Plastik Gratis Lagi, YLKI Protes Keras Aprindo dan Kementerian LHK

 

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Keputusan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang menyatakan keluar sebagai pihak yang mendukung kebijakan plastik berbayar dan menggratiskan kembali tas plastik pada konsumennya diprotes oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI menilai keputusan tersebut menunjukkan Aprindo tidak punya concern untuk pengurangan sampah plastik yang ditimbulkan dari transaksi bisnisnya.

“Seharusnya Aprindo mendorong semua anggotanya untuk menerapkan kebijakan serupa,” tegas Tulus Abadi dalam keterangan persnya kepada awak media, Senin (3/10/2016).

Namun demikian, lanjut Tulus, rontoknya uji coba plastik berbayar ini menunjukkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) inkonsisten. Hal itu terbukti dengan lemahnya regulasi yang ada. “Kementerian LHK terlalu lamban dalam menggodok penguatan regulasi plastik berbayar,” imbuh Tulus.

Padahal menurut Tulus, dukungan publik terhadap upaya pengurangan sampah plastik melalui plastik berbayar sudah lumayan tinggi. Hal itu didasarkan pada hasil survei YLKI pada Maret 2016 dimana sebanyak 26,8% konsumen dapat memahami bahwa kebijakan palstik berbayar adalah untuk pengurangan sampah plastik.

“Gagalnya uji coba kebijakan plastik berbayar menunjukkan Pemerintah tidak mempunyai roadmap yang jelas untuk pengurangan konsumsi plastik. Kementerian LHK dengan program plastik berbayar dan Kementerian Keuangan dengan wacana pengenaan cukai pada plastik. Kedua kebijakan ini seharusnya terintegrasi. Tidak jalan sendiri-sendiri,” papar Tulus.

YLKI juga menilai ketidakjelasan kebijakan plastik berbayar juga terindikasi dengan tidak jelasnya penggunaan dana yang diperoleh dari plastik berbayar itu.

“Seharusnya dana yang dikoleksi dari plastik berbayar dikembalikan menjadi dana publik untuk penanggulangan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik,” pungkasnya.

(bm/bti)

Fuad Bawazier: Fokuslah Pada Pemulangan Dana Repatriasi Dari Singapura!

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier. (foto: istimewa)
Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier. (foto: istimewa)

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier menyatakan memang Pemerintahan Jokowi-JK wajib bersyukur dan berterima kasih atas lahirnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) tapi dirinya mengingatkan bahwa penerimaan uang tebusan pajak baru mencapai Rp 97 triliun dan masih di bawah target yang sudah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 165 triliun.

“Artinya pencapaiannya baru mencapai 59%. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah dana repatriasi yang ditarget Rp 1000 triliun baru masuk Rp 130 T atau hanya 13%,” ujar Fuad Bawazier, Minggu (2/10/2016).

Padahal dana repatriasi, lanjut Fuad Bawazier, yang benar-benar akan membantu pertumbuhan ekonomi. Kurs rupiah terhadap dollar yang menguat menjadi di bawah Rp 13.000,- menurutnya dikarenakan masuknya dana repatriasi yang Rp 130 triliun. Tetapi menariknya menurut Fuad Bawazier adalah data lebih banyak pengusaha atau Wajib Pajak (WP kelas lokal dan bukannya WP kelas kakap yang mengikuti Tax Amnesty.

“WP besar yang semula diharapkan atau ditargetkan sebagai peserta utama Tax Amnesty justru tidak banyak. Indikasinya sederhana yakni rendahnya uang repatriasi yang masuk tadi dibandingkan dg dana-dana milik orang Indonesia yang ada di luar negeri yang di perkirakan mencapai Rp 11.000 triliun,” papar Fuad Bawazier.

Hal tersebut menjelaskan bahwa dari ratusan ribu pengusaha atau WP yang ikut Tax Amnest lebih banyak didominasi pengusaha menengah kecil. Fuad menilain kelompok ini kelihatannya lebih terpanggil kesadarannya atau nasionalismenya. Bahkan Fuad menegaskan Pemerintah juga tidak perlu membusungkan dada dengan membandingkan keberhasilan program TA Indonesia dengan TA di negara-negara lain sebab ada 3 faktor yang membedakan sehingga perbandingan itu kurang relevan.

Menurut Fuad, faktor perbedaan tax ratio di negara-negara yang menerapkan TA patut menjadi perhatian penting. Semakin rendah tax rationya, maka akan semakin besar peluang suksesnya. Indonesia sendiri menurut Fuad merupakan negara denga tax ratio yang amat rendah yakni 11% sehingga logikanya TA akan lebih berpeluang suksesnya.

“Kenapa begitu? Sebab rendahnya tax ratio adalah indikasi banyaknya penggelapan pajak yang terjadi selama ini. Makanya ketika di Indonesia ada peluang TA, logikanya banyak yang memanfaatkannya seperti di Indonesia sekarang ini,” tegasnya.

Selain itu, faktor rentang waktu dan scope Tax Amnesty di negara-negara yang berbeda dengan Indonesia juga layak menjadi perhatian bahkan menurut Fuad Bawazier, besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) yang berbeda-beda mesti dijadikan bahan evaluasi mengenai klaim keberhasilan Tax Amnesty.

“Indonesia adalah negara besar yang masuk G-20 sehingga tidak tepat dibandingkan dengan negara yang berbeda PDBnya,” katanya.

Oleh karena itu, tugas utama pemerintah sekarang ini menurut Fuad adalah fokus pada pemulangan dana repatriasi dari Singapura yang masih banyak menghadapi kendala dan nampaknya datang dari pihak Singapura. Kendala-kendala yang dimaksud tersebut antara lain mempersulit pencairan dan pemulangan dana ke Indonesia serta melaporkan peserta Tax Amnesty ke kepolisian Singapura.

“Jelas Singapura khawatir bila dana perbankannya kesedot ke Indonesia. Pengusaha-pengusaha ini kini mengeluh atas perlakuan Singapura yang kurang bersahabat terhadap pengusaha-pengusaha Indonesia yang menjadi peserta TA yang ingin menarik dananya ke Indonesia,” imbuh Fuad.

Mantan Dirjen Pajak itu juga meminta pemerintah untuk melakukan reformasi total perpajakan di Indonesia antara lain dengan mengubah Ditjen Pajak menjadi sebuah Badan tersendiri di bawah Presiden. Alasan Fuad adalah scope dan tanggung jawab pajak sudah terlalu besar untuk selevel Ditjen.

“Apabila sudah jadi badan tersendiri maka Kementerian Keuangan tidak memerlukan Wakil Menteri. Dengan badan tersendiri diharapkan tax ratio Indonesia akan dapat dinaikkan dan kita semakin mandiri dalam pembiayaan APBN,” pungkasnya.

(bm/bti)

Mengapa Rizal Ramli dan Yusril Tersingkir Dari Pilgub DKI?

 

 

Rizal Ramli dan Yusril

Dengan tersingkirnya Rizal Ramli (RR) dan Yusril Ihza Mahendra (YIM) dalam ajang kontestasi politik Pilgub DKI 2017 mendatang dapat dianggap sebagai bukti betapa kuatnya peranan asing dan aseng dalam hajatan politik di ibukota kali ini. RR, yang dipecat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan Menko Maritim dan Sumber Daya sudah dapat terbaca dengan gamblang akan adanya indikasi kuat terkait peranan pengembang di program reklamasi. Istana terbaca seolah telah dicengkeram oleh para pengembang tersebut sehingga keputusan sikap RR saat menjadi Menko Maritim yang menolak dengan keras kebijakan reklamasi Pulau G dianggap sebagai “dosa besar” pria kelahiran Sumatera Barat itu sehingga harus disingkirkan.

Belum lagi sikap RR yang ditentang keras oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sehingga nampak sekali jika pencopotan RR murni pesanan. Jika dibandingkan dengan langkah-langkah RR di Kabinet Kerja yang banyak mendapat apresiasi publik dan masyarakat kecil yang merasa terayomi terutama kaum nelayan yang ditemuinya bahkan sekarang menjadi korban gusuran seperti di Kampung Aquarium Jakarta Utara, maka indikasi pesanan itu semakin terang benderang.

Setelah tergusur dari Kabinet Kerja, publik dan sejumlah aktifis mencoba mendesak RR agar bisa terjun dan meramaikan bursa Pilgub DKI 2017. Banyak harapan dan dambaan warga atas sosok RR, baik melalui pemberitaan media massa maupun di saat RR mendatangi mereka. Ironisnya, partai politik (parpol) yang ada tidak menangkap aspirasi dan suara dukungan yang berkembang di masyarakat meskipun ada perwakilan masyarakat yang melakukan upaya komunikasi politik. RR pun tidak terpilih justru di detik-detik terakhir masa penutupan bakal calon gubernur pada September kemarin.

RR ternyata tidak sendirian. YIM yang juga sudah mencoba membangun aktifitas untuk dapat masuk sebagai Calon Gubernur juga kandas di masa injury time. Dengan dengan pengalaman dan kapasitasnya, YIM terlihat di sejumlah survei sangat diminati oleh publik dan masyarakat Ibukota. Akan tetapi lagi-lagi parpol pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta tidak memberi pilihan kepada pakar hukum tata negara ini. Meski komunikasi intens juga sudah dilakukan oleh YIM, harapan publik mayoritas Jakarta yang menginginkan YIM maju dan berkontestasi dengan petahana harus dikubur-kubur dalam-dalam.

Tidak diliriknya baik RR maupun YIM oleh parpol ini menjadi kegelisahan tersendiri. JIka sejatinya demokrasi adalah suara rakyat dimana terlihat bahwa rakyat DKI sangat antusias dalam memberikan dukungan kepada RR dan YIM, maka mengapa para elit parpol justru mengabaikan suara rakyat tersebut.

Tetapi penulis kira, kursi Gubernur DKI bukanlah akhir dan segalanya dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam upaya menata negara dan bangsa ini sehingga walau tidak masuk dalam kontestasi Pilgub DKI 2017 maka arena perjuangan dan pengabdian terhadap nasib rakyat justru semakin luas dan lebar.

Setidaknya saat ini kelompok prodemokrasi memiliki harapan baru akan sosok yang bisa diajak bekerja sama untuk melakukan banyak karya dan pengabdian dalam rangka menata dan memperbaiki kondisi bangsa yang saat ini terlihat memerlukan penyelamatan yang segera. Semoga mereka berdua menyadari hal ini dan terus berjuang walau tak melalui jabatan struktural di pemerintahan sekalipun.

MUSLIM ARBI

Pengamat Politik dan Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)