PDIP Pilih Ahok, Boy Sadikin Mengundurkan Diri

Surat pengunduran diri mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin sebagai kader PDIP sebagai wujud kecewa dirinya karena PDIP memilih Ahok sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. (foto: istimewa)
Surat pengunduran diri mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin sebagai kader PDIP sebagai wujud kecewa dirinya karena PDIP memilih Ahok sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. (foto: istimewa)

JAKARTA – Keputusan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sebagai calon Gubernur pada Pilkada DKI 2017 mendatang ternyata tidak hanya mengejutkan dan disesalkan rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung suara PDIP di berbagai kontestasi politik baik lokal maupun nasional. Mantan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Boy Sadikin yang notabene kader inti di tubuh partai berlambang kepala banteng itu memilih mengundurkan diri sebagai wujud kekecewaan tidak diakomodasinya aspirasi kader-kader PDIP di Ibukota Jakarta.

“Pada hari ini 21 September 2016 saya mengundurkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan karena aspirasi saya tentang Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan,” ujar Boy Sadikin dalam surat keterangan pengunduran dirinya yang diterima DPP PDIP hari ini, Kamis (22/0/2016).

Lebih lanjut, putra mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin itu menyatakan bahwa perbedaan dirinya dengan Megawati selaku Ketua Umum DPP PDIP akan berakibat negatif pada keutuhan dan soliditas PDIP dalam menghadapi Pilkada DKI 2017 mendatang. Karena itu, agar tidak menjadi beban dan bisa bebas memilih calon gubernur DKI yang sesuai aspirasinya, Boy Sadikin menilai langkah mengundurkan diri adalah langkah yang tepat dan hal tersebut dipilihnya secara sadar.

“Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun,” pungkas Boy Sadikin dalam surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai kader PDIP.

(bti)

YLKI Menyesalkan Pembubaran Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

 

Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi. (foto: istimewa)
Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Keputusan pemerintahan Joko Widodo untuk membubarkan sejumlah lembaga atau komisi negara yang dianggap tumpang tindih tak sepenuhnya mendapatkan respon positif. Sebagai contoh, keputusan membubarkan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis disesalkan pihak YLKI. Melalui Ketua pengurus harian YLKI, Tulus Abadi menyatakan sangat menyesalkan keputusan pemerintah membubarkan Komisi khusus pengendalian penyakit menular yang diakibatkan zoonosis itu.

“Langkah Presiden yang membubarkan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, sangat disesalkan. Langkah ini justru bisa memicu penularan penyakit yang ditularkan oleh zoonosis makin tidak tertangani dan bahkan kian meluas. Oleh karena itu, ditengah masih maraknya penyakit yang ditularkan melalui hewan (Zoonosis), seperti rabies, anthrax, malaria dan zika; maka keberadaan Komisi ini masih sangat diperlukan,” ujar Tulus Abadi dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (22/9/2016).

Zoonosis adalah msalah lintas sektor, lanjut Tulus, sehingga keberadaan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis masih dibutuhkan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan semua instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementarian Pertanian maupun dengan Pemda. “Komisi ini juga masih sangat dibutuhkan, mengingat sampai saat ini tidak semua pemerintahan kota atau kabupaten memiliki dokter hewan (veteriner),” imbuhnya.

Menurut Tulus, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah diminta untuk segera membentuk Otoritas Veteriner.

“Sambil menunggu proses pembentukan Otoritas Veteriner tersebut, sebaiknya Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis tetap dipertahankan,” pungkas Tulus.

(bm/bti)

Pengamat: Pilih Ahok, PDIP Bunuh Diri Politik

pengamat politik senior, Muslim Arbi.
pengamat politik senior, Muslim Arbi.

SURABAYA – PDI Perjuangan (PDIP) dinilai ceroboh dengan keputusannya yang menjatuhkan pilihan Calon Gubernur (cagub) pada petahana Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok. Hal itu tak terlepas dari kuatnya penilaian publik sebagai terkait banyaknya kasus dugaan korupsi yang mengarah pada mantan Bupati Belitung Timur itu. Hal itu disampaikan pengamat politik senior Muslim Arbi.

“Ahok itu dipersepsikan sebagai koruptor yang dilindungi Istana, penindas rakyat kecil dan juga berprilaku kasar dan bermulut kotor. Setidaknya itulah yang menjadi persepsi sejumlah kalangan masyarakat hingga hari ini,” ujar Muslim Arbi kepada redaksi cakrawarta.com, Rabu (21/9/2016).

Bahkan bagi Arbi, PDIP telah melakukan bunuh diri politik dengan mengusung Ahok sebagai kandidat gubernur di Pilkada DKI 2017 mendatang.

“Ini bunuh diri politik saya kira. Jika PDIP memasang jargon sebagai Partai Wong Cilik, maka dengan memilih Ahok sebagai Cagub jargon itu terbantahkan dengan sendirinya. Setiap saat Ahok menindas Wong Cilik dengan menggusur mereka,” tegas Arbi.

Arbi heran ada apa dengan Megawati sebagai penentu keputusan final pada Cagub DKI, yang pada akhirnya setelah ditunggu sekian lama, justru semalam (20/9/2016) melalui Sekjennya mengumumkan Ahok yang bukan kader PDIP dan dipasangkan dengan Djarot yang justru kadernya sendiri.

Ada rumor, lanjut Arbi, yang berkembang bahwa Megawati ditekan oleh pihak tertentu dengan menyebutkan bahwa dirinya terlibat di kasus BLBI. Menurut Arbi, memasuki pilihan politik praktis itu terkadang akan bisa mengorbankan ideologi, prinsip kebenaran dan keadilan bahkan negara.

“Di era demokrasi liberalistik seperti sekarang uang sudah menjadi kekuatan yang menentukan segalanya. Sehingga tidak heran sejumlah aktifis menyebutkan jika sila pertama Pancasila adalah Keuangan Yang Mahakuasa, bukan Ketuhanan Yang Mahaesa lagi. Tak heran jika Mega pun terjerembat pada hal yang sama,” imbuhnya.

(bus/bti)

PDIP Dinilai Khianati Suara Wong Cilik

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat berada di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Selasa (20/9/2016) malam sebelum pengumuman dirinya sebagai Calon Gubernur DKI di Pilkada 2017 mendatang. (foto: istimewa)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (dua dari kanan) saat berada di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Selasa (20/9/2016) malam sebelum pengumuman dirinya sebagai Calon Gubernur DKI di Pilkada 2017 mendatang. (foto: istimewa)

JAKARTA – Masa depan DKI Jakarta saat ini dinilai telah lari semakin menjauh dari cita-cita luhur yang pro wong cilik, berbasis pelayanan, dan partisipasi warga. Kenyataan itu semakin dipertegas dengan sikap politik PDI Perjuangannya yang melalui keputusannya semalam (20/9/2016) mendukung dan merekomendasikan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sebagai Calon Gubernur DKI pada Pilkada 2017 mendatang. Hal tersebut disampai beberapa kader PDIP di level akar rumput.

PDIP disebut telah menghianati jutaan mimpi rakyat miskin yang terancam hidupnya oleh program penggusuran yang dicanangkan oleh Ahok selama menjabat Gubernur dua tahun terakhir.

“PDIP dan Megawati Soekarno Putri, telah menghianati kami. Kami yang sejak awal mendukung serta mengharapkan PDIP untuk tidak mendukung Ahok, tapi kenyataannya justru mengeluarkan keputusan mendukung Ahok. Bagi kami keputusan ini sudah memperjelas bahwa PDIP telah menjadi partai yang anti wong cilik karena sudah tidak lagi memperdulikan nasib kami sebagai wong cilik yang hidup sengsara dengan kepemimpinan Ahok yang anti rakyat dan demokrasi,” ujar Deni Aryanto, Ketua RT 04 Guji Baru, Rabu (21/9/2016).

