawab itu, bukan perusahaan swasta apalagi swasta asing.

RUU Migas saya kira jangan sampai aneh-aneh. Jangan serahkan kedaulatan energi ke pihak asing dan swasta. Jangan serahkan hajat hidup orang banyak kepada swasta katena sangat berbahaya.  Itu jelas menabrak konstitusi dan menabrak kedaulatan serta kemandirian. Keberpihakan pada bangsa dan negara sangat penting menuju bangsa yang berdaulat dan mandiri, disinilah letaknya yang akan menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia punya kedaulatan dan kemandirian terhadap minyak dan gas yang dikelola oleh Pertamina.

FERDINAND HUTAHAEAN
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI)

Diduga Terlibat Kasus Korupsi, Pemuda Serantau Aceh Protes Pencalonan Irwandi Yusuf

Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang dalam Pilkada Aceh 2017 diberitakan didukung oleh Partai Demokrat. (foto: istimewa)
Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang dalam Pilkada Aceh 2017 diberitakan didukung oleh Partai Demokrat. (foto: istimewa)

JAKARTA – Mendekati pendaftaran calon Gubernur Aceh 2017-2022, semakin banyak isu-isu yang beredar yang dihembuskan berbagai pihak tentang peta dukungan kandidat Gubernur Aceh yang akan bertarung di Pilkada 2017.

Sampai saat ini baru Apa Karya yang mendaftar sebagai calon independen dan Muzakir Manaf yang juga sudah dipastikan maju melalui jalur Partai Aceh.

Sementara dua kandidat lainnya, yaitu Tarmizi A. Karim dan Irwandi Yusuf sedang berjuang untuk mendapatkan dukungan dari Partai nasional di luar partai lokal.

Namun Partai nasional akan lebih tertarik memberikan dukungan kepada Tarmizi A. Karim yang memiliki tingkat keterpilihan yang lebih besar dibandingkan Irwandi Yusuf yang saat ini didera banyak masalah. Di antaranya Irwandi Yusuf dituding menerima 14 miliar dari kasus BPKS yang melibatkan orang dekat Irwandi yaitu Ruslan Abdul Gani. Demikian di sampaikan Sekretaris Jenderal Pemuda Serantau Aceh (PSA) Ahmad Zikra dalam siaran persnya yang di terima redaksi, Jumat (5/8) pagi.

“Dari dakwaan jaksa KPK Kiki Ahmad Yani, dari aliran dana BPKS diduga Irwandi Yusuf menerima Rp 4 Miliar dari dana BPKS yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan infrastruktur BPKS dari total 116 Miliar skandal aliran dana BPKS,” ujar Ahmad Zikra.

Menurut Zikra, dugaan tersebut sangat mengejutkan berbagai pihak, karena Irwandi Yusuf yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dan juga pernah menjadi mantan atasan Ruslan Abdul Gani yang dulu menjabat Kepala BPKS. Karenanya, perlu dimintai keterangan untuk mengungkap kasus skandal aliran dana tersebut.

“Kasus korupsi BPKS yang melibatkan Irwandi Yusuf serta merta akan menghambat dirinya untuk diusung oleh partai karena tentu masyarakat Aceh akan memilih calon Gubernur yang tidak terlibat kasus korupsi,” imbuh Zikra.

Zikra mendapatkan informasi sekaligus melihat pemberitaan beberapa media daring menyebutkan, Irwandi Yusuf telah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Menurut, jika benar Partai Demokrat mendukung Irwandi Yusuf sebagai Calon Gubernur Aceh, tentu hal ini sangat disayangkan oleh rakyat Aceh.

Karena Partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan Presiden ke-5 RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menurutnya masih mempunyai slogan untuk menolak korupsi karena menjadi salah satu penyakit bangsa.

Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang menolak dan sangat keras terhadap kadernya agar yang terlibat dalam kasus korupsi. Berita yang menyebutkan Partai Demokrat dengan membawa nama SBY telah mendukung Irwandi Yusuf dinilai Zikra sangat merugikan nama baik Partai Demokrat sendiri karena terkesan tidak komit dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Irwandi Yusuf yang jelas-jelas diduga menerima aliran dana Rp 14 miliar dari skandal aliran dana BPKS tentu tidak layak untuk diusung oleh Partai sekaliber Demokrat yang santun dan memiliki semangat pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Zikra menambahkan, dukungan Partai Demokrat kepada Irwandi Yusuf akan merugikan dan berdampak pada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap komitmen Partai Demokrat dalan pemberantasan korupsi.

“Sebaiknya Partai Demokrat mampu mengusung calon Gubernur yang tidak terlibat kasus korupsi dan bersih,” pungkas tokoh muda asal Banda Aceh ini.

(az/bm//bti)

APKLI: Dari PKL Untuk Jakarta, Sandi Uno Gubernur Kita

Sandi Uno
Salah satu bakal calon Gubernur dalam Pilgub DKI, Sandiaga Uno tengah memberikan secara simbolis bantuan beasiswa pendidikan kepada anak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan PKL Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016). (Foto: detik.com)

JAKARTA – Salah satu bakal calon Gubernur DKI yang akan berkompetisi pada Pilgub 2017 mendatang, Sandiaga Uno yang telah resmi didukung Partai Gerindra mendapatkan tambahn dukungan. Sandi Uno panggilan akrab pengusaha muda ini mendapatkan dukungan resmi Asosiasi PKL Indonesia (APKLI). Melalui Ketua Umumnya dr. Ali Mahsun, M.Biomed, Sandi dinilai mampu membawa nasib dan masa depan PKL ke depan ke arah lebih baik dan bermartabat.

“Tak ada jalan lain kecuali PKL harus ditata rapi, bersih, sehat, dan diberdayakan. PKL harus maju dan berkembang, harus mampu bersaing dan unggul dalam persaingan perdagangan bebas kini dan ke depan. APKLI menilai selama ini segala potensi yang dimiliki Sandiaga Uno telah didedikasikan untuk menata, memberdayakan dan menyejahterakan PKL di Indonesia. Karenanya kami dukung penuh beliau jadi Gubernur DKI berikutnya,” ujar Ali Mahsun, M. Biomed di Jakarta pada Kamis (4/8/2016).

Ali Mahsun menambahkan, selama ini Sandi Uno telah menjadi penasehat bagi APKLI dalam upaya merangkul, menata dan memberdayakan para PKL. Mengutip pernyataan Sandi Uno, Ali Mahsun menyatakan PKL mesti ditata bukan digusur dan diusir semena-mena. Sandi juga dinilai sangat peduli pendidikan anak-anak para PKL. Dijelaskan bahwa pada Jumat (22/7/2016) kemarin bertempat di Kawasan PKL GBK Senayan.

“Sandi Uno memberikan motivasi bahwa anak PKL pun bisa menjadi Gubernur. Bisa menjadi Jenderal bahkan Presiden sekalipun. Karenanya dengan tagline “Dari PKL untuk Jakarta, Sandi Uno Gubernur Kita,” tegas Ali Mahsun menutup pernyataannya sekaligus memantapkan dukungan pihak APKLI dan kaum PKL kepada Sandi Uno.

(bm/bti)

Mempertanyakan Johannes Widjanarko Sebagai Wakil Menteri ESDM

images (1)

Belakangan ini marak informasi beredar secara tertutup maupun terbuka di media tentang situasi sejak hari pertama Arcandra Tahar diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Memang menarik informasi dan sinyalemen yang beredar tentang bagaimana alur cerita hingga pak Tahar jadi Menteri ESDM. Arcandra Tahar yang selama ini lama bermukim di Amerika Serikat dan bekerja di perusahaan asing, tiba-tiba menjadi Menteri ESDM. Banyak pihak kaget dan sibuk mencari informasi siapa Arcandra Tahar karena nama ini memang tidak dikenal publik secara umum. Yang akhirnya sinyalemen bermunculan bahwa Arcandra Tahar patut diduga punya kedekatan dengan “MRC” yang kabur entah kemana pasca merebaknya skandal “Papa Minta Saham”. Menjadi masuk akal, terlebih setelah Setya Novanto yang sekarang menjadi mitra strategis Jokowi adalah salah satu pihak yang dipermalukan atas skandal pencatutan nama presiden pada kasus tersebut.

