Ahok Dinilai Arogan dan Otoriter Karena Selalu Merasa Benar Sendiri

Ilustrasi. (Foto: istimewa)
Ilustrasi. (Foto: istimewa)

SURABAYA – Kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) Muslim Arbi menilai keputusan komite gabungan dan para menteri yang bersepakat untuk menghentikan reklamasi pulau G sebagai langkah yang tepat. Hal tersebut dikarenakan kebijakan reklamasi Pulau G sudah kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Publik yang terdiri dari pakar, aktifis dan juga para nelayan juga sangat keras menentang reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta itu,” ujar Muslim kepada redaksi, Sabtu (2/7/2016).

Karenanya, Muslim mengajak publik luas untuk mendukung kebijakan itu bahkan reklamasi Pulau G tersebut perlu dibongkar. Pun juga pulau-pulalu lain yang izinnya tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada harus dihentikan.

“Negara ini harus tegak di atas kedaulatan hukum. Negara jangan diatur oleh pemilik modal dan penguasa yang jadi boneka pengusaha,” lanjut Muslim.

Muslim malah sangat menyesalkan adanya langkah perlawanan dari Basuki Tjahaja Purnama, sebagai Gubernur DKI terhadap keputusan tim gabungan dibawah kordinator Menko Maratim, Rizal Ramli itu.

Sikap Ahok menurut Muslim justru memperlihatkan watak arogansi, merupakan perbuatan melawan hukum, tidak tunduk kepada pemerintah pusat dan patut dicurigai.

“Ahok itu sebenarnya siapa? Dia pejabat negara atau memang Gubernur Podomoro? Ini sangat berbahaya bila sikap Ahok ini didiamkan,” tegasnya.

Bahkan dirinya sangat heran dengan sikap Ahok yang selalu merasa paling benar sendiri dengan keputusan yang diambilnya meski itu terbukti salah sekalipun. Sikap Ahok tersebut malah dinilai memancing rasa kebencian publik makin membara.

“Jangan sampai sikap Ahok itu membuat publik bertindak sendiri-sendiri. Ahok harus sadar, dia bukan hidup di hutan sendirian yang hanya mau pakai aturan dan kemauannya saja. Ini jelas-jelas perlihatkan watak otoriter, suka melawan hukum dan anti demokrasi,” ungkap Muslim.

GALAK sendiri menilai keberadaan pulau-pulau reklamasi memang menunjukkan adanya keteledoran pemerintah karena jelas membahayakan lingkungan, arus pelayaran, jalur kapal nelayan, melawan hukum dan menentang opini publik.

(bus/bti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *