Jokowi: Sebelum Penuntutan Dilakukan Jangan Ekspose Kasus Pejabat Daerah Ke Media

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.
Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa instruksi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan daerah seluruh Indonesia dalam acar Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada seluruh Kapolda dan Kajati di Istana Negara hari ini, Selasa (19/7/2016).

Jokowi menginstruksikan lima hal penting kepada jajaran penegak hukum agar dapat seirama satu sama lainnya. Sejumlah instruksi tersebut diberikan oleh Presiden guna mendukung pelaksanaan terobosan-terobosan dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya yang sebelumnya telah dikeluarkan Pemerintah.

“Kita sudah pontang-panting melakukan terobosan baik deregulasi ekonomi, terobosan amnesti pajak, segala jurus dikeluarkan. Tapi kalau tidak didukung dengan yang ada di jajaran daerah, baik di pemerintah daerah, jajaran Kejati, Polresta Polda, ya tidak jalan. Semua harus segaris danseirama sehingga orkestrasinya menjadi suara yang baik,” ujar Jokowi di hadapan para Kapolda dan Kajati yang hadir.

Menurut Jokowi, kebijakan yang bersifat diskresi tak dapat dipidanakan. Bahkan sama seperti instruksi sebelumnya, mantan walikota Solo itu menginstruksikan segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan.

“Tolong dibedakan, mana yang mencuri dan mana yang administrasi. Saya kira aturannya sudah jelas mana yang pengembalian mana yang tidak,” imbuh Jokowi.

Bahkan dalam instruksi kali ini, Jokowi meminta aparat penegak hukum itu untuk mengungkapkan kerugian negara yang dinyatakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama 60 hari. Selain itu, segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada serta tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan.

“Bagaimana kalau seandainya terbukti tidak bersalah?” tanya Presiden yang dalam pengarahan kali ini didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut B Panjaitan, Jaksa Agung dan Kapolri baru.

Jokowi menggarisbawahi bahwa dirinya masih mendengar adanya tindakan dari penegak hukum yang belum sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih mendengar banyak keluhan dari walikota, bupati dan gubernur.

“Kita harus mengawal pembangunan ini dengan sebaik-baiknya di kabupaten, kota, provinsi termasuk di pusat,” pungkas Presiden mengakhiri pengarahannya.

(bm/bti)

Wakil Ketua Komisi XI: Kebijakan Impor Menggerus Devisa Kita

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI bidang keuangan dan perbankan, Achmad Hafisz Tohir.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI bidang keuangan dan perbankan, Achmad Hafisz Tohir.

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI, Achmad Hafisz Tohir menilai jika pemerintah membiarkan terus kebijakan impor terhadap kebutuhan pokok dilakukan dinilai akan menginspirasi para pedagang besar dalam negeri untuk berlomba-lomba melakukan impor sebanyak-banyaknya. Alasannya, bukan karena harga impor lebih murah atau kualitas lebih bagus, tapi memang sudah wataknya pedagang (broker) lebih menyukai sesuatu yang instan karena pilihan tersebut jelas menguntungkan mereka.

“Karena mereka para pedagang tersebut tak akan pernah mau investasi di pertanian karena banyak aturan dan njelimet urusannya,” ujar Achmad Hafisz Tohir kepada redaksi cakrawarta.com, Selasa (19/7/2016) siang.

Menurut Hafisz, ini kegagalan janji Pemerintah untuk menghentikan impor. Ia menilai nasionalisme bangsa telah digadaikan. Nasionalisme itu sambung Hafisz, harus ditegakkan oleh negara, bukan oleh mekanisme pasar (kapitalisme) seperti yang terjadi saat ini.

“Maka sudah seharusnya negara berpihak kepada petani (ladang-ladang) di tanah air sendiri untuk memperkuat swasembada pangan,” tegas penggemar olahraga boxing dan maraton tersebut.

Hafisz yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini menambahkan bahwa kini hampir semua kebutuhan makanan pokok diimpor seperti beras, gula, cabai, bawang, kedelai, terigu, garam, buah-buahan bahkan susu dan daging.

“Padahal makanan tersebut dikonsumsi setiap hari oleh rakyat Indonesia. Hal ini yang menggerus devisa kita,” pungkas Hafisz yang membidangi keuangan dan perbankan di Komisi XI ini.

(bm/bti)

Dana 20 Miliar Diduga Dari ISIS Masuk Jogjakarta

Tentara ISIS di Timur Tengah. (Foto: Reuters)
Tentara ISIS di Timur Tengah. (Foto: Reuters)

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane meminta pihak Kepolisian RI (Polri) untuk menelusuri dan mengungkap dugaan masuknya dana setara Rp 20 miliar dari Suriah ke jaringan terduga teroris di Jogjakarta. Neta mengkhawatirkan masuknya dana tersebut ada kaitan dengan ancaman ISIS ke Indonesia, yang disampaikan The Oneness of God (Tentara Tahuid) dari Suriah pada Juni 2016 lalu.

“Kami mendapat informasi adanya dana setara Rp 20 miliar yang masuk ke Indonesia, lewat salah satu bank pemerintah di kawasan UGM Jogjakarta. Uang tersebut dikirim seseorang dari Suriah untuk seseorang di Jogjakarta. Pihak bank sudah menghubungi kepolisian saat pemilik dana itu hendak mengambil uangnya. Namun sejauh ini belum jelas, apa dan bagaimana tindakan kepolisian. Yang jelas uang tersebut sudah dicairkan dan diambil seorang lelaki berjanggut panjang, pada akhir Juni lalu,” papar Neta S. Pane, kepada redaksi, Minggu (17/7/2016).

Pihak IPW meminta Polri perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi kantong-kantong radikalisme yang berpotensi menjadi kelompok-kelompok terorisme di Indonesia. Tujuannya adalah antisipasi jangan sampai aksi teror tidak terjadi lagi di tanah air, pasca serangan teror lori yang menewaskan sejumlah orang di Prancis beberapa hari lalu.

“Apalagi dari Suriah, The Oneness of God ISIS sudah menyebarkan video ancaman akan menebar teror di Indonesia. Dalam video itu ditunjukkan para remaja berseragam militer dan sebagian memeluk AK 47. Pemimpin mereka seorang lelaki berjanggut panjang yang terus menerus menyampaikan ancaman ke Indonesia,” tegas Neta.

Adanya potensi ancaman aksi terorisme menurut Neta wajib diantisipasi Polri, terutama setelah adanya serangan bom bunuh diri yang dilakukan Nur Rochman ke Polresta Solo pada awal Juli lalu. Dengan kewaspadaan dan deteksi dini maka diharapkan tak ada lagi aksi teror di tanah air.

(bm/bti)

Vaksin Palsu, Konsumen Bisa Minta Ganti Rugi Pada Rumah Sakit

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

JAKARTA – Walaupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengumumkan nama 14 rumah sakit yang terindikasi memberikan vaksin palsu pada pasiennya, hal itu belum dirasa cukup memberikan rasa aman bagi pasien yang menjadi korban vaksin palsu, jika pihak manajemen rumah sakit tidak terbuka sejak tahun berapa saja pihak rumah sakit tersebut memberikan vaksin palsu pada pasien. Demikian disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi kepada redaksi.

“Kemenkes harus bisa memaksa rumah sakit untuk membuka data dan nama pasien yang menjadi korban vaksin palsu di masing-masing rumah sakit, untuk kemudian diberikan vaksinasi ulang dan random check perlu atau tidak vaksinasi ulang,” ujar Tulus Abadi, Jumat (15/7/2017) sore.

Menurut YLKI, pihak rumah sakit harus memberikan jaminan secara tertulis untuk menanggung semua dampak kesehatan kepada pasien korban vaksin palsu. Tulus menambahkan, ganti rugi tersebut bisa secara materiil dan immateriil.

“Jika pasien belum puas dengan jaminan yang diberikan pihak rumah sakit, pasien korban bisa melakukan gugatan pada rumah sakit bahkan pada pemerintah, baik secara individual dan atau class action,” imbuh Tulus Abadi.

Menurut Tulus, persoalan vaksin palsu hanyalah satu masalah dari fenomena pemalsuan produk-produk farmasi di Indonesia yang sebenarnya masih sangat marak. Oleh karena itu, Tulus menekankan bahwa masalah vaksin palsu harus menjadi titik pijak untuk membongkar adanya fenomena obat palsu di Indonesia. Bahkan penguatan kelembagaan perlu dilakukan.

