Peringatannya Terkait Tax Amnesty Diabaikan, Pengamat Ini Nilai Jokowi Masuk Jebakan Konspirator

ilustrasi (foto: istimewa)
ilustrasi (foto: istimewa)

JAKARTA – Banyak kalangan menilai bahwa penerapan dan target dari Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak berjalan mulus. Pesimisme itu semakin kuat mengingat dari target penerimaan IDR 165 triliun dari Pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir Agustus 2016 baru mencapai IDR 1,45 triliun.

Menanggapi kondisi ini, pengamat politik senior Rahman Sabon Nama menyatakan bahwa dirinya tidak kaget karena sejak awal dirinya telah memberikan penilaian dan peringatan dini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar lebih berhati-hati.

“Pada Februari lalu kan saya sudah ingatkan Presiden untuk tidak tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU Pengampunan pajak menjadi UU. Waktu itu ada dugaan kuat RUU dibuat dengan penuh rekayasa yang beraroma suap,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi, Sabtu (3/9/2016).

Rahman Sabon melanjutkan, pada awal pembuatan RUU Pengampunan Pajak ada isu yang menyebutkan bahwa empat pabrik rokok ternama memiliki hutang pajak sebesar IDR 63 triliun dan konglomerat pemilik perusahaan cangkangnya berusaha keras untuk menggolkan UU ini dengan memanfaatkan lemahnya kepemimpinan nasional. Menurut Rahman Sabon, ketidakhati-hatian dalam mengesahkan RUU Pengampunan Pajak ini memang dapat membawa kerugian bagi negara dan akan membawa Presiden Jokowi ke tepi jurang masalah. Hal itu menurutnya tak lepas dari prediksi penerimaan pajak yang justru akan mengalami penurunan drastis karena telah “di-ijon-kan” melalui suap pada saat RUU ini disahkan.

“Adanya isu suap tersebut semakin terkuak terlihat dari ketidaksiapan Pemerintah. Coba kita lihat, awalnya yanh didengungkan bahwa subyek Tax Amnesty adalah memulangkan uang wajib pajak kelas kakap di luar negeri, tetapi oleh Dirjen Pajak dibelokkan dengan mengejar WP rakyat kecil mulai pensiunan sipil dan militer, UKM, koperasi dan bahkan asosiasi dan seniman penerima royalti dipajaki oleh aparat pajak,” papar tokoh yang juga Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia) ini.

Rahman Sabon menambahkan bahwa sebelum diundangkan RUU Pengampunan Pajak terlebih dahulu dilakukan sosialisasi uji publik baik dengan perguruan tinggi maupun dengan masyarakat, tapi ia menyesalkan usulannya saat itu. Terlihat adanya kolaborasi busuk para pengemplang pajak besar yang tega menyulap aturan untuk menyelamatkan diri mereka dan taruhannya adalah 250 juta rakyat Indonesia dan membawa kesan dimana Presiden Jokowi tampak sebagai pihak paling bertanggung jawab.

“Jika mau jujur, tentunya yang paling bertanggung jawab adalah kabinet ekonomi jilid I dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi karena dialah yang meminta DPR mempercepat UU ini kala itu. Isu yang berkembang ketika itu telah disiapkan dana IDR 1,5 triliun sebagai bonus untuk percepatan pengesahan UU Tax Amnesty ini,” ungkap pria kelahiran NTT tersebut.

Kabinet Ekonomi pada jilid I bertanggung jawab menurut Rahman Sabon, nampak pasca munculnya permasalahan hingga menyebabkan keresahan di masyarakat, Darmin Nasution dan Bambang Brodjonegoro kala itu membisu. Beruntung menurutnya, Presiden kemudian menyadari bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penerapan UU Pengampunan Pajak dan meluruskan bahwa Tax Amnesty hanya diperuntukkan bagi wajib pajak besar sehingga dana wajib pajak pengusaha besar di luar negeri bisa dipulangkan.

Respon cepat itu akhirnya melalui tangan Menteri Keuangan, muncul peraturan PMK Nomor 127 yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2016 beberapa hari lalu itu.

“Beruntung Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah keluar untuk meluruskan. Tapi masyarakat sudah kadung pesimis bahwa PMK tidak berdampak bagi keberhasilan Pengampunan Pajak,” tegasnya.

