Wajah Bangsa dan Para Pemimpin Kita

photo-1

Manusia Indonesia masa kini telah kehilangan banyak nilai-nilai luhur yang dahulu menjadi acuan hidup nenek moyang Kita. Nilai-nilai luhur seperti integritas, kejujuran dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Para pemimpin bangsa dan para pejabat negara Kita saat ini banyak yang terjebak dalam kemunafikan. Pada saat tampil berbicara di depan rakyat atau kepada media massa, mereka bisa menyampaikan semua hal-hal luhur yang sarat dengan nilai-nilai moral dan idealisme. Tetapi yang menyedihkan, semua pernyataan dan pidato mereka adalah ‘topeng kehidupan’. Realitasnya, tingkah laku dan kehidupan mereka yang sesungguhnya bertolak belakang dengan apapun yang mereka pidatokan.

Para pemimpin Kita ini menjadi aktor-aktor yang munafik dan oportunistik. Seakan-akan dan bisa saja terjadi, mereka memiliki kepribadian ganda. Pada saat tampil di depan publik, yang muncul kepribadian yang idealis dan nasionalis. Tapi sebaliknya, saat menghadapi kehidupan nyata dengan berbagai godaan duniawinya, maka kepribadian aslinya sosok hipokrit, munafik dan oportunis yang akan muncul.

Ironisnya, sekarang perilaku ini menjadi ‘wabah penyakit menular’ di kalangan masyarakat Indonesia. Karena para pemimpin itu ditiru dan diikuti oleh masyarakat dan lingkungannya. Apa saja yang dilakukan oleh atasan, tentu akan diikuti oleh bawahannya. Itulah sebabnya sangat berat jika menjadi pemimpin nomor satu di Indonesia. Presiden sebagai pemimpin tertinggi di negara Kita, harus selalu bisa menjadi contoh yang baik, menjadi teladan bagi seluruh bawahannya dan seluruh rakyat Indonesia.

Pada masa penghujung zaman edan di negeri Kita ini, banyak hal yang jadi terbolak-balik. Orang yang salah menjadi benar, orang yang benar menjadi salah. Orang yang jahat dianggap baik, sebaliknya orang yang baik malah dianggap jahat. Orang yang seharusnya jadi pahlawan malah dianggap pecundang, sebaliknya malah para pecundang yang dielu-elukan sebagai pahlawan.

Demi bisa mendapatkan jabatan, kekuasaan dan kekayaan, manusia Indonesia masa kini mau melakukan dan menghalalkan segala cara. Untuk mendapatkan semuanya, mereka rela melakukan apapun. Berbohong dan melakukan pencitraan semu sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup manusia Indonesia masa kini, khususnya para pemimpin Kita. Hidupnya penuh dengan kepalsuan, demi kenikmatan dunia, puja dan puji. Inilah karakter dasar yang menjadi ciri khas manusia yang hipokrit, munafik dan oportunis. Lain perkataan dengan perbuatan. Tidak satu kata dengan perbuatannya. Para pemimpin Kita sekarang sangat mudah berjanji, tapi sangat sulit untuk menepati janji. Padahal apalah artinya jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Semua itu hanya kenikmatan sesaat dan akan menjadi mimpi buruk bagi anak dan keturunannya kelak.

JOHAN O SILALAHI

Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia

Ridwan Kamil Larang Pemakaian Styrofoam, YLKI Berikan Apresiasi

Walikota Bandung, Ridwan Kamil.
Walikota Bandung, Ridwan Kamil.

JAKARTA – Walikota Bandung Ridwan Kamil mengeluarkan kebijakan baru yang akan berlaku di seluruh wilayah Bandung yakni melarang restoran atau warung makan untuk menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan. Argumentasi Emil panggilan akrabnya dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan Emil patut diberikan apresiasi.

“YLKI sudah lama mengadvokasi agar penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan dilarang. YLKI pernah meminta restoran-restoran cepat saji di Jakarta agar tidak menggunakan styrofoam. Sebab styrofoam memang bukan jenis kemasan yang diperuntukkan untuk kemasan makanan karena tidak food grade,” ujar Tulus Abadi dalam keterangan persnya, Sabtu (15/10/2016).

Tulus menambahkan bahwa dari sisi kesehatan dampak styrofoam, terutama untuk makanan panas dan berlemak bisa memicu karsinogenik atau dapst memicu penyakit kanker. Bahkan, lanjut Tulus, dari segi lingkungan styrofoam juga sangat merusak karena tidak bisa didaur ulang lagi dan tidak mempunyai nilai ekonomi apapun.

Namun terlepas apresiasi yang diberikan pihaknya, YLKI menyarakan agar Walikota Bandung tidak melarang dari sisi hilir saja, tapi dari sisi hulu atau aspek produksi dan distribusi.

