Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Keras TNI-Polri Dalam Aksi 4 November

Ilustrasi. (Foto: sindonews)
Ilustrasi. (Foto: sindonews)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kerja keras seluruh prajurit TNI yang menggunakan cara-cara persuasif dalam mengamankan aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) lalu. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahannya kepada para prajurit TNI di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, pada Senin (7/11/2016) hari ini.

“Saya yakin bukan hanya saya, tapi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memberikan apresiasi atas soliditas, atas kekompakan, atas penggunaan cara-cara persuasif dalam menjaga keamanan Jakarta sehingga unjuk rasa berlangsung tertib dan damai,” ujar Presiden Joko Widodo mengawali arahannya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar kekompakan yang telah ditunjukkan oleh para prajurit TNI dan Polri untuk terus dijaga dalam menjalankan tugas negara. Sebab, Presiden meyakini, ketika semuanya bersatu dan menunjukkan kekompakannya, maka Indonesia akan dapat dipersatukan dan tidak mudah terpecah belah.

“Jadilah perekat kemajemukan. Sebagai panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita,” tegasnya.

Ditemui dan ditanyakan oleh para jurnalis mengenai maksud kedatangan Presiden Joko Widodo dan memberikan arahannya, Presiden menekankan bahwa dirinya hanya ingin mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia seharusnya dijadikan semangat untuk saling menghargai antara satu dengan lainnya. Presiden pun meminta kepada TNI dan Polri yang dipandang sebagai unsur perekat untuk dapat berperan lebih dalam menjaga keharmonisan bangsa.

“Ya kita tahu semuanya, negara kita ini 17 ribu pulau, suku berbeda-beda, ras berbeda-beda, agama juga berbeda-beda. Kalau hal itu tidak kita tegaskan, secara berulang-ulang kita menjadi tidak ingat. Saya hanya ingin mengingatkan kita, apalagi TNI dan Polri yang saya pandang sebagai perekat yang bisa mempersatukan,” kata Presiden.

Usai memberikan arahannya, Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendatangi dan menyalami satu per satu prajurit TNI yang sebelumnya berbaris sigap mendengarkan arahan.

(bm/bti)

Tindak Lanjuti Intruksi Presiden, Gelar Perkara Ahok Akan Dilakukan Terbuka

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.
Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

JAKARTA – Menindaklanjuti arahan langsung Presiden Joko Widodo mengenai proses hukum terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus tersebut secara cepat dan transparan di hadapan media massa.

Untuk diketahui, gelar perkara kasus pidana oleh tim penyidik biasanya dilakukan secara tertutup. Namun kali ini, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut mendapat pengecualian sebagai perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live (terbuka). Ini perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi,” terang Tito Karnavian yang memberikan keterangan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno usai menemui Presiden Joko Widodo, Sabtu (5/11/2016) malam ini.

Tak cukup sampai di situ, kepolisian juga akan mengundang berbagai pihak termasuk pihak kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi III DPR RI, para pelapor, saksi-saksi ahli yang diajukan pelapor termasuk Majelis Ulama Indonesia, serta saksi-saksi ahli yang dihadirkan penyidik dari kalangan akademis dan lembaga bahasa yang dianggap kredibel dan netral saat gelar perkara dilakukan.

“Kemudian tentu juga akan kita hadirkan saudara terlapor Basuki Tjahaja Purnama, kalau yang bersangkutan ingin hadir dipersilakan tetapi kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukum,” imbuhnya.

Gelar perkara itu sendiri dilakukan untuk melihat apakah terlapor, Basuki Tjahaja Purnama, telah melakukan tindakan pidana atau tidak. Dengan gelar perkara yang dilakukan secara terbuka tersebut diharapkan publik betul-betul melihat dengan jernih penyelesaian kasus ini dan dapat mengetahui secara terbuka apa yang dilakukan oleh penyidik dan isi dari keterangan para ahli, pelapor, dan terlapor sendiri.

“Kalau ditemukan adanya tindak pidana, maka akan kita tingkatkan menjadi penyidikan dan akan kita tentukan tersangkanya. Dalam kasus ini berarti terlapor dan diproses sesuai aturan criminal justice system kita, kejaksaan dan pengadilan,” terangnya.

Namun, jika dalam gelar perkara yang dilakukan secara tersebut tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut, Tito menegaskan bahwa proses penyelidikan akan dihentikan dan dapat dibuka kembali bila terdapat bukti-bukti yang menguatkan. Proses hukum tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya hingga dua pekan mendatang.

“Ini sesuai dengan perintah Presiden bahwa proses hukum harus sudah selesai dalam waktu dua pekan,” ucap Tito.

Sebelumnya, dalam keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi pasca aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada Sabtu (5/11/2016) dini hari, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok harus dilakukan dengan tegas, cepat, dan transparan.

“Saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan,” tegas Presiden.

(bti)

Indonesia Menyongsong Fajar Baru

photo-1

Pada hari Jumat yang penuh berkah kemarin, Saya bersyukur diberi Allah SWT kesempatan bisa melakoni seperti apa rasanya berdesakan diantara sekian ratus ribu Saudara-Saudara Kita umat Islam di Indonesia. Dengan penuh semangat mereka berjalan kaki ke Istana Negara, untuk memohon penegakan hukum terkait penistaan iman dan aqidah Islam, Al-Qur’an dan Surat Al-Maidah ayat 51. Hati dan perasaan Saya mengharu biru, kala menatap keluguan dan kepolosan di mata Saudara-Saudara Kita umat Islam di Indonesia yang ada disana. Sebagian besar diantara mereka bukanlah orang yang mapan secara materi. Mereka datang dengan semua kesederhanaan dirinya, hanya bermodalkan tekad dan semangat yang membara, untuk membela iman dan aqidah Islam yang diyakini dengan seluruh jiwa raganya. Sepanjang hari Saya terus menahan air mata yang menggantung di pelupuk mata, menyadari dan merasakan kesederhanaan dan kebersahajaan mereka Saudara-Saudara Kita, yang mau mempertaruhkan segalanya hanya supaya bisa berada disana. Mereka datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru negeri, laksana semut-semut yang tertib berbaris rapi, untuk menyuarakan jeritan hatinya dengan semangat ‘rahmatan lil alamin’ dan ‘ukkuwah Islamiyah’. Mungkin yang ada dalam benak mereka, hanya ini yang bisa Kuberikan, membawa diriku berbaris bersama-sama Saudara-Saudaraku sesama umat Islam menuju Istana Negara, untuk menunjukkan di pihak mana Aku berada.

Sangat disayangkan jika ada diantara Kita yang lupa, jika sampai bisa sedemikian banyak rakyat Indonesia yang datang berbaris ke Istana Negara, untuk menyampaikan jeritan hatinya kepada Pemimpinnya, artinya ada jurang pemisah diantara mereka. Semoga Kita bisa berpikir jernih, sudah pasti ada miskomunikasi atau mispersepsi diantara mereka, yang paling buruk adalah saling curiga antara rakyat dengan Pemimpinnya. Jika sampai itu yang terjadi, sungguh malapetaka sudah di depan mata.

Pemimpin itu ada karena rakyat yang dipimpinnya. Sangatlah ironis jika Ia menghindar saat rakyat berbondong-bondong ingin bertemu dengannya. Sementara ketika Ia berharap dipilih rakyatnya untuk jadi penguasa, Ia blusukan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Padahal semua ini terjadi tentu karena akumulasi berbagai masalah ketika Ia memimpin NKRI. Sungguh Saya terperangah, kenapa sampai bisa Presiden Jokowi lebih memilih blusukan ke bandara Soekarno-Hatta, daripada menemui rakyat Indonesia yang rindu akan ketegasan sikapnya. Karena salah seorang bawahannya dianggap sudah semena-mena kepada agama Islam yang juga diyakininya. Sangat disesalkan karena Presiden Jokowi tidak merasa penting dan perlu bertemu dengan mereka. Artinya Presiden Jokowi sudah tidak percaya lagi, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita jadi mereka-reka, apakah Presiden Jokowi tahu tapi pura-pura tidak tahu, ataukah Ia tidak tahu bahwa Ia tidak tahu. Apakah tidak ada seorangpun diantara orang-orang kepercayaannya yang mengingatkan semuanya ini?

Keyakinan dan filosofi kehidupan mengajarkan Kita tentang hukum sebab dan akibat. Siapa yang menanam maka pasti Ia yang akan memanen. Jika kebaikan yang ditanam, maka kebaikan pula yang akan dituai. Sebaliknya jika keburukan yang ditanam, maka keburukan pula yang akan dituai. Jika Presiden Jokowi mau sungguh-sungguh menyayangi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah tentu seluruh rakyat juga akan menyayanginya. Jika Presiden Jokowi memilah dan memilih rakyatnya, maka janganlah heran jika rakyat pun akan memilah dirinya.

Sesungguhnya dilema yang dihadapi oleh Presiden Jokowi persis sama dengan dilema Ahok mantan Wakilnya. Musuh utama setiap manusia adalah dirinya sendiri. Hukum besi yang sama berlaku juga kepada Presiden Jokowi. Ahok terjerembab karena lobang yang digali oleh dirinya sendiri. Bukanlah kelasnya seorang pemimpin bangsa, jika selalu mencari ‘kambing hitam’. Apalagi jika selalu menyalahkan orang lain, atas semua kejadian buruk yang sedang menimpa dirinya. Setiap manusia selalu diberi sifat baik dan sifat jahat. Keduanya selalu bertarung dalam diri Kita. Jika sifat baik yang menang, maka baiklah orang itu. Jika yang terjadi sebaliknya, maka Ia akan jadi pemimpin yang tidak amanah, dzalim, suka berbohong dan selalu mementingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Pemimpin Bisa Datang dan Pergi, Silih Berganti

Kekuasaan itu adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapapun Kita yang mendapat karunia menjadi Pemimpin, kemudian tidak amanah bahkan sampai berani melawan perintahNya, maka bersiap-siaplah jika seketika kekuasaan itu ditarik kembali olehNya. Pemimpin itu harus siap menempuh jalan sunyi, demi menanam kebaikan di seluruh negeri. Kala Ia memegang kuasa semua orang mengaku sebagai sahabat. Semua orang selalu siap melakukan apapun yang Ia minta. Tapi, Ia harus waspada. Ketika kekuasaan itu dicabut darinya, masih adakah teman atau pendukung setia yang masih tersisa?

Presiden Jokowi perlu selalu menyadari, siapa kawan dan siapa lawan dalam politik selalu kasat mata. Bahkan yang sering terjadi kawan bisa jadi lawan, dan lawan bisa jadi kawan. Tidak ada kawan yang abadi, juga tidak ada lawan yang abadi. Harusnya Presiden Jokowi selalu ingat dan waspada, kawan harus dipelihara dan lawan perlu dirangkul. Jangan sampai terlena dengan kenikmatan kekuasaan. Merasa diri paling sempurna dan tahu segalanya, serta bisa melakukan segala-galanya. Jika itu sampai terjadi, maka perlu disadari bahwa pemimpin itu bisa datang dan pergi, silih berganti. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi NKRI akan tetap selalu tegak berdiri.

