Ziyad Falahi: Kandidat Pilgub DKI 2017 Perlu Sensitif Terhadap Isu Ketahanan Nasional

Image result for calon gubernur Agus Harimurti
Agus Harimurti Yudhoyono, salah satu Calon Gubernur (Cagub) dalam Pilgub DKI 2017 mendatang yang diusung Koalisi Cikeas dan dinilai memiliki concern terhadap isu ketahanan nasional. (foto: istimewa)

JAKARTA – Isu mengenai reklamasi kembali mencuat tentunya bukan karena perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017 tetapi munculnya nama baru di gelanggang politik nasional yang disebut memiliki kepedulian penting terhadap isu reklamasi di luar fokus yang ada selama ini.

Para aktivis yang memiliki konsentrasi isu reklamasi hanya fokus pada isu lingkungan dan advokasi nasib nelayan. Amat disayangkan jika perdebatan yang ada belum mencoba menggali lebih dalam aspek-aspek yang lain di luar tema sektoral itu. Demikian disampaikan pengamat politik Ziyad Falahi kepada redaksi cakrawarta.com, Rabu (28/9/2016).

Menurut Ziyad, tanpa bermaksud mengesampingkan diskursus yang tengah berlangsung, ia mencoba ingin lebih fokus menelaah Teluk Jakarta dalam konteks ketahanan nasional yang disebut-sebut menjadi fokus dari kandidat yang namanya muncul belakangan, Agus Harimurti Yudhoyono.

“Reklamasi merupakan hal yang make sense untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Reklamasi terletak dalam bussiness district di pantai kota metropolitan. Artinya, konsentrasi perkantoran dan hunian premium secara berdekatan berdampak pada pesatnya nilai ekonomis tanah dan bangunan yang kemudian menambah pemasukan negara dari pajak dan gross domestic product,” ujar Ziyad.

Namun, lanjut alumnus Hubungan Internasional Unair dan UI itu, perlu dipertimbangkan bahwa reklamasi berguna bagi negara dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti Singapura dan Uni Emirat Arab.

Ziyad menduga Pemerintah barangkali beranggapan bahwa fundamental ekonomi nasional cukup stabil dengan indikator neraca pembayaran dan non performing loan (NPL) yang terkendali. Tetapi menurutnya, untuk tidak terkecoh dengan analisis kuantitatif-stastitikal, pendekatan ekonomi politik patut diuji.

Sosok yang juga merupakan Staf Ahli di DPD RI itu meminta perlunya untuk mengukur political risk terutama yang berkorelasi dengan kepastian hukum. Sebagai bahan kajian, ia memberikan contoh bagaimana dualisme kelembagaan antara OJK dan BI atau bahkan Undang-Undang Lalu (UU) Lintas Devisa yang sedang dalam judicial review. 

“Bagaimanapun krisis ekonomi adalah ancaman bagi ketahanan nasional. Krisis bukan hanya dipandang bussiness as usual, sebagaimana krisis 1998 yang justru lebih disebabkan oleh politik para spekulan. Oleh karenanya, Pilgub DKI 2017 perlu sensitif terhadap isu ketahanan nasional,” tegas Ziyad.

Lalu, menurutnya jika memang kandidat yang diusung Koalisi Cikeas (Demokrat, PAN, PKB dan PPP) itu concern terhadap isu ketahanan nasional ini maka Agus memiliki tugas perjuangan yang belum selesai. Untuk mengatasi dampak reklamasi, bagi Ziyad maka sektor non-riil perlu dihidupkan. Bantuan langsung tunai yang pernah dilakukan SBY sewaktu menjabat kembali relevan untuk dilakukan. Koperasi hasil laut dan inovasi teknologi informasi juga bisa dijadikan alternatif yang mampu membantu kaum nelayan.

“Selamat berjuang Bung Agus! Lindungi bangsa kita dari kekacauan seperti tahun 1998!” pungkasnya mengakhiri pemaparannya kepada awak redaksi.

(bm/bti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *