Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Keras TNI-Polri Dalam Aksi 4 November

Ilustrasi. (Foto: sindonews)
Ilustrasi. (Foto: sindonews)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kerja keras seluruh prajurit TNI yang menggunakan cara-cara persuasif dalam mengamankan aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) lalu. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahannya kepada para prajurit TNI di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, pada Senin (7/11/2016) hari ini.

“Saya yakin bukan hanya saya, tapi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memberikan apresiasi atas soliditas, atas kekompakan, atas penggunaan cara-cara persuasif dalam menjaga keamanan Jakarta sehingga unjuk rasa berlangsung tertib dan damai,” ujar Presiden Joko Widodo mengawali arahannya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar kekompakan yang telah ditunjukkan oleh para prajurit TNI dan Polri untuk terus dijaga dalam menjalankan tugas negara. Sebab, Presiden meyakini, ketika semuanya bersatu dan menunjukkan kekompakannya, maka Indonesia akan dapat dipersatukan dan tidak mudah terpecah belah.

“Jadilah perekat kemajemukan. Sebagai panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita,” tegasnya.

Ditemui dan ditanyakan oleh para jurnalis mengenai maksud kedatangan Presiden Joko Widodo dan memberikan arahannya, Presiden menekankan bahwa dirinya hanya ingin mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia seharusnya dijadikan semangat untuk saling menghargai antara satu dengan lainnya. Presiden pun meminta kepada TNI dan Polri yang dipandang sebagai unsur perekat untuk dapat berperan lebih dalam menjaga keharmonisan bangsa.

“Ya kita tahu semuanya, negara kita ini 17 ribu pulau, suku berbeda-beda, ras berbeda-beda, agama juga berbeda-beda. Kalau hal itu tidak kita tegaskan, secara berulang-ulang kita menjadi tidak ingat. Saya hanya ingin mengingatkan kita, apalagi TNI dan Polri yang saya pandang sebagai perekat yang bisa mempersatukan,” kata Presiden.

Usai memberikan arahannya, Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendatangi dan menyalami satu per satu prajurit TNI yang sebelumnya berbaris sigap mendengarkan arahan.

(bm/bti)

Tindak Lanjuti Intruksi Presiden, Gelar Perkara Ahok Akan Dilakukan Terbuka

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.
Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

JAKARTA – Menindaklanjuti arahan langsung Presiden Joko Widodo mengenai proses hukum terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus tersebut secara cepat dan transparan di hadapan media massa.

Untuk diketahui, gelar perkara kasus pidana oleh tim penyidik biasanya dilakukan secara tertutup. Namun kali ini, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut mendapat pengecualian sebagai perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live (terbuka). Ini perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi,” terang Tito Karnavian yang memberikan keterangan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno usai menemui Presiden Joko Widodo, Sabtu (5/11/2016) malam ini.

Tak cukup sampai di situ, kepolisian juga akan mengundang berbagai pihak termasuk pihak kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi III DPR RI, para pelapor, saksi-saksi ahli yang diajukan pelapor termasuk Majelis Ulama Indonesia, serta saksi-saksi ahli yang dihadirkan penyidik dari kalangan akademis dan lembaga bahasa yang dianggap kredibel dan netral saat gelar perkara dilakukan.

“Kemudian tentu juga akan kita hadirkan saudara terlapor Basuki Tjahaja Purnama, kalau yang bersangkutan ingin hadir dipersilakan tetapi kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukum,” imbuhnya.

Gelar perkara itu sendiri dilakukan untuk melihat apakah terlapor, Basuki Tjahaja Purnama, telah melakukan tindakan pidana atau tidak. Dengan gelar perkara yang dilakukan secara terbuka tersebut diharapkan publik betul-betul melihat dengan jernih penyelesaian kasus ini dan dapat mengetahui secara terbuka apa yang dilakukan oleh penyidik dan isi dari keterangan para ahli, pelapor, dan terlapor sendiri.