JOHAN O. SILALAHI

Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)

Mempertanyakan Kecakapan Jokowi Sebagai Presiden

photo

Aksi sejuta umat Bela Islam pada Jumat (4/11/2016) dari Masjid Istiqlal ke Istana Merdeka disertai pula aksi di kota Medan, Makasar dan lainnya merupakan akumulasi ketidakcakapan Jokowi dalam mengantisipasi keadaan, sudah selama sebulan lebih masyarakat Indonesia resah terhadap perkataan Ahok menista Alquran, penegakan hukumnya tidak cepat, tidak segera dan tidak transparan.

Dua minggu sebelumnya puluhan ribu umat Islam lakukan demo membela Islam seri saru di Jakarta dari Istiqlal menuju Balaikota dan Bareskrim. Disertai demo di berbagai kota dengan tuntutan tunggal proses hukum segera Ahok yang telah menista agama. Sebagai Presiden RI, Jokowi selama itu diam membisu, tidak ada aksi menenangkan umat yang sudah sangat resah karena Alquran sebagai kitab suci umat Islam dihina dan dilecehkan. Jokowi justru lebih sibuk dengan hal “remeh-temeh” yang seharusnya dikerjakan oleh pembantunya, permasalahan yang sangat peka di tengah masyarakat yang bisa merusak persatuan, Jokowi malah diam. Seharusnya Jokowi sejak demo pertama umat Islam, secara terbuka menyatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaya Purnama, akan dilakukan, cepat, tegas dan terbuka.

Keresahan umat Islam telah hadir dan berkembang di tengah masyarakat dengan berbagai reaksi, di kedai, di warung dan di perkumpulan kecil atau reuni , di kegiatan sosial dan telah menjadi diskursus di media sosial, antar sahabat, antar saudara, teman sekerja, teman alumni telah terjadi diskusi panas kadang saling mengejek dan melecehkan ada juga yang berkembang menghina ulama baik dari sesama keyakinan maupun dari kalangan non-muslim. Suasana media sosial dan grup percakapan seperti Whatsap Group yang tadinya akrab saling bersilaturahmi baik sesama muslim dan non-muslim sudah mengarah kepada diskusi panas, suasana kekeluargaan dalam grup sudah tidak kondusif, akibat tidak cepat, tegas dan tranparannya proses hukum terhadap penista agama yang sudah berlangsung selama sebulan lebih.

Dalam kondisi tersebut Jokowi bukan lagi sebagai Presiden yang berusaha menenangkan rakyatnya dan menjaga persatuan malah diam seribu bahasa, padahal sebagai Presiden inilah tanggung jawab utamanya.

Jokowi baru bereaksi setelah beberapa hari mau diadakan demo besar-besaran oleh umat Islam dengan berkunjung ke Prabowo Subianto, dan mengundang pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut tidak ada perkataan Jokowi secara tegas malah mengambang. Mantan walikota Solo itu tidak memilih untuk menyampaikan keterangan pers setelah pertemuan dengan pemuka agama tersebut. Padahal Jokowi sebagai Presiden RI dengan tegas melalui dukungan rakyat yang diperolehnya, dapat menyatakan dengan tegas, “Hai rakyatku saya Presiden RI. Saya akan perintahkan kepada Kapolri dan Kejagung untuk melakukan proses hukum secara cepat, tegas dan transparan terhadap penista agama siapapun dia!” dan tidak perlu bermanuver macam-macam sehingga ekskalasi umat Islam yang demikian besar tidak terjadi.

Blunder Yang Fatal

Blunder yang paling fatal adalah Jokowi malah memilih keluar Istana untuk meresmikan sesuatu yang bisa diwakilkan kepada menterinya atau kepada Wakil Presiden. Padahal jauh hari pimpinan umat Islam menyatakan akan menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi. Bukankah Presiden sudah mengetahui rakyatnya yakni umat Islam sudah hadir dan melaksanakan Sholat Jum’at di Masjid Istiqlal hingga meluber ke jalan-jalan di depan Kementerian Agama dan Hotel Borobudur.

Saya mengikuti perjalanan umat Islam dari Masjid Istiqlal sampai ke depan RRI dan selama perjalanan sangat merasakan getaran hati umat Islam yang sangat jelas karena telah disakiti akibat adanya pelecehan Alquran mereka oleh seorang pejabat publik yang notabene dekat dengan Presiden. Walau demikian sakit hatinya, aksi umat bela Islam dalam jumlah yang luar biasa tersebut berjalan tertib, lancar dan aman bahkan sampah pun ada bagian yang memunguti demi menghindari cemoohan para pihak yang kerap mencari kesalahan kecil dan keluar dari substansi pokok yang menjadi perjuangan umat Islam seperti terjadi pada Oktober lalu.

Bukankah dengan sedemikian kuatnya keinginan rakyat bertemu pemimpinnya dan besarnya jumlah mereka yang diperkirakan terbesar sepanjang sejarah demonstrasi di Indonesia, seharusnya Presiden cepat tanggap dan segera menerima utusan dari umat Islam sehingga aksi bisa cepat bubar dan tidak malah membiarkan berlama-lama.

Menarik ketika pihak Istana beralasan bahwa ketidakhadiran Presiden Jokowi kareba terhalang masuk Istana karena permintaan Paspamres, mudah- mudahan ini bukan kebohongan. Karena sejak kapan pintu Istana hanya satu? Bukankah di belakang Istana jalan Juanda kosong tidak ada umat yang berdemo.

Katakanlah jika ada demo pun sejak kapan Istana tidak ada helipad, jika Jokowi segera hadir di Istana dengan menerima utusan aksi umat bela Islam secara cepat, tidak akan ada alasan lagi buat pimpinan aksi masa untuk tidak membubarkan diri, apalagi jika Jokowi langsung tegas menyatakan akan melakukan tindakan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama secara cepat, tegas dan transparan sebagaimana yang Jokowi sampaikan sewaktu tengah malam setelah jatuh korban dan aksi rakyat setempat yang tak terkendali di Luar Batang, Penjaringan Utara.

Sayang sekali Presiden Jokowi ternyata tidak cakap dalam memimpin bangsa ini, untuk hal-hal yang sensitif selalu terlambat.

Di tengah masyarakat sampai sekarang masih terjadi ke resahan hati, sensi dan tidak lagi solid, silaturahmi dalam grup media sosial sesama teman, alumni, kelompok kerja dan lainnya yang sebelumnya akrab, berganti dengan gesekan emosi, kadang terjadi saling melecehkan, menista dan mencaci antar sesama.

Pemimpin yang cakap seharusnya menyatukan rakyatnya, langsung bergerak ke depan guna meredam dan memberikan ketenangan jika terjadi kegelisahan di tengah masyarakatnya. Namun, sangat disayangkan sekali bangsa Indonesia kali ini, memiliki Presiden yang kurang cakap terhadap apa yang sedang berlangsung di tengah rakyatnya, hanya beralasan Kerja, Kerja, Kerja. Tanggung jawab dia sebagai pemersatu justru terabaikan. Sungguh ironis.

SJAFRIL SOFYAN

Aktivis77-78, Ketua Dewan Pakar IKA ITT/STTT  dan Wakil Ketua Litbang SI Pusat.

Rachmawati Soekarnoputri, Garis Massa dan Habib Riziq: Kemana Nasib Bangsa?

images-4

Djoko Edhi Abdurrahman adalah wartawan senior, mantan anggota komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Wakil Sekjend Lembaga Bantuan Hukum Nahdatul Ulama terduduk lunglai, lemas dan tak berdaya ketika seluruh argumennya soal dialektika kekuasaan dihancurkan Rachmawati Soekarnoputri, beberapa bulan lalu di ruangan Yayasan Bung Karno, 500 m dari Tugu Proklamasi. Pasalnya, dalam pertemuan yang dihadiri 30an aktifis muda Islam, yang dibawa Bursah Zarnubi, Djoko Edhi mengeluarkan teori bahwa pertarungan kekuasaan dan power itu adalah sebuah dialektika antara kaum tertindas dengan penindas atau yang dikuasai dan yang menguasai, atau kaum marhaen melawan kaum kapitalis. Ujung ceritanya adalah sebuah kompromi politik. Tidak terhindarkan.

Dengan sorot matanya yang tajam, Rachmawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa ajaran Soekarno itu adalah pertarungan abadi antara kaum marhaen yang ditindas melawan kaum kapitalis, penindas, sepanjang jaman. Tidak kompromi. Tidak mungkin ada kompromi antara rakyat miskin yang historisnya “ditipu” orang-orang kaya, bangsa pribumi yang diperdaya non-pribumi dan asing, antara massa mayoritas miskin dengan segelintir kapitalis yang sewenang-wenang mencuri atas nama kebebasan, pasar bebas dan demokrasi. Tidak ada sebuah kompromi.

Djoko Edhi tidak berani membantah. Karena memang teori yang diketengahkannya tidak sesuai dengan teori yang dianut Rachmawati. Rachmawati, menurut Djoko Edhi, benar-benar keras dan ideologis seperti bapaknya, Bung Karno.

Rachmawati adalah tokoh revolusioner. Dalam bukunya yang baru “Revolusi Belum Selesai”, Rachma menunjukkan konsistensinya selama hidupnya dalam politik yang keras dan terjal. Konsistensi itu ditunjukkan dengan pikiran-pikirannya, bahwa bangsa Indonesia saat ini terjerat dalam persekongkolan jahat dari elit-elit politik demi memperkaya diri dan keluarga mereka saja. Yang kaya terus menambah kekayaannya sampai tujuh generasi, sedang kaum marhaen dan rakyat miskin tetap terpinggirkan.

Oleh karenanya, Rachmawati tetap menggelorakan revolusi sosial sebagai jalan keluar. Revolusi sosial itu adalah perubahan struktur sosial, yang menggariskan keadilan ekonomi dan pemerataan sebagai acuan hidup berbangsa, bukan membiarkan ekonomi dan politik dikuasai bandit-bandit ber “make up”. Termasuk kritiknya terhadap saudaranya sendiri, Megawati Soekarnoputri, yang dianggapnya menjadi pelindung kapitalis. Menurutnya, Megawati use Soekarno to kill Soekarnoism atau pada tulisan yang lama ia memakai kalimat use Soekarnoism to kill Soekarno.

Garis Massa

Pemimpin-pemimpin besar revolusi seperti Lenin, Mao Tse Tung, Khomeiny, Bung Karno dan lainnya selalu menekankan pentingnya merujuk gerakan pada garis massa. Garis massa adalah suatu aksi massa revolusioner yang diasumsikan mempunyai kehendak yang harus diikuti para pemimpin. Bukan sebaliknya.

Para kritikus teori Garis Massa mengatakan bahwa merujuk pada massa adalah akal-akalan elit (komunis/sosialis) saja yang memanipulasi keinginan elit tersebut pada massa. Namun, sejarah menunjukkan bahwa suasana revolusioner dalam berbagai revolusi di dunia selalu hampir meninggalkan pemimpinnya terlempar dari putaran massa rakyat.

Lihatlah Lenin yang masih di Swiss ketika revolusi Bolsevik akan terjadi, Khomeiny yang masih di Paris ketika Revolusi Iran akan berlangsung, begitu juga Bung Karno yang masih di Rengasdengklok ketika massa aksi sudah membara di Jakarta pada bulan Agustus 1945.

Dalam konteks Garis Massa ini pun, Bachtiar Nasir, ulama yang mengorganisir gerakan massa 4 Nopember ini, mengakui bahwa massa yang bergerak tidak tergantung dengan Prabowo dan pimpinan ormas Islam yang ditemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Massa ini mempunyai sifat, karakter dan keinginannya sendiri.