Sejak hari pertama A. Tahar dilantik dan melakukan tugasnya sebagai Menteri ESDM, sudah ada beberapa kontroversi yang muncul. Salah satunya adalah munculnya Johannes Widjanarko mantan Wakil Kepala SKK Migas yang dipecat Menteri ESDM waktu itu karena diduga terlibat skandal suap, hadir dalam rapat pimpinan di Kementerian ESDM. Sontak ini mengagetkan dan membuat keraguan kepada A. Tahar muncul.

Johannes Widjanarko diberhentikan sebagai Wakil Kepala SKK Migas atas usulan dari Kepala SKK Migas kepada Menteri ESDM yang diteruskan kepada Komite Pengawasan yang terdiri dari Menteri ESDM sendiri, Wakil Menetri Keuangan dan Kepala BKPM. Yang bersangkutan diberhentikan sejak tanggal 8 Januari 2015. Namun demikian alasan pencopotan Widjanarko tidak pernah terungkap secara terang-benderang meski ada dugaan karena Johannes Widjanarko terlibat suap dan terlibat dalam skandal Rudi Rubiandini tahun 2013.

Rencana pengangkatan Johannes Widjarko sebagai Wakil Menteri ESDM tentu sangat tidak pantas dan sangat bertolak belakang dengan citra yang sudah dibentuk Presiden Jokowi yang telah menyatakan perang terhadap mafia migas. Aneh kalau orang yang problematik terlibat kemafiaan malah mau diangkat jadi Wakil Menteri ESDM. Presiden Jokowi harus menentang rencana ini. Presiden jangan mau didikte oleh teman-temannya. Ini bahaya. Masih banyak orang yang mampu di Republik ini, lalu kenapa harus orang yang sudah pernah dipecat dan bermasalah? Ataukah Presiden sudah tidak mampu membedakan mafia dengan yang bersih? Atau jangan-jangan Presiden sudah masuk dalam lingkaran mafia migas. Ini harus diwaspadai terkait arus come backnya mafia migas.

Jika melihat situasi seperti ini, maka sangat mungkin kekuasaan Setya Novanto dan kolaborasinya dengan mafia migas dalam skandal “Papa Minta Saham” juga akan mengobrak-abrik jajaran direksi Pertamina yang juga pernah menolak “surat katabelece” berlogo Ketua DPR yang saat itu dijabat Setya Novanto dan meminta Pertamina segera menyelesaikan urusan perusahaan yang diduga milik dari MRC. Sangat mungkin mengingat surat itu dulu ditolak karena sedang dalam proses pengawasan KPK.

Jika demikian, maka rejim ini dipastikan akan kembali memberikan ruang khusus bagi mafia migas. Rejim ini mengingkari apa yang diucapkan yaitu perang dengan mafia migas. Percuma Jokowi diawal membangun citra perang dengan mafia migas jika toh pada akhirnya malah masuk dalam jaring  mafia migas.

Sekali lagi kami meminta Presiden agar membatalkan rencana mengangkat Johannes Widjanarko sebagai Wakil Menteri ESDM. Ini bangsa apa kalau sampai mengangkat pejabat yang bermasalah?

FERDINAND HUTAHAEAN
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI)

YLKI Protes Makanan Ringan Bermerk Tak Senonoh

Produk Makanan Ringan Merk "Bikini" yang dianggap tidak senonoh dan diprotes pihak YLKI. (foto: instagram.com)
Produk Makanan Ringan Merk “Bikini” yang dianggap tidak senonoh dan diprotes pihak YLKI. (foto: instagram.com)

JAKARTA – Di pasaran kini tengah mengalami kehebohan. Penyebabnya terdapat sebuah produk nyeleneh tetapi terkesan melecehkan perempuan yang di pasarkan khususnya via daring. Produk makanan ringan (mi instan) dengan tajuk yang sangat tidak edukatif bahkan tak senonoh tersebut bermerk “BIKINI” (Bihun keKinian), dengan tag line “remas aku”. Tampak sampul kemasannya pun dengan ilustrasi seorang perempuan yang hanya mengenakan bikini (bra dan celana dalam), dengan pose dari arah punggung.

