DOA BUAT NEGERI

berdoa1
ilustrasi (foto: istimewa)

 

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad….

Ya Robb…
Jadikan Negara kami Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur..
Berilah kami Pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh dan Fathonah.
Jangan Kau beri kami pemimpin yang Ingkar janji,
Dan suka pencitraan diri…

Ya Robb…
Berikan kami pemimpin yang berprestasi dan mampu berkontribusi buat anak negeri.
Bukan pemimpin yang obral janji dan tak pernah ada bukti.

Ya Allah Ya Tuhan kami…
Kami bersujud dan berdoa untuk negeri ini.
Wujud sayang dan cinta kami untuk anak negeri.
Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin kami.
Yang lupa akan janji…
Yang tak peduli jeritan anak petani.
Yang tak dengar suara hati..
Yang doyan korupsi..
Yang hobbi jual aset negeri..

Ya Allah ya Robbi…
Berikan hidayat-Mu kepada pemimpin kami.
Mata yang buta akan kebenaran.
Telinga yang tuli akan suara jeritan.
Hati yang keras akan kesombongan.
Sikap yang angkuh akan kekuasaan.
Jiwa yang rapuh dari sikap negarawan.
Yang sudah lupa akan darah dan jasa pahlawan.

Ya Robb…
Jadikan pemimpin kami tidak hanya pandai bersilat lidah tapi mampu berkarya.
Tidak hanya pintar berpikir, tapi juga juhud berzikir.
Tidak hanya lihai beretorika tapi mampu mensejahterahkan anak bangsa.
Tidak hanya slogan kerja kerja tapi prestasi nyata.

Ya Tuhan kami…
Sadarkan pemimpin kami bahwa jabatan itu AMANAH bukan GHONIMAH ( harta rampasan yg harus diperebutkan).
Pemimpin itu PELAYAN bukan MAJIKAN.
Pemimpin itu PEDULI bukan mencaci.
Pemimpin itu bersih bukan korupsi.
Pemimpin itu memberi bukan diberi.

Ya Robb…
Hindarkan pemimpin kami dari korupsi dan kolonialisasi ekonomi.
Bukakan mata hati pemimpin kami.
Bahwa negeri ini merdeka atas perjuangan suhada-suhada dan pahlawan-pahlawan, bukan hasil pemberian kompeni.

Ya Robb…
Kami zholim ya Robb…
Tidak bisa menjaga negeri ini.
Dari amanah suhada dan pahlawan kami.
Kami zholim ya Robb..
Tidak bisa mensejahterahkan anak negeri di negara GEMAH RIPAH LOH JENAWI.
Kami zholim ya Robb…
Membiarkan negeri ini hancur dari keserakaan PENGKHIANAT negeri.
Ampuni dosa kami yang tak berdaya ini.

Ya Allah ya Robb…
Tunjukan kepada pemimpin kami yang benar itu benar,
Yang salah itu salah.
Bukakah pikiran dan hati mereka, untuk berlaku adil dan bijaksana.
Berdiri di atas hukum dan kebenaran bukan kekuasaan.
Bertindak dan berbuat untuk Rakyat, bukan untuk konglomerat.
Robbana aatina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina ‘azaabannaar.
Wal hamdulillahi rabbil alamin.

 

KH. BUKHORI ABDUL SHOMAD

Ulama dan Aktivis Sobat Perubahan Jakarta

Angkatan Muda Muhammadiyah: Selamatkan NKRI, Adili Ahok Segera!

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(foto: istimewa)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(foto: istimewa)

JAKARTA – Gabungan organisasi pemuda yang  tergabung dalam AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) yakni Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan pelajar Muhammadiyah menilai bahwa unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan pada Jumat (4/11/2016) pekan ini merupakan puncak dari kemarahan umat Islam atas lambannya penanganan kasus Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok oleh Polri. Kasus yang dimaksud adalah penistaan kitab suci Al-Quran pada saat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta berpidato di hadapan puluhan warga Kepulauan Seribu pada Selasa (27/9/2016) lalu.

Dalam pernyataan persnya, pimpinan ketiga organisasi kepemudaan di lingkung ormas Muhammadiyah tersebut menambahkan bahwa melihat bukti yang ada, semestinya Ahok sudah sangat layak dijadikan tersangka. Namun mereka sangat menyayangkan akan sikap Bareskrim Polri yang belum juga memberikan kepastian.

“Bahkan sampai hari ini, Ahok belum juga dipanggil sebagai terlapor. Penjelasan Polri ke publik juga terlihat tidak sempurna dan gagap. Kami menangkap seolah ada kekuatan lain yang mengintervensi kasus ini,” demikian surat pernyataan bersama yang diterima redaksi cakrawarta.com, Senin (31/10/2016) hari ini.

Dalam surat pernyataan resmi tersebut, ketiga pimpinan organisasi kepemudaan itu mendesak Kapolri Tito Karnavian agar segera memberikan jawaban kepada publik dengan segera memanggil Ahok dan memperjelas status hukumnya sebelum tanggal 4 November 2016. Tito sebagai Kapolri juga diminta untuk memberikan penjelasan yang utuh ke masyarakat.

“Jangan biarkan kasus ini menjadi bola liar yang berpotensi menjalar ke mana-mana. Semestinya Kapolri dan termasuk Presiden Jokowi lebih arif atas apa yang menjadi keresahan masyarakat. Jangan justru terkesan melakukan pembiaraan,” seperti tertulis dalam pernyataan yang ada.

Angkatan Muda Muhammadiyah sendiri menyatakan akan memberikan keleluasaan pada anggotanya untuk ikut bergabung pada aksi 4 November termasuk upaya mobilisasi.

“Posisi kami dari awal sudah jelas, menuntut kasus ini segra diselesaikan secara hukum. Tapi karena Polri tidak juga memproses laporan kami sebagaimana mestinya, maka aksi-aksi demonstrasi adalah pilihan tepat untuk menyampaikan kepada Kapolri dan Presiden Jokowi bahwa kami tidak akan pernah surut dalam penuntasan kasus penistaan agama Islam oleh saudara Ahok ini,” tegas surat pernyataan itu.

Angkatan Muda Muhammadiyah meminta Kapolri dan Presiden tidak abai atas apa yang berkembang di masyarakat jika memang mereka berdua sayang pada negara dan bangsa Indonesia. Keharmonisan dan keberagaman bangsa ini terlalu mahal dipertaruhkan karena seorang Ahok menurut mereka sehingga ketegasan atas kasus Ahok harusnya klir sebelum 4 November.

“Selamatkan NKRI, Adili Ahok segera!” demikian penutup pernyataan resmi Angkatan Muda Muhammadiyah mendesak penuntasan kasus penistaan Al-Quran yang dilakukan Gubernur non-aktif DKI Jakarta yang kerap disapa Ahok.

(bm/bti)

Sumpah Pemuda: Kembali ke Khittah

(Foto: istimewa)
(Foto: istimewa)

 

 

Dibukanya peta Indonesia
Pulau Sumatera teteskan air mata
Pulau Jawa tak kalah duka
Kalimantan juga merana
Sulawesi pancarkan luka
Papua tak ingin bersua

Karno terkejut
Hatinya kecut
Apa yang terjadi?
Mengapa murung wahai pertiwi?

Peta memberi tanda
Gambar api dimana-mana
Di Aceh, gereja dibakar
Di Papua, Masjid dibakar
Di Jakarta, Vihara dibom
Aneka wilayah bersengketa
Merusak rumah ibadah

Syiah mengungsi di Sampang
Ahmadiyah mengungsi di lombok
Anak- anak menangis di sana
Ibu kita salah apa?
Remaja berpelukan tak mengerti
Mengapa mereka dipaksa pergi
Bukankah Tuhan itu urusan hati?

Peta itu juga bersuara
Melafalkan sebuah mantra
Yang dulu perkasa
Tapi kini terasa lara

“Berbangsa satu, bangsa Indonesia
Berbahasa satu, bahasa Indonesia
Bertanah air satu, tanah air Indonesia”

MAntra memang terdengar
Tapi tiada menggelegar
Semakin lemah
Kalah oleh suara api
Yang membakar hati
Yang membakar rumah ibadah

Karno terpana
Lama tak berdaya

Burung Garuda datang menghampiri
Masuk ke telinga menuju hati
Membisikkan langsung ke sanubari
“Saatnya Indonesia bersumpah kembali
Atau porak poranda ini negeri
Ngeri kali

Karno tak punya kuasa
Namun sangat ingin ia
INdonesia kembali ke khittah
Kembali ke asal
Kembali ke akar
Kembali ke Bhineka Tunggal Ika

Minyak wangi ia semprotkan ke peta
Agar hilang bau busuknya
Air mata ia seka di peta
Agar duka bertukar siaga

Ia bisikkan mantra kepada semua pulau
Dari Aceh hingga Papua
Semakin lama semakin keras
Semakin deras

“Berbangsa satu, bangsa tanpa diskriminasi
Berbahasa satu, bahasa tanpa diskriminasi
Bertanah air satu, Indonesia tanpa diskriminasi

Karno berharap
Peta itu bergerak
Gemakan Sumpah Indonesia
Kepada para penghuninya

 

Jakarta, 28 Oktober 2015

 

DENNY JA

Sastrawan dan penulis buku

Presiden Indonesia Atau Presiden Pengembang?

Ilustrasi (foto: istimewa)
Ilustrasi (foto: istimewa)

Mengapa gedung parkir Polisi dibangun dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari Podomoro? Ini adalah judul dari vivanews edisi Kamis 3 Maret 2016. Teman-teman dari KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menganggap bahwa penyaluran CSR untuk membangun gedung parkir polisi itu adalah penyimpangan dan dianggap sebagai tindak pidana sehingga teman-teman KSPI menyampaikan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagaimana dikatakan Mirah Sumirat. Tetapi KPK tidak memberi respon atas keluh kesah mereka.

Apakah ini karena ada nama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama didalamnya? Sehingga KPK seperti kelu lidah dan hilang akal kalau menerima pelaporan kasus mantan Bupati Belitung Timur tersebut? Soal CSR untuk membangun gedung parkir polisi ini adalah hal yang tidak tepat. Karena publik sudah paham dana CSR untuk apa? Mestinya KPK dan juga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merespon pengaduan KSPI tersebut. Tapi apakah Polri mau mengusut pidana penyimpangan CSR kalau yang menerima adalah polisi sendiri?

Sekarang kita bisa melihat dengan kasat mata tentang sikap Polri di bawah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Terkait pelaporan ulama, umat dan para aktifis dan aksi yang mengecam tindakan Ahok panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama sudah hampir merata di seluruh wilayah Nusantara. Anehnya, Polri malah terkesan bela dan melindungi penista kitab suci Alquran tersebut. Tindakan pimpinan Polri ini sangat berbahaya bagi kelangsungan penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.

Dengan lambannya sikap dan langkah Polri untuk segera menindak Ahok itu sudah bisa ditebak. Polri kita lagi sedang apa?

Pada saat Ahok menyatakan Joko Widodo bisa menjadi Presiden karena dibantu pengembang dan sempat dikritik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Joko Widodo sebagai capres pada Pilpres 2014 lalu. Tetapi omongan Ahok itu sekarang semakin jelas. Meski ada kasus suap yang melibatkan grup Podomoro tetapi hanya menyasar Presiden Direktur (Presdir)nya saja yakni Ariesman Wijaya. Big Bos grupnya yaitu Trihatma tidak tersentuh sama sekali. Padahal nama Trihatma disebut pula dalam kasus Taman BMW oleh mantan Wakil Gubernur (Wagub) Priyanto. Menjadi tidak mungkin sebagai korporat, sekelas Presdir bertindak tanpa arahan Big Bosnya.

Bahkan lebih tragis, sosok Aguan sebagai big bos dari Agung Sedayu Group yang semula dicekal KPK karena terkait suap reklamasi akhirnya diundang ke Istana Negara dengan gelaran karpet merah dan status cekal atas nama Aguan pun dicabut oleh KPK. Kesemuanya itu menandaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh Ahok soal peran pengembang dalam konteks pilpres dan kemanangan Jokowi ada relevansinya atau memang demikian adanya.

Hutang budi Jokowi sapaan akrab Joko Widodo terhadap para pengembang seolah makin kuat ketika dirinya memecat Menko Maratim Rizal Ramli yang berseberangan sikap mengenai megaproyek reklamasi di pantai utara Jakarta itu. Padahal kinerja mantan aktifis yang pernah dipenjara di Era Orde Baru itu baik dan dan mendapat apresiasi positif dari publik dan masyarakat nelayan.

Selain terkait adanya hutang budi soal pembangunan gedung parkir, Polisi juga ditengarai menerima dana dari pengembang dalam hal penggusuran. Hal ini sampai sekarang belum dibuat jelas sehingga bisa dikategorikan sebagai tindakan gratifikasi dan masuk ranah korupsi.

Jadi, sikap KPK terhadap kasus yang melibatkan Ahok dan pengembang serta sikap Polri terkait pengaduan dan aksi ulama dan umat di berbagai daerah atas dugaan penodaan dan penistaan agama Islam yang terkesan lamban tentu tidak keliru jika publik menilai terdapat intervensi dari pihak Istana dalam hal ini Jokowi sendiri yang disebutkan oleh Ahok bisa memasuki Istana karena ada jasa para pengembang.

Maka pantas saja, kalau sikap mendiamkan amarah ulama dan umat dalam kasus penistaan Alquran oleh Ahok dan bahkan KPK seolah melindungi Gubernur DKI tersebut dalam sejumlah kasus yang ditanganinya dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan Presiden Jokowi terhadap Gubernur Podomoro seperti yang sering menjadi bahan sindiran itu.

Jika ini terus berlarut seperti ini, maka penegakan hukum bisa tidak adil dan terkesan diskriminatif sehingga tampak bahwa ternyata semua orang tidak sama di hadapan hukum. Hukum hanya berlaku bagi orang kecil yang tidak punya akses terhadap kekuasaan. Tapi bagi yang punya beking istana dan kekuasaan, akan berbuat apa saja semuanya. Terlihat jika hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Lalu, kita masih bangga menyebut diri sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam konstitusi? Bukankah kasus AHok dan para pengembang serta lambannya sikap KPK dan Polri dimana ditengarai terdapat keterlibatan Istana seolah menyatakan bahwa Istana sengaja menyemai benih-benih kerusakan dan kehancuran bangsa dan tatanan hukum negara?

Lalu, kita pun bertanya-tanya siapa sesungguhnya penghuni Istana itu? Apakah Presiden Republik Indonesia ataukah Presiden para pengembang?

MUSLIM ARBI

Koordinator GALAK (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi)

SBY, Munir dan Megawati Soekarnoputri: Catatan Kelam Demokrasi Kita

(foto: istimewa)
(foto: istimewa)

Menjelang akhir tahun, menjelang Hari HAM sedunia, awal Desember nanti, kasus pembunuhan almarhum Munir kembali mencuat. Hendardi, penggugat HAM, dan mantan anggota Tim Investigasi kasus munir (TPF) mengatakan SBY bertanggung jawab atas hilangnya dokumen investigasi 2004-2005. Sebab, SBY lah yang bertanggungjawab atas dokumen tersebut. Saat bersamaan, Jokowi meminta Jaksa Agung memeriksa SBY atas kasus pembunuhan Munir ini.

Kubu SBY, diwakili Rachlan Nasiddiq, pejuang HAM, pendiri lembaga advokasi hak-hak asasi manusia IMPARSIAl, dan tokoh Gerakan Mahasiswa 80an, mengecam Jokowi dan Hendardi. Menurutnya adalah peran SBY dengan Keppres Nomor 111 tahun 2004 membuat adanya pencarian fakta pembunuhan Munir secara terbuka melibatkan unsur negara dan masyarakat. Hasil investigasi itu sudah tersebar kelembaga lembaga negara, bukan hanya urusan istana. Namun, Hendardi masih kesal, sebab kenapa SBY selama berkuasa tidak mampu mengungkap siapa sesungguhnya dalang pembunuhan Munir?

Hendardi dan Rachlan bisa jadi sedang beradu argumentasi. Tapi, bisa juga mereka sedang bersandiwara. Karena, secara historis, Rachlan adalah kader Hendardi dan keduanya anggota TPF Munir. Apapun hubungan diantara mereka saat ini, tentu saja soal Munir ini panas kembali.

Pembunuhan Politik di Rezim Megawati

Dalam sejarah demokrasi kita, paska reformasi, pembunuhan politik hanya terjadi di masa Megawati berkuasa. Pembunuhan pertama dilakukan terhadap pejuang hak-hak rakyat Papua, yakni Theys Hiyo Eluay, pada tanggal 10 November 2001. Pembunuhan kedua terhadap pejuang kemanusian dan HAM internasional, Munir Thalib, pada 7 September 2004.

Pembunuhan politik adalah kekejaman kemanusian terbesar dalam konteks politik. Hal ini hanya mungkin terjadi dalam situasi negara darurat (darurat sipil maupun militer) ataupun ketika rakyat dalam cengkeraman negara totaliter da otoriter. Lalu mengapa pembunuhan Theys dan Munir bisa terjadi? Apa dosa dan kesalahan berat mereka? Siapa yang memerintahkan pembunuhan politik itu?

Perbincangan pembunuhan Theys tidak muncul lagi saat ini. Karena dendamnya rakyat Papua atas pembunuhan itu jarang terdengar di telinga elit Jakarta. Sebaliknya, pembunuhan Munir acapkali muncul ke publik, karena persoalan ini ada di Jakarta dan Munir merupakan bagian elit nasional kita. Meskipun sesungguhnya, dampak kasus Theys Eluay bisa saja lebih dahsyat terhadap NKRI, seperti menguatnya rasa keterpisahan elit Papua terhadap Indonesia.

Pengadilan, Investigasi Kasus Munir dan Akal Sehat

Pengadilan kasus Munir sudah selesai pada Desember tahun 2005 yang lalu. Pollycarpus, pilot Garuda yang sedang cuti, tapi ada dalam penerbangan Munir ke Belanda, dituduh meracuni Munir di Singapura, ketika transit. Pilot ini dihukum 14 tahun penjara (dalam upaya peninjauan kembali PK, hukuman Pollycarpus menjadi 2 tahun). Kasus selesai?

Tentu kasus ini tidak mungkin selesai? Pertama, ini adalah pembunuhan politik, sedangkan Pollycarpus bukan orang politik. Menghukum Pollycarpus bukan menghukum otak pembunuhan. Kedua, peristiwa Munir ini menyangkut 3 negara, yakni Indonesia, Singapura, tempat percobaan pembunuhan dan Belanda, tempat secara hukum penerbangan internasional jika pembunuhan di atas pesawat. Artinya ini diketahui dunia internasional.

Kasus ini terus membara dan hidup. Pada tahun 23 September, 2008, Kompas online menurunkan berita “Dokumen Rahasia Ungkap Keterlibatan Hendropriyono”. Hal ini merujuk pada dokumen yang dimiliki Kontras. Sayangnya dokumen ini tidak dianggap legal, karena tidak memuat identitas pengirimnya.

Tahun 2008 ini juga, Deputi Hendro, Muchdi PR diadili, karena dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir. Awalnya Muchdi diketahui TPF berkomunikasi dengan Pollycarpus saat peristiwa pembunuhan tersebut. TFP memanggil Muchdi, tapi Muchdi selalu menolak. Namun, ketika polisi mengungkap kembali kasus Munir, dua tersangka baru ditetapkan, yakni dirut Garuda, Iwan Setiawan dan Sekretaris Kepala Pilot Garuda. Di sinilah nama Muchdi terungkap di persidangan, termasuk nama Mantan Kepala BIN, Assad. Namun, yang ditetapkan pengadilan sebagai tersangka adalah Muchdi. Muchdi menjalani persidangan sebagai terdakwa. Akhir persidangan, Januari 2009, Muchdi dinyatakan tidak bersalah. Meski jaksa Cyrus Sinaga menuntut 15 tahun penjara. Hendropriyono, Muchdi, Assad, dan Megawati adalah sahabat karib Jokowi, yang terlibat sungguh-sungguh dalam mengantarkan Jokowi sebagai Presiden. Lalu, mengapa Jokowi mengarahkan pemeriksaan kepada SBY?

Pertanyaan ini telah diungkapkan Rachland Nasiddik. Juga, SBY pernah berujar di hadapan relawannya pada penghujung tahun 2004, di Cikeas, “Kenapa Bu Suci (istri Munir) mendesak-desak saya terus membongkar kasus Munir ya? Yang bunuh bukan saya, yang dituntut saya”. Namun, selepas pidato itu, SBY meneken Keppres Nomor 111 tahun 2004. Pembentukan Tim Pencari Fakta kasus Munir terbentuk secara resmi.

Jika Jokowi ingin membongkar kasus Munir, kita harus mengapresiasi. Namun caranya bisa saja melalui SBY dulu, seperti main bilyar. Atau bisa juga langsung memanggil dan menanyakan pada Megawati dan Hendropriyono, sekutu politiknya, “Siapa yang melakukan pembunuhan politik di masa itu”? Kita tidak harus berspekulasi tentang: niat politik Jokowi itu apa sih? Sebab, mengungkap pembunuhan politik dalam situasi demokrasi adalah pekerjaan kemanusiaan yang paling dalam.

Jika Jokowi tidak konsisten, maka catatan hitam kelam demokrasi kita terus berlangsung.

Dr. Syahganda Nainggolan

Direktur Sabang Merauke Circle

Kegagalan Ilmiah Saiful Muzani Research Center: Kritik Atas Hasil Survei Pilgub DKI

images (1)

Saiful Muzani Research Center (SMRC) telah mengeluarkan hasil surveinya tentang “Kinerja Petahana dan Peluang Para Penantang Dalam Pilkada DKI”, temuan survei 1-9 Oktober 2016. Hasil survei tersebut antara lain:

(1) Elektabilitas Ahok Jarot 45,4%, Agus Sylvi 22,4%, Anis Sandi 20,7% dan belum tahu 11,6%;

(2) Kondisi Ekonomi Provinsi DKI dan rumah tangga lebih baik dibanding tahun lalu;

(3) Pelaksanaan Pemerintahan baik 55%;

(4) Sebanyak 9% responden sangat puas dan 66% cukup puas terhadap kinerja Ahok;

(5) Citra Ahok lebih tinggi dari kandidat lainnya perihal kejujuran, ketegasan, mampu memimpin Jakarta, berwawasan luas dan perhatian terhadap rakyat;

(6) Alasan responden memilih adalah pertama, adalah sudah ada bukti nyata hasil kerjanya, orangnya tegas dan berwibawa, berpengalaman di pemerintahan, orangnya pintar, orangnya bersih, berasal dari keluarga tokoh politik, orangnya perhatian pada rakyat, seagama (muslim), orangnya ganteng/cantik, dan beberapa lagi yang dapat diabaikan.

Riset ini diawali dengan hipotesa: (1) Jika ekonomi lebih baik maka pemilih cenderung memilih petahana. (2) jika pelaksanaan pemerintahan baik dan kinerja petahana memuaskan maka pemilih cenderung memilih petahana.

Lalu riset ini diakhiri dengan kesimpulan yang di antaranya berupa argumen perilaku pemilih rasional terlihat dalam kecenderungan pemilih Jakarta. Petahana sangat dipengaruhi oleh penilaian warga atas kinerjanya. Karena kinerja petahana secara umum dinilai positif maka pasangan petahana untuk sementara ini unggul atas pasangannya (selisih 23%).

Kegagalan Konseptual dan Kegagalan Metodologi

Hasil reset SMRC ini semula dikecam Denny JA, LSI, karena jumlah respondennya melebihi 100% dalam merespon kuesioner. Hal tersebut terlihat seperti dalam kuesioner elektabilitas, kondisi perekonomian DKI, kinerja wakil gubernur, pilihan kepada 3 pasangan calon dan bahkan 99% pada kondisi perekonomian rumah tangga. Kritik Denny ini bisa termaafkan jika asumsi baik diberikan kepada SMRC bahwa kesalahan angka-angka tersebut hanyalah bersifat teknis semata, karena mungkin tabulasi data dilakukan secara manual bukan computerized.

Meskipun secara logika, di jaman sekarang ini mahasiswa tingkat satu pun seharusnya sudah menggunakan program excel atau SPSS yang memungkinkan perhitungan sangat teliti yang dilakukan program komputer secara cepat dan tepat.

Ketertarikan penulis lebih pada soal konsep dan metodologi. Biarkanlah urusan ketidaktelitian kita serahkan kepada pembaca survei.

Secara konseptual, SMRC gagal (1) menjelaskan konstruk secara jelas tentang voting behavior, 2) gagal menjelaskan jumlah variabel-variabel independen dan (3) gagal menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian.

Dalam konsep voting behaviour, SMRC berusaha memasukkan rational choice sebagai satu-satunya alasan responden memilih. Itu bersifat instrumental semata, bukan psikologis. Di sini terjadi kebingungan antara konsep rational choice yang biasa digunakan dalam ilmu mikro ekonomi vs ilmu politik. Padahal, dalam ilmu politik, pertimbangan memilih seseorang terkait dengan orientasi dalam isu spesifik pada kebijakan publik; evaluasi atas kinerja petahana dan evaluasi atas karakteristik kandidat. Dengan catatan orientasi dan evaluasi ini dipengaruhi oleh faktor identifikasi atas partai pendukung dan orientasi ideologi secara umum ( www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/instructors/setups/voting.jsp).

Suatu penelitian lain “Does The Media Matter?” dari Departemen Ekonomi Yale University tentang mengukur efek media pada voting behaviour, pada 2006 juga melihat political attitude dan knowledge of news and events saling berkaitan dengan voting behaviour tersebut. Jadi konstruk voting behavior yang diketengahkan SMRC masih perlu dipertanyakan landasan teoritiknya.

Keanehan SMRC berlanjut ketika tidak konsisten terhadap konstruk dan variabel penelitian. Ada dua hal penting terkait hal ini, pertama, apakah mungkin menanyakan langsung pada responden tentang keberhasilan ekonomi dan kinerja petahana tanpa ada intervening variabel atau moderating variable berupa knowledge of news and events. Secara teoritis menilai suatu keberhasilan ekonomi skala DKI dan keberhasilan kinerja tentu membutuhkan pengetahuan yang mumpuni dari responden.

Kedua, mengapa tiba-tiba SMRC memunculkan variabel lain dalam survei yang dilakukannya seperti citra dan sikap kepemimpinan, tingkat popularitas dan kualitas personal kandidat? Bukankah sejak awal SMRC dan pada kesimpulannya ingin membuktikan bahwa variabel yang ingin dibuktikan hanyalah yang instrumental dan rasional?

Disinilah akhirnya kegagalan konseptual riset SMRC. Membingungkan. Sulit mencari variabel yang hendak diukur dan menentukan hipotesa yang ingin dibuktikan.

Kegagalan metodologi

Wilayah metodologi dalam riset adalah mengoperasionalkan konsep ke dalam variabel, dimensi dan menjadi indikator yang hendak diukur; melakukan pekerjaan sampling, melakukan survei dan menganalisa data. SMRC melakukan dan atau menemukan, misalnya, relasi antara agama dan etnik tertentu dalam memilih. Dalam temuan ini orang Kristen/Katolik serta orang Cina dan Batak, tidak ada yang memilih pasangan Agus-Sylvi. Indikator agama dan etnik ini bisa saja tidak berurusan dengan metodologi jika itu bukan mewakili indikator yang diturunkan dari variabel. Melainkan terkait data demografis pemilih semata. Tetapi ini menjadi urusan metodologi ketika SMRC memasukkan karakteristik agama dan etnik dalam sampling frame diawal penentuan sampel.

Kegagalan metodologi juga terjadi ketika SMRC menentukan pendekatan kuantitatif denga multistage random sampling tapi saat bersamaan membuat sampling frame dengan stratified probability testing, yakni proporsi sampel sesuai dengan proporsi populasi dengan karakteristik seperti agama dan etnik tersebut. Tentu ini sesuatu pekerjaan yang ambisius di luar jangkauan lembaga survei manapun. Kecuali, SMRC meninggalkan random sampling dan beralih ke metode purposive.

Kembali kepada indikator, misalnya, SMRC gagal mengelompokkan indikator citra dan indikator alasan memilih dalam variabel yang mana? Jika indikator citra sebagai kualitas personal masuk pada variabel independen, berarti beberapa hal yang non-instrumental telah masuk dalam penelitian. Sedangkan alasan memilih, mungkin masuknya dalam wilayah dependent variable. Jika ini benar, maka alasan instrumental hanya memuat 2 pertanyaan dari 19 pertanyaan, yakni sudah ada bukti nyata hasil kerja dan berpengalaman di Pemerintahan. Hal ini agak aneh. Itupun hasil temuan pertanyaan instrumental hanya 38,3% yang artinya alasan rasional responden di bawah 50% saja.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya riset SMRC tidak memenuhi kaidah-kaidah saintifik sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan SMRC perlu mendalami lagi konsepsi dan metodologi survei kuantitatif bagi riset sosial.

Dr. SYAHGANDA NAINGGOLAN

Alumnus ITB dan FISIP UI

APT2PHI: Polri Harus Profesional Usut Kasus Beras Oplos Pasar Induk Cipinang

Ketua Umum Asosiasi Pedagang (APT2PHI) Rahman Sabon Nama.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama.

JAKARTA – Kasus beras oplosan yang terjadi di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur memasuki babak baru. Terakhir, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menetapkan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Jakarta dan Banten sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang kaitannya dengan kasus beras oplosan ini.

Terkait kasus tersebut, Bareskrim Polri memanggil semua penyalur Bulog atau pedagang sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia) Rahmna Sabon Nama meminta agar Bareskrim Polri harus profesional dalam penanganan kasus dan fokus pada pelaku agar tidak menimbulkan keresahan bagi pedagang penyalur Bulog.

“Ini penting saya kira karena mereka membeli beras Bulog sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah dan ikut menstabilkan harga beras melalui operasi pasar,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Minggu (23/10/2016) sore.

Rahman Sabon menilai Mabes Polri keliru menjadikan 48 pedagang dan penyalur Bulog sebagai saksi kasus korupsi dan pencucian uang. Hal tersebut menurutnya menimbulkan pertanyaan apa yang dikorupsi dan pencucian uang siapa karena para pedagang ini membeli sesuai dengan patokan harga Bulog dan menjual dengan selisih harga antara Rp 30 hingga Rp 50 per kilogramnya.

“Seharusnya mereka diapresiasi karena telah memiliki andil dalam menyukseskan tugas pokok Bulog dalam stabilisasi harga pangan dan beras turut bersama Bulog di berbagai daerah di Indonesia,” tegas pria kelahiran Nusa Tenggara Timur itu.

Akar masalah kasus beras oplosan ini menurut Rahman Sabon berasal dari kesalahan pemerintah yang menjual beras melalui sistem kawin (oplos)yaitu beras impor kualitas komersial broken 5% dikawin dengan beras OP broken 15%. Kebijakan tersebut dalam penilaian pihak APT2PHI sangat merugikan pedagang mengingat jika pedagang membeli beras pada Bulog sama dengan memberi subsidi pada pemerintah.

Dijelaskan oleh Rahman Sabon, dikarenakan sesama beras impor tidak bisa dicampur atau dioplos sehingga akan merugikan dan tidak laku dijual di pasaran makanya pedagang mengganti dengan mencampur (mengoplos) beras impor dengan beras lokal dalam negeri dan pekerjaan ini dilakukan oleh hampir semua pedagang beras dan penggilingan padi.

“Hemat saya, Pemerintah perlu keluarkan kebijakan bahwa penjualan beras dengan sistem kawin/campur dibolehkan dengan persentase perbandingan tertentu sehingga tidak menjadi masalah seperti sekarang dan harus diawasi oleh Bulog secara ketat,” harap Rahman Sabon mewakili suara APT2PHI.

Untuk diketahui, setelah semua penyalur Bulog dipanggil Bareskrim Polri malah berdampak dengan berhentinya pasokan beras Bulog ke pasar sehingga kondisi ini memicu kenaikan harga beras kualitas baik sebesar Rp 500/kg. Selain itu, para pedagang beras di daerah atau antar pulau menjadi takut menerima beras dari Pasar Induk Cipinang dengan dalih khawatir jika berasnya sudah dioplos dengan beras Bulog sehingga bisa bermasalah dengan polisi.

Kini perdaganganan beras antar pulau menjadi sepi sehingga buruh pekerja banyak yang menjadi penggangguran. Bahkan para pedagang dan penyalur Bulog banyak yang ketakutan menjadi penyalur Bulog semenjak semua penyalur Bulog dapat surat pangilan dari Bareskrim Polri.

Mengingat kondisi yang justru memprihatinkan tersebut, pihak APT2PHI mendesak dilakukan pengusutan untuk menjawab pertanyaan mengapa beras impor kualitas jelek tidak laku dijual oleh Bulog dan harus dijual dengan sistem kawin yang mengakibatkan terjadinya oplosan beras impor dan beras lokal oleh pedagang.

“Polri harus bisa menempatkan antara tugas dan tanggung jawab kebijakan Bulog dalam membela konsumen dan melindungi produsen di satu sisi serta dugaan korupsi dan pencucian uang di lain sisi. Karena pangan dan beras adalah kebutuhan pokok strategis yang rentan terhadap in akibat gejolak harga yang terjadi. DPR harus turun tangan mengawasi prosesnya,” pungkas Rahman Sabon.

(bm/bti)

Rekan Indonesia: Program Pembasmian Tikus di DKI Tidak Jelas

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(foto: istimewa)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(foto: istimewa)

JAKARTA – Wacana program pembasmian tikus dengan melibatkan warga DKI yang diwacanakan pemerintah provinsi DKI Jakarta (pemprov DKI Jakrta), dimana setiap tikus yang berhasil ditangkap warga akan dihargai Rp 20.000/ekor dinilai oleh berbagai kalangan adalah sebatas pengalihan isu semata. Disamping juga tidak ada kebutuhan mendesak di DKI sehingga perlu adanya program tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Andi Tamma, Ketua Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) dalam wawancaranya hari ini (23/10) ditengah diskusi dengan warga tentang “Pola Hidup Bersih Dan Sehat” di Jakarta Selatan.

“Wacana pembasmian tikus dengan melibatkan warga dimana setiap tikus yang ditangkap dihargai Rp 20.000 bagi kami adalah wacana yang asal dan tanpa konsep yang jelas” ujar Andi Tamma yang memiliki panggilan Andi ini, Minggu (23/10/2016) siang.

Bahkan dari info yang Andi dapatkan, anggaran pemprov DKI Jakarta untuk program pembasmian tikus hanya menyediakan anggaran Rp 80 juta.

“Itu artinya hanya 4.000 ekor yang bisa ditangkap oleh warga, ini menunjukan bahwa wacana tersebut tidak memiliki konsep yang jelas,” tegasnya Andi.

Andi menambahkan bahwa sejauh pengamatannya DKI tidak sedang dalam darurat hama tikus. Tidak ada kasus penyakit yang disebabkan oleh tikus yang mewabah dan menyebabkan kematian pada warga DKI.

“Selama tahun 2015 saja hanya 62 kasus warga yang sakit akibat tikus ini dan tidak ada yang meninggal,” imbuh Andi.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama ketika dimintai konformasinya terhadap teknis pelaksanaan program pembasmian tikus ini di Balaikota pada Jumat (21/10/2016) justru memintai awak media menanyakan kepada Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

“Persoalan teknisnya bisa tanya langsung ke Pak Djarot,” kata Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut.

(an/bti)

Pelayanan Kesehatan Dinilai Buruk, Rekan Indonesia Siap Gruduk Puskesmas Kalibata

Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA – Hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tak bisa dirasakan oleh Ahmad Romdoni warga Kalibata Timur RT 007/008 Pancoran Jakarta Selatan. Sebelumnya Ramdoni rawat inap di RSUD Pasar Minggu, tetapi setelah pengobatan selesai ia dirujuk balik ke Puskesmas Kelurahan Kalibata I untuk pengobatan Tubercle Bacillus (TB).

Namun, saat kembali ke Puskesmas pada Senin (17/10/2016) lalu, pasien tidak diberi obat dan tak dijelaskan tentang penyakitnya, padahal obat yang diberi RSUD Pasar Minggu sudah habis. Sempat terjadi perdebatan dengan dokter yang menangani, dokter mempersilakan pasien ke RSUD Pasar Minggu tanpa memberi penjelasan dan surat rujukan. Setelah kembali ke RSUD Pasar Minggu, dirinya disuruh kembali karena tak mendapat surat rujukan dari Puskesmas.

Menurut Martha Tiana Hermawan, selaku Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Jakarta Selatan yang kerap menangani kasus seperti ini, kejadian yang dialami Romdoni adalah contoh pelayanan kesehatan yang buruk di ibukota.

“Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan Puskesmas Kalibata dalam melayani masyarakat, seharusnya warga yang datang ke Puskesmas diberi penjelasan penyakit yang diderita dan diperiksa. Tapi yang dilakukan Puskesmas Kalibata adalah membiarkan pasien pulang tak membawa obat, padahal penderita TB tidak boleh putus minum obat selama 6 bulan, anehnya lagi dokter tak memberi surat rujukan ketika pasien akan pergi ke RSUD Pasar Minggu”. ujar Tian panggilan akrab Martha Tiana Hermawan, dalam wawancara melalui telepon selulernya, Kamis (20/10/2016) pagi.

Akibat dari pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan ini, Rekan Indonesia Jakarta Selatan berencana akan melakukan demonstrasi, hal ini dimaksudkan agar pemerintah lebih giat dalam mengawasi pelayanan kesehatan.

“Kami akan melakukan unjuk rasa dan gruduk Puskesmas Kalibata jika tak ada tindakan tegas terhadap dokter dan Puskesmas. Tujuannya jelas agar tidak ada lagi petugas kesehatan yang melayani pasien dengan buruk” tegas Tian mengakhiri penjelasan singkatnya.

Untuk diketahui, Romdoni adalah warga Kalibata Timur RT 07 RW 08 Kalibata Pancoran. Ia memiliki kartu BPJS dengan nomor 0001210391572 dan didiagnosa menderita TB dan harus bolak-balik ke Puskesmas Kalibata I hanya karena persoalan dahak yang tak bisa keluar. Pihak Puskesmas tidak melakukan tindakan medis apapun dengan dalih tidak ada dahak keluar dari pasien. Karena tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dan terjadi perdebatan. Data dokter tidak didapat karena saat ditanya oleh Romdoni, dokter Puskesmas tidak menyebutkan data apapun.

Karena kesal dengan pelayanan buruk tersebut, Romdoni menyatakan akan kembali ke RSUD Pasar Minggu dan dipersilakan oleh oknum dokter bersangkutan. Pada Rabu (19/10/2016), setelah mengantri lama di poli ternyata bagian poli menolak dengan dalih pasien sudah dirujuk ke Puskesmas Kalibata 1. Dari sanalah Romdoni mengadukan kasusnya ini kepada Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia.

(an/bti)

Jakarta: Kampoeng Hilang, Kemana Poelang?

-j piliang.jpg-201408061330221

Buka halaman wikipedia, ketik nama “Batavia”, aksara itu terbaca. Gedung kokoh bak benteng itu bernama Nassau Huis. Semula, ia hanya berupa sepotong bata dari tanah liat yang dibakar jadi batu. Izin diberikan penguasa pribumi Jayakarta — kampoeng besar yang mayoritas dihuni orang Banten, Sunda dan Cirebon — untuk mendirikan rumah kayu di atas sebidang tanah di muara Sungai Ciliwung kepada Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Itu tahun 1611.

1618, bersisian dengan Nassau Huis, berdiri bangunan yang lebih tinggi lagi; Mauritius Huis. Adik yang lebih berdegap dari kakaknya. Dinding setinggi tujuh meter tertanam. Dinding pertama yang jadi penanda dalam huruf raksasa tak tertulis: “Kami bukan teman anda, Toean!” Meriam-meriam hasil revolusi indusri dipasang bukan menghadap laut. Iklan-iklan baris dengan gambar khayal tentang dunia barbar baru termuat di koran-koran kota-kota pelabuhan Belanda dan Eropa, bahkan hingga Afrika Selatan: “Amsterdam – demi duli Ratu Belanda – memanggil kaum muda sebagai para perambah dunia baru yang kafir, namun kaya, guna ditarik ke batas Taman Sorga.”

Bukan para pembaca buku yang mendaftar, melainkan pemabok, pemadat, laki-laki muda yang terbuang, pencuri, penjahat, hingga narapidana yang ditebus pedagang-pedagang manusia. Tanpa perlu latihan, mereka diberikan pangkat, senjata, jadwal, dan gaji. Mereka menjadi tentara bayaran, berangkat dengan kapal untuk pertama kalinya menuju belahan Selatan. Mereka berbarak di Mauritius Huis, bersebelahan dengan kampoeng-kampoeng beragam suku bangsa merdeka kepulauan penghasil rempah.

Dan setahun setelah itu, 1619, Bandar Jayakarta yang dinamakan oleh Pangeran Fatahillah, jatuh ke tangan tentara bayaran VOC itu. Dua puluh empat purnama setelah itu, di atas puing-puing reruntuhan Batavia, berdiri angkuh Toean-Toean Kolonial dari perusahaan dagang Hindia Belanda dan pasukan multi-nasional-sewaan. Jayakarta berganti nama dengan Batavia. Pola pemerintahan Gubernur Jenderal berlaku.

Ya, tahun 1621, hampir empat abad lalu, Jayakarta bersalin rupa menjadi Batavia. Tak hanya bala tentara, bergelombang-gelombang pedagang bebas dengan harga sewa kapal kian mahal berangkat dari kawasan negara-negara berkabut dan bersalju di belahan Utara itu. Tentu, ada sedikit kaum intelektual yang mendapatkan nafas dari aufklarung Eropa. Tapi, hampir tak ada yang berpikiran etis, sebelum abad ke-20 datang lewat pemikiran yang dibawa lewat filsuf-filsuf revolusioner yang bermuara pada Revolusi Bolshevik di Uni Sovyet.

Zaman baru yang membawa kisah Multatuli dan sejenisnya, di luar pelataran terjauh dari Kota Batavia.

***

Dua tahun lagi, kisah empat abad penaklukan kaum pribumi Jayakarta itu dipentaskan. Dan begitulah. Penaklukan bukan kenangan yang selalu disambut kembang api. Kemerdekaan telah mengubah sebutan bandar taklukan sebagai kota penemuan baru. Jakarta pun diperingati sebagai kisah kelahiran berdasarkan kalender tentara-tentara sewaan VOC. Berduyun dan berjuta karnaval dihelat tiap tahun untuk memberhalakan tanggal kelahiran Jakarta itu.

Kisah penaklukan? Dilupakan dan ditimbun begitu saja, tanpa ada yang patut dijadikan sebagai semangat kebangkitan. Ia digusur jadi debu sejarah, seperti kisah penggusuran sebagaimana adanya setiap waktu.

Dan begitulah, hingga sampai hari ini, Jakarta tetaplah Batavia, tak pernah lagi menjadi Jayakarta. Pasar-pasar senggol, jalan-jalan tanah, tempat-tempat jin buang anak, hingga kawasan-kawasan angker Si Manis Jembatan Ancol, Jeruk Purut, Jin Tomang dan lain-lainnya; telah diputihkan oleh tembok, dihitamkan oleh aspal, guna menuju kemegahan yang entah apa.

Kampung Rambutan tak ada rambutan, Kampung Bali kehilangan pura, Rawa Belong tanpa seeor lintahpun. Ia sudah digantikan oleh Jakarta Baru. Jakarta yang tak punya nafas warga. Jakarta yang – tentu saja – tetap Neuw Batavia.

Carilah nama-nama jalan lewat fasilitas Google Map di smartphone anda. Dan pergilah kesana dengan hanya fokus kepada nama pada jalan itu. Berimajinasilah tentang nama itu. Ketika anda sampai ke tempat yang anda tuju; yakinlah betapa anda memang sudah tertipu oleh nama-nama itu. Mau Kemayoran atau Kebayoran atau Kemandoran, tak ada bedanya. Kramat Jati, Kramat Tunggak dan Kramat Sentiong bukanlah wilayah untuk anda berziarah mencari kharomah. Tipu-menipu ala pesulap-pesulap jalanan hadir, hingga uang, tubuh dan nyawa bisa anda berikan kepada Kanjeng, Dimas ataupun Aa.

Anda tertipu pada nama-nama itu, tanpa anda berupaya sungguh-sungguh untuk tak tertipu lagi keesokan harinya.

***

Dalam praksis pembangunan Jakarta yang sudah berjalan dengan anggaran trilyunan, warga makin tercampak dari tanah, jalan dan selokannya sendiri. Dana-dana sosial korporasi ala VOC, bergerak bebas tanpa perlu audit negara, mencampakkan manusia-manusia dan pun kemanusiaan di Jakarta. Jakarta tak lagi disiapkan sebagai kawasan yang bersahabat dan akrab antar sesama manusia, melainkan dibangun untuk pembangunan itu sendiri dengan pekerja-pekerja oranye ataupun biru muda. Mereka yang digaji bak tentara sewaan dengan dana-dana korporasi.

Komunikasi antar warga kian terhapus di bumi Jakarta. Dialek-dialek multiras, multietnis dan multiagama hilang. Tak ada lagi sindiran-sindiran khas betapa orang Aceh sibuk salaman ketika masuk bioskop, orang Madura mempreteli tank-tank dijadikan besi bekas, orang Minang manggaruang-garuang memamerkan celana segitiga pengaman di pasar-pasar, orang Tionghoa memakai simpoa menghitung ikan bandeng, dukun-dukun pedalaman berjualan obat segala macam keperkasaan dari minyak-minyak hewan, orang India menjahitkan jas wisuda, hingga orang Ambon menjaga area-area perumahan mewah.

Jayakarta yang tunduk empat abad lampau itu tak pernah benar-benar bisa tegak lagi kepalanya, berdiri sebagai tuan, bukan budak di tanahnya sendiri. Chairil Anwar dan Iwan Simatupang makin tak tampak lagi pelanjutnya; tidur di hotel-hotel melati, bertungkus lumus dengan kalangan jelata duafa yang tetap jelita di area musik mestizo. Pengagum WS Rendra tak mungkin lagi bersyair tentang anak-anak yang mencari bapak dari area persatuan para pelacur kota Jakarta.

Rhoma Irama – ah, ia yang kini bukan lagi sang petarung lapangan – dan Iwan Fals – seseorang yang mungkin kini adalah sufi seduhan kopi – jangan ditanya kemana perginya. Mereka tak ada dalam level pengamen antar Bus Way, apalagi masuk cafe keluar cafe di kawasan Kemang, Menteng dan mal-mal pencarian KTP untuk mencari recehan. Syair-syair kehidupan bernada nelangsa, sampai tiga hari begadangpun tak mungkin jadi ilham lagi.

***

Pembangunan kini mengejar pertumbuhan dari sisi tinggi bangunan, panjang jalan, jumlah jembatan, harga apartemen, sewa rumah susun dan sebagainya. Pertumbuhan yang tanpa niat untuk mengejar manusia-manusia yang ada di Jakarta. Pasti, infografis yang tak mungkin hadir di social media bergerak terus: kemerosotan Indeks Kebahagiaan Hidup dan kemelorotan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mencari kenyamanan, kian banyak bilik-bilik hotel baru yang bahkan dengan nama-nama yang asing bertebaran di sepanjang jalan.

Hotel-hotel murah ramah menjamah, one stop entertainment one robotic government, spa, pijat, gojek, uber, indoapril hingga indodesember, bisnis online, dan segala macam kenyamanan yang bisa diraih dengan kocek murah.

Murah? Aha, murah atau asing? Perlukah anda ke hotel yang berjarak seratus meter dari rumah anda, jika air pancuran di rumah anda tak berbau pesing? Hotel-hotel itu menyedot air tanah anda, nyaris tanpa pajak. Jakarta sudah berubah menjadi kota serba murah yang mengepung dan menghimpit hingga rinsek kampoeng-kampoeng khas manusiawi.

Nassau Huis, Mauritius Huis, telah beranak-pinak membuat benteng-benteng baru di kampoeang anda, lalu esok pagi membunuh anda dengan tentara sewaannya.

Jakarta bak dibangun sebagai kota bisnis yang hanya layak dihuni oleh orang-orang bisnis. Jakarta seakan disiapkan sebagai ibukota bagi kaum bisnis mancanegara yang datang dari manapun di pulau persinggahan. Pasar tradisional tak dimanusiawikan, tanah rakyat diperkarakan, begitu juga dengan pedagang kaki limanya. Kampus, sekolah, hingga tempat-tempat interaksi warga seperti gelanggang remaja, sudah berubah menjadi area yang mahal setelah diuruk dan dibebaskan.

Kian lama kian sulit menemukan nama-nama Indonesia (Sunda, Jawa, Batak, Bugis, Madura) di Jakarta. Yang makin akrab adalah nama-nama negara-negara lain, baik Timur ataupun Barat. Jakarta tetaplah milik multinasional corporation yang nyaman untuk para pengembang dan pedagang.

Jakarta bukanlah kampoeng untuk pulang. Sebab, berduyun orang menghabiskan uang tiap tahun untuk pulang kampung; lalu diberikan bonus macam-macam oleh VOC-VOC abad 21.

Itu, hanya dengan modal satu batu bata, awalnya, empat abad lampau. Bayangkan, jika modal itu berupa tujuh pulau. VOC seperti apa yang hadir empat abad lagi?

Anda yang menjawabnya. 17 reboan dari sekarang. Dengan 16 narasi reboan yang tersisa.

INDRA J. PILIANG

Direktur Eksekutif Gerilyawan Institute