YLKI Desak Pemerintah Naikkan Cukai Rokok Minimal 20%

 

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Pada 2017 mendatang, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana untuk menaikkan cukai rokok sebesar rata-rata 10,54%. Namun, belum pula kebijakan tersebut berlaku, sudah ada beberapa suara kritik yang bermunculan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi misalnya menyatakan bahwa dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat konsumen dan perspektif finansial ekonomi menilai besaran kenaikan cukai rokok yang diajukan pemerintah terlalu konservatif.

“Bukan hanya itu. Bahkan sangat tidak berpihak pada perlindungan masyarakat konsumen yang terdampak akibat konsumsi rokok, baik dampak kesehatan dan atau dampak ekonomi,” ujar Tulus Abadi kepada awak media dalam rilis persnya, Jumat (30/9/2016) malam.

Bukan tanpa alasan kritik dari YLKI tersebut. Dalam catatan YLKI, Tulus menjelaskan bahwa Rrencana kenaikan cukai rokok itu justru lebih rendah daripada tahun 2016 yang sebesar 11,19%. Pihak YLKI berdalih, dengan rendahnya kenaikan cukai rokok naik yang hanya 10,54% itu dinilai tidak akan mampu menahan laju konsumsi pada masyarakat.

“Artinya, cukai sebagai instrumen pengendali konsumsi rokok adalah gagal, karena persentasenya terlalu rendah. Sebab kalau hanya memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi plus inflasi itu berarti tidak akan mengurangi affordability (daya beli),” papar sosok yang juga pegiat anti-tobacco itu.

Oleh karenanya, YLKI meminta kenaikan cukai rokok minimal harus dua kali lipat nilainya dari akumulasi angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi. “Minimal 20% lah kenaikannya,” tegasnya.

Kenaikan cukai ini juga, lanjut Tulus, terlalu berpihak pada kepentingan industri rokok. Hal tersebut terindikasi dari pengumuman rencana kebijakan ini yang dilakukan jauh-jauh hari.

“Dengan diumumkan sekarang, industri rokok bisa memproduksi sebanyak-banyaknya atau menimbun. Mumpung cukainya belum naik kan?” sindir Tulus.

YLKI pun menilai bahwa kenaikan cukai rokok yang sebesar 10,54% ini juga tidak sejalan dengan aspirasi publik. Hal itu didasarkan pada suara mayoritas masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan agar cukai dan harga rokok dinaikkan secara signifikan guna memproteksi masyarakat dari bahaya rokok dan membentengi rumah tangga miskin agar tidak semakin miskin akibat konsumsi rokok.

“Makanya, YLKI mendesak rencana kenaikan itu sebaiknya diubah menjadi minimal 20%,” pungkas Tulus mengakhiri pernyataan persnya.

(bm/bti)

Dinilai Memalukan Jakarta, Dailami Firdaus Desak Pemberian Sanksi Tegas Pejabat Terkait Videotron Porno

Anggota DPD RI asal Jakarta, Dailami Firdaus.
Anggota DPD RI asal Jakarta, Dailami Firdaus.

JAKARTA – Anggota DPD RI asal Jakarta, Dailami Firdaus mempertanyakan moral pejabat DKI. Hal ini tak lepas dari tontonan tak beretika dan bermoral yang tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat DKI yakni penayangan video porno melalui media videotron yang sseharusnya menjadi sebuah alat sosialisasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kasus penayangan Videotron dengan Adegan porno dilokasi umum jelas sangatlah mencoreng dan memalukan sekali. Pemprov DKI harus mengusut kejadian tersebut dan harus ada sanksi tegas atas kelalaian tersebut,” ujar Bang Dailami panggilan akrabnya kepada redaksi cakrawarta.com, Jumat (30/9/2016) malam.

Sebagai putra asli daerah Jakarta yang terpilih menjadi Anggota DPD RI, lanjut Dailami, dirinya menilai peristiwa memalukan tersebut adalah citra buruk bagi Jakarta. Ia sendiri benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa kejadian itu terjadi. “Jelas-jelas ini adalah penghinaan bagi kaum Betawi yang dikenal sangat agamis, santun, toleran dan egaliter,” tegas cucu ulama besar Betawi KH. Abdullah Syafi’i tersebut.

Karena itu, ia meminta agar kasus video porno yang sempat tayang selama satu jam itu diusut tuntas tanpa pandang bulu dan pejabat terkait harus disanksi tegas.

“Bila perlu putuskan kerjasama dengan perusahaan iklannya dan bagi pejabat yang terkait sanksinya kalau perlu pecat. Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

(ep/bti)

EWI Desak Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Harga Solar

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean. (foto: istimewa)
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean. (foto: istimewa)

JAKARTA – Pemerintah berencana untuk merevisi harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan yang akan berlaku per Oktober 2016 ini akan menurunkan harga BBM jenis premium sebesar Rp 300/liter dan menaikkan jenis solar sebesar Rp 600/liter. Namun, rencana tersebut mendapatkan respon publik terutama terkait kenaikan harga solar.

Respon berupa penolakan itu datang dari Energy Watch Indonesia (EWI). Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean menyatakan rencana Pemerintah untuk menaikkan harga solar kurang tepat dilakukan untuk konteks saat ini dan sebaiknya ditunda hingga awal 2017.

“EWI melihat rencana kebijakan tersebut justru lebih besar negatifnya daripada positifnya. Rencana tersebut hanya akan menambah beban negatif bagi perekonomian dan bagi masyarakat secara umum serta kepada bisnis Pertamina yang tentu akan terganggu,” ujar Ferdinand Hutahean, Kamis (29/9/2016).

Pertamina memang adalah eksekutor dari kebijakan pemerintah dan harus tunduk pada pemerintah, tapi lanjut Ferdinand, beban tanggung jawab publik tetap berada di Pertamina yang akan menjadi sasaran tembak atas kebijakan ini.

Dalam kajian EWI, rencana penurunan harga premium yang diajukan Pemerintah itu secara matematis tidak akan terlalu berdampak kepada perekonomian dan ongkos produksi bagi kegiatan usaha.

“Tidak signifikan dampaknya. Namun penurunan tersebut justru akan membuat jarak disparitas harga antara Premium dan BBM jenis lainnya semakin tinggi dan kemungkinan akan membuat migrasi kembali dari konsumen Pertalite dan Pertamax ke Premium,” imbuhnya.

Karena itu, satu-satunya jalan bagi Pertamina untuk mengcounternya menurut Ferdinand Hutahaean adalah dengan menurunkan juga harga Pertalite dan Pertamax. “Masalahnya kan sama,” tegasnya.

Sementara itu, rencana kenaikan harga jenis solar justru akan sangat berdampak kepada kenaikan ongkos distribusi bahan pokok dan angkutan umum. Menurutnya, kondisi tersebut akan menambah beban pada industri dan perekonomian nasional yang malah tengah lesu. Bahkan rencana kebijakan tersebut dinilai Ferdinand sebagai bentuk inkonsistensi Pemerintah. Dalihnya, bahan baku dan formula ongkos premium dan solar sama tetapi keduanya justru tidak sama-sama turun.

“Jika premium turun, maka solar juga harus turun bukan malah naik. Mungkin pemerintah ingin menghapus subsidi Solar. Itu sah-sah saja tapi harus dilihat momentnya dulu. Kalau saat ini, menurut saya kira belum tepat,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihak EWI sendiri meminta kepada Pemerintah untuk melakukan kajian ulang sebelum memutuskan akan mengevaluasi harga jual BBM periode Oktober 2016.

“Janganlah rakyat ini diberikan beban baru di tengah tekanan ekonomi yang masih berat. Perlu kebijakan yang lebih bijak,” pungkasnya.

(bm/bti)

APT2PHI Dukung Rencana Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Natuna

Ketua Umum Asosiasi (APT2PHI) Rahman Sabon Nama.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama.

 

MADIUN – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Selasa (27/9/2016) seusai memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara menyatakan akan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di perairan Natuna (Kepulauan Riau) dengan memindahkan nelayan dan pangkalan pendaratan nelayan di Jakarta, Pontianak, Belawan dan Batam ke Natuna. Kerap saja ide tersebut mendapatkan dukungan dari beragam pihak salah satunya dari Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI).

Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama mengapresiasi solusi kebangsaan perairan Natuna yang digagas Susi tersebut dan mengingatkan agar semua pihak mendukung langkah kerakyatan terkait pendayagunaan sumber daya ekonomi kelautan di perairan Natuna dan ZEE (Zona Ekonomi eksklusif) untuk kepentigan keamanan dan ekonomi nasional.

“Menurut saya hal ini dilakukan Susi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya nelayan. Saya berharap agar kementerian dan lembaga terkait bisa saling kordinasi dan mendukung program Menteri Susi ini,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Rabu (28/9/2016) melalui sambungan telepon dari Madiun Jawa Timur.

Menurut Rahman Sabon, rakyat sudah capek mendengar silang pendapat dan saling menyalahkan di antara pembantu presiden dan diumbar di ruang publik. Ini adalah momentum presisi menurut pria kelahiran Nusa Tenggara Timur itu bagi Pemerintah untuk berbuat nyata dengan kerja keras dan mengakhiri kegaduhan. “Menteri Susi patut kita acungi jempol dengan konsep ekonomi kerakyatannya ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Susi Pudjiastuti menyatakan juga akan meningkatkan peluang Sumber Daya Ikan (SDI) nasional yang belum dimanfaatkan sebesar 304.311 ton. Selain itu, dikatakan bahwa pangkalan sentra pendaratan ikan akan dipindahkan dan secara integratif akan dibangunkan cold storage dengan kapasitas 2oo ton hingga 3.ooo ton.

Rahman Sabon memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan mengalami penurunan dari target 5,2% akibat adanya pemotongan anggaran APBN yang cukup besar. Sehingga rencana perampungan pembangunan pelabuhan perikanan di Selat Lampa  di perairan Natuna akan sangat berdampak pada upaya menekan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan menurun tersebut.

APT2PHI sebagai wadah perjuangan kepentingan petani, nelayan, buruh dan pedagang pangan, lanjut Rahman Sabon, mendukung penuh setiap program-program Pemerintah yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk itu, menurut Rahman Sabon pihak APT2PHI juga menyarakan beberapa hal untuk dilakukan agar tujuan tersebut segera terwujud. Pertama, pembangunan fasilitas pangkalan BBM bersubsidi untuk nelayan dan juga membangun rumah sehat huni nelayan dan buruh untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Kedua, ikan hasil tangkapan nelayan bisa langsung diekspor ke luar negeri dengan maskapai penerbangan BUMN yakni Garuda dengan kapasitas 5-10 ton.

“Cara pengiriman hasil ikan dengan Garuda ini penting untuk memangkas distribusi biaya yang dirasa sangat tinggi. Akhirnya, harga jual ikan kita bisa bersaing dengan harga ikan dari China, Thailand dan Jepang,” tambahnya.

Sementara itu, untuk pengawasan di laut baik terhadap ilegal fishing atau penyelundupan berbagai kebutuhan pangan strategis seperti beras, gula dan pupuk, Pemerintah disarankan untuk memperkuat armada patroli dan alat pendeteksi perairan Badan Keamanan Laut (Bakamla) bisa berkordinasi dengan kapal patroli KKP dan TNI AL. Bahkan menurut Rahman Sabon, Kepala BIN bisa menjalin kordinasi intelijen maritim yang kuat guna mendukung kebijakan Menteri KKP Susi dalam menyukseskan poros maritim dan mengamankan sumber daya laut ikan dan Migas atas klaim sepihak Tiongkok atas Natuna dan ZEEnya mengingat hal ini merupakan salah satu ancaman keamanan yang harus dihadapi.

Dalam rangka mendukung langkah Menteri Susi tersebut, Rahman Sabon berharap Presiden Joko Widodo dapat memerintahkan Menko Kemaritiman, Menteri Pertahanan dan Bappenas segera melaksanakan pembangunan infrastruktur pertahanan di Natuna baik dermaga, lapangan terbang maupun fasilitas pertahanan lain sehingga patroli udaradan laut secara rutin dapat dilakukan untuk mengawal dan melindungi kapal nelayan sesuai ketentuan hak berdaulat di ZEE.

“Untuk Menteri Susi sendiri saya sarankan agar memanfaatkan WPP-RI di kawasan Natuna dengan mengerahkan kapal-kapal ikan yang menengah dan besar. Perlindungan nelayan kita harus memakai jenis KRI dan kapal Bakamla bukan kapal kecil berbobot 5 GT seperti selama ini ,” tegas Rahman mengakhiri pernyataannya.

(bm/bti)

Ziyad Falahi: Kandidat Pilgub DKI 2017 Perlu Sensitif Terhadap Isu Ketahanan Nasional

Image result for calon gubernur Agus Harimurti
Agus Harimurti Yudhoyono, salah satu Calon Gubernur (Cagub) dalam Pilgub DKI 2017 mendatang yang diusung Koalisi Cikeas dan dinilai memiliki concern terhadap isu ketahanan nasional. (foto: istimewa)

JAKARTA – Isu mengenai reklamasi kembali mencuat tentunya bukan karena perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017 tetapi munculnya nama baru di gelanggang politik nasional yang disebut memiliki kepedulian penting terhadap isu reklamasi di luar fokus yang ada selama ini.

Para aktivis yang memiliki konsentrasi isu reklamasi hanya fokus pada isu lingkungan dan advokasi nasib nelayan. Amat disayangkan jika perdebatan yang ada belum mencoba menggali lebih dalam aspek-aspek yang lain di luar tema sektoral itu. Demikian disampaikan pengamat politik Ziyad Falahi kepada redaksi cakrawarta.com, Rabu (28/9/2016).

Menurut Ziyad, tanpa bermaksud mengesampingkan diskursus yang tengah berlangsung, ia mencoba ingin lebih fokus menelaah Teluk Jakarta dalam konteks ketahanan nasional yang disebut-sebut menjadi fokus dari kandidat yang namanya muncul belakangan, Agus Harimurti Yudhoyono.

“Reklamasi merupakan hal yang make sense untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Reklamasi terletak dalam bussiness district di pantai kota metropolitan. Artinya, konsentrasi perkantoran dan hunian premium secara berdekatan berdampak pada pesatnya nilai ekonomis tanah dan bangunan yang kemudian menambah pemasukan negara dari pajak dan gross domestic product,” ujar Ziyad.

Namun, lanjut alumnus Hubungan Internasional Unair dan UI itu, perlu dipertimbangkan bahwa reklamasi berguna bagi negara dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti Singapura dan Uni Emirat Arab.

Ziyad menduga Pemerintah barangkali beranggapan bahwa fundamental ekonomi nasional cukup stabil dengan indikator neraca pembayaran dan non performing loan (NPL) yang terkendali. Tetapi menurutnya, untuk tidak terkecoh dengan analisis kuantitatif-stastitikal, pendekatan ekonomi politik patut diuji.

Sosok yang juga merupakan Staf Ahli di DPD RI itu meminta perlunya untuk mengukur political risk terutama yang berkorelasi dengan kepastian hukum. Sebagai bahan kajian, ia memberikan contoh bagaimana dualisme kelembagaan antara OJK dan BI atau bahkan Undang-Undang Lalu (UU) Lintas Devisa yang sedang dalam judicial review. 

“Bagaimanapun krisis ekonomi adalah ancaman bagi ketahanan nasional. Krisis bukan hanya dipandang bussiness as usual, sebagaimana krisis 1998 yang justru lebih disebabkan oleh politik para spekulan. Oleh karenanya, Pilgub DKI 2017 perlu sensitif terhadap isu ketahanan nasional,” tegas Ziyad.

Lalu, menurutnya jika memang kandidat yang diusung Koalisi Cikeas (Demokrat, PAN, PKB dan PPP) itu concern terhadap isu ketahanan nasional ini maka Agus memiliki tugas perjuangan yang belum selesai. Untuk mengatasi dampak reklamasi, bagi Ziyad maka sektor non-riil perlu dihidupkan. Bantuan langsung tunai yang pernah dilakukan SBY sewaktu menjabat kembali relevan untuk dilakukan. Koperasi hasil laut dan inovasi teknologi informasi juga bisa dijadikan alternatif yang mampu membantu kaum nelayan.

“Selamat berjuang Bung Agus! Lindungi bangsa kita dari kekacauan seperti tahun 1998!” pungkasnya mengakhiri pemaparannya kepada awak redaksi.

(bm/bti)

Pengamat: Ahok Telah Mereduksi Pluralisme dan Kebhinekaan

Airlangga Pribadi Kusman
Airlangga Pribadi Kusman

JAKARTA – Semakin maraknya kebijakan penggusuran yang dikeluarkan para pejabat daerah terutama di Jakarta dinilai sangat memprihatinkan. Apalagi penggusuran terkesan dipaksakan tanpa melibatkan korban penggusuran atau menunggu keputusan pengadilan tatkala lokasi penggusuran masih dipersengketakan. Elit pejabat yang melakukan penggusuran sebenarnya adalah pihak yang justru anti pluralisme, kaum minoritas dan kebhinekaan. Demikian disampaikan oleh pengamat politik FISIP Unair, Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D.

Walau tak menyebutkan nama tentu saja bisa dibaca jelas bahwa yang dimaksud Airlangga adalah Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa pluralisme, hak kaum minoritas dan kebhinekaan adalah suatu perjuangan berbasis kebaikan bersama, common good dan berkarakter universal dalam penghargaan atas keberagaman.

“Ketika petahana yang mengusung isu keberagaman, pluralisme, penghormatan terhadap kaum miskin kemudian main gusur pake militer, main gusur tanpa partisipasi dan menunggu keputusan pengadilan maka sejatinya dialah yang mereduksi universalitas dan kebaikan bersama dari gagasan tadi,” ujar Airlangga Pribadi, Senin (26/9/2016)

Menurut pengajar ilmu politik di Unair itu, tidak mungkin orang-orang yang malang dan dirampas haknya sebagai warga negara bisa berjuang bersama bersatu dengan kalangan yang disatu sisi mengusung pluralitas tapi disisi lain merampas hak-hak mereka, menggusur mereka tanpa partisipasi dan menghormati harga dirinya sebagai warga negara.

“Hadirkah kemajemukan dan pluralitas hadir? Para korban penggusuran ini menjadi minoritas karena ketiadaan akses pada power dan menjadi korban kebijakan,” imbuhnya.

Menurutnya, logika menjadi senjata paling jernih untuk menguraikan bahwa mereka yang mengusung pluralisme dan kebhinekaan sambil menggusur sebenarnya adalah pembajak gagasan kemanusiaan itu sendiri. Lalu bagaimana cara menegakkan kembali ide kemanusiaan itu tadi? Alumni Murdoch University Australia ini menyatakan rakyat bisa melakukan perlawanan.

“Lawanlah! Reclaim! Rebut kembali pluralisme, kebhinekaan dan penghargaan atas kaum minoritas kembali menjadi politik bersama, politik universal bagi seluruh warga termasuk kaum marhaen,” tegas Airlangga memungkasi pernyataannya.

(bm/bti)

Pilgub DKI 2017, Jembatan Menuju Pilpres 2019

14269639_179211202488251_1377428516_n

Realitas politik pasca pengumuman 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub – cawagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI kali ini, mencerminkan peta politik riil dalam pentas politik nasional menuju Pilpres 2019 ke depan. Pesan politik yang perlu dipahami oleh Presiden Joko Widodo sesungguhnya adalah koalisi dan konsolidasi politik yang dibentuknya pasca reshuffle kabinet kedua amatlah rapuh. Secara objektif sesuai fakta, Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang telah mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI sesungguhnya sudah ‘patah arang’ dan sangat tidak nyaman dalam mencalonkan Ahok dalam Pilgub DKI ini. Sikap antipati kader dan mesin politik PDIP pada Ahok sangatlah nyata pada seluruh tingkatan, mulai kader tingkat elite hingga kader tingkat akar rumput (grass root).

Dilema ini semakin diperburuk dengan memuncaknya rasa skeptis dan pesimis pasca pengumuman terus menurunnya elektabilitas Ahok dalam berbagai survei. Masih ditambah lagi dengan konflik laten antara PDIP dengan Golkar, Nasdem dan Hanura, 3 partai politik terdahulu yang sudah jauh lebih dulu bersedia menjadi kendaraan politik untuk Ahok. Hampir mustahil ‘mesin politik’ PDIP bisa bekerja maksimal, seperti saat memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu. Bahkan masalah internal dan perpecahan, karena fragmentasi dan divergensi antara yang mendukung dan tidak mendukung Ahok dalam tubuh hampir semua partai politik pendukung, juga faktual dan nyata terjadi. Yang sudah jelas dan dimuat di berbagai media, terjadi di tubuh PDIP, Golkar dan Hanura. Pasangan Ahok-Djarot akan terus berkutat menghadapi prahara dan masalah, baik itu prahara dan masalah dari internal koalisi partai politik pendukung, terutama serangan dan tantangan dari arus bawah masyarakat Jakarta. Apalagi kalangan umat Islam konservatif dan hampir semua aktifis pergerakan di Jakarta.

Jembatan Menuju Pilpres 2019

Secara objektif, selama ini Ahok lebih merupakan ‘beban’ bukan menjadi ‘aset’ bagi Presiden Jokowi. Pada saat merasa terdesak menghadapi masalah tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Ahok secara verbal dan implisit selalu mengkaitkan dan menyeret nama Presiden Jokowi. Secara terbuka, Ahok dengan vulgar juga selalu menyatakan bahwa dirinya dipersiapkan untuk menjadi Wakil Presiden dan kemudian akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal yang sangat absurd dan hampir mustahil, karena mayoritas mutlak hampir 80% rakyat Indonesia beragama Islam. Masih diperkeruh lagi dengan pernyataan keliru sekaligus blunder yang dilakukan Ahok, saat meminta supaya masyarakat Jakarta tidak memilih dirinya karena perintah Surat Al-Maidah ayat 51 dalam Al-Qur’an. Ahok malah menjerumuskan dirinya dalam masalah laten SARA dengan mempertentangkan dan mempersoalkan masalah akidah dan iman umat Islam. Tentu menjadi murtad bagi siapapun yang memeluk agama Islam, jika tidak taat dan patuh kepada Al-Qur’an, walau hanya pada satu ayat sekalipun.

Saya jadi teringat masa lalu sebelum persiapan Pilpres 2014. Saya diminta Jenderal (Purn.) Luhut Panjaitan untuk membantu dirinya supaya bisa menjadi pasangan cawapres bagi capres Joko Widodo. Pertemuan dan diskusi sebagai kakak beradik ini diikuti oleh para jenderal senior yang ikut dalam tim Bravo 5, salah satu sayap tim kampanye Jokowi-JK dulu. Karena peka dan sensitif, secara komprehensif dan sangat berhati-hati, saya uraikan pada Luhut B. Panjaitan dan tim Bravo 5 bahwa Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sangat lemah basis Islamnya. Akan menjadi ‘blunder dan harakiri’ politik, jika tiba-tiba Joko Widodo dipasangkan dengan Luhut B. Panjaitan yang beragama Nasrani, sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2014 lalu. Dengan lugas dan tegas, Saya menyatakan kepada para jenderal senior tersebut, jika mau yakin, tenang dan aman memenangkan Pilpres, maka hanya ada satu pilihan, Joko Widodo harus dipasangkan dengan Jusuf Kalla yang kuat basis Islamnya. Rekomendasi yang sama juga saya sampaikan dalam diskusi yang panjang hampir 6 jam di kantor senior saya Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, tidak lama setelah pertemuan dengan Jenderal (Purn) Luhut B. Panjaitan. Rekomendasi ini juga yang sejak dini saya sampaikan berkali-kali dalam bentuk tulisan yang holistik dan komprehensif, kepada Megawati Soekarnoputri dan PDIP melalui Budi Gunawan, mantan ajudan beliau saat jadi Wapres dan Presiden RI.

Pilgub DKI ini bisa menjadi musibah yang membawa manfaat atau blessing indisguise bagi Presiden Jokowi. Pasca pencalonan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga S. Uno oleh koalisi Partai Gerindra dan PKS, serta Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni oleh koalisi Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN, maka berdasarkan analisis yang rasional dan faktual, pamor dan cahaya pasangan Ahok-Djarot semakin meredup. Pengalaman saya saat membantu memenangkan Jokowi-Ahok mengalahkan petahana Fauzi Bowo dalam Pilgub DKI lalu masih segar dalam ingatan, bagaimana mobilisasi dana raksasa para konglomerat serta dukungan Presiden saat itu dan Partai Demokrat sebagai partai penguasa pada masa itu, tetap tidak mampu membantu memenangkan Foke. Bisa dibayangkan, Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, relatif tidak memiliki banyak musuh serta tidak sampai dimusuhi oleh rakyat saat blusukan, masih bisa dikalahkan oleh Jokowi sebagai penantangnya. Apalagi Ahok yang sekarang menjadi ‘musuh bersama’ dan dihadang dimana-mana, hingga harus dikawal super ketat oleh TNI dan Polri. Secara psikologis, semuanya ini akan memperlebar jurang pemisah dan membuat Ahok semakin jauh dari rakyat kelas bawah yang menjadi pemilihnya. Logika sederhana kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, serta bagaimana hasil akhir Pilgub DKI nanti.

Jika Ahok-Djarot kalah dalam Pilgub DKI, Presiden Jokowi harus ikhlas dan legowo melepaskan Ahok sebagai ‘beban’ bagi dirinya. Supaya bisa tenang dan fokus menatap Pilpres 2019 yang akan datang. Sebagai salah satu pendukung utama Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres 2014 lalu, saya mengingatkan dan mengharapkan Presiden Jokowi segera melakukan kalkulasi politik yang realistis dan rasional. Presiden Jokowi perlu selalu mengingat rekomendasi yang sudah pernah saya sampaikan kepada Jenderal (Purn) Luhut B. Panjaitan serta Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, jauh sebelum Pilpres 2014 dulu. Terkait realitas bahwa Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sebagai the ruling party, sangatlah lemah basis Islamnya. Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan PDIP, harus ingat selalu merawat dan menjaga silaturahim dan hubungan baiknya dengan umat Islam di Indonesia. Cukuplah sudah Presiden Jokowi mengantarkan Ahok sampai pada pintu gerbang pencalonannya dalam Pilgub DKI 2017 ini. Untuk selanjutnya, Ahok harus menjalani takdir dan garis hidupnya sendiri. Tentunya bukan untuk menjadi Wakil Presiden, apalagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Indonesia akan tetap selalu menjadi Indonesia, Amerika akan tetap selalu menjadi Amerika. Tidak ada sama sekali korelasi dan relevansi antara Ahok dengan Barack Obama. Walaupun berasal dari kalangan minoritas keturunan campuran kulit putih dan kulit hitam hitam di Amerika, sampai dunia kiamat tidak akan mungkin dan tidak akan pernah Barack Obama menjadi Presiden Amerika, jika Barack Obama beragama Islam. Juga mustahil Barack Obama bisa terpilih jadi Presiden Amerika, jika berpasangan dengan cawapres yang beragama Islam.

Jadi, jangan heran apalagi bertanya-tanya, hal yang sama wajar dan pasti terjadi juga di Indonesia.

JOHAN O SILALAHI

Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)

YLKI Desak Ahok Lakukan Audit Terhadap Semua JPO di Jakarta

Insiden robohnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di daerah Pasar Minggu (Jakarta Selatan) yang menelan korban tewas sebanyak 3 orang. Insiden ini terjadi pada Sabtu (24/9/2016) sore sekitar pukul 15.30 wib.
Insiden robohnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di daerah Pasar Minggu (Jakarta Selatan) yang menelan korban tewas sebanyak 3 orang. Insiden ini terjadi pada Sabtu (24/9/2016) sore sekitar pukul 15.30 wib.

JAKARTA – Insiden yang terjadi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di daerah Pasar Minggu pada Sabtu (24/9/2016) yang sampai akibatkan 3 korban tewas menyentak kesadaran publik terkait kondisi JPO di ibukota Jakarta.

Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi menyatakan robohnya JPO di Pasar Minggu kemarin sore akibat angin kencang dengan menewaskan tiga orang, adalah sebuah kasus yang tragis. Hal tersebut menurutnya mengindikasikan bahwa sebagai fasilitas publik JPO tersebut tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan dan keselamatan. Karena ia mendesak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau yanh akrab disapa Ahok untuk melakukan audit.

“YLKI menduga banyak JPO di banyak titik di Jakarta yang tidak memenuhi standar. Karenanya kami mendesak kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan kepada instansi terkait (Dinas PU) untuk mengaudit seluruh JPO di Jakarta,” ujar Tulus Abadi dalam keterangan persnya kepada media, Minggu (25/9/2016).

Audit JPO menjadi sangat penting, lanjut Tulus, guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta. Hal itu penting menurut Tulus mengingat beberapa waktu sebelumnya terdapat warga Jakarta yang meninggal karena kesetrum listrik di JPO, dijambret dan ditodong hingga aksi kriminalitas yang lebih sadis yakni pembunuhan.

“JPO yang layak dan manusiawi, memenuhi standar keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakanya,” pungkas Tulus mengakhiri pernyataannya.

(bm/bti)

Partai Ini Dukung Jokowi Sebagai Capres Pada Pilpres 2019

Mayjen (Pur) Dr.H. Suharno saat menyampaikan pidato dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Mayjen (Pur) Dr.Ir. Suharno (tiga dari kiri) saat menyampaikan pidato dukungannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca terpilih sebagai Ketua Umum pada Kongres ke-5 Partai Republik di Hotel Sentral, Jakarta Pusat pada Sabtu (24/9/2016).

JAKARTA – Partai yang menyatakan dukungannya secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pilpres 2019 mendatang kian bertambah. Jika sebelumnya, parpol besar seperti Partai Golkar menyatakan akan mendukung Jokowi untuk maju sebagai capres, kini muncul Partai Republik yang pada Kongresnya tahun ini menyatakan dukungan yang sama.

Sejak 2016, Partai Republik mulai bergeliat kembali. Menjelang Pemilihan Umum 2019, partai berlambang bintang putih tersebut melaksanakan Kongres ke-5 di Hotel Sentral, Jakarta Pusat pada hari ini, Sabtu (24/9/2016).

Dalam kongres kali ini terpilih Mayjen (Pur) Dr. Ir. Suharno sebagai Ketua Umum dan Heru B. Arifin sebagai Sekjen periode 2016- 2021. Dalam pernyataannya, Suharno menegaskan sikap bahwa Partai Republik akan menjadi wadah militan bagi relawan Presiden Joko Widodo. Ia menyerukan segenap kekuatan relawan Jokowi bergabung dengan Partai Republik.

Suharno menegaskan, Partai Republik menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai capres pada Pemilu 2019 mendatang.

“Partai Republik bertekad akan mengusung Pak Jokowi sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2019. Meskipun kami bukan partai parlemen, Partai Republik akan menjadi pendukung militan yang akan mengawal Pak Jokowi sampai ke istana kembali pada 2019,” ujar Suharno pada pidato sambutannya pasca terpilih sebagai Ketua Umum.

Menurutnya, Partai Republik akan menjadi kekuatan baru pada pemilu 2019. Kekuatan relawan adalah kekuatan rakyat.

“Kita akan bergerak bersama-sama rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa,” pungkasnya.

(mar/bti)

Masuk Bursa Cagub DKI Pada Detik-Detik Terakhir, Ini Pesan Anies Baswedan Ke Publik

Perintis program Indonesia Mengajar yang sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan kini digadang-gadang jadi calon gubernur pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Saat ini, Anies hanya perlu menunggu kepastian penentuan dirinya sebagai Cagub oleh koalisi Gerindra-PK di kediaman Prabowo Subianto, Jumat (23/9/2016).
Perintis program Indonesia Mengajar yang sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan kini digadang-gadang jadi calon gubernur pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Saat ini, Anies hanya perlu menunggu kepastian penentuan dirinya sebagai Cagub oleh koalisi Gerindra-PK di kediaman Prabowo Subianto, Jumat (23/9/2016).

JAKARTA – Nama kandidat gubernur pada Pilkada DKI 2017 mendatang tidak hanya dikejutkan dengan kemunculan nama putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melainkan pula masuknya nama Anies Baswedan yang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Kerja sebelum adanya reshuffle Jilid II. Sebenarnya, beberapa hari lalu, nama perintis Indonesia Mengajar itu menjadi lawan tangguh kandidat petahana Ahok-Djarot berdasarkan hasil polling lembaga survei Poltracking.

Kepastian masuknya nama Anies Baswedan di detik-detik terakhir jelang penutupan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu didasarkan pada pesan yang dikirimkan ke publik khususnya awak media oleh Anies Baswedan. Adapun isi pesan singkat itu adalah sebagai berikut:

Salam,

Melalui pesan singkat ini, saya menyampaikan rencana untuk mengikuti proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan kesadaran dan maksud baik untuk Jakarta dan Indonesia.

Sebagaimana pula yang sering kita ungkapkan bersama tentang pentingnya menjalani dan menjaga proses bernegara, tentang ikut melunasi janji kemerdekaan sesuai dengan kompetensi dan kesempatan yang tersedia, maka saya memilih menyatakan siap saat hadir sebuah kesempatan untuk ikut mewarnai arah pembangunan manusia dan masyarakat Kota Proklamasi ini.

Keterlibatan ini juga ditempuh dengan semangat agar aktivitas berdemokrasi tetap menjadi sebuah keceriaan bersama, kebahagiaan bersama. Kita jalankan Pilkada DKI ini sebagai festival gagasan dan karya, dengan maksud baik, dengan cara benar, dengan menjaga keberadaban.

Maka mari kita rayakan rangkaian Pilkada DKI ini sebagai peristiwa yang mulia, bersih, bermartabat, berbudaya, beradab, mencerminkan mozaik tenun kebangsaan kita, sekaligus dapat dinikmati segala keceriaan dan kegairahan di dalamnya.

Akhirnya, kami mohon doanya, mohon restunya, agar diberi kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ikhtiar ini. Terima kasih.

Salam hangat,

Anies Baswedan

Saat ini penentuan siapa pasangan Anies Baswedan masih tengah berlangsung di kediaman Prabowo Subianto. Beberapa nama masih alot diperebutkan untuk didaftarkan yang menurut informasi akan dilaksanakan sehabis sholat isya’. Nama-nama mulai mengerucut pada dua opsi yakni Anies Baswedan – Sandiana Uno dan Rizal Ramli Sandiaga Uno. Sampai berita ini diturunkan, masih belum ada pembaharuan yang bisa didapatkan.

(bm/bti)