“Jangan hanya pihak restoran dan warung saja yang diawasi dan diberikan sanksi. Walikota Bandung dan juga Badan POM harus aktif mengedukasi konsumen atau masyarakat agar tidak menggunakan styrofoam untuk kemasan makanan,” pungkasnya.

(bm/bti)

MPJ: Jika Bareskrim Polri Tidak Segera Periksa Ahok, Ribuan Massa Akan Duduki Gedung DPR/MPR

Ribuan umat Islam berkumpul di depan Mabes Polri menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera diperiksa dan ditangkap atas kasus dugaan penistaan agama, Jumat (14/10/2016).
Ribuan umat Islam berkumpul di depan Mabes Polri menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera diperiksa dan ditangkap atas kasus dugaan penistaan agama, Jumat (14/10/2016).

JAKARTA – Siang ini ribuan umat Islam melakukan aksi damai terkait pernyataan politik bernada penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok. Acara hari ini merupakan gabungan massa dari berbagai elemen masyarakat khususnya dari kalangan umat Islam.

Ketua MPJ (Masyarakat Peduli Jakarta) Muhammad E. Irmansyah menyatakan bahwa pihaknya bersama Gerakan Masyarakat Jakarta pimpinan KH Fachrurozy dengan rute Masjid Istiqlal menuju Bareskrim Mabes Polri dan Balaikota Jakarta.

“Massa MPJ sendiri terdiri dari massa PERISAI (Pertahanan Ideologi Syarikat Islam) sebanyak 300 orang, Kalideres sebanyak 98, Tanjung Barat sejumlah 20 orang, kawasan Sunter sebanyak 500, massa sebanyak 50 orang dari Kalibata dengan titik kumpul di Masjid Istiqlal,” papar Muhammad E Irmansyah yang akrab disapa Buya ini kepada cakrawarta.com, Jumat (14/10/2016) pagi.

Menurut Buya, dalam aksi yang dihadiri ribuan massa tersebut terdapat 10 perwakilan ulama, habaib dan asatidz yang ditemui oleh Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. Perwakilan menyampaikan suara ribuan massa yang mendesak Polri segera memeriksa Ahok atas dugaan penistaan agama yang dilakukannya saat mengunjungi masyarakat Kepulauan Seribu pada Selasa (27/9/2016) lalu.

“Tadi dalam pertemuan Kabareskrim menyatakan kepada kami perwakilan ulama dan habaib bahwa Ahok pasti segera diperiksa,” imbuhnya.

Bahkan pihak MPJ dan ratusan ormas lainnya memberikan pernyataan apabila Kabsreskrim tidak menepati janjinya, ribuan massa akan menduduki gedung DPR/MPR. “Jika tidak tepat janji, kami akan lakukan ats-tsaratul kubro atau revolusi akbar dan menduduki gedung DPR/MPR,” tegasnya.

(bm/bti)

Ahok, Archandra dan Kenegarawanan Presiden Kita

14269639_179211202488251_1377428516_n

Indonesia negeri kitta yang indah ini, menjalani pertumbuhan kebangsaannya ibarat gelombang di lautan. Bergulung, bergelora, pasang dan surut. Perjalanan bangsa Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 hingga kini, ibarat roller coaster. Menanjak, berputar, berkelok-kelok, naik dan turun. Sampai saat ini, Kita harus mengakui bahwa bangsa ini masih terus berkutat dengan berbagai masalah yang luar biasa kompleksnya. Semuanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mengurai masalah bangsa dan negara kita yang luar biasa kompleksnya, kita harus punya pemimpin tertinggi seorang negarawan sejati. Apapun yang terjadi, sang Presiden harus menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan segala-galanya. Kepentingan bangsa dan negara, harus bisa mengalahkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok, apalagi partainya. Salah satu adagium yang sangat terkenal disampaikan filsuf Eropa Lord Acton berbunyi ‘Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely‘. Artinya, kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, tidak peduli siapapun orangnya. Kita harus sadari bahwa untuk bisa mengurai masalah bangsa dan negara ini, seperti mencari air di gurun pasir. Sangat sulit mencari jejaknya. Namun, dengan keterbukaan informasi, maka Kita semua bisa membangun rasa saling percaya. Bukankah keterbukaan dan tranparansi, menjadi ciri khas dari bangsa dan negara yang maju? Ya, sudah tentu keterbukaan informasi dan tranparansi merupakan tulang punggung dari masyarakat madani, yang selalu ada pada semua bangsa dengan peradaban yang maju.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya untuk bisa mengurai masalah bangsa dan negara kita, hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Dimulai dari orang nomor satunya. Siapapun yang menjadi Presiden Indonesia, harus bisa menjadi teladan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di negeri kita sekarang ini, ibarat menegakkan benang basah. Untuk bisa mengatasi kompleks dan ruwetnya penegakan hukum di Indonesia, maka Presiden Indonesia sebagai pemimpin tertinggi negara, harus bisa menjadi contoh bagi seluruh pemimpin dibawahnya. Dengan selalu taat dan patuh pada hukum, maka Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara akan selalu dipercaya serta memiliki wibawa. Untuk mengontrol dan mengawasi jalannya penegakan hukum di Indonesia.

Ahok dan Archandra Tahar Bisa Membawa Petaka

Presiden Jokowi tidak habis-habisnya diuji sikap kenegarawanannya. Demonstrasi dan protes umat Islam di Indonesia masih bergelora dan membara kepada Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dahulu, kala dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, maka saat itu juga Presiden Jokowi harus melepaskan semua sejarah masa lalunya. Keterikatan batinnya, atau kaitan usahanya dengan siapapun, bahkan janjinya kepada siapa saja, semuanya harus mengalah, kepada kepentingan bangsa dan negara Kita. Presiden Jokowi dipaksa oleh sumpah dan janjinya kepada bangsa dan negara, untuk menjadi contoh dan teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi harus bisa melepaskan diri dari tekanan siapapun, dengan menjaga jarak yang sama kepada seluruh pejabat bawahannya di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi harus memperlakukan sama seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia. Presiden Jokowi juga harus berlaku sama kepada seluruh menteri-menterinya. Presiden bersama semua bawahannya, harus mengabdikan diri sepenuhnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tugas dan tanggung jawab sebagai Presiden Republik Indonesia, menuntut Presiden Jokowi untuk berlaku sama dan merangkul seluruh calon Kepala Daerah di Indonesia. Apalagi di Ibukota Jakarta, Ahok dan Djarot, Anies dan Sandiaga serta Agus H Yudhoyono dan Sylviana, harus mendapat perlakuan dan perhatian yang sama darinya. Siapapun yang akan terpilih, akan menjadi mitra dan juga bawahannya dalam mengemban amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Apalagi ketiganya berpeluang sama, bisa menjadi pemenang dalam Pilgub DKI Jakarta. Hanya sayangnya, sekarang Ahok perlu mendapat perhatian khusus dan serius, karena bisa membawa petaka. Jika masalahnya dengan umat Islam di Indonesia tidak ketemu ujung pangkalnya, maka Ahok menjadi beban dan masalah bagi Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian sekarang, masalah Archandra Tahar hendak muncul kembali di depan mata. Pengangkatan Archandra Tahar menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu, masih segar dalam ingatan rakyat Indonesia. Karena ketidakjujuran Archandra Tahar serta kelalaian lingkaran intinya, Presiden Jokowi harus menanggung malu dan menerima petaka. Selama 20 (duapuluh hari) mengangkat Archandra jadi menterinya, selama itu pula Presiden Jokowi melanggar Konstitusi UUD 45. Tentu juga melanggar 3 peraturan hukum lainnya, yakni UU Kementerian Negara, UU Keimigrasian dan UU Kewarganegaraan. Pengakuan dari orang dalam Istana lewat berita di media, Archandra dicalonkan kembali jadi Menteri ESDM. Wibawa dan kepercayaan rakyat pada Presiden Jokowi menjadi pertaruhannya. Seperti tidak ada lagi anak bangsa yang lain yang pantas dipercaya untuk menjadi pembantunya. Tidak tanggung-tanggung, orang yang sudah pernah bersumpah setia menjadi warga negara Amerika Serikat, diberi amanah menjadi Menteri ESDM. Mengurus dan mengelola seluruh sumber daya alam yang menjadi kekayaan terbesar bangsa dan negara kita.

Semoga saja Presiden Jokowi sadar dan selalu waspada. Dalam medan pertempuran, jebakan dan ranjau selalu dibuat kasat mata. Analogi yang persis sama berlaku juga dalam politik. Yang mana kawan dan yang mana lawan, juga kasat mata. Tidak mudah mata Kita membedakannya. Presiden Jokowi perlu ekstra waspada, Archandra Tahar bisa membawa petaka.

JOHAN O SILALAHI

Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)

Banjir dan Longsor Pangandaran, PKPU Terjunkan Tim Rescue dan Salurkan Bantuan

 

img-20161012-wa0038
Jembatan di perbatasan antara Desa Putrapinggan (Kecamatan Kalipucang) dan Desa Babakan (Kecamatan Pangandaran) yang rusak parah. (Foto: PKPU)

 

SURABAYA – Hujan deras dengan intensitas tinggi dan berdurasi panjang ditambah tingginya tingkat kerentanan pada Minggu (9/10/2016) sore melanda Kabupaten Pangandaran Jawa Barat telah menyebabkan bencana banjir dan longsor. Sekitar 8 kecamatan tergenang banjir dengan ketinggian sekitar 20–180 sentimeter yakni Kecamatan Cigugur, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Mangunjaya dan Langkaplancar.

Kejadian tersebut membuat lembaga kemanusiaan PKPU berinisiatif untuk melakukan respon tanggap bencana sekaligus menyalurkan bantuan sosial. Menurut Kordinator Humas PKPU Surabaya, Denny Ferdyansyah, pihaknya sendiri sebatas melakukan respon bencana sebagai tahapan pertama dalam penanganan bencana. Aksi respon yang dilakukan lebih kepada menjaring data-data dan informasi kebutuhan di lapangan.

“Kami menurunkan tim assesment atau surveyor untuk melakukan interaksi kebutuhan korban dan berkordinasi untuk mencocokkan temuan Tim PKPU dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pangandaraan sekaligus berkordinasi terkait aksi lanjutan,” ujar Denny Ferdyansyah kepada redaksi cakrawarta.com, Rabu (12/10/2016) siang.

Menurut Denny, terkait dana bantuan dari pihak PKPU sendiri sementara masih sebatas penggunaan dana darurat respon bencana yang memang selalu dialokasikan oleh PKPU sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana di luar prediksi. Tetapi pihak PKPU telah melakukan komunikasi dengan para donatur untuk penggalangan dana bantuan.

“Pengumpulan donasi dari donatur masih sebatas di sekitar jangkauan PKPU Bandung. Belum masif secara nasional. Untuk cabang, kami sudah informasikan ke para donatur kami mulai informasi dan tindakan yang telah kami lakukan. Untuk jumlah donasi, kami belum dapat memastikan berapa,” imbuh Denny.

Denny menambahkan, pihak PKPU pusat khususnya Tim Rescue tengah menggodok  dan melakukan kordinasi dengan seluruh cabang terkait aksi selanjutnya khususnya untuk penggalangan donasi bantuan.

“Intinya kami dari cabang sedang menunggu arahan dari Tim Rescue Pusat untuk aksi selanjutnya terkait Bencana banjir dan longsor di Pangandaran ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Pangandaran kali ini telah merendam 3.833 rumah, membuat 1808 jiwa mengungsi, sejumlah titik mengalami longsor hingga merenggut satu korban jiwa atas nama Barjo dari Dusun Ciranto Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar karena tertimbun longsor.

Semalam hujan deras juga kembali mengguyur Kabupaten Pangandaran dan air pun mulai naik kembali. Namun gelombang pengungsi belum terjadi. Banjir yang memutus saliran PDAM sangat berpengaruh kepada kebutuhan warga terhadap air bersih seperti di daerah Pananjung yang mengandalkan air bersih dari PDAM, sedangkan sumber air lainnya memiliki kualitas yang tidak baik untuk konsumsi.

Di beberapa tempat air yang mengguyur semalam mmbuat beberapa longsoran yg menutup akses jalan di Kec. Pangandaran. Relawan PKPU sendiri dan aparat setempat tengah bahu-membahu untuk segera membuka akses jalan. Pemerintah setempat menghimbau warga terutama yang tinggal di daerah dengan morfologi tebing dan perbukitan agar siaga karena longsor sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Saat ini kebutuhan warga yang terkena dampak banjir dan longsor adalah akses terhadap air bersih. Karenanya, Tim Rescue PKPU Pusat akan melakukan assesment kajian dampak dan kebutuhan, mendistribusikan air bersih dan mendirikan posko dapur air,” pungkasnya.

(bus/bti)

IPW: Polri Harus Segera Memeriksa Ahok!

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menyampaikan pernyataan di Kepulauan Seribu pada Selasa (27/9/2016) dan kemudian menjadi blunder karena dinilai melakukan penistaan terhadap kitab suci umat Islam. (foto: istimewa)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menyampaikan pernyataan di Kepulauan Seribu pada Selasa (27/9/2016) dan kemudian menjadi blunder karena dinilai melakukan penistaan terhadap kitab suci umat Islam. (foto: istimewa)

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IW) Neta S Pane menyatakan bahwa Polri seharusnya segera memproses pengaduan sejumlah komponen masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama aatau yang akrab disapa Ahok terkait dugaan penistaan agama.

Desakan tersebut disampaikan IPW sehubungan keluarnya pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pernyataannya, MUI menegaskan bahwa ucapan Ahok telah menghina Al-Quran dan menghina ulama. Dalam rekomendasinya, MUI mendesak aparat penegak hukum untuk proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional,dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

“Tidak ada alasan bagi Polri untuk menunda proses pemeriksaan terhadap Ahok. Penundaan proses pemeriksaan hanya akan membuat kegaduhan dan bukan mustahil akan membuat konflik dan benturan di ibukota Jakarta menjelang Pilgub 2017 mendatang,” ujar Neta S. Pane dalam keterangan persnya, Rabu (12/10).

Menurut Neta S. Pane, dengan adanya pernyataan MUI tersebut, kini tidak ada alasan lagi bagi Polri untuk menunda -nunda proses pemeriksaan terhadap Ahok. Apalagi dalam undang-undang (UU) , lanjut Neta, sudah diatur tentang penistaan agama.

Untuk diketahui, sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafly sempat mengatakan bahwa Polri akan menunda proses pemeriksaan Ahok hingga proses Pilgub selesai. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Kapolri yang memerintahkan menunda sementara semua proses penyidilkan kepada calon kepala daerah yang dilaporkan atau tersangkut kasus pidana tertentu. Tujuannya agar Polri tetap netral dan tidak diperalat untuk kepentingan politik tertentu. Peraturan itu dikeluarkan Kapolri Jenderal Badroeddin Haiti untuk menyikapi Pilkada serentak 2015.

Bagi IPW, setidaknya ada dua alasan mengapa Polri harus segera memeriksa Ahok. Pertama, kasus Ahok berbeda dengan kasus yang dimaksud oleh Perkap era Kapolri Haiti. Kedua, Kapolri saat ini sudah berbeda sehingga terbuka peluang untuk melakukan perubahan kebijakan internal sehingga pemeriksaan Ahok terhadap Ahok mendesak dilakukan.

“Jika Polri menunda proses pemeriksaan Ahok dikhawatirkan kemarahan umat Islam justru semakin memuncak dan Polri dinilai tidak netral dan memihak pada Ahok. Untuk itu Polri perlu mencermati situasi ini,” pungkasnya.

Sampai hari ini, kurang lebih 41 ormas melaporkan Ahok atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pada saat Gubernur DKI itu berkunjung resmi ke Kepulauan Seribu pada Selasa (27/9/2016) lalu.

(bm/bti)

Area Parkir Marak Pungli, Manajemen GBK dan Polri Diminta Tindak Tegas

 

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi menilai tarif parkir di Gelora Bung Karno (GBK) tergolong mahal, karena menerapkan tarif maksimum yakni Rp 5.000 per jam. Namun yang menjadi ironi menurut Tulus adalah pihak pengelola parkir atau managemen GBK hanya mau memungut tarifnya saja, tetapi tidak mempunyai standar pelayanan apapun kepada konsumennya. Tragisnya, justru pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak preman yang berkeliaran justru menimbulkan ketidaknyamanan dan sangat mengganggu pihak pengunjung. Kejadian tersebut dialami sendiri olehnya.

“Para preman ini memungli Rp 10.000 per konsumen. Preman ini setengah memaksa jika konsumen menolak dan mobil terancam mengalami masalah. Mau tidak mau konsumen mengeluarkan Rp 10.000 untuk upeti ke preman. Itu yang saya alami kemarin saat menghadiri momen Garuda Travel Fair di JHCC pada Minggu (9/10/2016),” ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (10/10/2016).

Tak hanya dirinya, kejadian serupa juga dialami pengunjung yang lain bahkan menurut Tulus dari aduan mereka kepada dirinya selaku pengurus YLKI, kejadian pungli ini lazim terjadi tiap hari di areal parkir GBK. Dirinya pun mempertanyakan fungsi pembayaran tarif parkir resmi dan bersifat progresif jika praktek pungli terus terjadi.

“Lalu gunanya apa konsumen membayar tarif parkir yang mahal tetapi tidak ada jaminan kenyamanan dan keamanan selama parkir? Ini jelas melanggar Perda Perparkiran di DKI Jakarta. Bahkan melanggar UU Perlindungan Konsumen. Dan apa gunanya banyak polisi di GBK? Apakah ini kongkalikong antara preman dengan oknum pengelola GBK dan oknum polisi?” imbuhnya dengan nada retoris.

Menurut Tulus, keberadaan GBK dalam kaitannya dengan kasus pungli yang kian marak ini seperti negara dalam negara. Pemprov DKI Jakarta ternyata tidak bisa campur tangan ke dalam area GBK karena ia merupakan otoritas Sektretariat Negara (Setneg).