Deni menambahkan, dengan mendukung Ahok, PDIP telah menjual harga dirinya sebagai partai dan lebih memilih kepentingan pemodal yang selama dua tahun belakangan ini telah merusak tatanan hidup masyarakat miskin di Jakarta.

Sementara itu, menurut Jones Naibaho, Ketua RW 09 Rawa Badak Selatan, PDIP dinilai lupa bahwa kemenangan yang dicapai pada masa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 adalah berkat dukungan dari segenap basis tradisional yang selama ini justru menolak kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur.

“Kami yang tergabung dalam basis akar rumput PDIP, akan mencabut seluruh dukungan yang selama ini kami berikan kepada PDIP, dukungan yang diberikan oleh PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kepada Ahok adalah tindakan penghianatan terhadap aspirasi basis akar rumput. Kami akan tetap berkomitmen untuk menolak Ahok menjadi gubernur dan kami siap untuk melawan keputusan dan keluar dari partai demi prinsip dan komitmen tersebut,” tegas Ketua RW 09- Rawa Badak Selatan, Jones Naibaho.

Bagi Jones yang juga adalah kader dari PDIP, sejak awal berharap agar PDIP melalu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk tidak mengeluarkan rekomendasi kepada Ahok, serta menginginkan pemimpin alternatif selain Ahok yang mampu menjadikan Jakarta lebih baik dan tidak seperti sekarang ini.

“Mendukung Ahok berarti telah menghianati suara kami sebagai pendukung dan basis setia PDIP, untuk itu demi menguatkan tekad dan komitmen hari ini kami mengkonsolidasikan dan membulatkan diri untuk menolak Ahok dan segera mencari pemimpin alternatif yang pro wong cilik untuk memimpin Jakarta,” papar Jones memungkasi pernyataannya.

(bm/bti)

RPX Bekerjasama Dengan Unilever Indonesia Untuk Paket Jasa Logistik Terpadu

 unnamed

JAKARTA – RPX, perusahaan penyedia layanan pengiriman ekspres dan solusi logistik terpadu mengumumkan kesepakatan bisnis bersama PT Unilever Indonesia TbkRPX melalui salah satu pilar bisnisnya yaitu Logistics, dalam kerjasama ini menyediakan paket jasa logistik terpadu, yang meliputi distribusi barang, armada pengiriman andal, sumber daya manusiaperalatan penanganan barang, penyimpananpenanganan barang jadi, pengemasan, persediaan barangstandar kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam memperkuat dan meningkatkan kebutuhan pelanggan dari jasa logistik distribusi darat, dimanapun pelanggan membutuhkannya, RPX mengoptimalkan kinerja dengan penerapan aplikasi Transportation Management System (WMS). Fasilitas ini dapat memberikan nilai tambah pelanggan, diantaranya melacak dan mengetahui status pengiriman barang melalui RPX Tracker, sehingga pelanggan akan tetap mempunyai kualitas manajemen waktu dan produktivitas distribusi.

Pada fase I kerjasama ini, wilayah distribusi mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Distribusi yang dilaksanakan RPX terfokus pada pusat produksi/pabrik Unilever di Cikarang, Jawa Barat ke pusat distribusi utama Unilever menggunakan armada jenis container, fuso dan trailer. Untuk selanjutnya dilakukan penyimpanan sementara dan penangangan persediaan barang di gudang Unilever.

Kebutuhan pengiriman barang ke luar Pulau Jawa dan luar negeri, RPX mengangkut barang dari pabrik Unilever ke pelabuhan laut dengan mengandalkan container dan trailer. Rubianto Mukti Wibowo, Vice President Logistics and Sales Retail dari RPX Group menyatakan RPX sangat bangga melayani dan bermitra dengan Unilever.