Tak pelak, produk ini menuai protes, salah satunya datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Melalui Ketua Pengurus Hariannya Tulus Abadi, pihak YLKI menyatakan protes dan mendesak agar produk tersebut ditarik dari peredaran.

“Badan POM agar segera menegur dengan keras produsennya. Penjualan melalui jejaring daring pun, khususnya yang via OLX dan bukalapak.com agar segera dihentikan,” ujar Tulus Abadi dalam pernyataan persnya, Rabu (3/8/2016).

YLKI juga meminta para konsumen untuk tidak membeli produk makanan seperti itu, khususnya anak-anak.

(bm/bti)

Rahman Sabon: Semoga Nawacita Bukan Sekadar Angan-Angan

Ilustrasi (foto: Kompas)
Ilustrasi (foto: Kompas)

JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan reshuffle 12 menterinya di kabinet jilid dua pada Rabu (27/7/2016). Bambang Brodjonegoro misalnya dirotasi dari Menteri Keuangan menjadi Menteri Perencanaan Dan Pembangunan/Kepala Bappenas RI dan posisinya digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

Pengamat senior Rahman Sabon Nama menyatakan bahwa Jokowi telah mempertimbangkan dengan matang bahwa Bambang dan Sri Mulyani mampu menerjemahkan semua sasaran Nawacita ke dalam RPJMN maupun rencana kerja tahunan Pemerintah dalam RAPBN.

“Tapi saya heran mengapa kehadiran Bambang Brodjonegoro di Bappenas disambut dengan demo penolakan oleh internal pegawai Bappenas. Ini baru pertama kali dalam sejarah seorang menteri pilihan Presiden ditolak oleh instansi yang dipimpinnya,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Selasa (2/8/2016) malam.

Sementara itu, terkait Sri Mulyani justru dianggap sebagian publik mewakili kepentingan politik Amerika Serikat dan Bank Dunia sehingga dinilai akan lebih membela kepentingan kapitalis jauh dari kepentingan ekonomi kerakyatan. Rahman Sabon meminta Presiden Jokowi untuk merenungkan kembali atas pilihannya ini.

“Bagaimana mungkin Bambang bisa melakukan tugas utama Bappenas dan Sri Mulyani bisa melaksanakan visi misi Presiden dalam Nawacita dalam anggaran perencanaan tahunan jika kondisinya begini,” lanjut Rahman Sabon.

Menurut pria kelahiran NTT ini, baik Bambang maupun Sri Mulyani tentunya akan menjadi andalan Presiden Jokowi dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai program Nawacita yang menjadi jualan Jokowi saat kampanye paa 2014 silam.

Lebih jauh, Rahman Sabon menjelaskan bahwa selama Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri Keuangan justru program Nawacita tidak berjalan karena terjadi penyimpangan pada proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang terpisah dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rahman Sabon menjelaskan bahwa untuk suksesnya program pembangunan harus ada sinergi terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga tidak terjadi lagi duplikasi penyusunan kerangka ekonomi makro maupun dalam penyusunan kapasitas fiskal.

“Karena itu, saya justru khawatir Nawacita hanya merupakan program angan-angan sehingga agak musykil untuk direalisasikan karena Sri Mulyani tentu lebih berpihak pada kepentingan kapitalis,” tegas Rahman Sabon.

Menurut tokoh yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) ini, di tengah lambannya perekonomian nasional dimana ada ancaman defisit APBN lebih dari 3 % dari PDB, maka kabinet baru hasil reshuffle jilid II harus mampu melakukan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, antara pusat dan daerah, juga problem tersendatnya pembangunan dalam dana transfer daerah baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) maupun dana bagi hasil (DBH). Sehingga, hal tersebut menurut Rahman Sabon bisa menjadi jaminan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan sesuai Nawacita dan bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

“Kabinet ini harus mampu menjawab problem utama bangsa saat ini yaitu sulitnya mencari lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan dan naiknya harga kebutuhan pangan dan sembako yang sampai saat ini belum bisa teratasi,” imbuhnya.

Bahkan menurut Rahman Sabon dalam kapasitasnya sebagai perwakilan APT2PHI, sektor pertanian dan pangan yang seharusnya bisa mewujudkan Nawacita justru luput dari perhatian Presiden dalam melakukan perombakan kabinet.

“Menteri Pertanian Amran Suleaman dalam pernyataan pers hari ini mengklaim bahwa kementeriannya telah berhasil meningkatkan produksi padi. Bahkan menurutnya jagung dan kedelai harganya naik tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tapi pertanyaan yang sulit dijawab saya kira adalah mengapa harga pangan sampai detik ini masih mahal dan kebijakan impor masih terus dilakukan?” tanya Rahman Sabon dengan nada retoris sekaligus menutup pernyataannya.

(bm/bti)

Membaca (Kembali) Singkatnya Usia Dua Menko

images (3)

Dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya dalam jangka waktu belum genap dua tahun usia pemerintahannya sudah dua kali mengganti Menteri Kordinator (Menko) dan itupun dua menteri pula yakni Menko Polhukam dan Menko Maritim. Menko Maratim belakangan ditambahkan dengan Sumber Daya.

Sejarah bongkar pasang susunan kabinet rada ugal-ugalan tersebut, baru terjadi sekarang ini. Para Presiden sebelumnya tidak melakukan itu terkecuali Gus Dur yang usia kekuasaannya juga sangat singkat, sempat bongkar pasang beberapa menteri di kabinetnya. Soal kabinet ini, Presiden Jokowi bisa banyak belajar dari Presiden Soeharto.

Lain Gus Dur, panggilan akrab Abdurahman Wahid, lain pun dengan Joko Widodo. Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI ini, gemar sekali bongkar pasang kabinetnya. Menko Polhukam, Menko Maratim dan Sumber Daya serta Menko Perekonomian. Sedangkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang dijabat oleh Puan Maharani, puteri Megawati Soekarnoputri sampai detik ini tak tergoyahkan, satu-satunya Menko di Kabinet Kerja yang bisa disebut juara bertahan. Teman-teman aktifis menyebutnya dengan “Menko Anak Mami”.

Tidak jelas, standar atau alasannya apa, dengan bongkar pasang Menko terutama di Polhukam dan Maratim dan Sumber Daya. Seolah asal reshuffle atau bongkar pasang kabinet. Apakah ini termasuk selera Presiden yang hobi bongkar pasang atau karena kegagalannya dalam me-manage pemerintahan dan mengurus negara sehingga mencari alibi maka pergantian menteri menjadi sasaran empuk. Toh nanti juga memakai alasan Hak Proregatif Presiden kan? Padahal Hak Proregatif itu bisa dinilai oleh publik. Publik juga sudah cerdas mencermati semua sengkarut perjalanan pemerintahan dan kondisi negara ini.

Publik malah memandang gonta-ganti Menko, terutama di Polhukam serta Maratim dan Sumber Daya itu semata memenuhi kebingungan dan desakan pihak-pihak tertentu. Pergantian dari Menko Maratim dan Sumber Daya Rizal Ramli ke Luhut Binsar Panjaitan dapat dibaca dalam konteks ini. Padahal publik menilai kinerja Menko Maratim dan Sumber Daya Rizal Romli justru on the right track.

Rizal Ramli sudah melakukan tugas dengan tepat dan benar dalam soal reklamasi misalnya, sehingga mendapat apresiasi positif publik. Konon, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, yang berprsestasi membenahi dunia kereta api Indonesia dan menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan mencabut izin kapal yang beroperasi untuk reklamasi Teluk Jakarta juga sepaket dengan Rizal Ramli dalam pencopotannya. Sehingga pencopotan Ignatius Jonan di Kementerian Perhubungan diiringi dengan deraian air mata para stafnya. Jonan juga dikenal sebagai anak binaan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Jika mencermati dengan seksama bongkar pasang para Menko dan Menteri yang dinamai reshuffle Jilid II ini terutama dengan masuknya Sri Mulyani ke kabinet bisa dibaca sebagai upaya mendepak Rizal Ramli. Karena saat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di kabinet SBY, Rizal Ramli terkenal sangat kritis. Juga jika melihat soal reklamasi di mana Menko Rizal Ramli ditentang keras oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, yang disebut juga sebagai Gubernur Podomoro, akhirnya RR panggilan akrab Rizal Ramli itu pun terpental. Kuat dugaan pencopotan Rizal Ramli ini dikendalikan oleh group pengembang. Kesan juga terbaca Rizal Ramli tidak boleh seperahu dengan Sri Mulyani, mantan Direktur World Bank itu.

Belakangan setelah Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Rizal Ramli, mulai terlihat geliatnya untuk mau merevisi kebijakan soal reklamasi. Luhut dikenal sangat mendukung Ahok panggilan akrab Gubernur DKI dalam kasus Sumber Waras dan sekarang duduk di Menko Maratim dan Sumber Daya.

Catatan singkatnya, bongkar pasang dua Menko penting di Kabinet Kerja Jokowi-JK ini masih menyisakan pertanyaan dan opini yang terus berkembang, bahkan Rizal Ramli terkesan sangat terdzalimi sehingga jika kemudian dirinya mendapatkan dukungan dan simpati publik adalah wajar.

MUSLIM ARBI

Pengamat Politik dan Kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)

Kader Muda Kosgoro Jatim Desak Ridwan Hisyam Maju Pilgub Jatim

Tokoh senior Golkar Jatim, Ridwan Hisyam. (foto: istimewa)
Tokoh senior Golkar Jatim, Ridwan Hisyam. (foto: istimewa)
SURABAYA – Perhelatan Pilgub Jatim baru akan terjadi pada 2018 tetapi suasana ‘pertarungan’ sudah mulai terasa dengan munculnya nama-nama baru di luar nama lama yang kerap beredar. Jika sampai saat ini, dua nama paling populer dan elektabel masih didominasi Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf, maka muncul pula nama Halim Iskandar dan terbaru adalah Ridwan Hisyam. Sebenarnya, Ridwan Hisyam juga pernah berlaga di Pilgub Jatim tetapi gagal.
Nama Ridwan Hisyam sendiri dimunculkan kembali oleh kalangan muda Partai Golkar, Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957. Ketua Biro Advokasi HAM, Politik dan Hukum DPD Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Timur, Abdullah Amas menegaskan bahwa kawula muda Kosgoro 1957 mengamanatkan agar Ridwan Hisyam maju dalam Pilgub Jatim yang akan datang

“Dulu kan pernah dicalonkan lawan Imam Utomo waktu pemilihan gubernur masih lewat voting DPRD, lalu pernah maju bersama Sutjipto di pilgub 2008, jadi tentu basis suara terjaga terutama kalangan kaum nasionalis dan nahdliyin” ujar Abdullah Amas saat ditemui di kantor DPRD Jawa Timur, Senin (01/08/16).

Amas yang juga Ketua DPD Barisan Muda Kosgoro 1957 Kabupaten Bangkalan ini menilai bisa saja Ridwan diduetkan dengan Khofifah atau Gus Ipul. Argumentasi Amas karena Ridwan Hisyam dikenal sebagai sosok yang mobilitasnya tinggi dan pintar bergaul sehingga diterima oleh semua kalangan. Apalagi menurutnya, Ridwan Hasyim kini menjabat anggota DPR RI asal Malang, Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Timur DPP Partai Golkar, sesepuh Satuan Karya Ulama (Satkar Ulama) sayap Golkar serta Ketua umum Padepokan Kosgoro 1957 Pusat.

“Ridwan Hisyam sosok yang sesuai Tridharma Kosgoro, Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas paling pas memimpin Jawa Timur, memiliki krenteg atau semangat yang tinggi untuk melayani rakyat, dia terlihat tenang melihat keluhan rakyat di seluruh penjuru Jawa Timur. Diharapkan mesin Golkar panas kalau mencalonkan kadernya sendiri dan kami siap injak gas dalam-dalam untuk pemenangan Ridwan Hisyam jika akhirnya beliau berkenan maju,” tandas Abdullah Amas menutup keterangannya.

(bus/bti)