Sesuai dengan pidato Bung Karno, bahwa aksi massa yang dimaksud adalah aksi massa revolusioner, bukan sekedar gerombolan massa ataupun massa anarkis. Massa revolusioner menurut Bung Karno adalah massa yang terorganisir dan mempunyai keinginan yang kokoh.

Rachmawati, Garis Massa dan Riziq

Rachmawati dan Riziq sudah bertemu beberapa hari yang lalu di markas Habib Riziq, sebuah istana “miskin” di Petamburan. Mereka membicarakan kepedulian mereka atas keinginan massa rakyat. Sebuah pergolakan besar yang saat ini berlangsung. Apakah keinginan rakyat itu? Dalam perspektif Rachmawati, perlawanan terhadap Ahok ini adalah sebuah perang simbolik. Menurutnya, Ahok adalah simbol kapitalis orang-orang non-pribumi yang ingin mengusir kaum pribumi dari tanahnya sendiri.

Hal ini diungkapkan Rachmawati sebagaimana dilansir media online rakyat merdeka beberapa hari lalu. Menurutnya, Ahok hanya bekerja menista orang miskin pribumi dan meneguhkan kekuasaan tanah-tanah di Jakarta untuk kaumnya Ahok.

Sedangkan Habib Riziq, melihat Ahok sebagai simbol kafir yang ingin menyingkirkan ummat Islam mayoritas, baik secara budaya, maupun ekonomi. Jika di-resultante-kan, sinergi habib Riziq dan Rachmawati Sukarnoputri adalah konsolidasi kekuatan kaum marhaen dan Islam dalam melawan penjajahan agama dan sekaligus ekonomi bangsa Indonesia oleh non-pribumi.

Disinilah letak perbedaan Habib Riziq dan Rachma di satu sisi versus Megawati, kapitalis dan rezim pembela Ahok, di sisi lainnya. Yang terakhir ini melihat bahwa keberadaan Ahok adalah untuk membangun Jakarta seperti Singapura. Sedangkan Riziq dan Rachma melihat “pembangunan ini untuk siapa”? Apa untungnya jika Jakarta menjadi Singapura tapi rakyat kota bukan pribumi?

Megawati melihatnya mungkin sebagai “ujian kebangsaan”, sebagai upaya meluruskan jalan bagi modernisme dan pluralisme kita dalam bingkai demokrasi. Sebaliknya Riziq dan Rachma melihat hancurnya keadilan distributif sebagai persoalan pokok.

Massa revolusioner akan bertemu dengan pemimpin revolusioner. Habib Riziq dan Rachmawati Sukarnoputri akan ada di antara massa revolusioner tanggal 4 Nopember ini. Tentara sudah memaklumatkan sikap netral, di atas semua golongan. Kita tinggal berdoa, semoga bangsa ini mampu menjalani takdirnya.

DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN

Peneliti Sabang Merauke Circle

Ahok dan Demo Besar 4 November

9518_11050205012016_yusril_ihza_mahendra

Demo besar yang direncanakan 4 November tidak perlu ada jika negara menegakkan hukum dengan keadilan dan kepastian. Rencana demo dipicu oleh ucapan Gubernur DKI yang dianggap umat Islam dan dikuatkan MUI sebagai penistaan terhadap Islam. Karena aparat penegak hukum kurang sigap, bahkan dianggap cenderung melindungi Ahok, maka timbullah tekanan agar Ahok segera diperiksa, bahkan ditangkap. Tapi yang terjadi, Ahok malah datang ke Bareskrim bukan karena dipanggil untuk diperiksa, tetapi atas inisiatifnya sendiri untuk memberi klarifikasi. Inisiatif seperti itu tak dikenal dalam hukum acara.

Penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok, dilakukan menjelang kampanye Pilkada DKI. Ini semua menjadi akumulasi ketersinggungan dan kemarahan sebagian umat Islam yang karena ucapan-ucapan Ahok sebelumnya yang juga sering menyinggung agama secara tidak pada tempatnya. Namun akumulasi kejengkelan ini dapat pula dimanfaatkan untuk beragam kepentingan politik sesaat yang berada di luar agenda kepentingan umat Islam.

Ahok memang sudah minta maaf. Tapi dengan gaya bahasa Ahok yang khas, permohonan maafnya dinilai kurang tulus. Ahok tidak merasa bersalah, apalagi menyesal atas ucapannya. Seperti dikatakannya, Ahok minta maaf karena ucapannya menimbulkan kegaduhan, bukan mengaku salah dan menyesal atas ucapannya. Permintaan maaf seperti itu tidak meredakan kejengkelan. Eskalasi kejengkelan malah makin besar.

Demonstrasi menuntut sesuatu adalah hak setiap orang. Sepanjang demontrasi dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, demo adalah sah. Namun untuk menghadapi seorang Ahok, haruskah ada demo mengerahkan sejuta umat? Mungkin jika Ahok hanya sendirian, dia tidak ada apa-apanya. Tetapi, diduga ada kekuatan besar dibalik Ahok, yang tidak dapat ditembus dengan himbauan dan permintaan, melainkan harus melalui tekanan unjuk rasa besar-besaran dengan segala risiko yang mungkin terjadi.

Demo Besar 4 November kini tak dapat dihindari lagi. Maka saya mengajak, marilah kita sama-sama menjaga demo ini agar tidak berubah menjadi kerusuhan dan tidak kekerasan yang pasti akan merugikan kepentingan bangsa kita seluruhnya. Aparat keamanan juga harus bersikap ekstra hati-hati. Jangan sampai ada korban tertembak dalam demo ini. Ingat peristiwa 1966 dan 1998.

Demo besar ini tentu akan membuang banyak tenaga, waktu dan biaya. Umat Islam seperti telah kehilangan kekuatan politik yg efektif untuk mendesakkan tuntutan, kecuali dengan unjuk rasa. Energi terbuang begitu besar hanya karena menuntut agar Ahok diperiksa, ditangkap dan diadili. Jika saja Presiden menggunakan kewibawaan yang ada pada dirinya, dia mengemukakan komitmen untuk menuntaskan masalah hukum terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Tentu Presiden dapat mempertimbangkan secara bijak untuk mencegah agar pemeriksaan Ahok tidak dimanfaatkan untuk menguntungkan dua pasang pesaingnya dalam Pilkada. Pilkada tetap harus dilaksanakan secara jujur dan adil bagi semua kontestan.

Pada sisi lain bagi Ahok sendiri, masih ada waktu bagi dirinya untuk meminta maaf dengan tulus kepada umat Islam dengan cara mengakui kesalahan atas ucapannya terkait dengan Al-Qur’an Surah Al Maidah ayat 51. Ahok harus berjanji akan mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh agar dapat memamahi pikiran dan perasaan umat Islam, karena dia hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam di negara ini.

Jika Ahok bersedia mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh bukan mustahil dia akan tertarik memeluk Islam dengan kesadarannya sendiri. Ahok bisa saja seperti Arnoud van Doorn, politisi Partai Kebebasan di Belanda, yang ikut membuat Film “Fitna” yang menghebohkan karena menista Islam, akhirnya sukarela memeluk Islam setelah mempelajari Islam dengan seksama.

Islam adalah agama besar dunia, agama Rahmatan lil ‘Alamin, agama rahmat bagi alam semesta, yang sudah 15 abad menyinari peradaban dunia. Islam yang besar ini takkan goyah hanya karena nistaan yang dianggap dilakukan seorang Ahok. Ahok terlalu kecil untuk merendahkan kebesaran Islam.

Akhirnya hukum memang harus ditegakkan. Tetapi jika Ahok memohon maaf dengan tulus, umat Islam, pada hemat saya, tentu akan membukakan pintu maaf. Bukankah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita manusia hendaknya akan membuka pintu maaf kepada siapa saja yang memintanya dengan tulus.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Mantan Menteri Hukum dan HAM RI

DOA BUAT NEGERI

berdoa1
ilustrasi (foto: istimewa)

 

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad….

Ya Robb…
Jadikan Negara kami Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur..
Berilah kami Pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh dan Fathonah.
Jangan Kau beri kami pemimpin yang Ingkar janji,
Dan suka pencitraan diri…

Ya Robb…
Berikan kami pemimpin yang berprestasi dan mampu berkontribusi buat anak negeri.
Bukan pemimpin yang obral janji dan tak pernah ada bukti.

Ya Allah Ya Tuhan kami…
Kami bersujud dan berdoa untuk negeri ini.
Wujud sayang dan cinta kami untuk anak negeri.
Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin kami.
Yang lupa akan janji…
Yang tak peduli jeritan anak petani.
Yang tak dengar suara hati..
Yang doyan korupsi..
Yang hobbi jual aset negeri..

Ya Allah ya Robbi…
Berikan hidayat-Mu kepada pemimpin kami.
Mata yang buta akan kebenaran.
Telinga yang tuli akan suara jeritan.
Hati yang keras akan kesombongan.
Sikap yang angkuh akan kekuasaan.
Jiwa yang rapuh dari sikap negarawan.
Yang sudah lupa akan darah dan jasa pahlawan.

Ya Robb…
Jadikan pemimpin kami tidak hanya pandai bersilat lidah tapi mampu berkarya.
Tidak hanya pintar berpikir, tapi juga juhud berzikir.
Tidak hanya lihai beretorika tapi mampu mensejahterahkan anak bangsa.
Tidak hanya slogan kerja kerja tapi prestasi nyata.

Ya Tuhan kami…
Sadarkan pemimpin kami bahwa jabatan itu AMANAH bukan GHONIMAH ( harta rampasan yg harus diperebutkan).
Pemimpin itu PELAYAN bukan MAJIKAN.
Pemimpin itu PEDULI bukan mencaci.
Pemimpin itu bersih bukan korupsi.
Pemimpin itu memberi bukan diberi.

Ya Robb…
Hindarkan pemimpin kami dari korupsi dan kolonialisasi ekonomi.
Bukakan mata hati pemimpin kami.
Bahwa negeri ini merdeka atas perjuangan suhada-suhada dan pahlawan-pahlawan, bukan hasil pemberian kompeni.

Ya Robb…
Kami zholim ya Robb…
Tidak bisa menjaga negeri ini.
Dari amanah suhada dan pahlawan kami.
Kami zholim ya Robb..
Tidak bisa mensejahterahkan anak negeri di negara GEMAH RIPAH LOH JENAWI.
Kami zholim ya Robb…
Membiarkan negeri ini hancur dari keserakaan PENGKHIANAT negeri.
Ampuni dosa kami yang tak berdaya ini.

Ya Allah ya Robb…
Tunjukan kepada pemimpin kami yang benar itu benar,
Yang salah itu salah.
Bukakah pikiran dan hati mereka, untuk berlaku adil dan bijaksana.
Berdiri di atas hukum dan kebenaran bukan kekuasaan.
Bertindak dan berbuat untuk Rakyat, bukan untuk konglomerat.
Robbana aatina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina ‘azaabannaar.
Wal hamdulillahi rabbil alamin.

 

KH. BUKHORI ABDUL SHOMAD

Ulama dan Aktivis Sobat Perubahan Jakarta

Angkatan Muda Muhammadiyah: Selamatkan NKRI, Adili Ahok Segera!