“Kalau ditemukan adanya tindak pidana, maka akan kita tingkatkan menjadi penyidikan dan akan kita tentukan tersangkanya. Dalam kasus ini berarti terlapor dan diproses sesuai aturan criminal justice system kita, kejaksaan dan pengadilan,” terangnya.

Namun, jika dalam gelar perkara yang dilakukan secara tersebut tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut, Tito menegaskan bahwa proses penyelidikan akan dihentikan dan dapat dibuka kembali bila terdapat bukti-bukti yang menguatkan. Proses hukum tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya hingga dua pekan mendatang.

“Ini sesuai dengan perintah Presiden bahwa proses hukum harus sudah selesai dalam waktu dua pekan,” ucap Tito.

Sebelumnya, dalam keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi pasca aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada Sabtu (5/11/2016) dini hari, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok harus dilakukan dengan tegas, cepat, dan transparan.

“Saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan,” tegas Presiden.

(bti)

Indonesia Menyongsong Fajar Baru

photo-1

Pada hari Jumat yang penuh berkah kemarin, Saya bersyukur diberi Allah SWT kesempatan bisa melakoni seperti apa rasanya berdesakan diantara sekian ratus ribu Saudara-Saudara Kita umat Islam di Indonesia. Dengan penuh semangat mereka berjalan kaki ke Istana Negara, untuk memohon penegakan hukum terkait penistaan iman dan aqidah Islam, Al-Qur’an dan Surat Al-Maidah ayat 51. Hati dan perasaan Saya mengharu biru, kala menatap keluguan dan kepolosan di mata Saudara-Saudara Kita umat Islam di Indonesia yang ada disana. Sebagian besar diantara mereka bukanlah orang yang mapan secara materi. Mereka datang dengan semua kesederhanaan dirinya, hanya bermodalkan tekad dan semangat yang membara, untuk membela iman dan aqidah Islam yang diyakini dengan seluruh jiwa raganya. Sepanjang hari Saya terus menahan air mata yang menggantung di pelupuk mata, menyadari dan merasakan kesederhanaan dan kebersahajaan mereka Saudara-Saudara Kita, yang mau mempertaruhkan segalanya hanya supaya bisa berada disana. Mereka datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru negeri, laksana semut-semut yang tertib berbaris rapi, untuk menyuarakan jeritan hatinya dengan semangat ‘rahmatan lil alamin’ dan ‘ukkuwah Islamiyah’. Mungkin yang ada dalam benak mereka, hanya ini yang bisa Kuberikan, membawa diriku berbaris bersama-sama Saudara-Saudaraku sesama umat Islam menuju Istana Negara, untuk menunjukkan di pihak mana Aku berada.

Sangat disayangkan jika ada diantara Kita yang lupa, jika sampai bisa sedemikian banyak rakyat Indonesia yang datang berbaris ke Istana Negara, untuk menyampaikan jeritan hatinya kepada Pemimpinnya, artinya ada jurang pemisah diantara mereka. Semoga Kita bisa berpikir jernih, sudah pasti ada miskomunikasi atau mispersepsi diantara mereka, yang paling buruk adalah saling curiga antara rakyat dengan Pemimpinnya. Jika sampai itu yang terjadi, sungguh malapetaka sudah di depan mata.

Pemimpin itu ada karena rakyat yang dipimpinnya. Sangatlah ironis jika Ia menghindar saat rakyat berbondong-bondong ingin bertemu dengannya. Sementara ketika Ia berharap dipilih rakyatnya untuk jadi penguasa, Ia blusukan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Padahal semua ini terjadi tentu karena akumulasi berbagai masalah ketika Ia memimpin NKRI. Sungguh Saya terperangah, kenapa sampai bisa Presiden Jokowi lebih memilih blusukan ke bandara Soekarno-Hatta, daripada menemui rakyat Indonesia yang rindu akan ketegasan sikapnya. Karena salah seorang bawahannya dianggap sudah semena-mena kepada agama Islam yang juga diyakininya. Sangat disesalkan karena Presiden Jokowi tidak merasa penting dan perlu bertemu dengan mereka. Artinya Presiden Jokowi sudah tidak percaya lagi, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita jadi mereka-reka, apakah Presiden Jokowi tahu tapi pura-pura tidak tahu, ataukah Ia tidak tahu bahwa Ia tidak tahu. Apakah tidak ada seorangpun diantara orang-orang kepercayaannya yang mengingatkan semuanya ini?

Keyakinan dan filosofi kehidupan mengajarkan Kita tentang hukum sebab dan akibat. Siapa yang menanam maka pasti Ia yang akan memanen. Jika kebaikan yang ditanam, maka kebaikan pula yang akan dituai. Sebaliknya jika keburukan yang ditanam, maka keburukan pula yang akan dituai. Jika Presiden Jokowi mau sungguh-sungguh menyayangi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah tentu seluruh rakyat juga akan menyayanginya. Jika Presiden Jokowi memilah dan memilih rakyatnya, maka janganlah heran jika rakyat pun akan memilah dirinya.

Sesungguhnya dilema yang dihadapi oleh Presiden Jokowi persis sama dengan dilema Ahok mantan Wakilnya. Musuh utama setiap manusia adalah dirinya sendiri. Hukum besi yang sama berlaku juga kepada Presiden Jokowi. Ahok terjerembab karena lobang yang digali oleh dirinya sendiri. Bukanlah kelasnya seorang pemimpin bangsa, jika selalu mencari ‘kambing hitam’. Apalagi jika selalu menyalahkan orang lain, atas semua kejadian buruk yang sedang menimpa dirinya. Setiap manusia selalu diberi sifat baik dan sifat jahat. Keduanya selalu bertarung dalam diri Kita. Jika sifat baik yang menang, maka baiklah orang itu. Jika yang terjadi sebaliknya, maka Ia akan jadi pemimpin yang tidak amanah, dzalim, suka berbohong dan selalu mementingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Pemimpin Bisa Datang dan Pergi, Silih Berganti

Kekuasaan itu adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapapun Kita yang mendapat karunia menjadi Pemimpin, kemudian tidak amanah bahkan sampai berani melawan perintahNya, maka bersiap-siaplah jika seketika kekuasaan itu ditarik kembali olehNya. Pemimpin itu harus siap menempuh jalan sunyi, demi menanam kebaikan di seluruh negeri. Kala Ia memegang kuasa semua orang mengaku sebagai sahabat. Semua orang selalu siap melakukan apapun yang Ia minta. Tapi, Ia harus waspada. Ketika kekuasaan itu dicabut darinya, masih adakah teman atau pendukung setia yang masih tersisa?

Presiden Jokowi perlu selalu menyadari, siapa kawan dan siapa lawan dalam politik selalu kasat mata. Bahkan yang sering terjadi kawan bisa jadi lawan, dan lawan bisa jadi kawan. Tidak ada kawan yang abadi, juga tidak ada lawan yang abadi. Harusnya Presiden Jokowi selalu ingat dan waspada, kawan harus dipelihara dan lawan perlu dirangkul. Jangan sampai terlena dengan kenikmatan kekuasaan. Merasa diri paling sempurna dan tahu segalanya, serta bisa melakukan segala-galanya. Jika itu sampai terjadi, maka perlu disadari bahwa pemimpin itu bisa datang dan pergi, silih berganti. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi NKRI akan tetap selalu tegak berdiri.

JOHAN O. SILALAHI

Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)

Mempertanyakan Kecakapan Jokowi Sebagai Presiden

photo

Aksi sejuta umat Bela Islam pada Jumat (4/11/2016) dari Masjid Istiqlal ke Istana Merdeka disertai pula aksi di kota Medan, Makasar dan lainnya merupakan akumulasi ketidakcakapan Jokowi dalam mengantisipasi keadaan, sudah selama sebulan lebih masyarakat Indonesia resah terhadap perkataan Ahok menista Alquran, penegakan hukumnya tidak cepat, tidak segera dan tidak transparan.