“Mestinya pihak Setneg harus tegas. Kalau tidak bisa membereskan dan terjadi pungutan ganda, sebaiknya tidak ada pungutan pada pintu masuk. Dan itu boleh free karena lokasi tersebut fasilitas pemerintah,” tegasnya.

YLKI juga mendesak pihak manajemen dan polisi di area GBK untuk menertibkan pungli parkir yang meresahkan konsumen pengunjung.

“Manajemen dan Polri wajib tertibkan bukan malah membiarkan dan memeliharanya. Jika tidak mampu menertibkan preman di area parkir GBK, manajemen GBK tidak berhak memungut tarif parkir, apalagi dengan tarif progresif!,” pungkas tulus mengakhiri pernyataanya.

(bm/bti)

Antara Ahok, Trump dan Salman Rusydi

images (1)

Donald Trump, kandidat presiden Amerika saat ini, selalu mempersoalkan agama lawan-lawan politiknya. Baik ke sesama calon presiden partainya sendiri, Partai Republik, maupun kepada Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Misalnya dia meragukan agama Ted Cruz yang juga Evangelical seperti dirinya dimana bisa dilihat dari ucapannya berikut ini,

“Just remember this,” Trump said at the time.  “In all fairness, to the best of my knowledge, not too many evangelicals come out of Cuba, OK?”

Trump juga menjelaskan kepada publik bahwa Romney berbeda dengannya, karena Romney seorang penganut Mormon. Begitu juga banyak ekploitasi perbedaan-perbedaan karena agama yang berbeda yang dieksploitasi Trump pada masa kampanye selama ini. Akhirnya Trump mengungguli kandidat republik lainnya untuk bertarung dengan Hillary Clinton dan saat ini telah melewati debat pertama.

Namun, secara teliti, kita tidak pernah melihat bahwa Trump mengatakan agama lawan-lawan politiknya adalah agama sesat, tipu dan buruk lainnya. Trump hanya mengatakan bahwa agamanya Protestan Evangelical adalah ajaran yang dianut mayoritas rakyat Amerika dan dia ada disitu untuk mewakilinya.

Misalnya ketika Trump menyerang umat Islam dengan mengatakan akan menutup pintu Amerika bagi kedatangan imigran Muslim, Trump sama sekali tidak menjelekkan Al-Quran atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Umat Islam Amerika boleh sedih, tapi keyakinan mereka tidak diserang selama pemilu Amerika ini.

Di Jakarta, kita saat ini tersentak dengan penghinaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok, kandidat Gubernur petahana. Dalam video yang disebar netizen, Ahok mengatakan bahwa Al-Quran, khususnya surah Al-Maidah tentang keharusan memilih karena seiman adalah ayat tipuan. Dia menegaskan kepada rakyat yang dikunjunginya bahwa “program yang dia canangkan  akan tetap jalan meskipun rakyat itu tidak memilihnya”. Soal tipu ini terkait pernyataannya “karena tidak memilih karena ditipu surah Al-Maidah”

Suasana sudah semakin tidak terkendali saat ini. Polisi sepertinya enggan memproses laporan masyarakat soal penistaan agama. Yusril Izha Mahendra mengeluarkan himbauan agar polisi memproses pengaduan masyarakat agar semuanya menjadi jelas. Ustad Arifin Ilham mengutuk Ahok. MUI mengutuk Ahok. Ormas-ormas Islam semua panas.

Kejelasan urusan penistaan agama ini hanya bisa terbukti jika polisi merespon dengan cepat persoalan ini. Jika tidak maka sebenarnya kita tidak akan pernah tahu kebenaran dan maksud tujuan Ahok mengatakan surat Al-Maidah itu surat tipu-menipu.

Jika kita merujuk pada negara “bapak demokrasi” yakni Amerika Serikat, maka sudah jelas kepiawaian Trump dalam memainkan isu agama tidak menjadi penistaan agama. Trump hanya menonjolkan ke-Kristen-an dirinya mewakili ikatan sosiologis bangsa mereka. Setidaknya rakyat Amerika sejauh ini mengapresiasi Trump, sehingga dia lolos mewakili partai Republik dalam pertarungan Capres Amerika.

Ahok dan Salman Rusdhi

Ayatollah Rohullah Khomeini pada tahun 1989 mengeluarkan fatwa bahwa Salman Rusdhi harus dibunuh dimanapun berada karena telah menghina Al-Quran. Salman menghina Al-Quran dalam bukunya “ayat-ayat setan”. Pemerintah Iran akan memberi hadiah bagi yang berhasil membunuh Rusdhi.

Peristiwa ini menggemparkan dunia, karena buku “ayat-ayat setan” diterbitkan di Inggris tahun 1988 atas nama “freedom“. Sementara Khomeini adalah pemimpin bangsa Iran. Namun, akhirnya sampai saat ini masalah agama menjadi persolan lintas negara. Banyak kekerasan-kekerasan di dunia terjadi seperti bom, penembakan dan serangan serangan lain dilakukan atas nama agama.

Lalu mengapa Ahok mengekspresikan kebencian terhadap Al-Quran di negara yang mayoritas penduduknya Islam? Hal ini tentu perlu dicermati lebih lanjut. Pertama, apakah Ahok berada dalam kondisi panik dengan beberapa survei yang menunjukkan elaktibilitasnya terjun bebas? Kedua, apakah Ahok memang mengembangkan perlawanan terhadap isu mayoritas versus minoritas dengan skenario penyerangan terhadap Islam dengan harapan seluruh minoritas blocking vote di belakang dia sebagai modal pasti dukungan? Atau ketiga, apakah ini hanya kekhilafan biasa manusia?

Dalam hal pertama, memang kita melihat bahwa ada korelasi terjun bebasnya dukungan terhadap Ahok terkait sentimen agama dan ras. Namun, mencari alasan kepada kesalahan Islam dan umat Islam adalah kesalahan besar. Bangsa ini belum sejauh Republik Islam Iran yang bisa mengeluarkan fatwa kepada Salman Rusdhi, keradikalannya. Di sini mayoritas Islam Jawa yang tepo seliro atau tenggang rasa.

Orang-orang yang melawan Ahok pun selama setahun ini dalam proteksi wong cilik,  diwakili secara utama oleh tokoh non-muslim, seperti Rohaniawan Katolik Romo Sandyawan, tokoh masyarakat Tionghoa Jaya Suprana, Lien Siok Lan dan Lius Sungkarishma, pemuda Kristen Ferdinand Hutahaean dan masih banyak lagi. Bahkan tokoh pemuda Tiong Hoa, Zeng Wei Jan dan Wawat Kurniawan menuduh Ahok yang selalu memainkan playing the victim dalam isu rasial ini.

Sesungguhnya Ahok harus sadar bahwa beberapa Menteri Presiden Joko Widodo ataupun kabinet sebelumnya yang berasal dari etnis Tionghoa maupun non-muslim tidak menjadi isu bagi mayoritas umat Islam.

Jadi, seandainya Ahok panik dengan melorotnya elaktibilitasnya dalam berbagai survei, harus dicari cara-cara yang positif dalam merespon hal tersebut dan bukan malah bermain isu seperti ini. Kedua, jika Ahok melakukan strategi untuk memperkuat barisan kaum minoritas sebagai blocking vote untuknya, hal ini tentu akan lebih elegan jika Ahok mencontoh pikiran Max Weber, misalnya, yang mengetengahkan ajaran dia terhadap kemajuan sebuah bangsa. Bukan menjelekkan ayat suci sebuah agama.

Sebagai sebuah agama atau pun ras yang mewakili Ahok, jika dimunculkan keunggulankeunggulan positifnya, nanti akan menyumbangkan banyaknya nilai-nilai positif bagi bangsa kita.

Ketiga, jika itu sebuah kekhilafan, tentu Ahok harus segera meminta maaf pada umat Islam. Jangan malah menjual kesombongannya sebagai penguasa yang penuh backing aparat. Umat Islam Indonesia tentu berbeda dengan Islam Iran yang bisa mengeluarkan fatwa bunuh seperti kasus pada Salman Rusdie. Tapi bukan berarti umat Islam Indonesia untuk menjaga kehormatannya tidak mengerti “harga sebuah peti mati”.
‎‎

DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN

Ketua Dewan Syariah Serikat Pekerja PPMI 98

Yusril: Bareskrim Polri Tidak Boleh Tebang Pilih Dalam Terapkan Hukum

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. (foto: istimewa)
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. (foto: istimewa)

JAKARTA – Laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dan ditolak oleh pihak Bareskrim Mabes Polri mendapatkan respon sejumlah pihak. Salah satunya dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Yusril justru menilai Bareskrim Mabes Polri berkewajiban menerima laporan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana penistaan agama yang dilakukan Ahok.

“Menolak menerima laporan dengan alasan tidak ada fatwa MUI adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali,” ujar Yusril dalam keterangan persnya, Jumat (7/10/2016).

Yusril menambahkan bahwa setiap orang yang datang melapor kepada pihak berwajib haruslah dituangkan dalam bentuk berita acara laporan berisi di antaranya identitas pelapor, terlapor, tindak pidana yang diduga telah dilakukan, locus delicti (lokasi tempat kejadian perbuatan pidana) dan tempus delicti (waktu kejadian tindak pidana), serta saksi-saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana yag dilaporkan tersebut.

Laporan yang ada kemudian, lanjut Yusril, harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan untuk menyimpulkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana sebagaimana dilaporkan. Tujuannya, menurut Yusril guna memastikan apakah perbuatan yang dilaporkan itu memenuhi unsur tindak pidana atau tidak sehingga nantinya penyelidik bisa meminta keterangan ahli.

“Dalam konteks inilah, apakah ucapan terlapor Gubernur DKI termasuk penistaan atau tidak, penyelidik dapat meminta MUI untuk menerangkannya. Jadi bukan setelah ada “fatwa MUI” baru polisi dapat menerima laporan dari pelapor,” tegasnya.

Bagi Yusril, walau dirinya tak lagi berlaga di gelanggang politik Pilgub DKI 2017 mendatang tetapi ia menyatakan memiliki tanggung jawab moril guna memberitahukan semua pihak tentang prosedur penerimaan laporan sesuai hukum yang berlaku.

“Karena itu, saya mendesak Bareskrim Mabes Polri bekerja secara profesional dan tidak membeda-bedakan orang dalam melayani laporan masyarakat,” tutup Yusril mengakhiri pernyataannya.

(bm/bti)

IPW: Kasus Ipda Nyariman Harus Jadi Momentum Perbaikan Rekrutmen Polri

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane

JAKARTA – Oknum polisi kembali melakukan aksi bunuh diri. Kali ini dilakukan oleh Kapolsek Karangsambung Ipda Nyariman di ruang kerjanya di Kebumen (Jawa Tengah) pada Rabu (5/10/2016) kemarin. Menurut data dari Indonesia Police Watch (IPW) kasus bunuh diri ini merupakan peristiwa kedelapan yang dilakukan polisi di sepanjang 2016 ini.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menyatakan pihaknya sangat prihatin dengan kasus bunuh diri yang dilakukan Ipda Nyariman. Hal tersebut tak lepas dari latar belakang kasusnya yang dinilai IPW berbeda dengan kasus bunuh diri yang dilakukan para polisi sebelumnya.

“Kasus Ipda Nyariman ini kan karena tertekan akibat diminta mengembalikan uang Rp 250 juta karena anak temannya Aiptu Sudiman gagal masuk Secaba, padahal sebelumnya Ipda Nyariman menjanjikan yang bersangkutan akan lolos,” ujar Neta dalam keterangan persnya kepada awak media, Kamis (6/10/2016) pagi.

Neta menambahkan bahwa kasus Ipda Nyariman ini sempat dibahas oleh Kapolres Kebumen bersama Wakapolres, SDM Polres Kebumen, dan Propam. Saat itu, Ipda Nyariman berjanji akan mengembalikan uang tersebut. “Tapi kenyataannya, Kapolsek itu malah bunuh diri di ruang kerjanya,” imbuh Neta.

Menurut Neta, kasus Ipda Nyariman ini membuktikan bahwa aksi bayar-membayar untuk masuk pendidikan di Kepolisian masih terjadi. Bagaimana pun kasus ini, lanjut Neta, patut menjadi perhatian Kapolri agar ada perbaikan yang signifikan dalam proses pendidikan Polri baik untuk SPN, Akpol, Secaba, PTIK, Sespim, Sespati dan lainnya. Ia tidak habis pikir untuk masuk Secaba saja aksi bayar-membayar bisa sebesar Rp 250 juta.

“Momen ini harus menjadi starting point untuk melakukan perubahan radikal dalam sistem dan mekanisme promosi, baik dalam rekrutmen pendidik maupun jabatan,” tegas Neta.

Selain itu, menurut Neta pihak IPW mendesak Polri agar ketahanan mental perlu menjadi perhatian khusus. Perhatian itu mesti dimulai sejak awal rekrutmen maupun di pendidika dengan menekankan pada tes psikotes calon aparat. Dengan menekankan pada hasil tes psikotes maka sistem pembinaan mental terkait stres manajemen aparat bisa dilakukan dengan maksimal.

Psikotes menjadi penting menurut Neta karena dari delapan polisi yang bunuh diri pada 2016 kali ini, empat di antaranya dengan cara menembak dan empat gantung diri. Dari empat yang menembak dirinya sendiri itu, tiga menembak bagian kepala dan satu bagian dada. Dari delapan polisi yang bunuh diri tahun 2016 ini empat bintara dan empat perwira. Padahal tahun-tahun sebelumnya, jarang sekali perwira yang bunuh diri.

“Ini menunjukkan bahwa perwira Polri semakin rentan stres dan gampang mengambil jalan pintas, bunuh diri. Bagaimana pun kasus ini perlu dicermati dengan serius,” pungkasnya.

(bm/bti)