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(foto: istimewa)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(foto: istimewa)

JAKARTA – Gabungan organisasi pemuda yang  tergabung dalam AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) yakni Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan pelajar Muhammadiyah menilai bahwa unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan pada Jumat (4/11/2016) pekan ini merupakan puncak dari kemarahan umat Islam atas lambannya penanganan kasus Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok oleh Polri. Kasus yang dimaksud adalah penistaan kitab suci Al-Quran pada saat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta berpidato di hadapan puluhan warga Kepulauan Seribu pada Selasa (27/9/2016) lalu.

Dalam pernyataan persnya, pimpinan ketiga organisasi kepemudaan di lingkung ormas Muhammadiyah tersebut menambahkan bahwa melihat bukti yang ada, semestinya Ahok sudah sangat layak dijadikan tersangka. Namun mereka sangat menyayangkan akan sikap Bareskrim Polri yang belum juga memberikan kepastian.

“Bahkan sampai hari ini, Ahok belum juga dipanggil sebagai terlapor. Penjelasan Polri ke publik juga terlihat tidak sempurna dan gagap. Kami menangkap seolah ada kekuatan lain yang mengintervensi kasus ini,” demikian surat pernyataan bersama yang diterima redaksi cakrawarta.com, Senin (31/10/2016) hari ini.

Dalam surat pernyataan resmi tersebut, ketiga pimpinan organisasi kepemudaan itu mendesak Kapolri Tito Karnavian agar segera memberikan jawaban kepada publik dengan segera memanggil Ahok dan memperjelas status hukumnya sebelum tanggal 4 November 2016. Tito sebagai Kapolri juga diminta untuk memberikan penjelasan yang utuh ke masyarakat.

“Jangan biarkan kasus ini menjadi bola liar yang berpotensi menjalar ke mana-mana. Semestinya Kapolri dan termasuk Presiden Jokowi lebih arif atas apa yang menjadi keresahan masyarakat. Jangan justru terkesan melakukan pembiaraan,” seperti tertulis dalam pernyataan yang ada.

Angkatan Muda Muhammadiyah sendiri menyatakan akan memberikan keleluasaan pada anggotanya untuk ikut bergabung pada aksi 4 November termasuk upaya mobilisasi.

“Posisi kami dari awal sudah jelas, menuntut kasus ini segra diselesaikan secara hukum. Tapi karena Polri tidak juga memproses laporan kami sebagaimana mestinya, maka aksi-aksi demonstrasi adalah pilihan tepat untuk menyampaikan kepada Kapolri dan Presiden Jokowi bahwa kami tidak akan pernah surut dalam penuntasan kasus penistaan agama Islam oleh saudara Ahok ini,” tegas surat pernyataan itu.

Angkatan Muda Muhammadiyah meminta Kapolri dan Presiden tidak abai atas apa yang berkembang di masyarakat jika memang mereka berdua sayang pada negara dan bangsa Indonesia. Keharmonisan dan keberagaman bangsa ini terlalu mahal dipertaruhkan karena seorang Ahok menurut mereka sehingga ketegasan atas kasus Ahok harusnya klir sebelum 4 November.

“Selamatkan NKRI, Adili Ahok segera!” demikian penutup pernyataan resmi Angkatan Muda Muhammadiyah mendesak penuntasan kasus penistaan Al-Quran yang dilakukan Gubernur non-aktif DKI Jakarta yang kerap disapa Ahok.

(bm/bti)

Sumpah Pemuda: Kembali ke Khittah

(Foto: istimewa)
(Foto: istimewa)

 

 

Dibukanya peta Indonesia
Pulau Sumatera teteskan air mata
Pulau Jawa tak kalah duka
Kalimantan juga merana
Sulawesi pancarkan luka
Papua tak ingin bersua

Karno terkejut
Hatinya kecut
Apa yang terjadi?
Mengapa murung wahai pertiwi?

Peta memberi tanda
Gambar api dimana-mana
Di Aceh, gereja dibakar
Di Papua, Masjid dibakar
Di Jakarta, Vihara dibom
Aneka wilayah bersengketa
Merusak rumah ibadah

Syiah mengungsi di Sampang
Ahmadiyah mengungsi di lombok
Anak- anak menangis di sana
Ibu kita salah apa?
Remaja berpelukan tak mengerti
Mengapa mereka dipaksa pergi
Bukankah Tuhan itu urusan hati?

Peta itu juga bersuara
Melafalkan sebuah mantra
Yang dulu perkasa
Tapi kini terasa lara

“Berbangsa satu, bangsa Indonesia
Berbahasa satu, bahasa Indonesia
Bertanah air satu, tanah air Indonesia”

MAntra memang terdengar
Tapi tiada menggelegar
Semakin lemah
Kalah oleh suara api
Yang membakar hati
Yang membakar rumah ibadah

Karno terpana
Lama tak berdaya

Burung Garuda datang menghampiri
Masuk ke telinga menuju hati
Membisikkan langsung ke sanubari
“Saatnya Indonesia bersumpah kembali
Atau porak poranda ini negeri
Ngeri kali

Karno tak punya kuasa
Namun sangat ingin ia
INdonesia kembali ke khittah
Kembali ke asal
Kembali ke akar
Kembali ke Bhineka Tunggal Ika

Minyak wangi ia semprotkan ke peta
Agar hilang bau busuknya
Air mata ia seka di peta
Agar duka bertukar siaga

Ia bisikkan mantra kepada semua pulau
Dari Aceh hingga Papua
Semakin lama semakin keras
Semakin deras

“Berbangsa satu, bangsa tanpa diskriminasi
Berbahasa satu, bahasa tanpa diskriminasi
Bertanah air satu, Indonesia tanpa diskriminasi

Karno berharap
Peta itu bergerak
Gemakan Sumpah Indonesia
Kepada para penghuninya

 

Jakarta, 28 Oktober 2015

 

DENNY JA

Sastrawan dan penulis buku

Presiden Indonesia Atau Presiden Pengembang?

Ilustrasi (foto: istimewa)
Ilustrasi (foto: istimewa)

Mengapa gedung parkir Polisi dibangun dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari Podomoro? Ini adalah judul dari vivanews edisi Kamis 3 Maret 2016. Teman-teman dari KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menganggap bahwa penyaluran CSR untuk membangun gedung parkir polisi itu adalah penyimpangan dan dianggap sebagai tindak pidana sehingga teman-teman KSPI menyampaikan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagaimana dikatakan Mirah Sumirat. Tetapi KPK tidak memberi respon atas keluh kesah mereka.

Apakah ini karena ada nama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama didalamnya? Sehingga KPK seperti kelu lidah dan hilang akal kalau menerima pelaporan kasus mantan Bupati Belitung Timur tersebut? Soal CSR untuk membangun gedung parkir polisi ini adalah hal yang tidak tepat. Karena publik sudah paham dana CSR untuk apa? Mestinya KPK dan juga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merespon pengaduan KSPI tersebut. Tapi apakah Polri mau mengusut pidana penyimpangan CSR kalau yang menerima adalah polisi sendiri?

Sekarang kita bisa melihat dengan kasat mata tentang sikap Polri di bawah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Terkait pelaporan ulama, umat dan para aktifis dan aksi yang mengecam tindakan Ahok panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama sudah hampir merata di seluruh wilayah Nusantara. Anehnya, Polri malah terkesan bela dan melindungi penista kitab suci Alquran tersebut. Tindakan pimpinan Polri ini sangat berbahaya bagi kelangsungan penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.

Dengan lambannya sikap dan langkah Polri untuk segera menindak Ahok itu sudah bisa ditebak. Polri kita lagi sedang apa?

Pada saat Ahok menyatakan Joko Widodo bisa menjadi Presiden karena dibantu pengembang dan sempat dikritik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Joko Widodo sebagai capres pada Pilpres 2014 lalu. Tetapi omongan Ahok itu sekarang semakin jelas. Meski ada kasus suap yang melibatkan grup Podomoro tetapi hanya menyasar Presiden Direktur (Presdir)nya saja yakni Ariesman Wijaya. Big Bos grupnya yaitu Trihatma tidak tersentuh sama sekali. Padahal nama Trihatma disebut pula dalam kasus Taman BMW oleh mantan Wakil Gubernur (Wagub) Priyanto. Menjadi tidak mungkin sebagai korporat, sekelas Presdir bertindak tanpa arahan Big Bosnya.

Bahkan lebih tragis, sosok Aguan sebagai big bos dari Agung Sedayu Group yang semula dicekal KPK karena terkait suap reklamasi akhirnya diundang ke Istana Negara dengan gelaran karpet merah dan status cekal atas nama Aguan pun dicabut oleh KPK. Kesemuanya itu menandaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh Ahok soal peran pengembang dalam konteks pilpres dan kemanangan Jokowi ada relevansinya atau memang demikian adanya.

Hutang budi Jokowi sapaan akrab Joko Widodo terhadap para pengembang seolah makin kuat ketika dirinya memecat Menko Maratim Rizal Ramli yang berseberangan sikap mengenai megaproyek reklamasi di pantai utara Jakarta itu. Padahal kinerja mantan aktifis yang pernah dipenjara di Era Orde Baru itu baik dan dan mendapat apresiasi positif dari publik dan masyarakat nelayan.

Selain terkait adanya hutang budi soal pembangunan gedung parkir, Polisi juga ditengarai menerima dana dari pengembang dalam hal penggusuran. Hal ini sampai sekarang belum dibuat jelas sehingga bisa dikategorikan sebagai tindakan gratifikasi dan masuk ranah korupsi.

Jadi, sikap KPK terhadap kasus yang melibatkan Ahok dan pengembang serta sikap Polri terkait pengaduan dan aksi ulama dan umat di berbagai daerah atas dugaan penodaan dan penistaan agama Islam yang terkesan lamban tentu tidak keliru jika publik menilai terdapat intervensi dari pihak Istana dalam hal ini Jokowi sendiri yang disebutkan oleh Ahok bisa memasuki Istana karena ada jasa para pengembang.

Maka pantas saja, kalau sikap mendiamkan amarah ulama dan umat dalam kasus penistaan Alquran oleh Ahok dan bahkan KPK seolah melindungi Gubernur DKI tersebut dalam sejumlah kasus yang ditanganinya dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan Presiden Jokowi terhadap Gubernur Podomoro seperti yang sering menjadi bahan sindiran itu.

Jika ini terus berlarut seperti ini, maka penegakan hukum bisa tidak adil dan terkesan diskriminatif sehingga tampak bahwa ternyata semua orang tidak sama di hadapan hukum. Hukum hanya berlaku bagi orang kecil yang tidak punya akses terhadap kekuasaan. Tapi bagi yang punya beking istana dan kekuasaan, akan berbuat apa saja semuanya. Terlihat jika hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Lalu, kita masih bangga menyebut diri sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam konstitusi? Bukankah kasus AHok dan para pengembang serta lambannya sikap KPK dan Polri dimana ditengarai terdapat keterlibatan Istana seolah menyatakan bahwa Istana sengaja menyemai benih-benih kerusakan dan kehancuran bangsa dan tatanan hukum negara?

Lalu, kita pun bertanya-tanya siapa sesungguhnya penghuni Istana itu? Apakah Presiden Republik Indonesia ataukah Presiden para pengembang?

MUSLIM ARBI

Koordinator GALAK (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi)