JNIB: Hapus Penggusuran di Jakarta, Lawan Gubernur Tukang Gusur

Ribuan massa
Ribuan massa korban penggusuran di Jakarta berkumpul semalam, Jumat (29/7/2016) dalam acara “Panggung Rakyat Melawan Ketidakadilan dan Penggusuran” di Kampung Aquarium, Penjaringan Jakarta Utara. (foto: mustaqiem)

JAKARTA – Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu relawan Jokowi pada Pilres 2014 menyatakan melawan siapa saja Gubernur DKI Jakarta dan atau Calon Gubernur DKI Jakarta yang hobinya menggusur warga miskin tinggal di Jakarta.

Bersama FKTMB Tanah Merah, RSCC, Warga Gusuran Kalijodo, Barisan Relawan Nusantara, Warga Luar Batang, dan Warga Aquarium, JNIB menyatukan barisan menuntut penyelesaian penggusuran diakhiri sekarang juga. Panggung rakyat ini juga, menurut Wignyo Prasetyo, Ketua JNIB, sarana untuk mempertemukan warga jakarta korban gusuran, dan warga-warga lainnya yang terancam tergusur.

“Kami semua sudah sepakat menuntut penghapusan penggusuran dari agenda Pemda DKI Jakarta, sepakat melawan Gubenur DKI Jakarta dan atau Calon Gubenur DKI Jakarta yang tidak menyediakan ruang bagi kaum miskin,” kata Wignyo Prasetyo.

Pesan itu disampaikan Wignyo dalam acara, “Panggung Rakyat Melawan Ketidakadilan Dan Penggusuran” di Kampung Aquarium, Penjaringan tadi malam (29/07/2016). Acara ini dihadiri sekitar ribuan warga korban Gusur di DKI Jakarta, mereka silih berganti melakukan orasi melawan kebijakan Ahok, Gubenur DKI Jakarta.

Selain orasi dari berbagai kelompok, panggung diselingi dengan puisi dan musik, yang bernada melawan kebijakan anti rakyat miskin.

“Buat kami Ahok sudah selesai, gubernur dan calon gubenur yang harus kita lawan bersama. Ahok adalah musuh bersama warga miskin. Kami juga meminta warga lain untuk bergabung bersama kami untuk melawan ketidak adilan ini., ujar warga Korban gusuran Aquarium dalam orasinya.

Selain itu, kata Dharma Diani, juru bicara warga Kampung Aquarium setuju dengan pengaturan ruang Jakarta. Namun lanjutnya, ruang juga harus menyediakan rasa adil bagi semua kelompok, wajib mempertimbangkan keadilan dan menaungi yang lemah, tolerasi sesame warga. 

Sejauh ini, kata Diani, penggusuran mereka dilakukan Ahok sama sekali belum menerima kompensasi atas bangunan yang dirobohkan oleh gubernur Ahok. Padahal, katanya, tanah dan bangunan dua hal yang harus dipisahkan secara hukum.

(kf/bti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *