IPW: Bersihkan Pemerintah Dari Pejabat Tidak Profesional

ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengecam keras sikap elit Pemerintah yang menganggap enteng kasus kematian akibat “neraka macet” di jalan tol Brebes. Menurut Neta S. Pane, ucapan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Kakorlantas Polri serta pejabat lainnya yang menganggap enteng kasus kematian ini sangat menyakitkan keluarga korban dan menunjukkan betapa para pejabat itu tidak amanah.

Neta S. Pane justru tidak habis pikir dengan alasan Pemerintah yang menyatakan bahwa infrastruktur dan lebar jalan sangat terbatas sementara jumlah arus mudik melonjak lah yang menjadi penyebabnya. Pernyataan tersebut dinilai menunjukkan jika para pejabat yang ada tidak paham dengan tugasnya.

“Semua orang juga tahu bahwa lebar jalan cuma segitu-gitunya, sebab itu diperlukan jenderal bintang 2 jadi Kakorlantas dan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) agar bisa melakukan rekayasa lalu lintas serta mengantisipasi kondisi darurat,” ujar Neta S. Pane, Senin (11/7/2016).

Neta S. Pane menambahkan jika para pejabat hanya bisa pasrah dengan infrastruktur yang ada, dirinya memberikan sindiran sebaiknya jabatan Kakorlantas Polri dan Kapolda Jateng cukup dipegang polisi berpangkat Bripka saja, yang memang wawasannya terbatas.

“Para pejabat ini lupa bahwa saat meresmikan Tol Brebes, Jokowi “berjanji” tol itu untuk memperlancar arus mudik. Tapi sayangnya, para pejabat yang ada tidak tanggap dengan keinginan Presiden,” imbuhnya.

Untuk itu, IPW meminta Jokowi perlu melakukan tiga langkah pasca “neraka mudik 2016”. Pertama, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga korban tewas di “neraka mudik”. Kedua, segera mencopot Menteri Perhubungan, Kakorlantas Polri, dan Kapolda Jateng. Ketiga, mengevaluasi mudik 2016 untuk kemudian membuat keputusan bahwa mudik lebaran dijadikan kondisi darurat, sehingga perlu ada kordinator tanggap darurat di musim liburan, terutama saat mudik Lebaran.

Dijelaskan Neta S. Pane, tugas kordinator tanggap darurat tidak hanya menyiapkan rekayasa lalu lintas tapi juga menyiapkan fasilitas dalam kondisi darurat di jalur ‘neraka macet’ seperti helikopter untuk evakuasi, tim dokter, pasukan sepeda motor polisi sebagai kendaraan taktis, dan pasukan pemadam kebakaran.

“Bayangkan jika dalam “neraka macet” itu ada mobil yang terbakar, apa yang akan terjadi. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi. Sebab sebelumnya juga tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kemacetan parah di jalur mudik bisa membuat tewas belasan pemudik yang kecapekan,” kata Neta S Pane.

Menurut Neta, sebenarnya Polri sudah memiliki pasukan untuk itu, seperti polisi udara yang memiliki helikopter evakuasi, lalu kedokteran kepolisian yang bisa diterjunkan ke lokasi kemacetan atau pasukan sepeda motor yang selama ini hanya digunakan untuk menghalau demonstrasi bisa dimanfaatkan. Tapi semua itu tidak digunakan akibat masih tingginya ego sektoral di Polri dan tidak pahamnya Kakorlantas Polri dalam menjalankan tugasnya mengendalikan “neraka mudik” di Brebes.

“Tentunya, kita tidak ingin kasus yang sama terulang, setelah kemacetan parah liburan Natal 2015 dan “neraka mudik” 2016, akan muncul “neraka neraka” lain di Pantura. Untuk itu Jokowi harus bersikap tegas membersihkan jajaran pemerintahnya agar mau bekerja profesional, tanggap, paham akan kondisi yang ada dan tidak mudah menyalahkan masyarakat yang sudah menjadi korban,” pungkasnya.

(bm/bti)

Heli Jatuh Lagi, Menhan Didesak Grounded-kan Alutsista TNI Untuk Sementara

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.
Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

JAKARTA -Pertahanan negara adalah segalanya. Untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan tumpah darah segenap bangsa Indonesia Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu diminta agar meng-grounded semua alutsista TNI baik angkatan laut, udara maupun darat untuk sementara waktu. Demikian disampaikan pengamat politik senior Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta sehubungan adanya informasi jatuhnya pesawat helikopter milik TNI di Sleman, Yogyakarta.

“Alutsista kita perlu di-grounded berkaitan dengan kecelakaan Alutsista yang terus berulang dan terakhir hari ini (8/7/2016) ada sebuah Heli Bell 205 jatuh di Sleman,” ujar Rahman Sabon Nama, Sabtu dini hari.

Sehubungan dengan adanya kecelakaan terbaru tersebut, Rahman juga meminta Menhan melakukan kebijakan khusus sehingga kejadian serupa tidak berulang. Apalagi menurut Rahman kecelakaan yang terjadi selalu mengorbankan prajurit terbaik TNI.

Investigasi menyeluruh juga penting dilakukan agar penyebab kecelakaan bisa ditemukan segera mengingat Alutsista merupakan alat pertahanan strategis. Sementara pilihan untuk meng-grounded menurut Rahman Sabon menjadi langkah terbaik sembari menunggu hasil investigasi penyebab kecelakaan.

Selain itu, diharapkan pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan inventarisasi alutsista TNI yang telah berusia tua (diatas 30 tahun) dan melaksanakan uji kelaikan secara menyeluruh hingga pada alutsista yang masih beroperasi sekalipun.

“Untuk alutsista yang sudah uzur sesuai batas lifetime-nya agar segera dihentikan operasionalnya guna menghindari jatuhnya korban prajurit yang lebih banyak lagi,” lanjut Rahman Sabon.

Rahman Sabon juga meminta Menhan dan Panglima TNI untuk membatasi pengoperasian alutsista yang tidak sesuai peruntukan dan mengurangi acara-acara seremonial yang membutuhkan unjuk kebolehan alutsista.

Secara umum, Rahman Sabon menilai Indonesia memerlukan aturan seperti keputusan presiden (Keppres) agar tidak lagi melaksanakan proses hibah alutsista bekas dan adanya perbaikan sistem mekanisme penganggaran alutsista yang memprioritaskan anggaran pemeliharaan  dan pengadaan suku cadang.

“Proses pengadaan alutsista selain diketahui Presiden terutama alutsista strategis juga harus transparan dan akuntabel,” tegas pria kelahiran NTT itu.

Mengingat kecelakaan alutsista terus berulang, Rahman Sabon berharap wakil rakyat di DPR perlu memperhatikan ide terkait penambahan anggaran pertahanan. Saat ini, anggarapan pertahanan Indonesia baru mencapai 0,8% dari PDB (Produk Domestik Bruto) sehingga Rahman berharap setidaknya angka itu bisa menjadi 1,5%.

Rahman Sabon sendiri mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah menambah kekuatan alutsista TNI sehingga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dampaknya, militer Indonesia mulai diperhitungkan dunia internasional.

“Saya apresiasi penambahan itu, tetapi kuantitasnya apalagi kualitasnya masih jauh dari kondisi ideal untuk mendukung konsep Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo,” pungkas Rahman Sabon.

(bm/bti)

Gerindra: Kekacauan Arus Mudik, Jokowi Mestinya Pecat Jonan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan tragedi jalan tol Brebes Timur merupakan yang paling buruk sepanjang sejarah budaya mudik lebaran di pulau Jawa. Hal tersebut membuktikan ketidakmampuan Pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat terutama rakyat kecil.

“Ini bukti kalau Menteri Perhubungan (Menhub) tidak becus mengatur sistem lalu lintas dari sisi infrastruktur yang memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi masyarakat yang mengunakan sarana dan prasarana transportasi,” ujar Arief Poyuono, Jumat (8/7/2016) tengah malam.

Karena itu, menurut Arief pada reshuffle yang diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat agar Presiden Joko Widodo mencopot Menhub Ignatius Jonan. Hal itu menjadi penting agar kasus seperti di jalan tol Brebes Timur tidak terulang di masa yang akan datang.

“Jonan sebenarnya tidak punya kapasitas sebagai Menhub karena memang latar belakang beliau lebih pada sektor keuangan jadi filosofi berpikirnya akan berbeda dalam menyiapkan sebuah transportasi yang nyaman dan aman,” lanjut Arief.

Terkait kapasitas Jonan tersebut, Arief mencontohkan bagaimana reaksi Jonan yang justru menyalahkan Menteri Pekerjaan Umum (MenPU). Arief menambahkan bahwa Jonan tidak mengerti tentang job description dari MenPU. “PU tidak ada urusannya dengan sistem pengatura n transportasi ,karena izin jalan Tol mulai dari konstruksinya maupun aturan mainnya sebagai moda infrastruktur transportasi itu adalah tanggung jawab Kemenhub,” kata Arief.

Setelah DPR RI mulai bekerja lagi, menurut Arief, Partai Gerindra melalui Komisi V DPR akan memanggil Menhub dan akan meminta pertanggungjawabannya terkait pelaksanaan penanganan arus mudik lebaran 2016.

(bm/bti)

BPOM Diminta Tidak Mencari Kambing Hitam Terkait Vaksin Palsu

Ketua Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho Dalam Sebuah Aksi Menuntut Dipenuhinya Hak-Hak Bagi Masyarakat Kelas Bawah.
Ketua Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho Dalam Sebuah Aksi Menuntut Dipenuhinya Hak-Hak Bagi Masyarakat Kelas Bawah.

JAKARTA – Dalam pertanyaan pers di Jakarta, pelaksana Tugas Kepala Badan POM Tengku Bahdar Johan Hamid mengatakan pihaknya sebenarnya telah menindaklanjuti keberadaan vaksin palsu di sarana kesehatan masyarakat sejak tahun 2008, namun tetap saja ada yang lolos.

“Dari 2008, 2013, 2014, 2015, kami sudah melakukan tindakan sesuai kewenangan kami. Tapi kalau memang masih ada, saya harus mengakui itu salah Badan POM sebagai yang bertanggung jawab atas keamanan mutu dan manfaat,” kata Bahdar.

Bahdar menduga peredaran vaksin palsu di sarana pelayanan kesehatan disebabkan permintaan sebagian masyarakat akan vaksin di luar program pemerintah.

“Kalau program pemerintah yang sembilan vaksin itu gratis. Tetapi ada yang meminta tambahan, ada yang enggak mau buatan dalam negeri, kepingin impor,” lanjutnya.

Permintaan itu disambut oleh distributor vaksin ilegal, yang biasa disebut freelance. Mereka menawarkan vaksin dengan harga murah ke sarana pelayanan kesehatan.

Freelance itu seperti pedagang asongan. Dia datang ke tempat-tempat (sarana pelayanan kesehatan) bawa vaksin, tapi perusahaan di belakangnya enggak jelas siapa,” paparnya.

Penyaluran vaksin lewat jalur tak resmilah yang selama ini luput dari pengawasan Badan POM.

Bahdar mengatakan, selama ini Badan POM hanya mengawasi sarana pelayanan kesehatan resmi yang memiliki lemari pendingin khusus untuk menyimpan vaksin.

“Kami tak pernah memeriksa vaksin di Pramuka, atau misalnya, pasar Jatinegara, karena (apotek) itu bukan tempat vaksin. Kalau ada orang beli vaksin di situ sudah salah,” ujarnya. Dia berjanji Badan POM akan lebih aktif mengawasi peredaran vaksin di masa depan.

Menanggapi pernyataan Bahdar, Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia Agung Nugroho meminta BPOM untuk tidak bersikap mendua. Sebagai badan yang berwenang mengawasi obat dan makanan, menurut Agung seharusnya pejabat BPOM lapang dada dan benar-benar mengakui bahwa beredarnya vaksin imunisasi palsu ini akibat lemahnya pengawasan.

“Jangan bertameng dengan menyalahkan rakyat. Pernyataan Bahdar yang mengatakan peredaran vaksin palsu di sarana pelayanan kesehatan disebabkan permintaan sebagian masyarakat akan vaksin di luar program pemerintah. Itu mengada-ada dan terkesan membela diri,” tegas Agung.

Ditambahkan oleh Agung bahwa penggunaan vaksin imunisasi palsu tersebut bukan hanya di Rumah Sakit swasta saja tapi juga di Puskesmas. Menurut Agung, puskesmas dalam melakukan pelayanan imunisasinya harus sesuai dengan program pemerintah.

“Puskesmas tidak boleh melayani permintaan warga di luar obat-obatan yang sudah diprogramkan dan disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan,” kata Agung.

“Jadi sebaiknya BPOM akui saja kesalahannya yang lemah dalam pengawasan terhadap obat-obatan. Jangan cari kambing hitam dengan menyalahkan rakyat,” pungkas Agung.

(bm/bti)

YLKI: Jika 12 Pemudik Meninggal Karena Efek Macet, Pemerintah Wajib Bertanggung Jawab!

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

JAKARTA – Adanya korban meninggal dunia sebanyak 12 orang yang diduga dampak dari kemacetan total dan terparah sepanjang sejarah di jalan tol Indonesia, memunculkan respon berbagai pihak. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa misalnya menduga karena kelelahan sedangkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyatakan tidak ada hubungannya antara macet di Jalan Tol Brebes dengan kematian 12 orang pemudik.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengusut tuntas kejadian tersebut.

“Wajib diusut sampai tuntas. Jika perlu melibatkan tim independen. Ini urgen untuk menunjukkan dan membuktikan kepada publik, apakah meninggalnya 12 orang tersebut disebabkan oleh efek kemacetan atau tidak,” ujar Tulus Abadi kepada redaksi cakrawala.com, Kamis (7/7/2016) siang.

Tulus Abadi menambahkan apabila meninggalnya 12 pemudik tersebut karena dampak langsung kemacetan, maka Pemerintah dan pengelola tol harus bertanggung jawab baik secara perdata dan atau pidana.

“Secara perdata, pengelola tol wajib memberikan kompensasi dan ganti rugi pada ahli waris korban,” pungkasnya.

(bm/bti)

Dinilai Gagal Atasi Macet Tol Brebes, Jaringan Muda NU Desak Menhub Jonan Dicopot

Menteri Perhubungan RI, Ignatius Jonan. (Foto: istimewa)
Menteri Perhubungan RI, Ignatius Jonan. (Foto: istimewa)

SURABAYA – Pada atau mudik 2016 kali ini tercatat kemacetan panjang di pintu-pintu tol terutama di pintu tol Brebes Timur arah Jawa Tengah sampai Jawa Timur membuat ketidaknyamanan bagi pemudik.

Puluhan korban tewas akibat kelelahan di jalanan, nyawa rakyat dikorbankan hanya untuk antri bayar pintu tol dan tak tersedianya manajemen gerak cepat seperti helikopter untuk angkutan udara bagi korban.

Negara dianggap lalai dan tak hadir di tengah rakyatnya. Padahal mudik merupakan budaya tahunan rakyat kecil yang harusnya manajemen dan pengaturannya serta rekayasa lalu lintasnya lebih matang. Demikian di sampaikan M. Adnan Rara Sina, Sekretaris Jenderal Jaringan Muda Nahdhatul Ulama (JMNU) dalam keterangan pada redaksi.

Menurut Adnan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini Ignatius Jonan dinilai wajib bertanggung jawab.

“Manajemen tranportasi mudik buruk, sebaiknya copot saja Jonan karena telah terbukti gagal”, ujar Adnan, Kamis (7/7/2016) dengan nada tegas.

Adnan menambahkan, kemacetan di Tol Brebes yang menyiksa dan membuat puluhan pemudik tewas justru dianggap sepi oleh Jonan.

“Jonan malah membantah fakta tersebut, ini benar-benar manajemen auto pilot. Rakyat menderita, Menhubnya malah sibuk membela diri,” kata Adnan dengan nada tegas.

“Mengapa hadapi kasus Tol Brebes yang telah timbulkan kontak, Pak Jonan malah diam dan malah sibuk membela diri. Kami sarankan copot saja pejabat dengan mental hanya mau terima laporan seperti ini,” pungkas Adnan.

(bus/bti)

Tragedi Mudik 2016 Dinilai Jadi Noda Hitam Kepemimpinan Badrodin Haiti

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

JAKARTA – Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch), Neta S. Pane menyatakan bahwa tragedi Mudik 2016 menjadi catatan hitam bagi Jenderal Badroddin Haiti menjelang lengser sebagai Kapolri. Menurutnya, “jalur neraka” yang terjadi di Brebes menunjukkan betapa buruknya rekayasa lalu lintas yang dilakukan jajaran Polda Jateng maupun Korlantas Polri.

“Di era Kapolri Yaitu hal ini sudah dua kali. Saat Natal 2015 kemarin dan momen mudik kali ini. Saat Natal 2015, ketidakbecusan dalam merekayasa lalu lintas ini terjadi saat Korlantas Polri dipimpin Irjen Condro Kirono. Lalu, di mudik Lebaran “jalur neraka” Brebes terjadi saat Kapolda Jawa Tengah (Jateng) dipimpin Irjen Condro Kirono,” ujar Neta S. Pane pada redaksi cakrawarta.com, Kamis (7/7/2016).

Untuk diketahui, dua hari setelah kemacetan parah di libur Natal 2015, Dirjen Perhubungan Sarah (Hubdar) Djoko Sasono mengundurkan diri, karena malu dan merasa bertanggung jawab. “Lalu, siapakah yang akan mundur dengan kemacetan parah di mudik Lebaran 2016 ini, apakah Kakorlantas Polri atau Kapolda Jateng? Kita tunggu saja,” imbuh Pane.

Dalam catatan IPW, kemacetan lalu lintas di mudik Lebaran 2016 kali ini paling parah dan melelahkan dibandingkan musim mudik sebelumnya. Alasannya, kali ini para pemudik kehabisan bensin di tol, kelaparan tidak ada penjual makanan, kebelet tidak ada toilet, terjebak kemacetan lebih dari 25 jam di jalur yang sama. Bahkan jarak tempuh dari Cirebon ke Ungaran Semarang mencapai 35 jam.

“Pintu Tol Brebes Timur jadi “pusat neraka” bagi pemudik kali ini,” lanjutnya.

Pane justru heran karena saat terjadi liburan Natal 2015, Korlantas Polri yang saat ini Kapolda Jateng tersebut menyatakan kemacetan parah terjadi akibat belum berfungsinya tol Brebes.

Anehnya, saat ini saat Tol Brebes telah berfungsi justru kemacetan semakin parah. Karenanya kejadian ini bagi IPW merupakan bukti bahwa Korlantas Polri maupun Polda tidak mampu melakukan rekayasa lalu lintas mudik dengan maksimal. Dampaknya terjadi stagnasi pergerakan arus kendaraan bermotor hingga 25 jam.

“Kasus ini menjadi catatan hitam bagi karir Kapolri Jenderal Badrodin Haiti,” tegasnya.

Karenanya, IPW berharap kapolri baru Komjen Tito Karnavian harus melakukan evaluasi dan mencermati tragedi kali ini agar kemacetan parah di jalur tersebut bisa diminimalisir dengan rekayasa lalu lintas yang dirancang Korlantas maupun Polda Jateng, sehingga kasus yang sama tidak terulang.

(bm/bti)

IPW: Bom Mapolres Solo Bukti Polri Lengah

Kondisi halaman Mapolres Solo pasca peledakan bom, Selasa (5/7/2016) pagi sekitar pukul 07.30 WIB. (Foto: istimewa)
Kondisi halaman Mapolres Solo pasca peledakan bom, Selasa (5/7/2016) pagi sekitar pukul 07.30 WIB. (Foto: istimewa)

JAKARTA – Selasa (5/7/2016) seminar lol 07.30 WIB publik khususnya aparat kepolisian di Mapolresta Solo dikejutkan dengan dugaan bom bunuh diri tepat di halaman Mapolres.

Menurut Neta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), serangan bom ini menunjukkan bahwa polisi masih menjadi target teroris di Indonesia. Tapi ledakan bom kali ini yang menjelang Idul Fitri dinilai Pane sebagai aksi paling biadab di negeri ini. Menurutnya, aksi ini tidak hanya meresahkan umat Islam yang hendak meraih kemenangan pasca puasa Ramadhan tapi juga bisa membuat resah para pemudik yang sedang terperangkap kemacetan parah di Jalur Pantura.

“Bukan mustahil para teroris melakukan serangan ke tempat itu mengingat di titik kemacetan itu banyak terdapat polisi. Untuk itu Polri perlu melakukan antisipasi maksimal. Terutama di jalur mudik,” ujar Neta S. Pane, Selasa (5/7/2016) dalam keterangannya kepada awak media pasca peristiwa ledakan.

Pane menambahkan, Indonesia dinilai sangat berpotensi dengan segala kerawanan termasuk terhadap teror. Kondisi inilah yang kerap dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal untuk membuat teror.

“Berbagai peluang dimaanfaatkan untuk menebar teror. Momentum-momentum penting digunakan untuk membuat kekacauan agar eksestensi mereka muncul dan seolah masih kuat dan terkonsolidasi. Padahal sudah porak poranda kekuatannya,” tegas Neta S. Pane.

Pane berargumentasi babes berbagai penggerebekan yang dilakukan Polri di kantong-kantong radikalisme membuat gerakan teror semakin sempit dan sulit melakukan konsolidasi. Namun, dengan beragam cara kelompok tersebut berusaha muncul dan melakukan aksinya.

Solo sendiri menurut Pane dikenal sebagai salah satu basis kelompok radikal di Indonesia. Berbagai aksi teror dan serangan terorisme pernah terjadi di kota ini. Tapi pihak IPW sangat menyayangkan karena kepolisian di Solo selalu lengah. Bisa masuknya pelaku hingga ke halaman Polres menunjukkan menurutnya menunjukkan lemahnya antisipasi dan deteksi dini pihak kepolisian.

“Memang berbagai penangkapan terduga teroris di Solo kerap dilakukan. Tapi para teroris selalu berusaha mencari peluang dan momentum. Mereka ingin mencuri peluang di hari penting seperti Natal, Tahun Baru dan Kemerdekaan,” papar Pane.

Namun, teror bom menjelang Idul Fitri menurut Pane memang tidak pernah diduga sebelumnya. Tapi Pane beranggapan bahwa sangat sulit mengabaikan bahwa akan ada dugaan para teroris merencanakan aksi di hari-hari penting, terutama setelah ada penggerebekan di Solo beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, Solo adalah kawasan rawan dimana berbagai aksi radikalisme dan aksi teror pernah terjadi di daerah kelahiran Presiden Joko Widodo ini.

“Karena sudah tahu sedan, mestinya kewaspadaan di Solo patut ditingkatkan dan tidak boleh kendor. Sepertinya bom hari ini di Solo sebagai serangan balasan dan sebagai peringatan bahwa kelompok radikal di Solo masih ada dan kuat. Tak ada kata lain kelompok ini harus segera dilumpuhkan Polri dengan segera,” tandas Pane menutup pernyataannya.

(bm/bti)

Haedar Nashir: Muhammadiyah Kutuk Keras Pemboman di Madinah

images (2)

YOGYAKARTA – Terjadinya peristiwa bom bunuh diri di sekitar Masjid Nabawi di MadinahPernyataan, Arab Saudi pada Senin (4/7/2016) semalam turut mengundang reaksi dari berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Salah satu ormas yang bersuara tersebut adalah Muhammadiyah. melalui pimpinan pusatnya, Muhammadiyah mengutuk keras tindakan teror bom tersebut.

Peristiwa yang tidak hanya terjadi di luar masjid Nabawi di Madinah tetapi juga Jeddah dan Qatib itu menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sangat sulit diterima akal sehat mengapa tindakan dilakukan di tanah haram, tempat suci umat Islam.

“Tetapi tragedi ini sekaligus meneguhkan pandangan bahwa terorisme adalah musuh agama dan kemanusiaan di mana dunia Islam pun menjadi korban. Terorisme merupakan tindakan munkar dan dhalim yang merusak kehidupan semesta,” ujar Haedar Nashir dalam keterangan persnya di Yogyakarta, Selasa (5/7/2016).

Sama dengan bom yang terjadi di Turki, Irak dan Lebanon, menurut Haedar merupakan tindakan fasad di muka bumi yang dimurkai Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Menurutnya, pelaku, dalang dan kekuatan di belakangnya merupakan sosok-sosok paranoid yang menghancurkan kehidupan serta menodai keluhuran agama, moral, dan kemanusiaan universal.

“Atas nama apapun tidak boleh menoleransi setiap bentuk terorisme karena menghancurkan kehidupan dan mengancam masa depan peradaban dunia,” tegasnya.

Bagi Nashir, Muhammadiyah sentiasa menegaskan terorisme adalah musuh dunia sehingga diperlukan kerjasama internasional yang solid, terbuka, objektif dan sungguh-sungguh dalam memerangi kejahatan global tersebut.

Nashir atas nama Muhammadiyah mendesak dunia Islam untuk bersatu melawan segala bentuk terorisme dan organisasi yang berada di belakangnya agar tidak menjadi area penghancuran bangsa di kawasan Timur Tengah dan belahan dunia lainnya. Ia menilai bahwa langkah sistematis semua bangsa dan negara sangat diperlukan untuk melawan terorisme dan memotong akar masalah serta aktor – aktor di belakangnya sehingga tercipta tatanan dunia damai dan berkeadaban utama.

Untuk diketahui, hingga saat ini penanggung jawab teror bom ini masih belum terindentifikasi walaupun di berbagai sumber dan tempat disinyalir terkait ISIS terutama setelah muncul kabar klaim dari pihak ISIS sendiri.

“Hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk membasmi terorisme maka pelaku dan penanggung jawab teror dapat diidentifikasi, diadili, dan dihukum berat. Kami yakin hanya dengan niat dan tekad serta usaha yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang tulus dan sungguh-sungguh maka terorisme dapat dihentikan. Seluruh umat manusia tidak boleh kehilangan optimisme dalam memerangi terorisme,” pungkasnya.

(aij/bti)

Tol Brebes Timur Macet Total, YLKI: Gratiskan Sampai Arus Lancar!

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

JAKARTA – Penyelesaian pembangunan beberapa ruas tol yang diharapkan mampu mengatasi kemacetan saat musim mudik Lebaran ternyata tidak menyelesaikan masalah. Demikian disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi kepada awak media.

Pernyataan Tulus tersebut terbukti dari fakta jalur Jakarta-Brebes ditempuh 24 jam oleh para pemudik pada Sabtu-Minggu (2-3/7/2016) kemarin. Bahkan dari pantauan kami, hingga pagi ini (4/7/2016) kemacetan masih mengular. Bagi Tulus ini bukti kegagalan Pemerintah dan kepolisian dalam mengantisipasi kemacetan.

“Yang terjadi saat ini hanyalah memindahkan kemacetan belaka. Dulu kemacetan di ruas Cikampek dan Palikanci, sekarang berpindah ke Brebes Timur. Pemerintah dan kepolisian gagal mengantisipasi kemacetan saat mudik Lebaran, khususnya di ruas tol Brebes Timur,” ujar Tulus Abadi kepada redaksi, Senin (4/7/2016).

Tulus menambahkan kemacetan tahun ini masih terjadi karena pihak kepolisian masih kurang progresif dalam melakukan rekayasa manajemen lalu lintas, terutama di pusat kemacetan, seperti pintu exit Brebes Timur. Ia menyatakan seharusnya pengelola tol dan kepolisian bisa memaksa pengguna tol untuk tidak keluar di exit Brebes Timur saja atau ruas tol Brebes Timur ditutup saja sampai kondisi lalin mencair.

Lebih lanjut pihak YLKI melalui Tulus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa melakukan tindakan berani dan ekstrim seperti menggratiskan tarif tol untuk mencairkan kemacetan. Baginya, ruas tol Brebes Timur yang didesain untuk melancarkan arus barang dan manusia menjadi tak berguna karena bukan melancarkan malah memacetkan.

“Ini namanya kemacetan berbayar! Dulu macet total di jalan Pantura, kita tidak bayar, karena jalan non-tol. Sekarang kemacetan berpindah di tol dan berbayar! Konsumen dirugikan dua kali. Dan akhirnya hanya pengelola tol yang diuntungkan,” pungkas Tulus dengan nada tegas.

(bm/bti)