Setelah munculnya PMK tersebut, Rahman Sabon menduga para pengusaha akan memohon secara formalitas untuk ikut program tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan surat pengampunan pajak agar tidak dikejar aparat pajak. Sementara itu, menurutnya DPR sendiri merasa tanggung jawabnya sudah selesai dengan mengesahkan UUnya untuk memenuhi kemauan Pemerintah dan merasa telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Akhirnya, sekarang Presiden Jokowi menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas berhasil tidaknya UU Pengampunan Pajak.

“Dari rangkaian peristiwa ini, maka motif dan kedok dari Tax Amnesty sudah diketahui publik. Kini piring kotor yang dibuat Darmin ,Bambang dan Ken harus bisa dicuci oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang baru dan harus bisa memenuhi target 165 triliun dari agar defisit APBN tidak sampai melebihi 3% PDB. Jika Sri Mulyani tidak bisa capai target ini, maka sorotan publik pasti mengarah pada Presiden. Inilah yang dimaui oleh para kolaborator yang dulu tergesa-gesa mendesak UU Pengampunan Pajak segera disahkan,” pungkasnya.

(bm/bti)

Dinilai Melenceng, Jokowi Didesak Segera Tunjuk Menteri ESDM Definitif

 

Direktur Eksekutif EWI (Energy Watch Indonesia), Ferdinand Hutahaean. (foto: hermana)
Direktur Eksekutif EWI (Energy Watch Indonesia), Ferdinand Hutahaean. (foto: hermana)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean merasa heran mengapa hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif dan masih mempertahankan  PLT Menteri ESDM hingga hampir 1 bulan lamanya. Padahal menurut Ferdinand, Kementerian ESDM adalah salah satu sektor yang sangat penting dan sarat masalah yang tidak boleh diselesaikan dengan ilmu coba-coba apalagi terbeban dengan konflik kepentingan.

“Sejak Archandra Tahar menjadi Menteri ESDM selama 20 hari dan sekarang dipegang oleh Luhut Panjaitan sebagai PLT Menteri ESDM, banyak sekali kebijakan yang bersifat coba-coba tanpa indikator jelas keberhasilan serta kebijakan yang mengarah kepada pelemahan negara dan jauh dari konsep kedaulatan energi,” ujar Ferdinand Hutahaean, Jumat (2/9/2016).

Menurut Ferdinand ada beberapa kebijakan Kementerian ESDM yang dinilainya jauh dari konsep kedaulatan energi yang pernah digaungkan Jokowi saat kampanye melalui Program Nawacita yakni upaya pengerahan kapal angkatan laut (TNI AL) untuk mencari minyak dengan teknologi seismik 2D, membuka ruang kompetisi penjualan BBM jenis tertentu seperti Avtur antara Pertamina dengan swasta lain, revisi Undang-Undang (UU) Minerba yang akan memberi ruang relaksasi ekspor konsentrat dan bahkan mungkin akan menghapuskan kewajiban smelter serta revisi UU Migas yang kian tidak jelas.

“UU Minerba, UU Migas dan UU Kelistrikan adalah UU yang sangat vital posisinya untuk menentukan arah kebijakan pemerintah menuju kedaulatan energi. Bila UU-nya dibuat justru melemahkan konsep kedaulatan, maka publik jangan kaget bila 10 tahun ke depan kita akan membayar mahal atas energi yang tidak kita miliki,” tegas Ferdinand.

Ferdinand menilai PLT Menteri ESDM hanya berorientasi pada bisnis dan bagaimana menjadikan komoditas energi sebagai penghasil devisa atau uang semata. Karena, menurutnya dengan membuka ruang relaksasi ekspor konsentrat bahkan kemungkinan menghilangkan kewajiban smelter  dari UU Minerba adalah kebijakan yang akan sangat merugikan bangsa dan negara serta akan menguntungkan pihak swasta.

Dari kajian EWI, upaya mengatasi masalah smelter dinilai tidak sulit jika dilakukan secara serius. Dengan argumentasi jika Pemerintah bisa menjadi leader dalam pembangunan smelter ini dengan membangunnya secara komunal.

“Himpun beberapa pengusaha tambang sejenis dan membangun smelter secara bersamaan yang difasilitasi Pemerintah. Saya pikir ini tidak sulit, ini masalahnya pada pola pikir, apakah hanya mau enaknya saja atau mau berpihak kepada bangsa. Relaksasi ekspor konsentrat hanya akan mempercepat habisnya sumber energi bangsa dan kemudian kita akan menjadi bangsa yang krisis energi,” lanjutnya.

Karena itu, agar permasalahan di sektor energi tidak semakin berlarut-larut, pihak EWI berharap kepada Presiden Jokowi agar segera bersikap dan menunjuk Menteri ESDM baru.

“Presiden tidak perlu tergoda oleh gelar-gelar mentereng dan klaim pintar yang tidak berguna jika tidak menguasai peta masalah. Presiden jangan terpengaruh oleh titipan-titipan dari mana pun. Presiden harus yakin dengan dirinya sebagai pemimpin. Memilih orang yang berpihak kepada bangsa harus menjadi tolok ukur utama memutuskan siapa Menteri ESDM yang baru,” pungkasnya.

(fh/bti)

Perkuat Daya Saing, APKLI Targetkan 4 Juta PKL Dapat Kredit Tanpa Agunan

Ketua Umum DPP APKLI, dr. Ali Mahsun,M. Biomed (kelima dari kiri) saat diterima Menteri Perindustrian, Saleh Husin (berbaju batik cokelat) di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (17/5/2016) untuk menyampaikan kondisi kekinian PKL Indonesia dan sosialisasi program pemberdayaan APKLI untuk PKL.
Ketua Umum DPP APKLI, dr. Ali Mahsun,M. Biomed (kelima dari kiri) saat diterima Menteri Perindustrian, Saleh Husin (berbaju batik cokelat) di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (17/5/2016) untuk menyampaikan kondisi kekinian PKL Indonesia dan sosialisasi program pemberdayaan APKLI untuk PKL.

JAKARTA – Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap mendapatkan perlakuan kurang adil dari aparat pemerintah. Penggusuran seolah menjadi menu rutin PKL. Padahal sebagai bagian dari ekonomi ril Indonesia, semestinya PKL ditata dan diberdayakan serta ditingkatkan daya saingnya melalui sejumlah bantuan dan pelatihan bukannya digusur seperti terjadi selama ini. Oleh karena itu, cetak biru (blueprint) percepatan penataan PKL di sejumlah kawasan ekonomi strategis menjadi sebuah keniscayaan. Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia), dr. Ali Mahsun, M.Biomed dalam keterangannya kepada redaksi.

“Untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa dari cengkraman bangsa asing, serta melindungi dan memberdayakan ekonomi rakyat cetak biru penataan PKL mendesak dilakukan. Untuk itu, APKLI terus lakukan percepatan gerilya di seluruh tanah air dengan menyediakan Kredit Tanpa Agunan Modifikasi Grameen Bank, Pendampingan, serta pergudangan (ware house) baik online maupun offline,” ujar Ali Mahsun, Kamis (1/9/2016) pagi.

Selain itu, Ali Mahsun menambahkan bahwa percepatan penataan PKL itu juga meliputi penyediaan sarana teknologi informasi dan komuniasi (ICT) sebagai dukungan sistem usaha PKL penyediaan perangkat sistem PPOB (Point Payment Online Banking) Kaki Lima Indonesia.

“Kami dari APKLI juga menyiapkan kebutuhan PKL lainnya semisal Perumahaan Kaki Lima Indonesia, alat transportasi dan lainnya. PKL harus tertata rapi, bersih, sehat dan segera maju dan berkembang sehingga bisa kalahkan ritel modern,” imbuhnya.

Untuk merealisasikan semua rencana penataan PKL tersebut, pihak APKLI mentargetkan 4 juta PKL bisa tersentuh program progresif ini.

“Ya, kami targetkan 4 juta PKL bisa dapatkan akses kredit tanpa agunan (KTA) baik berupa KUR Mikro atau pembiayaan modal usaha sistem syariah pada akhir 2017. Ini penting agar PKL bisa bersaing dan mampu menghadapi gerusan kapitalis asing di era global ini,” pungkas Ali Mahsun.

(am/bti)