Yusril: Saya Nyantai Soal Argumentasi Gugatan Ahok di MK

Salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017, Yusril Ihza Mahendra. (Foto: istimewa)
Salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017, Yusril Ihza Mahendra. (Foto: istimewa)

JAKARTA – Hari ini, Senin (22/8/2016) adalah sidang perdana Mahkamah Konstitusi (MK) untuk gugatan Gubernur DKI petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu menolak aturan cuti kampanye bagi calon petahana di Pilkada. Alasan Ahok itu merugikan dirinya.

Merespon sidang perdana gugatan Ahok itu, salah satu tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada DKI 2017 Yusril Ihza Mahendra menyatakan dirinya belum merasa perlu untuk datang menanggapi permohonan pengujian UU Pilkada terkait cuti bagi petahana itu.

“Hari ini baru sidang pendahuluan di hadapan panel hakim untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan, argumentasi dan petitum yang dikemukakan Pak Ahok. Jadi saya rasa belum saatnya datang ke sidangnya,” ujar Yusril melalui akun jejaring sosial twitter miliknya @Yusrilihza_Mhd, Senin (22/8/2016).

Yusril menambahkan, dirinya baru akan melayangkan surat ke MK untuk diperkenankan menjadi Pihak Terkait dalam permohonan pengujian UU Pilkada oleh Ahok tersebut. Alasannya, dirinya juga memiliki kepentingan terhadap pokok permohonan yang diajukan Ahok. Tetapi menurut mantan Menteri Hukum dan HAM itu, dirinya terlebih dahulu akan membaca argumen Ahok dan baru akan mengajukan kontra argumen bahwa cuti bagi petahana adalah keharusan demi hukum dan keadilan.

“Saya santai saja dalam menyusun argumen nantinya. Saya yakin rakyat akan mendukung bahwa cuti bagi petahana memang harus dilakukan. Pilkada wajib dilaksanakan dengan jujur dan adil serta bebas dari kecurangan. Petahana yang tidak cuti, sangat berpotensi akan menyalahgunakan jabatannya,” papar Yusril.

Yusril menegaskan bawah dalam suatu pilkada semua pihak harus berada dalam posisi setara. Karenanya, petahana yang masih aktif dalam jabatan berada dalam posisi yang diuntungkan mengingat ia bisa leluasa menggunakan posisinya untuk mempengaruhi segala sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya sehingga dapat menguntungkan dirinya.

“Waktu menjadi penantang Pak Foke, Pak Ahok malah mendesak petahana cuti agar pilkada jujur dan adil. Makanya, ini mengherankan bagi saya, ketika jadi petahana, Pak Ahok malah mau MK batalkan pasal UU PIlkada yang wajibkan petahana untuk cuti,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Yusril sangat yakin dirinya akan bisa mematahkan semua argumentasi hukum Ahok di MK.

“Insya Allah, saya akan mampu mematahkan seluruh argumentasi hukum Pak Ahok. Bagus juga kalau beliau datang sendiri ke MK nantinya,” pungkas Yusril.

(bti)

Kemenag Didesak Usut Tuntas Penelantar Jamaah Haji Di Philipina

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Saat musim haji tiba, Indonesia seolah tak pernah lepas dari masalah. Hampir tiap tahun penyelenggaraan haji, dipastikan ada saja masalah yang muncul baik dari pihak pemerintah, biro perjalanan haji maupun calon jamaah. Setelah kasus calon jamaah yang merobek paspornya karena dikira tiket bus, saat ini misalnya terdapat 177 orang calon jamaah haji dari Indonesia yang akan berangkat haji lewat Philipina tengah ditahan pihak otoritas imigrasi setempat. Mayoritas calon jamaah asal Sulawesi itu kini terlantar tanpa kejelasan dan kepastian nasib kapan akan diberangkatkan.

Menurut informasi otoritas setempat, 177 jamaah ini berangkat haji dengan memakai paspor Philipina. Hingga saat ini, mereka masih ditahan di Taguig City, sekitar 30 km dari ibukota Manila dengan pengawasan ketat aparat setempat. Menanggapi kasus ini pihak YLKI melalui Ketua Pengurus Hariannya, Tulus Abadi mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengusut pihak yang mengirimkan calon jamaah haji tersebut.

“Jika pelakunya adalah agen perjalanan haji, Kemenag harus memberikan sanksi tegas kepada agen perjalanan haji tersebut yakni masukkan ke black list, atau bahkan cabut ijin operasinya,” tegas Tulus Abadi dalam keterangan persnya kepada awak media, Senin (22/8/2016) pagi.

Menurut Tulus, pihak Dirjen Haji Kemenag tidak bisa berdalih bahwa kasus ini adalah bukan tanggung jawabnya. Karena kasus ini tetap merupakan tanggungjawab mereka. Selain itu, Tulus menyarankan agar kasus serupa tak terulang, para calon jamaah haji sebaiknya sebaiknya mendaftarkan diri dengan prosedur yang benar.

“Ikuti prosedur yang resmi dan benar. Jangan tergiur iming-iming dari oknum tertentu, yang ujungnya hanyalah sebuah penipuan belaka,” pungkasnya.

(bm/bti)

Kontinuitas Kegaduhan ESDM, Menunggu Ketegasan Presiden

images (1)

Sepertinya sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan terus memproduksi kegaduhan semata tanpa bisa menjadi sektor andalan penopang masa depan bangsa. Sektor ESDM adalah hadiah, anugerah besar dan bentuk subsidi langsung dari Tuhan kepada bangsa ini. Tapi aneh, ketika berkah anugerah itu seperti menjadi semacam “kutukan” bagi bangsa ini dan justru menjerumuskan negara ke dalam kubangan lumpur hutang tak terbayarkan lagi. Bangsa ini berubah dari pemilik menjadi bangsa pengemis. Sungguh tragis dan memalukan bagi sejarah yang kemudian akan dibaca oleh anak cucu bangsa ke depan. Sejarah akan mencatat bahwa Indonesia sebuah bangsa yang kaya raya menjadi bangsa pengemis.

Harus kah kita mencari siapa yang salah? Sangat tidak perlu! Sekarang saatnya memperbaiki kerusakan ini menjadi kebaikan bagi bangsa. Sekarang waktunya membayar lunas derita hutang bangsa dengan cara yang tepat dengan cara menegakkan jati diri bangsa, menjadi tuan dan pemilik bangsa ini. Tanpa itu, kita akan menjadi bangsa kuli dan menjadi bangsa pengemis yang hina.

Kegaduhan tak henti sektor ESDM ini sudah terjadi sejak lama dari Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi dan terakhir ke era rezim Jokowi. Soekarno bersikeras tidak akan menyerahkan Sumber Daya Alam (SDA) ini kepada asing dan membuat gaduh penjatuhan Soekarno dari kursi presiden. Era Soeharto kemudian gaduh menyerahkan SDA kita kepada bangsa asing. Era Habibie tidak terlalu gaduh karena situasi politik lebih dominan. Era Gus Dur tidak terdengar karena hanya sesaat, zaman Mega gaduh penjualan gas murah ke Cina, masa SBY gaduh dengan mafia migas dan sekarang kegaduhan luar biasa di era Jokowi karena gaduhnya bersumber dari jantung pemerintahan sendiri.

Sudirman Said menjadi Menteri ESDM pertama kabinet Jokowi yang kemudian gaduh tak henti dengan Rizal Ramli sang Menko Maritim. Semua ribut entah berebut apa dan untuk siapa. Freeport, Masela, Listrik dan Subsidi BBM menjadi topik utama kegaduhan masa Sudirman Said.

Archandra Tahar sang menteri ESDM kedua Jokowi kemudian memunculkan gaduh republik atas statusnya yang telah menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) sejak 2012. Bahkan beberapa menteri dan elit bangsa rela berbohong demi menutupi sebuah kesalahan yang mestinya tidak boleh terjadi pada sebuah bangsa. Tragis!