“Jika pihak Istana mengatakan bahwa Badan POM harus direstrukturisasi, ya, kembalikan peran Badan POM yang selama ini justru diamputasi Kemenkes. Sementara Kemenkes dan Dinkes tidak melakukan pengawasan yang optimal di sisi hilir,” pungkas Tulus.

(bm/bti)

Pengamat: Kasihan Presiden Jokowi, Menterinya Terkesan Jalan Sendiri

Proof of Funds terkait berbagai investasi asing asal Cina. Disinyalir bahwa dana berbagai proyek yang telah disepakati melalui mekanisme B to B itu justru tidak ada dananya.
Proof of Funds dari salah satu investor asing asal Cina. Disinyalir bahwa dana berbagai proyek yang telah disepakati melalui mekanisme B to B antara Indonesia dan Cina justru tidak ada dananya sehingga berpotensi mangkrak di kemudian hari.

 

JAKARTA – Pengamat sosial politik senior, Rahman Sabon Naman menyatakan seharusnya rakyat Indonesia bergembira karena Pemerintah membuka peluang proyek infrastruktur dan industri bagi investor asing dimana dengan hal itu diharapkan bisa memberi manfaat ekonomi dan sosial dengan membuka lapangan kerja baru guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Tetapi dalam kenyataannya, menurut Rahman Sabon sebagian investor asing banyak menimbulkan masalah sosial di daerah.

Untuk itu, dirinya meminta Pemerintah berhati hati dengan kehadiran investor asing terutama Cina. Banyak proyek dari Cina yang tidak memakai sumber daya lokal dan tidak berupa alih teknologi melainkan hanya tenaga kerja kasar semata.

“Dari pengamatan saya perusahan Cina yang mengerjakan proyek-proyek kebanyakan adalah kontraktor bukan yang manufaktur sehingga tidak mungkin melakukan alih teknologi,” ujar Rahman Sabon Nama, Jumat (15/7/2016) siang.

Kepada redaksi Rahman Sabon memaparkan adanya penyimpangan amanat Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Hal tersebut terbukti dengan tidak tercapainya upaya menciptakan kemandirian nasional dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rahman menemkan fakta bahwa porsi impor kebutuhan proyek tersebut lebih dominan. Hal itu terjadi karena mitra China Railway International Pte.Ltd adalah EPC kontraktor bukan manufaktur kereta api. Perusahaan kontraktor itu menurut Rahman Sabon memanfaatkan fasilitas fiskal dan kepabeanan sehingga porsi impornya bisa lebih dominan.

“Kasus ini juga terjadi pada pembangunan pabrik dan smelter feronikel di Sulawesi Tenggara dengan mendatangkan peralatan pabrik dan tenaga kerja dari Cina sehingga tidak memberi manfaat bagi perusahaan lokal maupun manfaat ekonomi bagi rakyat setempat dan ini harusnya dikritisi oleh Kadin Indonesia,” lanjut Rahman Sabon.

Untuk diketahui, saat ini tenaga kerja atau buruh dari Cina tengah membanjiri berbagai daerah di Indonesia. Mereka mengambil peran tenaga kerja lokal dengan alasan investasi yang ada melalui mekanisme B to B (business to business). Apabila hal tersebut dibiarkan oleh Pemerintah, menurut Rahman Sabon akan sangat berbahaya bagi stabilitas nasional. Dampaknya adalah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga berpotensi terjadinya social chaos.

“Saya sangat menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan pada media yang menyatakan bahwa wajar banyaknya buruh dari Cina karena Cina banyak berinvestasi di Indonesia, sehingga menurutnya tidak masalah. Ini sangat disayangkan sekelas Menko berkata seperti ini,” kata pria asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Sebelumnya disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia akan menjalin kerjasama dengan Perdana Menteri Cina Li Keqiang untuk mendatangkan 10 juta tenaga kerja dari Cina sebagai konsekuensi investasi berbagai proyek di Indonesia melalui mekanisme B to B.

Terkait dengan pernyataan kebijakan menempatkan banyak tenaga kerja dan buruh di berbagai proyek serta rencana kebijakan mendatangkan 10 juta tenaga kerja asal Cina itu, Rahman Sabon Nama telah melakukan konfirmasi dan dikatakan rencana tersebut tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo.

“Setelah saya cek terkait mendatangkan 10 juta tenaga kerja Cina itu tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Menterinya seolah jalan sendiri. Yang terkena getahnya Presien. Kasihan kalau gini ini,” tegas Rahman Sabon.

Lebih jauh, Rahman Sabon justru mempertanyakan investasi proyek besar mana saja yang sudah dilakukan oleh Cina, karena sepengetahuan dirinya investasi Cina untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, proyek listrik 35.000 MW dan proyek infrastruktur lainnya tidak berjalan alias mangkrak. Setelah ditelusuri menurut Rahman, Proof of Funds and Credit yang diajukan oleh investor asal Cina ternyata tidak ada dananya.

Untuk itu, Rahman Sabon menyarankan agar Kementerian di bidang ekonomi dan Polhukam agar lebih berhati-hati, lebih ketat dan tidak menyimpang dari program Nawacita Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan.

“Sesuai Nawacita, maka persyaratan kandungan lokal dan alih teknologi mutlak diberlakukan baik dengan investor dari Cina maupun negara lain. Tenaga kerja kita banyak kok. Sumber daya alam juga melimpah. Kita mampulah untuk Berdikari membiayai pembangunan kita, sehingga tidak perlu buruh dari Cina,” tandas Rahman Sabon menutup pernyataannya.

(bm/bti)

Ahok Dinilai Menjebak Jokowi Agar Membela Keputusannya

Ilustrasi. (Foto: istimewa)
Ilustrasi. (Foto: istimewa)

SURABAYA – Surat yang dikirim oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penghentian proyek reklamasi Pulau G merupakan jebakan. Demikian disampaikan Kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) Muslkm Arbi kepada redaksi cakrawarta, Rabu (13/7/2016).

“Penghentian reklamasi sudah tepat, karena telah menempuh berbagai pertimbangan. Bahkan, ijin reklamasi yang diberikan Ahok itu kan sudah dikalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan rakyat nelayan. Presiden mesti hati-hati,” ujar Muslim Arbi.

Arbi menambahkan seharusnya Ahok wajib menaati keputusan Menko Maratim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan bahkan telah diperkuat dengan keputusan PTUN, bukannya malah melakukan perlawanan dengan menyurati Presiden dengan dalih berpijak pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995.

“Sudah dapat diduga, Ahok mau cari beking Presiden Jokowi supaya membela keputusannya itu,” tegas Arbi.

Menurut Arbi publik sudah tahu bahwa Ahok yang juga dijuluki Gubernurnya Podomoro itu dalam hal menyurati Presiden Jokowi hari ini (13/6/2016) bukan semata untuk mencari alibi, melainkan ada kepentingan pengembang yang terlihat di situ. Hal tersebut dapat diketahui ketika beberapa waktu lalu, Ahok pernah menyatakan bahwa Jokowi menjadi Presiden, karena dapat dukungan pengembang.

Arbi menilai tidak mungkin seorang Presiden mengambil sebuah keputusan tentang penghentian proyek reklamasi Pulau G tanpa meminta saran dan masukan dari Menko Maratim dan Sumber Daya dan menteri-menteri terkait. Apalagi sudah ada keputusan pengadilan, pendapat para ahli,, kalangan aktivis, kelompok nelayan dan tentunyapublik secara keseluruhan.

“Presiden Jokowi pasti mempertimbangkan semua itu dalam mengambil keputusan karena kalau tidak, resiko politik, hukum dan birokrasi akan menjadi batu sandungan untuk hanya sekadar membela seorang tandas Arbi menutup keterangannya.

(bus/bti)

Rahman Sabon: Terkait Laut Cina Selatan Menlu Harus Lebih Tegas Pada Cina

 

Rahman Sabon Nama
Rahman Sabon Nama

JAKARTA – Keputusan Pengadilan Internasional PCA di Den Haag (Belanda) tentang Laut Cina Selatan (LCS) bersifat mengikat namun Cina sendiri dengan tegas dari awal sudah menolak, mulai dari kewenangan lembaga arbitrase (PCA) tersebut maupun proses dan keputusan yang diambil oleh PCA. Dengan keputusan PCA tersebut Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) perlu melakukan antisipasi sikap dan tindakan Pemerintah Cina selanjutnya. Demikian disampaikan pengamat politik dan pemerhati isu keamanan Rahman Sabon Nama.

Rahman Sabon menyatakan bahwa saat ini Cina lebih mengandalkan kekuatan militer dan ekonominya karenanya mereka telah mengeluarkan buku putih tentang LCS.

“Karena itu, saya meminta agar Presiden Joko Widodo serius melihat kondisi dan sikap Cina yang merupakan salah satu ancaman pertahanan yang harus kita hadapi disamping ancaman dari pihak lain di dalam maupun di luar negeri,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta, Rabu (13/7/2016) siang.

Berkaitan dengan sikap Cina dan potensi ancaman itu, Rahman Sabon mendesak Menlu Retno Marsudi segera membuat pernyataan yang lebih tegas dan konkrit. Menurut Rahman Sabon hal tersebut penting mengingat sampai detik ini, Pemerintah baru sekadar memberikan pernyataan menghormati keputusan PCA dan akan menjaga stabilitas kawasan.

“Menurut hemat saya, Menlu perlu memberikan butir-butir pernyataannya seperti ini misalnya ‘dengan keputusan PCA, maka segala pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah perairan Natuna dan ZEE-nya akan dilaksanakan tindakan yang tegas sesuai hukum laut internasional’. Kan bisa toh seperti itu. Jadi ada ketegasan,” papar pria kelahiran NTT tersebut.

Rahman Sabon menambahkan bahwa pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Bappenas perlu pula untuk segera melaksanakan pembangunan infrastruktur pertahanan di wilayah Natuna baik dermaga, lapangan terbang maupun fasilitas pertahanan lain. Bahkan mendesak adanya patroli udara dan laut yang rutin dan menempatkan kapal perang yang memiliki kemampuan tempur handal untuk setiap saat standby di Natuna tanpa perlu terprovokasi dengan manuver-manuver kapal China.

Menurut Rahman Sabon, selain kekuatan alutsista Kemenhan juga sangat membutuhkan perbaikan anatomis berupa penguasaan dan pemanfaatan drone dan teknologi keantariksaan berupa satelit pertahanan. Sedangkan, sesuai ketentuan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Angkatan Laut melalui Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI dapst pula untuk segera melaksanakan pemanfaatan WPP-RI di kawasan Natuna dengan mengerahkan kapal-kapal ikan dan bukan sekadar kapal nelayan sederhana untuk menangkap ikan dan yang dilindungi oleh KRI dan kapal Bakamla.

“Perlu saya ingatkan pada Pemerintah agar lebih hati-hati dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dan bidang lain terutama teknologi pertahanan dengan Cina karena akan beresiko terhadap kepentingan nasional. Ini juga perlu didukung oleh semua pejabat pemerintah,” tegasnya.

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga perlu melakukan penguatan hukum terhadap klaim unilateral ZEE Indonesia dengan melakukan pendepositan peta NKRI dan titik-titik koordinatnya ke PBB.

“Disamping itu, Kemenlu dan Kementerian Hukum dan HAM perlu segera merevisi UU Nomor 5 tahun 1983 tentanv ZEE Indonesia dan UU Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen sesuai UNCLOS 1982 dan perlu menambahkan koordinat titik-titik zonasi perairan NKRI,” pungkas Rahman Sabon Nama menanggapi pernyataan pemerintah Indonesia terkait putusan PCA di Den Haag atas gugatan pemerintah Philipina terkait klaim LCS oleh Cina.

(bm/bti)

Impor Jeroan Sapi Dinilai Rugikan Konsumen dan Rendahkan Martabat Bangsa

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Keputusan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memutuskan untuk mengimpor daging sapi kategori secondary cut dan jeroan dinilai merugikan konsumen dan merendahkan martabat bangsa. Demikian disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi.

“Menurut kami selain rugikan konsumen, impor daging jenis jeroan adalah bentuk kebijakan yang merendahkan martabat masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebab jeroan di negara-negara Eropa justru untuk pakan anjing, dan tidak layak konsumsi untuk manusia,” ujar Tulus Abadi dalam keterangannya kepada redaksi cakrawarta, Rabu (13/7/2016) pagi.

Sementara, YLKI menilai mpor daging jenis jeroan merugikan konsumen dikarenakan ada kandungan residu hormon pada jeroan sapi di negara yang membolehkan budidaya sapi dengan hormon sangat tinggi. Karenanya tidak layak untuk dikonsumsi karena membahayakan kesehatan terutama terkait pertumbuhan tubuh manusia yang mengarah pada ketidaknormalan.

Menurut Tulus, di beberapa negara, jeroan sapi diperlakukan sebagai sampah dan hanya membolehkan ekspor jeroan sapi hanya untuk keperluan konsumsi non manusia (do not humanconsumption).

“Silakan saja Pemerintah mengimpor jeroan sapi tapi bukan untuk konsumsi manusia,” tegas Tulus.

Karena itu, pihak YLKI berharap Pemerintah tidak mengalihkan ketidakmampuannya dalam menurunkan harga daging sapi dengan cara mengimpor jeroan.

“YLKI juga menghimbau masyarakat untuk tidak membeli dan mengonsumsi jeroan sapi yang berasal dari impor karena jelas membahayakan kesehatan mereka,” kata Tulus menutup pernyataannya.

(bm/bti)

IPW: Bersihkan Pemerintah Dari Pejabat Tidak Profesional

ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengecam keras sikap elit Pemerintah yang menganggap enteng kasus kematian akibat “neraka macet” di jalan tol Brebes. Menurut Neta S. Pane, ucapan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Kakorlantas Polri serta pejabat lainnya yang menganggap enteng kasus kematian ini sangat menyakitkan keluarga korban dan menunjukkan betapa para pejabat itu tidak amanah.

Neta S. Pane justru tidak habis pikir dengan alasan Pemerintah yang menyatakan bahwa infrastruktur dan lebar jalan sangat terbatas sementara jumlah arus mudik melonjak lah yang menjadi penyebabnya. Pernyataan tersebut dinilai menunjukkan jika para pejabat yang ada tidak paham dengan tugasnya.

“Semua orang juga tahu bahwa lebar jalan cuma segitu-gitunya, sebab itu diperlukan jenderal bintang 2 jadi Kakorlantas dan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) agar bisa melakukan rekayasa lalu lintas serta mengantisipasi kondisi darurat,” ujar Neta S. Pane, Senin (11/7/2016).

Neta S. Pane menambahkan jika para pejabat hanya bisa pasrah dengan infrastruktur yang ada, dirinya memberikan sindiran sebaiknya jabatan Kakorlantas Polri dan Kapolda Jateng cukup dipegang polisi berpangkat Bripka saja, yang memang wawasannya terbatas.

“Para pejabat ini lupa bahwa saat meresmikan Tol Brebes, Jokowi “berjanji” tol itu untuk memperlancar arus mudik. Tapi sayangnya, para pejabat yang ada tidak tanggap dengan keinginan Presiden,” imbuhnya.

Untuk itu, IPW meminta Jokowi perlu melakukan tiga langkah pasca “neraka mudik 2016”. Pertama, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga korban tewas di “neraka mudik”. Kedua, segera mencopot Menteri Perhubungan, Kakorlantas Polri, dan Kapolda Jateng. Ketiga, mengevaluasi mudik 2016 untuk kemudian membuat keputusan bahwa mudik lebaran dijadikan kondisi darurat, sehingga perlu ada kordinator tanggap darurat di musim liburan, terutama saat mudik Lebaran.

Dijelaskan Neta S. Pane, tugas kordinator tanggap darurat tidak hanya menyiapkan rekayasa lalu lintas tapi juga menyiapkan fasilitas dalam kondisi darurat di jalur ‘neraka macet’ seperti helikopter untuk evakuasi, tim dokter, pasukan sepeda motor polisi sebagai kendaraan taktis, dan pasukan pemadam kebakaran.

“Bayangkan jika dalam “neraka macet” itu ada mobil yang terbakar, apa yang akan terjadi. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi. Sebab sebelumnya juga tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kemacetan parah di jalur mudik bisa membuat tewas belasan pemudik yang kecapekan,” kata Neta S Pane.

Menurut Neta, sebenarnya Polri sudah memiliki pasukan untuk itu, seperti polisi udara yang memiliki helikopter evakuasi, lalu kedokteran kepolisian yang bisa diterjunkan ke lokasi kemacetan atau pasukan sepeda motor yang selama ini hanya digunakan untuk menghalau demonstrasi bisa dimanfaatkan. Tapi semua itu tidak digunakan akibat masih tingginya ego sektoral di Polri dan tidak pahamnya Kakorlantas Polri dalam menjalankan tugasnya mengendalikan “neraka mudik” di Brebes.

“Tentunya, kita tidak ingin kasus yang sama terulang, setelah kemacetan parah liburan Natal 2015 dan “neraka mudik” 2016, akan muncul “neraka neraka” lain di Pantura. Untuk itu Jokowi harus bersikap tegas membersihkan jajaran pemerintahnya agar mau bekerja profesional, tanggap, paham akan kondisi yang ada dan tidak mudah menyalahkan masyarakat yang sudah menjadi korban,” pungkasnya.

(bm/bti)

Heli Jatuh Lagi, Menhan Didesak Grounded-kan Alutsista TNI Untuk Sementara

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.
Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

JAKARTA -Pertahanan negara adalah segalanya. Untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan tumpah darah segenap bangsa Indonesia Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu diminta agar meng-grounded semua alutsista TNI baik angkatan laut, udara maupun darat untuk sementara waktu. Demikian disampaikan pengamat politik senior Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta sehubungan adanya informasi jatuhnya pesawat helikopter milik TNI di Sleman, Yogyakarta.

“Alutsista kita perlu di-grounded berkaitan dengan kecelakaan Alutsista yang terus berulang dan terakhir hari ini (8/7/2016) ada sebuah Heli Bell 205 jatuh di Sleman,” ujar Rahman Sabon Nama, Sabtu dini hari.

Sehubungan dengan adanya kecelakaan terbaru tersebut, Rahman juga meminta Menhan melakukan kebijakan khusus sehingga kejadian serupa tidak berulang. Apalagi menurut Rahman kecelakaan yang terjadi selalu mengorbankan prajurit terbaik TNI.

Investigasi menyeluruh juga penting dilakukan agar penyebab kecelakaan bisa ditemukan segera mengingat Alutsista merupakan alat pertahanan strategis. Sementara pilihan untuk meng-grounded menurut Rahman Sabon menjadi langkah terbaik sembari menunggu hasil investigasi penyebab kecelakaan.

Selain itu, diharapkan pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan inventarisasi alutsista TNI yang telah berusia tua (diatas 30 tahun) dan melaksanakan uji kelaikan secara menyeluruh hingga pada alutsista yang masih beroperasi sekalipun.

“Untuk alutsista yang sudah uzur sesuai batas lifetime-nya agar segera dihentikan operasionalnya guna menghindari jatuhnya korban prajurit yang lebih banyak lagi,” lanjut Rahman Sabon.

Rahman Sabon juga meminta Menhan dan Panglima TNI untuk membatasi pengoperasian alutsista yang tidak sesuai peruntukan dan mengurangi acara-acara seremonial yang membutuhkan unjuk kebolehan alutsista.

Secara umum, Rahman Sabon menilai Indonesia memerlukan aturan seperti keputusan presiden (Keppres) agar tidak lagi melaksanakan proses hibah alutsista bekas dan adanya perbaikan sistem mekanisme penganggaran alutsista yang memprioritaskan anggaran pemeliharaan  dan pengadaan suku cadang.

“Proses pengadaan alutsista selain diketahui Presiden terutama alutsista strategis juga harus transparan dan akuntabel,” tegas pria kelahiran NTT itu.

Mengingat kecelakaan alutsista terus berulang, Rahman Sabon berharap wakil rakyat di DPR perlu memperhatikan ide terkait penambahan anggaran pertahanan. Saat ini, anggarapan pertahanan Indonesia baru mencapai 0,8% dari PDB (Produk Domestik Bruto) sehingga Rahman berharap setidaknya angka itu bisa menjadi 1,5%.

Rahman Sabon sendiri mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah menambah kekuatan alutsista TNI sehingga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dampaknya, militer Indonesia mulai diperhitungkan dunia internasional.

“Saya apresiasi penambahan itu, tetapi kuantitasnya apalagi kualitasnya masih jauh dari kondisi ideal untuk mendukung konsep Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo,” pungkas Rahman Sabon.

(bm/bti)