“Hal ini semakin memperkuat posisi RPX sekaligus menambah portofolio RPX dalam memenuhi kebutuhan pelanggandi sektor bisnis fast moving constumers good (FMCG) berdasarkan pertumbuhan industrinya dan permintaan pasar yang kian tumbuh cepat,” ujar Rubianto Mukti Wibowo kepada redaksi cakrawarta.com, Selasa (20/9/2016).

Untuk diketahui, data Kantar Worldpanel Indonesia menyebutkan bahwa total industri FMCG Indonesia tumbuh 5,9% di kuartal II 2016 dibandingkan dengan kuartal II 2015. Pertumbuhan positif terlihat di pasar modern dan perdagangan tradisional. Untuk pasar modern terutama didorong perkembangan minimarket dan supermarket.

Pada kuartal II tahun 2016, pertumbuhan terjadi di segmen kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Hal ini dilatarbelakangi jumlah penduduk Indonesia mencapai 255,5 juta jiwa dimana total rumah tangga berkisar 65,1 juta dan 68%  berada pada usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun.

“Jika berbicara peluang FMCG di Indonesia, diproyeksikan masih dinilai profitabel dari sisi konsumsi. Secara garis besar, bisnisnya menarik dan menjanjikan. Masyarakat di kawasan perkotaan maupun pedesaan terus membutuhkan produk tersebut menurut tingkat dasar konsumsinya. Penangangan barang modern dan distribusi yang tepat adalah salah satu solusinya,” pungkas Rubianto.

Dari kolaborasi bisnis ini, RPX optimistis menargetkan pertumbuhan bisnis logistik meningkat lebih 30% hingga 2016. Untuk layanan pergudangan berada pada level positif di lebih 15% pertahun.

 (dp/bti)

Megawati Didesak Tidak Pilih Ahok

Megawati pada momen pengumuman Jokowi sebagai Cagub DKI Jakarta dari PDI Perjuangan pada 2012 silam. (foto: istimewa)
Megawati Soekarnoputri pada momen pengumuman Jokowi sebagai Cagub DKI Jakarta dari PDI Perjuangan pada 2012 silam. Saat itu suara publik memang menginginkan Jokowi maju berkontestasi di Pilgub DKI 2012. (foto: istimewa)

JAKARTA – Koordinator GALAK (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi) Muslim Arbi menyarankan agar Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk tidak memilih Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sebagai calon gubernur dari partai berlambang kepala banteng itu. Menurut Arbi, ada setidaknya 3 alasan mengapa dirinya menyarankan agar Megawati tak memilih Ahok yang direncanakan akan diumumkan nanti malam pkl 20.00 wib.

“Alasan pertama yang jelas Ahok telah menjadi common enemy atau musuh bersama. Terlihat dari betapa ketatnya pengawalan oleh pasukan bersenjata saat Ahok turun ke lapisan bawah untuk sekedar meresmikan suatu gedung atau lainnya. Ini berbahaya bagi seorang pejabat yang sudah kadung menjadi musuh rakyat,” ujar Muslim Arbi kepada redaksi cakrawarta.com, Selasa (20/9/2016).

Selain itu, menurut aktivis senior asal Surabaya ini, umat Islam sebagai pemilih mayoritas di DKI Jakarta sangat membenci Ahok karena dinilai kebijakannya dzalim dan diskriminatif. “Keliatan sekali dia arogan, menindas dan tidak koperatif dengan umat Islam,” imbuh Arbi.

Selain itu, lanjut Arbi, Ahok dianggap publik telah di-back oleh pihak Istana atas sejumlah kasus dugaan korupsi seperti Taman BMW, Rumah Sakit Sumber Waras (RSWW), reklamasi pantai utara Jakarta hingga kasus tanah di Cengkareng.

“Suara penolakan yang muncul dari beragam kalangan mulai tokoh nasional, agamawan, kalangan aktifis, kelompok mahasiswa hingga sejumlah tokoh dan warga keturunan patut menjadi bahan pertimbangan bagi Megawati,” papar Arbi.

Walaupun menurut Arbi, sudah ada parpol yang memberikan dukungan terlebih dahulu seperti Golkar, Nasdem dan Hanura tetapi hal tersebut dinilainya justru tidak berpengaruh pada hasil survei belakangan ini.

“Malah dari survei terkini, elektabilitas Ahok makin menurun. Itu artinya kredibilitas tiga parpol ini tidak punya pengaruh meski sudah menyatakan dukungan terhadap Ahok,” tegasnya.

Teta[i bagi Arbi, hal terpenting yang akan merugikan PDI Perjuangan apabila Megawati tetap kukuh menjatuhkan pilihan cagub PDI Perjuangan kepada Ahok adalah suara PDI Perjuangan di Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

“Jika Mega memaksakan kehendak dengan melawan suara publik untuk mencagubkan Ahok, maka akan merusak suara PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 mendatang khususnya di DKI Jakarta,” pungkasnya.

(bm/bti)

PDIP Akan Umumkan Cagub DKI Besok Malam

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (foto: istimewa)
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (foto: istimewa)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya secara resmi akan memberikan pengumuman siapa pasangan calon Gubernur (cagub) dan Cawagub DKI pada Selasa (20/9/2016) pada pukul 20:00 wib. Hal itu disampaikan oleh Hasto melalui rilis yang dikirimkan kepada awak media.

“PDIP memastikan akan mengumumkan pasangan cagub dan cawagub pada Pilkada DKI 2017 ini besok Selasa. Tempatnya di kantor Pusat DPP PDIP,” ujar Hasto, Senin (19/9/2016).

Menurut Hasto, dalam pengumuman cagub dan cawagub DKI tersebut juga akan dilakukan secara serentak dengan paslon untuk daerah lain. Tujuannya guna menegaskan bahwa keseluruhan tahapan Pilkada Serentak tahun 2017 ditempatkan sebagai satu kesatuan proses kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin sebagai salah satu fungsi utama partai politik.

Hasto menegaskan bahwa pengumuman secara serentak itu menunjukkan semua calon yang diusung PDIP memiliki komitmen kuat untuk menampilkan wajah kerakyatan Partai yang dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yakni Indonesia yg berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

“Seluruh tahapan sudah dilakukan secara sistemik, yang dimulai dengan uji kelayakan dan kepatutan, pemetaan politik, pelatihan manager kampanye, pelatihan TOT Saksi, dan sekolah para calon kepala daerah,” imbuh Hasto.

Pemilihan pengumuman secara serentak itupun disebut Hasto sebagai penyatuan diri seluruh infrastruktur PDIP dengan nafas kehidupan rakyat yang berguna untuk menghadirkan wajah kekuasaan politik yang membangun peradaban.

(bm/bti)

Dianggap Vital, Pemerintah Diusulkan Bentuk Kementerian Pangan

Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama.

JAKARTA – Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia) Rahman Sabon Nama menyatakan bahwa masalah pangan dinilai sangat vital karena menjadi faktor stabilisator politik dan sosial di tingkat nasional sehingga urusan terkait pangan mestilah dikelola oleh lembaga setingkat kementerian. Hal itu disampaikannya dalam rangka menanggapi gagasan pembentukan holding BUMN Pangan serta rencana Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokraksi (MenPAN dan RB) Asman Abrur tentang pembentukan Badan Pangan Nasional.

“Isu pangan penting untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Semangat pendirian Kementerian Pangan ini saya kira adalah untuk perlindungan pada petani produsen. Kalau holding BUMN atau Badan Pangan Nasional dikhawatirkan akan lebih memburu rente,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Minggu (18/9/2016).

Situasi perekonomian nasional yang melemah saat ini, lanjut Rahman Sabon dengan ide pembentukan holding BUMN Pangan maupun Badan Pangan Nasional (BPN) tidak akan menyelesaikan persolan carut-marut masalah penanganan pangan. Apalagi menurutnya tidak mudah mengubah stigma dari publik terkait adanya keberpihakan Pemerintah saat ini pada kesejahteraan rakyat.

Bagi pria kelahiran NTT ini, sulitnya pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga pangan disebabkan tidak hanya faktor distribusi pangan yang bersumber dari kekacauan dan semrawutnya data pangan melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga sangat merugikan masyarakat dan juga Pemerintah.

“Untuk itu harus diwaspadai oleh Pemerintahan Jokowi-JK bila harga dan ketahanan pangan tidak bisa dikendalikan maka saya khawatir stabilitas politik jadi taruhannya. Pun juga pertumbuhan ekonomi bisa terancam,” cemasnya.

Terkait hal itu, maka menurut hemat Rahman Sabon, Presiden Joko Widodo harus segera memfungsikan Kementerian Pangan dan Bulog/Kepala Badan Pengendali Pangan Nasional (BP2N). Kementerian dan lembaga ini menurut Rahamn Sabon perannya akan lebih kuat untuk melakukan koordinasi dengan mengintegrasikan berbagai lintas kelembagaan/kementerian seperti BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog dan lainnya untuk mewujudkan ketahanan swasembada pangan secara sinergis sesuai tupoksi masing-masing lembaga. “Mengingat kultural birokrasi Indonesia yang cenderung egosektoral, maka dipandang penting jabatan Menteri yang menangani pangan secara tersendiri dan sekaligus sebagai lembaga otoritas pangan yang tidak semata mata menonjolkan pencarian keuntungan,” ucapnya.

Untuk diketahui, menurut Rahman Sabon usulan solutif berupa lembaga Kementerian Pangan dan Bulog sekaligus merangkap Badan Pengendali Pangan Nasional (Kepala BP2N) sudah lama digagas sehingga dapat menjadi jawaban atas tuntutan perlunya lembaga pangan sesuai amanah UU Pangan Nomor 18 tahun 2012.

“Lembaga ini seharusnya sudah dibentuk pada akhir Nopember 2015 sesuai amanat UU Pangan. Mendesak dibentuk karena saya melihat kurang optimalnya pelaksanaan Perpres Nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan pada Bulog terkait Ketahanan pangan nasional. Ia bisa lebih cepat dan efektif dengan menggabungkan dan terbentuk lembaga seperti Kementerian Pangan dan Bulog/Badan Pengendali Pangan Nasional (BP2N),” pungkas Rahman.

(bm/bti)

Anggota DPD Ini Desak KPK Tidak Tebang Pilih Kasus

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami menyatakan bahwa dirinya melihat kasus yang menimpa Irman Gusman sebagai bentuk tebang pilih kasus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya ada keanehan dimana KPK begitu bersemangat menangkap dan menahan Irman Gusman selaku Ketua DPD RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (17/9/2016) kemarin.

“Ini terlihat KPK tebang pilih. Begitu semangat mengurusi kasus dugaan suap senilai IDR 100 juta tetapi belum lama ini KPK membuat pernyataan untuk tidak menindaklanjuti (apalagi menangkap) kasus BLBI yang merugikan keuangan negara tak kurang dari Rp 700 triliun dan kasus Century Rp 6,7 triliun. Semua tahu siapa koruptor BLBI dan Century,” ujar Dailami kepada cakrawarta.com, Minggu (18/9/2016) dini hari melalui sambungan telepon.

Dailami menambahkan bahwa kesan tebang pilih KPK semakin terlihat saat menunjukkan sikap protektif terhadap kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang telah terbukti merugikan keuangan negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai lebih dari IDR 191 miliar.

“Jadi ada masalah ketidakadilan dan tebang pilih! KPK harus adili semua koruptor! Jangan tebang pilih! Semua koruptor harus dipidanakan!” tegas senator asal DKI Jakarta tersebut.

Logikanya, lanjut Dailami, kalau kasus dugaan korupsi senilai IDR 100 juta saja KPK begitu semangat mengusutnya, maka kasus yang nilainya ribuan kali lebih banyak nilai korupsinya mestinya lebih bersemangat untuk dituntaskan. “Karena saya yakin OTT ini bukanlah sebuah kebetulan, pasti sudah diamati sehingga terjadilah OTT,” imbuhnya.

Menurut Dailami, dirinya berbicara berdasarkan kenyataan yang ada, sehingga sebagai Anggota DPD RI dirinya memiliki fungsi dan tugas pengawasan. Karenanya, ia menegaskan agar KPK melakukan dan memiliki semangat yang besar juga untuk menangkap dan menuntaskan kasus-kasus yang jelas-jelas sudah terang-benderang seperti RSSW, Century dan BLBI. Namun Dailami tetap menghormati proses hukum yang ada terkait OTT koleganya di DPD RI tersebut.

“Perihal peristiwa OTT Pak Irman Gusman, kita hormati dan patuhi proses hukum yang berjalan, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” pungkas Dailami.

(ep/bti)

IPW Desak Kapolri Tindak Tegas Oknum Polri Yang Brutal

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch) Neta S. Pane mengecam keras tindakan brutal oknum perwira menengah (pamen) Polri terhadap seorang foto model berinisial Ay. Menurut Neta, Kapolri harus segera mengumumkan nama pamen Polri yang diduga melakukan penganiayaan tersebut.

“IPW mengecam keras tindakan brutal ini. Bagaimana pun aksi brutal yang dilakukan anggota Polri harus disudahi, dengan cara dituntaskan di pengadilan. Apalagi jika aksi brutal itu diduga melibatkan perwira menengah,” ujar Neta S. Pane dalam keterangan persnya, Jumat (16/9/2016).

Neta menilai bagaimana mungkin anggota Polri bisa menjalankan misi kepolisian sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, jika terhadap orang dekatnya saja tega bertindak brutal.

Untuk diketahui, sebelumnya Ay melaporkan seorang pamen Polri telah melakukan tindakan brutal terhadapnya. Korban disiksa hingga cacat di bagian wajah. Menurut korban, dirinya adalah istri siri pamen Polri dimaksud.

Terkait hal tersebut, Neta menyatakan bahwa pihaknya mendesak Kapolri untuk segera memproses kasus ini sehingga pelaku bisa dikenakan pasal berlapis. Pertama, pelaku dikenakan pasal penganiayaan sesuai KUHP sehingga harus segera ditahan. Kedua, pelaku dikenakan sanksi indisipliner karena diduga melakukan nikah sirih.

Menurut Neta, pada era Kapolri Haiti, seorang Kapolres yang kedapatan melakukan foto mesra dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pernah dicopot dari jabatannya. Untuk itu, Neta mendesak Kapolri Tito Karnavian harus bertindak tegas dan segera mencopot pamen yang melakukan penganiayaan itu dari jabatannya, kemudian memproses kasusnya hingga ke pengadilan.

“Tindakan tegas perlu dilakukan karena hal ini sesuai dengan visi misi Kapolri Tito untuk melakukan Revolusi Mental di Polri. Target pertama dari Revolusi Mental itu adalah membersihkan Polri dari aparatur yang brutal dan tidak menghargai HAM,” tegas Neta.

Selain itu, pihak IPW juga berharap Bhayangkari Polri bereaksi keras terhadap kasus ini, agar mereka tidak menjadi korban akibat ulah polisi-polisi ‘brengsek’.

“Begitu juga organisasi perempuan. Jangan mendiamkan kasus ini lah. Segera desak Kapolri untuk menuntaskan kasus ini. Ini penting dilakukan agar para perempuan tidak terus-menerus menjadi korban oknum polisi yang brutal,” pungkasnya.

(bm/bti)