Sekarang Menteri ESDM dijabat PLT atau Ad Interim oleh Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat Menko Maritim setelah sebelumnya reposisi dari Menkopolhukam sebelum digeser dari kursi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Kegaduhan pun terus terjadi dengan pernyataan-pernyataan kontroversial seperti keinginan mendudukkan Archandra Tahar kembali menjadi menteri ESDM dan kegaduhan tentang izin rekomendasi ekspor konsentrat Freeport yang dikeluarkan tanggal 9 Agustus 2016 tapi disebut dikeluarkan era Sudirman Said.

Sampai kapan kegaduhan ini akan terjadi? Apakah rebutan rampasan di sektor ini akan terus menjadikan bangsa ini tertinggal jauh dari penyediaan energi masa depan? Sepertinya rezim ini begitu terlena dengan kekuasaan sesaat di tangannya. Presiden terus “berbulan madu” dengan hak prerogratifnya hingga sibuk gonta-ganti kabinet yang sejujurnya itu menandaskan sebuah kegagalan memilih orang yang tepat. Berapa kali lagi Presiden akan terus mengulang reshuffle hak prerogatifnya? Reshuffle yang terjadi hanya karena faktor suka tidak suka dan sedikit sekali pertimbangan kinerjanya. Karena Presiden justru mempertahankan menteri yang gagal di kabinetnya.

Mengapa Presiden butuh waktu yang terlalu lama untuk menetapkan Menteri ESDM yang baru? Apakah bangsa ini tidak lagi memiliki putra-putri yang mampu hingga terus berpikir mendatangkan “menteri impor”? Bangsa ini masih punya banyak sekali sosok yang mampu memimpin kementerian ESDM tanpa harus mencari-carinya dari tumpukan para kaum “murtad nasionalisme” atau “murtad kebangsaan” hanya dengan klaim pintar semata.

Apakah rezim ini ingin menyatakan bahwa tidak ada lagi orang pintar di negara ini? Jika benar demikian, sungguh rezim telah menghina putra-putri bangsanya sendiri dengan menganggap hanya lulusan luar yang pintar dan mampu. Ironi yang dibangun oleh pemerintah dan akan berkembang menjadi kebencian dan suatu saat akan berubah jadi “amuk”. Tidak seharusnya pemerintah merendahkan dan melecehkan putra-putri bangsanya.

Cukupkah pintar menjadi alasan untuk menabraki Undang-Undang (UU)? Cukupkah gelar PhD untuk menafikkan nasionalisme dan mengabaikan nasib masa depan bangsa? Sunggu naif rasanya jika standar pintar hanya dimonopoli oleh rezim ini dan kemudian digunakan sebagai pembenaran melanggar aturan bahkan melecehkan kemampuan putra-putri bangsa ini.

Presiden semestinya menyadari bahwa tantangan ke depan sangatlah berat. Tantangan ke depan bukan lagi sekedar tantangan mencari sumber minyak atau gas yang baru, karena tentu jumlahnya terbatas dan akan segera habis. Indonesia diprediksi akan menghabiskan cadangan minyaknya tidak lebih dari 12 tahun ke depan. Gas masih berkisar 70 tahun dan batubara sekitar 30 tahun lagi. Apakah angka-angka ini tidak membawa kekhawatiran bagi rezim ini ketika cadangan kita habis? Indonesia memang diperkirakan punya cadangan tak tereksplorasi sekitar 23 M barel minyak. Namun cadangan tersebut menyebar di banyak tempat hingga tidak ekonomis untuk dieksplorasi dan akan menjadi harta tak termanfaatkan. Sementara eksplorasi semakin menurun dan tidak menemukan pertumbuhan cadangan minyak.

Apa yang terjadi selepas itu? Satu dasawarsa ke depan kita akan memasuki sebuah era sangat darurat energi. Inilah mestinya titik pangkal bagi Presiden untuk memilih Menteri ESDM baru. Artinya bangsa ini butuh Menteri yang punya visi dan misi menyediakan energi ke masa depan bukan menteri yang hanya bisa bagi-bagi izin di sektor ESDM. Menteri baru harus punya visi kuat bagaimana memanfaatkan cadangan yang ada untuk membangun dan menyediakan energi ke masa depan.

Semoga Presiden segera menetapkan Menteri ESDM baru tanpa harus berpikir ia harus ahli minyak atau ahli gas. Tetapi ia yang visioner, futuristik,  berkarakter kuat dan memiliki nasionalisme tinggi serta keberpihakan yang jelas dan kongkrit kepada negara dan bangsa.

FERDINAND HUTAHEAN

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI)

Komunitas Ini Desak Rizal Ramli Maju Di Pilkada DKI 2017

IMG-20160821-WA0002
Mantan Menko Maritim, Dr Rizal Ramli saat memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal dan Mubes Ikatan Keluarga Perantauan Turawan (IKPT) Jaya 2016 di Gedung Gramari Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016) siang. (Foto: IKPT Jaya)

 

JAKARTA – Setelah direshuffle dari posisinya sebagai Menko Maritim, nama Rizal Ramli (RR) ternyata tak lantas kehilangan pamor. Bertepatan dengan momentum Pilkada DKI Jakarta pada 2017 yang prosesnya mulai berjalan, “Tukang Kepret” julukannya saat menjadi Menko Maritim makin banyak mendapatkan amunisi untuk ikut berlaga dan memenangkan pemilihan Gubernur ibukota negara ini.

Jika sebelumnya kelompok buruh memberikan dorongan kepada RR kini dukungan itu muncul dari masyarakat perantau dari Tanah Datar (Sumatera Barat) yangg berada di DKI Jakarta, mengundang Rizal Ramli dalam acara Halal Bihalal dan Mubes Ikatan Keluarga Perantauan Turawan (IKPT) Jaya 2016. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perantau Turawan H. Suherman Saleh, MSc memohon agar RR bersedia untuk maju menjadi calon Gubernur DKI.

“Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang mengayomi rakyat kecil,” ujar Suherman Saleh dalam sambutannya di Gedung Gramari Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016) siang.

Sementara itu, Ketua IKPT Jaya Bambang Sutrisna juga memohon hal yang sama. Menurut Bambang, masyarakat DKI rindu dengan pemimpin yang memiliki empati dan keberpihakan kepada penderitaan rakyat.

“Jakarta butuh pemimpin yang juga berpihak pada penderitaan masyarakatnya, bukan hanya kepentingan kalangan elit semata,” tegas Bambang di hadapan ratusan hadirin yang hadir.

Saat diminta memberikan sambutan, RR mengutarakan bahwa saat ini dirinya belum memutuskan apakah akan maju untuk berlaga di Pilgub DKI 2017 mendatang atau tidak. Dalam sambutannya, RR menjelaskan bahwa ada sekitar 40 organisasi yang telah mengutarakan dukungan agar dirinya maju Pilgub DKI.

“Pada saatnya nanti saya akan memutuskan. Harus diakui, Jakarta memang harus dibangun dengan manusiawi. Rakyat tidak boleh mengeluarkan air mata terhadap pembangunan yang tengah terjadi,” tegas RR menutup sambutannya.

(bm/bti)

YLKI: Naiknya Harga Rokok Bisa Picu Turunnya Angka Kemiskinan

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Pemerintah tengah mewacanakan menaikkan harga rokok per bungkusnya. Wacana ini kian merebak dan menguat belakangan ini. Banyak pihak membicarakannya mulai Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR hingga aktivitas dan tentu publik yang masuk wilayah pro dan kontra. Menurut informasi yang beredar, mulai bulan depan akan ada kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000,- per bungkus.

Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) melalui Ketua Pengurus Hariannya, Tulus Abadi menyatakan mendukung wacana tersebut. Karena naiknya harga rokok justru dinilai dapat bermanfaat untuk masyarakat dan negara.

“Jika harga rokok naik maka ia akan menurunkan tingkat konsumsi rokok di rumah tangga miskin. Ini hal yang sangat logis, karena 70% konsumsi rokok justru menjerat rumah tangga miskin. Data BPS setiap tahunnya menujukkan bahwa pemicu kemiskinan di rumah tangga miskin adalah beras dan rokok. Dengan harga rokok mahal, keterjangkauan mereka terhadap rokok akan turun,” ujar Tulus Abadi dalam keterangannya kepada pers, Minggu (21/8/2016).

Tulus menambahkan, dengan menurunnya konsumsi rokok di rumah tangga miskin akan berefek positif terhadap kesejahteraan dan kesehatan mereka. Dana untuk membeli rokok langsung bisa dikonversi untuk membeli bahan pangan. “Selain berefek negatif, rokok tidak mempunyai kandungan kalori sama sekali,” imbuh sosok yang juga Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau tersebut.

Sementara itu, bagi negara, harga rokok mahal akan meningkatkan pendapatan cukai, yang bisa meningkat 100% dari sekarang. Bagi YLKI, mahalnya harga rokok selain berfungsi untuk memproteksi rumah tangga miskin, juga mengatrol pendapatan negara dari sisi cukai. Apalagi saat ini cukai dan harga rokok di Indonesia tergolong terendah di dunia.

“Sudah seharusnya rokok dijual mahal, sebagai instrumen pembatasan dan pengendalian. Di negara maju harga rokok lebih dari Rp 100 ribu,”tegasnya.

Untuk diketahui, menurut Tulus Abadi, naiknya harga rokok tidak akan membuat pabrik rokok bangkrut atau mengakibatkan PHK terhadap buruh. Adanya PHK terhadap buruh di pabrik rokok lebih disebabkan adanya mekanisasi oleh pihak manajemen dimana buruh diganti dengan mesin.

(bm/bti)

Wasekjen PDIP: Rencana Deklarasi Dukungan PDIP ke Ahok Itu Hoax

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. (foto: istimewa)
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. (foto: istimewa)

JAKARTA – Dalam beberapa hari ini beredar kabar bahwa DPP PDIP telah menetapkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Hidayat untuk berlaga di Pilkada DKI 2017 mendatang. Kabar ini berembus kencang sehingga menimbulkan kasak-kasuk di kalangan elit parpol atau para penantang petahana.

Tetapi isu mengenai beredarnya pernyataan politik yang menyebut berasal dari Achmad Basarah, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa besok, Minggu (21/8/2016) pada pkl 11.45 WIB bertempat di kantor DPP PDI Perjuangan akan dideklarasikan kandidat duet Ahok-Djarot dibantah oleh Ahmad Basarah sendiri.

“Itu berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bukanlah kewenangan saya sebagai Wasekjen DPP PDI Perjuangan untuk mengumumkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta apalagi mengumumkan waktu deklarasinya,” ujar Ahmad Basarah dengan nada tegas dalam keterangan persnya, Sabtu (20/8/2016).

Menurut Ahmad Basarah, keputusan mengenai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI saat ini sudah diserahkan DPP PDIP kepada instansi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat hak prerogatif partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan. “Sejauh ini Ibu Mega belum memberikan keputusan ataupun instruksi apapun terkait pilkada DKI. Beliau saat ini masih terus menyerap berbagai aspirasi dan dinamika sosial politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” imbuh Basarah.

Dijelaskan Basarah, bahwa Megawati selaku Ketua Umum tengah memperhatikan harapan masyarakat Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan warga DKI Jakarta tetapi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan warga DKI Jakarta.

Sebagai ibu kota negara, menurut Ahmad Basarah, Jakarta harus menjadi etalase Republik di mata dunia internasional, oleh karena itu, Megawati dan PDIP mengharapkan agar tidak ada kemiskinan lagi di ibukota dan stabilitas sosial dan politiknya pun tetap terjaga.

“Karena itu, untuk mewujudkan semua itu diperlukan pemimpin yang berjiwa gotong royong dan mengayomi semua lapisan masyarakat, terutama kaum marhaen yang nasibnya harus diselamatkan dan disejahterakan,” pungkasnya.

(bti)

APKLI: Kios Thamrin City Akan Jadi Pilot Project Pusat Grosir PKL Indonesia

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Jumat (19/8/2016) Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia) dr. Ali Mahsun, M. Biomed akan melakukan peninjauan ke Kios Thamrin City di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kunjungan yang dilakukan bersama lembaga perbankan dan pemilik sekaligus pengelola ini dalam rangka mewujudkan Kios Thamrin City  sebagai Pusat Grosir PKL Indonesia.

Menurut Ali Mahsun, melalui kemitraan tripartide dan didukung sistem pergudangan online maupun offline, sistem pembiayaan modal usaha dan investasi (finance engineering system) dan teknologi informasi komunikasi (ICT) maka proyeksi Pusat Grosir ini akan bisa segera diwujudkan.

“Hal tersebut (sistem pengelolaan tripartide) juga akan dibuka di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dengan demikian PKL maju dan berkembang, ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia survival mampu hadapi terpaan topan perdagangan bebas dunia kini dan ke depan,” ujar Ali Mahsun.

Ali Mahsun menambahkan bahwa masterplan kehadiran Pusat Grosir PKL Indonesia di Thamrin City ini dan juga dipusat perbelanjaan lainnya nantinya diharapkan dapat mendongkrak kemudahan akses barang yang dijual PKL dengan harga yang lebih premium. Oleh karena itu dibawah kepemimpinannya, APKLI terus lakukan inovasi pembiayaan modal usaha dan sistem pergudangan, juga dukungan sistem informasi dan teknologi.

“Dengan jaringan PKL yang kuat dan dikelola secara profesional akan menjadi kekuatan ekonomi bangsa Indonesia yang terbesar dan jadi pilar utama tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, imbuh dokter alumnus Universitas Brawijaya dan UI tersebut.

Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995 – 1998 itu berpendapat sudah saatnya, PKL diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka agar maju dan bisa berkompetisi di tengah serbuan ritel modern di tanah air. Oleh karena itu, menurutnya, kini saatnya negara dalam hal ini Pemerintah hadir memberikan penguatan atas upaya inisiatif tersebut.

“APKLI yakini PKL mampu bersaing dan unggul bahkan dapat kalahkan ritel modern jika diberi kesempatan yang sama secara luas dan terjangkau. Saya kira ini saatnya Pemerintah mengakhiri bulan madu dengan kongsi kapitalis asing dan berfokus memajukan usaha PKL di Indonesia,” pungkasnya.

(bm/bti)

Survei KedaiKOPI: Elektabilitas Ahok Tertahan, Risma Menguat Tajam

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) meluncurkan survei terbaru bertajuk “Ini Kata Publik Jakarta Tentang Calon Gubernur Mereka” di kantor Lembaga Survei KedaiKOPI di Casablanca, Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis‎ (18/8/2016).

Menurut salah satu pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio survei ini sendiri dilaksanakan pads 11-13 Agustus 2016 dengan wawancara tatap muka kepada 400 responden yang tersebar secara proporsional di 40 kelurahan di Jakarta. Pemilihan sample dilakukan secara acak menggunakan metode sample acak bertingkat dengan margin of error (MOE) 4,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Hendri Satrio menyatakan bahwa hasil s‎urvei kali ini untuk merespon keingintahuan lembaga tentang dinamika politik yang terjadi di Jakarta.

“Hasil survei ternyata memang sesuai perkiraan kami, Jakarta memang mengejutkan,” ujar Hendri.

Hendri melanjutkan, Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) posisi elektabilitasnya tertahan di bawah, belum bisa melampaui 50%‎+1. Elektabilitas Ahok pada survei periode ini hanya 47,9%, bahkan pada pertanyaan terbuka elektabilitas Ahok lebih rendah, hanya 44,5%. Bila dibandingkan hasil survei Februari 2016 lalu, elektabilitas Ahok terbaca stagnan.

Sementara itu nama walikota Surabaya yang digadang-gadang maju dalam Pilkada DKI Tri Rismaharini (Risma) elektabilitasnya menguat tajam menjadi 28,6% atau naik 22,8% dibanding dengan hasil survei Pebruari 2016 lalu yang hanya 5,8%. Popularitas Risma juga terbilang tinggi hingga mencapai 81,4%.

Rizal Ramli Layak Diperhitungkan

Yang mengejutkan adalah kemunculan dan hasil survei atas Rizal Ramli. Menurut Hendri Satrio, Rizal yang belum melakukan berbagai gerakan kampanye‎ memiliki elektabilitas yang seimbang dengan Sandiaga Uno yang sudah melakukan pergerakan sebesar 3,5%.

“Bahkan saat dilakukan simulasi head to head dengan Ahok, Rizal sudah meraih angka 18,5% sementara Ahok 61,8%,” imbuhnya.

Responden yang mewakili publik Jakarta juga memunculkan pernyataan yang mengejutkan. Hanya 57% yang menyatakan sudah mantap dengan pilihannya dan 36% menyatakan bisa berubah. Saat ditanyakan tentang keikutsertaan dalam Pilkada, 87% responden mengatakan akan ikut pemilihan.

Hal menarik lainnya dalam survei KedaiKOPI kali ini adalah 74% responden percaya ba‎hwa tokoh lain berpeluang mengalahkan petahana. Hingga saat ini nampaknya masyarakat masih menimbang-nimbang calon alternatif selain petahana. Sehingga nama-nama seperti Tri Rismaharini, Rizal Ramli, Budi Waseso dan Sandiaga Uno memiliki masih peluang. Dalam keterangannya, Hendri menjelaskan ada tiga faktor kuat yang berpengaruh sehingga petahana dapat kalah dalam Pilgub DKI 2017 kelak.

“Ada sekitar 34,8% responden percaya Ahok akan kalah bila tersandung kasus hukum. Ada 13,3% responden percaya Ahok akan kalah bila ada koalisi antara PDIP dan Gerindra‎, 11,8% responden mengatakan Ahok bisa kalah bila hanya dua pasang calon,14% mengatakan faktor lain diluar 3 faktor di atas,” kata Hendri.

Sementara itu, sebagian besar responden bisa menerima pemimpin berbeda agama (67%) sementara 33% lainnya menyatakan tidak bisa. Saat ditanya tentang Teman Ahok, 86% responden menyatakan tidak pernah menyerahkan KTP Ke Teman Ahok, 14% lainnya menyatakan pernah.

Untuk diketahui, Lembaga survei KedaiKOPI kerap melakukan berbagai survei sejak berdiri secara resmi dan berbadan hukum 28 Oktober 2014. Sebelum berbadan hukum resmi KedaiKOPI merupakan kelompok diskusi yang beranggotakan pengusaha, akademisi, budayawan dan tokoh masyarakat.‎

(sa/bti)

Merdeka Negeriku, Merdekalah Bangsaku

Johan O Silalahi 20160729_103809

Setiap memperingati hari kelahiran, umumnya Kita selalu melakukan instropeksi diri. Merenungkan semua kehidupan di masa lalu, mengakui semua kesalahan dan kekurangan diri kita, dan memperbaikinya. Itulah hakekat hidup manusia yang bertanggung jawab. Bangsa Jepang menamakannya dengan ‘Kaizen’. Artinya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan secara simultan berkesinambungan. Sudah tentu semua bangsa maju di dunia juga selalu melakukannya. Menjalani metamorfosa kehidupan, mulai awal kelahiran atau kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, menjadi bangsa yang berkembang, akhirnya bertranformasi menjadi bangsa yang maju.

Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-71 pada tanggal 17 Agustus 2016 ini sangat khusus dan tidak akan pernah terlupakan. Paska 71 tahun para pendiri bangsa ini menyatakan kemerdekaan, Kita mengalami ujian sesungguhnya tentang arti nasionalisme dalam peradaban baru. Pengangkatan dan pencopotan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah kecerobohan dan kesalahan fatal yang menimpa salah satu anak negeri yang sudah memilih nasionalismenya untuk negara barunya Amerika Serikat (AS). Sesungguhnya kasus Archandra Tahar ini adalah masalah yang sangat serius tentang nasionalisme, etika dan moralitas, sekaligus masalah hukum yang sangat berat. Tidak bisa dibayangkan, kecerobohan dan kesalahan fatal para pembantu lingkaran satunya sudah menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 20 (duapuluh) hari melanggar konstitusi negara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Kementerian Negara serta Undang-Undang Kewarganegaraan.

Saya jadi teringat peristiwa bulan lalu, menjelang reshuffle kabinet kedua. Saya menyampaikan pesan untuk Presiden Jokowi melalui seorang sahabat, Saudara Teten Masduki yang sedang mendapat amanah menjadi Kepala Staf Presiden. Ada 3 pesan Saya kepada Presiden Jokowi, jika Saya diberi kepercayaan menjadi salah satu Menterinya. Pertama, jika Saya diberi amanah menjadi pembantu Presiden Jokowi, Saya mohon waktu selalu rutin bertemu dengan beliau membahas komprehensif semua masalah bangsa dan negara kita dan akan selalu membantu dengan alternatif-alternatif solusinya. Kedua, Saya akan membuat pernyataan bersedia seketika mengundurkan diri jika membuat kesalahan apapun yang menjadi beban bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Ketiga, Saya siap mundur setelah 6 bulan kerja, jika tidak memberi kontribusi nyata dan signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara kita.

Sekarang sungguh Saya merasa malu dengan semua itu, karena merasa menjadi ‘pahlawan yang kesiangan’. Hati dan perasaan Saya sungguh miris dengan skandal Archandra Tahar ini. Hingga sekarang, tidak ada satupun pejabat tinggi negara di lingkaran satu Presiden Jokowi yang menyatakan bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya dengan sikap ksatria dan terhormat. Bahkan yang terjadi sekarang ini adalah ‘dagelan’ upaya-upaya akrobatik sistematik dari para pembantu Presiden Jokowi untuk menutupi semua aib, kecerobohan dan kesalahan fatal yang sudah terjadi. Ternyata inilah wajah, karakter, perilaku dan budaya bangsa Indonesia yang sesungguhnya sekarang ini. Dimana rasa malu, sikap kesatria, karakter dan perilaku berani bertanggung jawab sudah sirna dari para pemimpin di negeri ini. Saya akan selalu prihatin dan sedih, Presiden Jokowi harus bersiap-siap terus menerus menanggung aib. Jika tetap terus mempertahankan para pembantu di lingkaran satu seperti sekarang ini, Presiden Jokowi harus siap dengan risiko akan selalu malu dan dipermalukan.

Betul, negara Kita Indonesia sudah merdeka. Akan tetapi, apakah sungguh sudah merdekakah bangsa Indonesia? Apakah jiwa, karakter dan perilaku bangsa Kita sekarang ini perwujudan dari bangsa yang sudah merdeka? Masih adakah budaya malu di negeri tercinta ini? Semakin bulat tekad untuk berjuang membangun kembali nasionalisme bangsa Kita. Untuk mengembangkan sikap dan perilaku negarawan di seluruh pelosok negeri. Mengumpulkannya menjadi satu simpul kekuatan bangsa dalam wadah Perhimpunan Negarawan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan 71 tahun Indonesiaku.

JOHAN O. SILALAHI

Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)

Rajawali Itu (Kepada Rizal Ramli)

images (3)

di atas tanah merdeka ini
seekor rajawali terbang tinggi
mengepakkan sayapnya tak peduli
kicaunya memecah gendang telinga
banyak yang terpana ada juga yang tak suka
aneh juga yang ikut mencerca
walau tak paham mengapa

andai rajawali tak berisik
kita hanya diam dan berbisik
tak pernah mengerti ada apa
hanya menduga dan curiga
meski kemerdekaan busuk aromanya
kicau rajawali membeber fakta
buruk dan bobrok pengurus negara
tikus tikus menggerogoti tiangnya
hanya tinggal puingnya

sebab berisik rajawali disingkirkan
dari tengah gelanggang disisihkan
tapi rajawali bukan sosok mainan
sayapnya tak bisa dipatahkan
paruhnya tak bisa dibungkam
kapan pun ia akan mencengkeram
ketidak adilan membuatnya geram

menukiklah rajawali
tajamkan matamu
kepakkan sayapmu
menggeramlah paruhmu
dicengkerammu mimpi bertumpu

kami capek tergusur melulu
ditipu kemerdekaan semu
yang memperkaya pengusaha
membiarkan rakyat binasa
terpinggirkan tanpa nama.

ISMAIL SOFYAN SANI

Aktivis Sobat Rizal