Dua minggu sebelumnya puluhan ribu umat Islam lakukan demo membela Islam seri saru di Jakarta dari Istiqlal menuju Balaikota dan Bareskrim. Disertai demo di berbagai kota dengan tuntutan tunggal proses hukum segera Ahok yang telah menista agama. Sebagai Presiden RI, Jokowi selama itu diam membisu, tidak ada aksi menenangkan umat yang sudah sangat resah karena Alquran sebagai kitab suci umat Islam dihina dan dilecehkan. Jokowi justru lebih sibuk dengan hal “remeh-temeh” yang seharusnya dikerjakan oleh pembantunya, permasalahan yang sangat peka di tengah masyarakat yang bisa merusak persatuan, Jokowi malah diam. Seharusnya Jokowi sejak demo pertama umat Islam, secara terbuka menyatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaya Purnama, akan dilakukan, cepat, tegas dan terbuka.

Keresahan umat Islam telah hadir dan berkembang di tengah masyarakat dengan berbagai reaksi, di kedai, di warung dan di perkumpulan kecil atau reuni , di kegiatan sosial dan telah menjadi diskursus di media sosial, antar sahabat, antar saudara, teman sekerja, teman alumni telah terjadi diskusi panas kadang saling mengejek dan melecehkan ada juga yang berkembang menghina ulama baik dari sesama keyakinan maupun dari kalangan non-muslim. Suasana media sosial dan grup percakapan seperti Whatsap Group yang tadinya akrab saling bersilaturahmi baik sesama muslim dan non-muslim sudah mengarah kepada diskusi panas, suasana kekeluargaan dalam grup sudah tidak kondusif, akibat tidak cepat, tegas dan tranparannya proses hukum terhadap penista agama yang sudah berlangsung selama sebulan lebih.

Dalam kondisi tersebut Jokowi bukan lagi sebagai Presiden yang berusaha menenangkan rakyatnya dan menjaga persatuan malah diam seribu bahasa, padahal sebagai Presiden inilah tanggung jawab utamanya.

Jokowi baru bereaksi setelah beberapa hari mau diadakan demo besar-besaran oleh umat Islam dengan berkunjung ke Prabowo Subianto, dan mengundang pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut tidak ada perkataan Jokowi secara tegas malah mengambang. Mantan walikota Solo itu tidak memilih untuk menyampaikan keterangan pers setelah pertemuan dengan pemuka agama tersebut. Padahal Jokowi sebagai Presiden RI dengan tegas melalui dukungan rakyat yang diperolehnya, dapat menyatakan dengan tegas, “Hai rakyatku saya Presiden RI. Saya akan perintahkan kepada Kapolri dan Kejagung untuk melakukan proses hukum secara cepat, tegas dan transparan terhadap penista agama siapapun dia!” dan tidak perlu bermanuver macam-macam sehingga ekskalasi umat Islam yang demikian besar tidak terjadi.

Blunder Yang Fatal

Blunder yang paling fatal adalah Jokowi malah memilih keluar Istana untuk meresmikan sesuatu yang bisa diwakilkan kepada menterinya atau kepada Wakil Presiden. Padahal jauh hari pimpinan umat Islam menyatakan akan menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi. Bukankah Presiden sudah mengetahui rakyatnya yakni umat Islam sudah hadir dan melaksanakan Sholat Jum’at di Masjid Istiqlal hingga meluber ke jalan-jalan di depan Kementerian Agama dan Hotel Borobudur.

Saya mengikuti perjalanan umat Islam dari Masjid Istiqlal sampai ke depan RRI dan selama perjalanan sangat merasakan getaran hati umat Islam yang sangat jelas karena telah disakiti akibat adanya pelecehan Alquran mereka oleh seorang pejabat publik yang notabene dekat dengan Presiden. Walau demikian sakit hatinya, aksi umat bela Islam dalam jumlah yang luar biasa tersebut berjalan tertib, lancar dan aman bahkan sampah pun ada bagian yang memunguti demi menghindari cemoohan para pihak yang kerap mencari kesalahan kecil dan keluar dari substansi pokok yang menjadi perjuangan umat Islam seperti terjadi pada Oktober lalu.

Bukankah dengan sedemikian kuatnya keinginan rakyat bertemu pemimpinnya dan besarnya jumlah mereka yang diperkirakan terbesar sepanjang sejarah demonstrasi di Indonesia, seharusnya Presiden cepat tanggap dan segera menerima utusan dari umat Islam sehingga aksi bisa cepat bubar dan tidak malah membiarkan berlama-lama.

Menarik ketika pihak Istana beralasan bahwa ketidakhadiran Presiden Jokowi kareba terhalang masuk Istana karena permintaan Paspamres, mudah- mudahan ini bukan kebohongan. Karena sejak kapan pintu Istana hanya satu? Bukankah di belakang Istana jalan Juanda kosong tidak ada umat yang berdemo.

Katakanlah jika ada demo pun sejak kapan Istana tidak ada helipad, jika Jokowi segera hadir di Istana dengan menerima utusan aksi umat bela Islam secara cepat, tidak akan ada alasan lagi buat pimpinan aksi masa untuk tidak membubarkan diri, apalagi jika Jokowi langsung tegas menyatakan akan melakukan tindakan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama secara cepat, tegas dan transparan sebagaimana yang Jokowi sampaikan sewaktu tengah malam setelah jatuh korban dan aksi rakyat setempat yang tak terkendali di Luar Batang, Penjaringan Utara.

Sayang sekali Presiden Jokowi ternyata tidak cakap dalam memimpin bangsa ini, untuk hal-hal yang sensitif selalu terlambat.

Di tengah masyarakat sampai sekarang masih terjadi ke resahan hati, sensi dan tidak lagi solid, silaturahmi dalam grup media sosial sesama teman, alumni, kelompok kerja dan lainnya yang sebelumnya akrab, berganti dengan gesekan emosi, kadang terjadi saling melecehkan, menista dan mencaci antar sesama.

Pemimpin yang cakap seharusnya menyatukan rakyatnya, langsung bergerak ke depan guna meredam dan memberikan ketenangan jika terjadi kegelisahan di tengah masyarakatnya. Namun, sangat disayangkan sekali bangsa Indonesia kali ini, memiliki Presiden yang kurang cakap terhadap apa yang sedang berlangsung di tengah rakyatnya, hanya beralasan Kerja, Kerja, Kerja. Tanggung jawab dia sebagai pemersatu justru terabaikan. Sungguh ironis.

SJAFRIL SOFYAN

Aktivis77-78, Ketua Dewan Pakar IKA ITT/STTT  dan Wakil Ketua Litbang SI Pusat.

Rachmawati Soekarnoputri, Garis Massa dan Habib Riziq: Kemana Nasib Bangsa?

images-4

Djoko Edhi Abdurrahman adalah wartawan senior, mantan anggota komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Wakil Sekjend Lembaga Bantuan Hukum Nahdatul Ulama terduduk lunglai, lemas dan tak berdaya ketika seluruh argumennya soal dialektika kekuasaan dihancurkan Rachmawati Soekarnoputri, beberapa bulan lalu di ruangan Yayasan Bung Karno, 500 m dari Tugu Proklamasi. Pasalnya, dalam pertemuan yang dihadiri 30an aktifis muda Islam, yang dibawa Bursah Zarnubi, Djoko Edhi mengeluarkan teori bahwa pertarungan kekuasaan dan power itu adalah sebuah dialektika antara kaum tertindas dengan penindas atau yang dikuasai dan yang menguasai, atau kaum marhaen melawan kaum kapitalis. Ujung ceritanya adalah sebuah kompromi politik. Tidak terhindarkan.

Dengan sorot matanya yang tajam, Rachmawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa ajaran Soekarno itu adalah pertarungan abadi antara kaum marhaen yang ditindas melawan kaum kapitalis, penindas, sepanjang jaman. Tidak kompromi. Tidak mungkin ada kompromi antara rakyat miskin yang historisnya “ditipu” orang-orang kaya, bangsa pribumi yang diperdaya non-pribumi dan asing, antara massa mayoritas miskin dengan segelintir kapitalis yang sewenang-wenang mencuri atas nama kebebasan, pasar bebas dan demokrasi. Tidak ada sebuah kompromi.

Djoko Edhi tidak berani membantah. Karena memang teori yang diketengahkannya tidak sesuai dengan teori yang dianut Rachmawati. Rachmawati, menurut Djoko Edhi, benar-benar keras dan ideologis seperti bapaknya, Bung Karno.

Rachmawati adalah tokoh revolusioner. Dalam bukunya yang baru “Revolusi Belum Selesai”, Rachma menunjukkan konsistensinya selama hidupnya dalam politik yang keras dan terjal. Konsistensi itu ditunjukkan dengan pikiran-pikirannya, bahwa bangsa Indonesia saat ini terjerat dalam persekongkolan jahat dari elit-elit politik demi memperkaya diri dan keluarga mereka saja. Yang kaya terus menambah kekayaannya sampai tujuh generasi, sedang kaum marhaen dan rakyat miskin tetap terpinggirkan.

Oleh karenanya, Rachmawati tetap menggelorakan revolusi sosial sebagai jalan keluar. Revolusi sosial itu adalah perubahan struktur sosial, yang menggariskan keadilan ekonomi dan pemerataan sebagai acuan hidup berbangsa, bukan membiarkan ekonomi dan politik dikuasai bandit-bandit ber “make up”. Termasuk kritiknya terhadap saudaranya sendiri, Megawati Soekarnoputri, yang dianggapnya menjadi pelindung kapitalis. Menurutnya, Megawati use Soekarno to kill Soekarnoism atau pada tulisan yang lama ia memakai kalimat use Soekarnoism to kill Soekarno.

Garis Massa

Pemimpin-pemimpin besar revolusi seperti Lenin, Mao Tse Tung, Khomeiny, Bung Karno dan lainnya selalu menekankan pentingnya merujuk gerakan pada garis massa. Garis massa adalah suatu aksi massa revolusioner yang diasumsikan mempunyai kehendak yang harus diikuti para pemimpin. Bukan sebaliknya.

Para kritikus teori Garis Massa mengatakan bahwa merujuk pada massa adalah akal-akalan elit (komunis/sosialis) saja yang memanipulasi keinginan elit tersebut pada massa. Namun, sejarah menunjukkan bahwa suasana revolusioner dalam berbagai revolusi di dunia selalu hampir meninggalkan pemimpinnya terlempar dari putaran massa rakyat.

Lihatlah Lenin yang masih di Swiss ketika revolusi Bolsevik akan terjadi, Khomeiny yang masih di Paris ketika Revolusi Iran akan berlangsung, begitu juga Bung Karno yang masih di Rengasdengklok ketika massa aksi sudah membara di Jakarta pada bulan Agustus 1945.

Dalam konteks Garis Massa ini pun, Bachtiar Nasir, ulama yang mengorganisir gerakan massa 4 Nopember ini, mengakui bahwa massa yang bergerak tidak tergantung dengan Prabowo dan pimpinan ormas Islam yang ditemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Massa ini mempunyai sifat, karakter dan keinginannya sendiri.

Sesuai dengan pidato Bung Karno, bahwa aksi massa yang dimaksud adalah aksi massa revolusioner, bukan sekedar gerombolan massa ataupun massa anarkis. Massa revolusioner menurut Bung Karno adalah massa yang terorganisir dan mempunyai keinginan yang kokoh.

Rachmawati, Garis Massa dan Riziq

Rachmawati dan Riziq sudah bertemu beberapa hari yang lalu di markas Habib Riziq, sebuah istana “miskin” di Petamburan. Mereka membicarakan kepedulian mereka atas keinginan massa rakyat. Sebuah pergolakan besar yang saat ini berlangsung. Apakah keinginan rakyat itu? Dalam perspektif Rachmawati, perlawanan terhadap Ahok ini adalah sebuah perang simbolik. Menurutnya, Ahok adalah simbol kapitalis orang-orang non-pribumi yang ingin mengusir kaum pribumi dari tanahnya sendiri.

Hal ini diungkapkan Rachmawati sebagaimana dilansir media online rakyat merdeka beberapa hari lalu. Menurutnya, Ahok hanya bekerja menista orang miskin pribumi dan meneguhkan kekuasaan tanah-tanah di Jakarta untuk kaumnya Ahok.

Sedangkan Habib Riziq, melihat Ahok sebagai simbol kafir yang ingin menyingkirkan ummat Islam mayoritas, baik secara budaya, maupun ekonomi. Jika di-resultante-kan, sinergi habib Riziq dan Rachmawati Sukarnoputri adalah konsolidasi kekuatan kaum marhaen dan Islam dalam melawan penjajahan agama dan sekaligus ekonomi bangsa Indonesia oleh non-pribumi.

Disinilah letak perbedaan Habib Riziq dan Rachma di satu sisi versus Megawati, kapitalis dan rezim pembela Ahok, di sisi lainnya. Yang terakhir ini melihat bahwa keberadaan Ahok adalah untuk membangun Jakarta seperti Singapura. Sedangkan Riziq dan Rachma melihat “pembangunan ini untuk siapa”? Apa untungnya jika Jakarta menjadi Singapura tapi rakyat kota bukan pribumi?

Megawati melihatnya mungkin sebagai “ujian kebangsaan”, sebagai upaya meluruskan jalan bagi modernisme dan pluralisme kita dalam bingkai demokrasi. Sebaliknya Riziq dan Rachma melihat hancurnya keadilan distributif sebagai persoalan pokok.

Massa revolusioner akan bertemu dengan pemimpin revolusioner. Habib Riziq dan Rachmawati Sukarnoputri akan ada di antara massa revolusioner tanggal 4 Nopember ini. Tentara sudah memaklumatkan sikap netral, di atas semua golongan. Kita tinggal berdoa, semoga bangsa ini mampu menjalani takdirnya.

DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN

Peneliti Sabang Merauke Circle

Ahok dan Demo Besar 4 November

9518_11050205012016_yusril_ihza_mahendra

Demo besar yang direncanakan 4 November tidak perlu ada jika negara menegakkan hukum dengan keadilan dan kepastian. Rencana demo dipicu oleh ucapan Gubernur DKI yang dianggap umat Islam dan dikuatkan MUI sebagai penistaan terhadap Islam. Karena aparat penegak hukum kurang sigap, bahkan dianggap cenderung melindungi Ahok, maka timbullah tekanan agar Ahok segera diperiksa, bahkan ditangkap. Tapi yang terjadi, Ahok malah datang ke Bareskrim bukan karena dipanggil untuk diperiksa, tetapi atas inisiatifnya sendiri untuk memberi klarifikasi. Inisiatif seperti itu tak dikenal dalam hukum acara.

Penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok, dilakukan menjelang kampanye Pilkada DKI. Ini semua menjadi akumulasi ketersinggungan dan kemarahan sebagian umat Islam yang karena ucapan-ucapan Ahok sebelumnya yang juga sering menyinggung agama secara tidak pada tempatnya. Namun akumulasi kejengkelan ini dapat pula dimanfaatkan untuk beragam kepentingan politik sesaat yang berada di luar agenda kepentingan umat Islam.

Ahok memang sudah minta maaf. Tapi dengan gaya bahasa Ahok yang khas, permohonan maafnya dinilai kurang tulus. Ahok tidak merasa bersalah, apalagi menyesal atas ucapannya. Seperti dikatakannya, Ahok minta maaf karena ucapannya menimbulkan kegaduhan, bukan mengaku salah dan menyesal atas ucapannya. Permintaan maaf seperti itu tidak meredakan kejengkelan. Eskalasi kejengkelan malah makin besar.

Demonstrasi menuntut sesuatu adalah hak setiap orang. Sepanjang demontrasi dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, demo adalah sah. Namun untuk menghadapi seorang Ahok, haruskah ada demo mengerahkan sejuta umat? Mungkin jika Ahok hanya sendirian, dia tidak ada apa-apanya. Tetapi, diduga ada kekuatan besar dibalik Ahok, yang tidak dapat ditembus dengan himbauan dan permintaan, melainkan harus melalui tekanan unjuk rasa besar-besaran dengan segala risiko yang mungkin terjadi.

Demo Besar 4 November kini tak dapat dihindari lagi. Maka saya mengajak, marilah kita sama-sama menjaga demo ini agar tidak berubah menjadi kerusuhan dan tidak kekerasan yang pasti akan merugikan kepentingan bangsa kita seluruhnya. Aparat keamanan juga harus bersikap ekstra hati-hati. Jangan sampai ada korban tertembak dalam demo ini. Ingat peristiwa 1966 dan 1998.

Demo besar ini tentu akan membuang banyak tenaga, waktu dan biaya. Umat Islam seperti telah kehilangan kekuatan politik yg efektif untuk mendesakkan tuntutan, kecuali dengan unjuk rasa. Energi terbuang begitu besar hanya karena menuntut agar Ahok diperiksa, ditangkap dan diadili. Jika saja Presiden menggunakan kewibawaan yang ada pada dirinya, dia mengemukakan komitmen untuk menuntaskan masalah hukum terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Tentu Presiden dapat mempertimbangkan secara bijak untuk mencegah agar pemeriksaan Ahok tidak dimanfaatkan untuk menguntungkan dua pasang pesaingnya dalam Pilkada. Pilkada tetap harus dilaksanakan secara jujur dan adil bagi semua kontestan.

Pada sisi lain bagi Ahok sendiri, masih ada waktu bagi dirinya untuk meminta maaf dengan tulus kepada umat Islam dengan cara mengakui kesalahan atas ucapannya terkait dengan Al-Qur’an Surah Al Maidah ayat 51. Ahok harus berjanji akan mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh agar dapat memamahi pikiran dan perasaan umat Islam, karena dia hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam di negara ini.

Jika Ahok bersedia mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh bukan mustahil dia akan tertarik memeluk Islam dengan kesadarannya sendiri. Ahok bisa saja seperti Arnoud van Doorn, politisi Partai Kebebasan di Belanda, yang ikut membuat Film “Fitna” yang menghebohkan karena menista Islam, akhirnya sukarela memeluk Islam setelah mempelajari Islam dengan seksama.

Islam adalah agama besar dunia, agama Rahmatan lil ‘Alamin, agama rahmat bagi alam semesta, yang sudah 15 abad menyinari peradaban dunia. Islam yang besar ini takkan goyah hanya karena nistaan yang dianggap dilakukan seorang Ahok. Ahok terlalu kecil untuk merendahkan kebesaran Islam.

Akhirnya hukum memang harus ditegakkan. Tetapi jika Ahok memohon maaf dengan tulus, umat Islam, pada hemat saya, tentu akan membukakan pintu maaf. Bukankah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita manusia hendaknya akan membuka pintu maaf kepada siapa saja yang memintanya dengan tulus.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Mantan Menteri Hukum dan HAM RI