KSPI Akan Kawal Sidang Perdana Judicial Review UU Tax Amnesty

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. (Foto: istimewa)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. (Foto: istimewa)

JAKARTA – Jika tak ada perubahan maka besok, Rabu (31/8/2016) pukul 14.00 WIB Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pertama terkait judicial review Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang dimotori oleh gerakan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan bahwa buruh berharap hakim MK akan mengabulkan tuntutan mereka.

“Ya berharap dikabulkan dengan membatalkan dan menyatakan tidak berlakunya UU Tax Amnesty serta menyatakan dana Rp 165 T di APBN 2016 dinyatakan sebagai dana tidak sah karena berasal dari dana Tax Amnesty yang sudah dibatalkan,” ujar Iqbal dalam keterangan persnya, Selasa (30/8/2016) siang.

Menurut Iqbal alasan buruh menolak UU Tax Amnesty adalah karena kebijakan ini mencederai rasa keadilan. Dimana orang kaya pengemplang pajak diampuni, tapi buruh yang selama ini menerima upah murah tetap wajib membayar pajak.

“Dalam hal ini, Pemerintah telah melakukan barter hukum dengan uang haram Tax Amnesty,” imbuhnya.

Iqbal menambahkan dengan adanya Tax Amnesty, pengusaha kaya dan korporasi total dilindungi dengan keluarnya UU Tax Amnesty tetapi kaum buruh ditekan habis-habisan dengan adanya kebijakan PP Nomor 78 tahun2015.

“Ini artinya, pemerintah sangat pro pemodal dan korporasi,” kritiknya.

Bertepatan dengan tanggal persidangan, 31 Agustus 2016, Iqbal menyatakan bahwa ratusan buruh akan melakukan aksi di depan MK mulai pukul 10.00 WIB sampai sidang selesai.

(bm/bti)

Kian Berlarut, Publik Tunggu Ketegasan Menteri Kesehatan Soal Vaksin Palsu

IMG-20160828-WA0014
ilustrasi

 

JAKARTA – Perkembangan kasus dugaan vaksin palsu yang sempat membuat gaduh suasana sejak diumumkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) beberapa waktu yang lalu seakan senyap ditelan angin. Pasalnya, sudah sebulan kasus ini masih belum jelas rimbanya. Bahkan, hingga saat ini belum ada pejabat pemerintah yang meminta maaf kepada para orang tua korban, belum lagi sampai saat ini pun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum juga memberikan keterangan yang membuat tenang para orang tua korban vaksin yang diduga palsu terhadap dampak apa yang akan diderita anak-anak mereka yang telah di imunisasi dengan vaksin yang diduga palsu tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Ervan Purwanto yang akrab dipanggil Ervan, dalam siaran persnya yang disampaikan di Jakarta, Minggu (28/8/2016) malam. Ervan beranggapan bahwa pejabat berwenang saling lempar tanggung jawab bahkan terkesan membuang badan terhadap kasus vaksin palsu.

“Ini bisa kita lihat Kemenkes belum terlihat bertindak menenangkan dan membuka diri kepada masyarakat. Setidaknya, sampai sekarang belum adanya informasi apa pun mengenai vaksin palsu yang menjelaskan secara detail terhadap dampak dari penggunaan vaksin palsu tersebut,” ujar Ervan.

Masih menurut Ervan, Kemenkes sama sekali tidak memiliki sistem penanggulangan krisis yang baik. Kemenkes sama sekali terkesan tidak dapat mendetrksi secara dini soal peredaran obat-obatan termasuk di dalamnya peredaran vaksin. Terbukti peredaran vaksin yang dianggap palsu itu ternyata sudah berlangsung lama, dan baru terungkap tahun ini. Bagi Ervan ini memunculkan banyak spekulasi terhadap diungkapnya kasus vaksin yang diangap palsu.

“Publik jelas bertanya-tanya terhadap tanggung jawab Kemekes dalam menuntaskan kasus vaksin yang diduga palsu ini. Dengan tidak adanya tindakan kongkrit yang dilakukan Kemenkes secara cepat semakin banyak muncul pertanyaan ada apa dibalik kasus dugaan vaksin palsu yang diumumkan oleh Menkes,” ungkap Ervan.

Ervan meminta Kemenkes jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada publik terhadap kelanjutan kasus vaksin yang diduga palsu tersebut. Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah mestinya membiasakan diri dalam pengelolaan krisis yang harus dilakukan dengan jujur dan transparan. Serta menerapkan langkah-langkah yang sistematis dan terukur dalam melakukan manajemen pengelolaan krisis sehinga hal-hal yang terkait dengan peredaran obat-obatan dapat terdeteksi secara cepat dan dapat dilakukan pencegahan secara dini.

Menurut Ervan, Kemenkes mestinya tidak harus menunggu adanya korban, baru melakukan tindakan pencegahan. Jika Pemerintah memiliki sistem penanggulangan krisis yang baik tentunya publik tidak akan resah. Ujung-ujungnya publik akan bertindak berdasarkan caranya sendiri. Contohnya ya kita bisa lihat kasus penggerudukan Rumah Sakit (RS) hingga terjadinya tindak pemukulan terhadap dokter di RS yang diumumkan Menkes telah menggunakan vaksin yang diduga palsu,” paparnya.

Ervan menilai Kemenkes masih menggunakan manajemen konflik dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus vaksin yang diduga palsu ini. Alih-alih mencari kambing hitam, langkah yang telah dilakukan Kementerian selama ini masih sebatas menunjuk hidung tersangka, yang bila tidak hati-hati justru akan jadi bumerang. Karena bisa saja RS yang diumumkan menggunakan vaksin yang diduga palsu tersebut dapat menuntut Menkes secara hukum, termasuk juga orang yang dituduh memproduksi vaksin yang dianggap palsu tersebut.

Bagi Ervan saat ini lebih baik Kemenkes segera melakukan langkah-langkah kongkrit dalam hal penanggulangan dampak dari penggunaan vaksin yang dianggap palsu, yang dianggap olehnya masih sebatas retorika.

“Mana itu posko penanggulangan krisis yang katanya akan didirikan di RS, belum lagi soal sentralisasi pelaksanaan imunisasi yang hanya boleh dilakukan di Puskesmas dan Posyandu sampai saat ini juga belum ada itikad baik untuk dibuatkan peraturannya. Kami juga komitmen Menkes untuk menjamin ketersediaan vaksin di Posyandu dan Puskesmas,” tuntutnya.

Ervan justru sangat menyayangkan saat ini publik malah dialihkan dengan kegiatan razia Badan POM terhadap produk makanan dan minuman.

“Apa ini bentuk pelarian dari masalah yang tengah dilakukan Kemenkes?” tanya Ervan retoris mengakhiri siaran persnya.

(an/bti)

Desak RR Maju Pilgub DKI, Sobat Rizal Ramli Dideklarasikan

IMG-20160828-WA0008
Muhammad E. Irmansyah (bersongkok hitam) memimpin deklarasi Sobat Rizal Ramli di Apartemen Casablanca, Jakarta pada Minggu (28/8/2016) siang.

 

JAKARTA – Tak berapa lama setelah mendapatkan dukungan berbagai komunitas dan organisasi mulai buruh, LSM, pedagang pasar hingga politikus, sosok Rizal Ramli (RR) kian populer dan menonjol dalam bursa bakal calon gubernur Pilkada DKI 2017 mendatang. Di tengah masih belum adanya calon penantang petahana Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, Rizal Ramli seolah menjadi oase di tengah minimnya tokoh yang digadang-gadang akan menjadi penantang kuat petahana.

Membaca dan mengamati perkembangan politik yang ada, hari ini Minggu (28/8/2016) bertempat di Apartemen Casablanca Mansion, Jakarta dideklarasikan sebuah komunitas pendukung mantan Menko Maritim tersebut, Sobat Rizal Ramli (SRR). Menurut Muhammad E. Irmansyah selaku Ketua, SRR merupakan komunitas sahabat baik yang kenal maupun tidak kenal sosok RR mendorong agar si Rajawali Kepret tersebut berkenan maju pada Pilgub DKI mendatang.

“Kita sebagai Sobat Rizal Ramli mendukung agar Rizal Ramli berlaga di Pilkada. Kita menilai Rizal Ramli bisa memimpin Jakarta,” ujar Muhammad E. Irmansyah di hadapan hadirin yang hadir.

Muhammad E. Irmansyah menambahkan bahwa deklarasi yang diadakan mengusung tagline besar “Bersama Menuju Perubahan” ini adalah dalam rangka terus mendukung dan mensosialisasikan sosok Rizal Ramli sebagai pemimpin Jakarta yang lebih baik.

“Kami percaya bahwa Rizal Ramli akan Menata dan bukannya Menggusur. Hari ini adalah momentum bahwa kami serius mendukung beliau dan agar partai politik menyadari bahwa dukungan arus bawah dan menengah atas berbondong-bondong mendukung Rizal Ramli Menata Jakarta Dengan Hati Bukan Emosi,” pungkas Irmansyah mengakhiri pernyataannya.

(bm/bti)

Banyak Tempat Makan Halal, Taiwan Jadi Alternatif Destinasi Wisata Muslim Indonesia

Salah satu tenant dengan logo halal di Taiwan. (foto: halhalal.com)
Salah satu tenant dengan logo halal di Taiwan. (foto: halhalal.com)
SURABAYA – Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Taiwan berusaha menggaet wisatawan dari Indonesia. Khususnya para wisatawan yang beragama Islam. Direktur Taiwan Tourism Bureau KL Office, David Tsao mengatakan, pada tahun ini Taiwan menargetkan bisa mendatangkan sebanyak 10 ribu wisatawan asal Indonesia, khususnya yang beragama Islam.
Untuk menunjang target tersebut, Pemerintah Taiwan pun menyediakan sejumlah fasilitas untuk wisatawan Muslim. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak tempat makan atau restoran yang bersertifikasi halal. David mengatakan, pada tahun ini sudah ada 88 restoran yang memiliki sertifikasi halal di Taiwan.

“Jadi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam tidak perlu khawatir lagi jika berwisata di Taiwan, dan ingin mendapatkan makanan halal. Sebab, saat ini sangat mudah dijumpai tempat makan di Taiwan yang menjual makanan halal,” kata David kepada media, Minggu (28/8/2016).

Selain itu, menurut David, Pemerintah Taiwan juga telah memperbanyak fasilitas agar para wisatawan Muslim mudah menjalankan ibadahnya. Salah satunya dengan menambah tempat shalat, maupun menyediakan Al Qur’an di sejumlah kamar hotel.

“Sehingga, para wisatawan muslim yang ingin menjalankan ibadahnya pun tidak perlu khawatir jika waktu ibadah telah tiba, sebab sekarang juga sudah banyak hotel yang memasang petunjuk shalat, maupun tempat wudu,” imbuhnya.

Dengan berbagai fasilitas itu, David berharap ke depannya semakin banyak masyarakat Muslim Indonesia yang menjadikan Taiwan sebagai alternatif destinasi wisata.

“Jadi anda sudah tidak perlu ragu lagi datang, dan nikmati keramahan kami di Taiwan,” pungkas David lalu tersenyum.

(jan/bti)

IPW: Gampang Membakar Kantor Polisi, Ada Apa Dengan Masyarakat Kita

Kantor Polsek Tabir di Rantau Panjang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dibakar massa pada Sabtu (27/8/2016) sekitar pkl 21.00 WIB. (foto: istimewa)
Kantor Polsek Tabir di Rantau Panjang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dibakar massa pada Sabtu (27/8/2016) sekitar pkl 21.00 WIB. (foto: istimewa)

JAKARTA – Pembakaran kantor polisi oleh massa kembali terjadi. Kali ini yang menjadi korban adalah Kantor Polsek Tabir di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kejadian pembakaran pada Sabtu (27/8/2016) sekitar pkl 21.00 WIB oleh sekumpulan massa. Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch), Neta S. Pane menyatakan bahwa intelijen Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara) perlu mengusut apa faktor penyebab sehinga kemarahan warga gampang tersulut.

“Hanya persoalan sepele, warga mengamuk, melempari, dan membakar kantor polisi, seperti di Rantaupanjang, Jambi. Apakah ini sebuah gambaran makin memuncaknya kebencian warga terhadap polisi atau ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi untuk merusak citra Polri,” ujar Neta S. Pane dalam keterangan persnya kepada awak media, Minggu (28/8/2016) pagi.

Neta menambahkan bahwa berdasarkan catatan IP selama 8 bulan terakhir di tahun 2016 terdapat 14 kantor polisi dan fasilitas Polri yang dirusak serta dibakar warga. Selain itu ada 11 polisi yang tewas dan 45 lainnya luka akibat amuk massa.

“Polsek Tabir ini menjadi kantor ke-14 yang diamuk massa. Polsek ini diserbu dan dibakar massa akibat polisi menangkap penambang liar kelas kecil dan membiarkan penambang liar kelas kakap tetap beroperasi,” imbuh Neta.

Catatan lebih lanjut IPW, ternyata menemukan fakta menarik. Sejak Tito Karnavian menjadi Kapolri per 14 Juli 2016 telah terjadi tujuh kerusuhan atau bentrokan massa, yakni di Sumbar, Tanjungbalai, Karo, Aceh, Makassar, Meranti, dan Jambi. Menurut Neta, yang menjadi faktor pemicunya sebenarnya hanya persoalan sepele. Seperti peristiwa terakhir di Jambi, polisi menangkap penambang liar dan tiba-tiba muncul rombongan massa yang menyerbu Polsek.”Mereka melempari dan langsung membakar polsek. Begitu juga di Meranti, rombongan massa langsung melempari dan merusak polres,” paparnya.

Karenanya, pihak IPW mendesak intelijen Polri dan BIN untuk segera melakukan pengusutan serius. Tujuannya jelas yakni apakah aksi warga itu sebuah spontanitas atau ada pihak tertentu yang memprovokasi untuk menghancurkan citra Polri.

“Jadi pertanyaan memang, kenapa warga di daerah kecil, seperti Rantaupanjang, berani menyerang, merusak, dan membakar kantor polisi, hanya karena persoalan sepele. Jadi wajib diusut tuntas agar penyebabnya segera ditemukan dan bisa dilakukan langkah antisipatif ke depannya,” pungkas Neta.

(bm/bti)

Cina Dinilai Berkepentingan Dalam RUU Kewarganegaraan Ganda, Jokowi Diminta Waspada

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Pasca terkuaknya kasus mantan Menteri ESDM Archandra Tahar (AT) dan kasus Gloria yang gagal menjadi pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka), isu untuk segera mempercepat dituntaskannya RUU Kewarganegaraan ganda kian menguat. Hal tersebut dipicu aksi Presiden Joko Widodo pasca memberhentikan AT, mengungkapkan pada media bahwa dirinya akan mendorong agar RUU dimaksud segera disahkan.

Terkait aksi Presiden itu, publik pun bereaksi. Tak pelak, banyak pihak khawatir akan dampak jika sampai RUU tersebut disahkan. Pengamat sosial politik senior Rahman Sabon Nama contohnya, dirinya mengingatkan kembali kepada pemerintahan Jokowi agar lebih berhati-hati. Menurutnya ada pihak-pihak yang akan diuntungkan jika RUU Kewarganegaraan disahkan dan salah satunya adalah Tiongkok.

“Menurut saya, ini (disahkannya RUU Kewarganegaraan Ganda) merupakan bagian terpenting dari upaya Tiongkok untuk mencapai tiga tujuan utama dari kebijakan politik luar negerinya. Beijing menginginkan kekuatan, pengaruh dan status untuk mempertahankan diri dalam percaturan perubahan dunia, dan tentu yang terpenting adalah kekayaan,” ujar Rahman Sabon pada kepada redaksi, Sabtu (27/8/2016).

Rahman Sabon menambahkan, dalam upaya untuk memenuhi tujuannya itu, maka Beijing mencatat dengan baik semua sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan politiknya baik di tingkat domestik lebih-lebih di luar negeri.

“Makanya, saya melihat RUU Kewarganegaraan Ganda ini merupakan capaian target pemerintahan Beijing, sehingga Indonesia dijadikan sebagai target untuk konsolidasi menyatukan 35 juta penduduk China perantauan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan politiknya,” imbuh pria yang juga Ketua Umum APT2PHI ini.

Untuk diketahui, ada tiga tujuan utama kebijakan Tiongkok soal Cina perantauan di abad ke-21 yaitu sukses secara ekonomi, budaya dan politik. Dengan demikian menurut Rahman Sabon perlu kewaspadaan tinggi akan adanya jaringan Cina perantauan di Indonesia yang justru memainkan peranan penting secara politis.

“Dari jutaan Cina perantauan di dunia khususnya di Indonesia, menjadi andalan pemerintahan Beijing. Mereka ini mengusai sekitar 70% perekonomian dan jaringannya telah masuk dalam struktur kekuasaan baik di pemerintahan maupun di parlemen. Mereka berperan melaksanakan misi pemerintahan Beijing dengan menguasai perekonomian dan masuk ke struktur politik Indonesia. RUU Kewarganegaraan Ganda bisa jadi pintu masuknya. Kita mesti hati-hati,” tegasnya.

Inilah alasan mengapa Rahman Sabon kerap mengingatkan Pemerintahan Jokowi dan DPR agar tidak ceroboh dan lebih bijaksana mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi dan aspek sosial budaya bangsa Indonesia. Menurut pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini, sejak merdeka hingga kini, Indonesia tidak menganut Dwi Kewarganegaraan karena manfaatnya kurang untuk kepentingan NKRI dan justru akan melemahkan.

Menurut Rahman, jika RUU Kewarganegaraan Ganda sampai lolos akan menjadi catatan kelam sejarah politik Indonesia bahwa Pemerintahan Jokowi telah menjerumuskan bangsa dan negara ini ke dalam jebakan politik asing China.

“Harus disadari oleh semua komponen bangsa bahwa jaringan warga negara Cina perantauan adalah agen yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintahan Beijing dalam persoalan reunifikasi Cina dan kasus Taiwan,” pungkasnya.

(bm/bti)

Dinilai Berat Sebelah, Inilah Surat Terbuka IAKMI Kepada Karni Ilyas

ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Acara populer di salah stasiun TV swasta nasional Indonesia Lawyer Club (ILC) yang dipandu pembawa acara kawakan Karni Ilyas pada Selasa (23/8/2016) lalu yang membahas isu kenaikan harga rokok mendapatkan kritik publik. Kritik tersebut lebih ditujukan kepada Karni Ilyas selaku pembawa acara karena dinilai tidak adil dalam memoderatori diskusi. Kritik itu dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) dalam bentuk surat terbuka. Berikut isi lengkap surat terbuka dimaksud.

SURAT TERBUKA PP IAKMI BUAT PEMANDU ILC 23 AGUSTUS 2016

Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bersama seluruh Pengurus Daerah IAKMI dari berbagai propinsi menyatakan keberatan atas proses pemelintiran hasil survei Prof Hasbullah Thabrany tentang jawaban 72% perokok yang akan berhenti merokok bila harga rokok dinaikkan menjadi Rp 50.000, yang ditayangkan ILC TVOne, 23 Agustus 2016.

Kami menilai ILC tidak netral, dilihat dari judul yang provokatif dan indikatif pro rokok: “Negara Paceklik, Perokok Dicekik”. Apabila seluruh proses diskusi di ILC dinilai terlihat sangat kental politisasi isu merokok. Puncaknya adalah di akhir diskusi,  ditutup dengan ulasan peserta kubu industri rokok, sementara Prof Hasbullah ditolak permintaannya untuk membuat closing remark.

Pemandu acara ILC telah bersikap tidak netral, berat sebelah dan sangat tendensius memojokkan akademisi dan warga masyarakat yang ingin memberikan opsi win-win solution: menyelamatkan korban dan calon korban kecanduan sekaligus memberikan opsi ekonomis untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari cukai barang adiktif tanpa harus mematikan petani dan buruh rokok.

ILC 23 Agustus 2016 yang seharusnya sebagai forum bergengsi yang netral dan mencerahkan, telah digunakan secara sepihak untuk pembodohan,  mempertajam perbedaan, bahkan adu domba yang tidak sehat dan tidak mencerdaskan.   Penempatan bahasan pak Gabriel, yang sarat prejudice, too good to be true, tampaknya memang disetting untuk menyebar fitnah “peran asing memusnahkan kreteks”. Kebenaran pernyataannya perlu pembuktian panjang dan obyektif. Kami sangat menyesalkan tindakan pemandu acara dan mengharapkan di masa mendatang tidak terulang upaya-upaya provokatif yang menyudutkan pihak-pihak yang justru bertujuan memuliakan dan meningkatkan harkat bangsa.

Kedepannya: Sudah saatnya masyarakat diberikan penjelasan yang lengkap, jelas, benar, jujur dan mudah dicerna yang akan membangun daya kritis bukan malah memecah belah dengan menciptakan 2 kubu hipotetik yang dipertentangkan antara kesehatan masyarakat dan petani/buruh rokok yang dirugikan.

PP IAKMI

(bti)

Hingga Malam ini, Ribuan Bidan Desa Masih Bertahan

Perwakilan Forum Bidan Desa (Forbides) PTT berbincang dengan pihak aparat keamanan terkait bertahannya aksi damai Forbides hingga Kamis (25/8/2016) malam menuntut kejelasan nasib mereka. (foto: Boerhans Putera Milan)
Perwakilan Forum Bidan Desa (Forbides) PTT berbincang dengan pihak aparat keamanan terkait bertahannya aksi damai Forbides hingga Kamis (25/8/2016) malam menuntut kejelasan nasib mereka di depan Istana Negara, Jakarta. (foto: Boerhans Putera Milan)

JAKARTA – Kamis (25/8/2016) ribuan massa yang mengatasnamakan Forum Bidan Desa (Forbides) PTT mengadakan aksi damai menuntut kejelasan nasib mereka. Ketua Umum Forbides PTT pusat, Lilik Dian Ekasari menjelaskan bahwa mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap mendera nasib para bidan desa di daerah.

“Kami menanti sikap resmi Presiden Jokowi terkait nasib kami. Beberapa waktu lalu kami telah serahkan surat terbuka tetapi sampai saat ini belum ada perkembangan. Saat ini kami sampaikan surat terbuka kedua kami,” ujar Lilik saat orasi di depan ribuan rekan sejawatnya, Kamis (25/8/2016).

Ribuan Bidan Desa terus bertahan hingga Kamis (25/8/2016) malam menuntut kejelasan nasib mereka kepada Presiden Jokowi karena menganggap nasib itu hanya bisa dijelaskan jika Presiden segera mengambil langkah yang tepat. (Foto: Boerhans Putera Milan)
Ribuan Bidan Desa terus bertahan hingga Kamis (25/8/2016) malam menuntut kejelasan nasib mereka kepada Presiden Jokowi karena menganggap nasib itu hanya bisa dijelaskan jika Presiden segera mengambil langkah yang tepat. (Foto: Boerhans Putera Milan)

 

Hingga malam ini, ribuan bidan desa ini terus bertahan dan terus meneriakkan tuntutan mereka. Keinginan bertemu Presiden terus dipekikkan.

“Kami sudah kenyang menjadi korban tipuan oknum-oknum Dinkes terutama saat masa perpanjangan kontrak tiba dan momentum perekrutan CPNS seperti pada Juli lalu,” tegas Lilik mewakili nasib ribuan rekan-rekannya.

Semula aksi ini akan dilaksanakan di depan Istana Merdeka tetapi dilarang aparat keamanan. Aksi akhirnya berpindah di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan RRI. Tetapi malam harinya bergerak ke arah Istana Merdeka dan menuntut bertemu dengan Presiden untuk menyerahkan surat terbuka keduanya dan memastikan bahwa ada kejelasan akan nasib mereka.

(bm/bti)

Jika Elit Gagal Akomodasi Aspirasi Rakyat, Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Asli Tak Bisa Dibendung

JAKARTA – Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodemokrasi Bob Randilawe menegaskan bahwa salah satu amanat gerakan reformasi 1998 adalah tuntutan amandemen UUD45 dengan tujuan tidak lagi memberi jalan munculnya penguasa despotik dan otoriter tanpa pengawasan dan kekuatan pengimbang, tidak lagi memberi jalan terhadap setiap upaya monopoli ekonomi serta penjarahan SDA oleh pihak asing dan aseng dalam industri dan perdagangan nasional, tidak ada lagi “regulasi pesanan” yang dibungkus agenda privatisasi dan globalisasi dan mengadili rejim Soeharto yang telah menyebabkan kemunduran sehingga bangsa kita kehilangan momentum lompatan kemajuan seperti dialami oleh Cina, Malaysia, Korea Selatan dan Singapura.

“Kini kita harus menebus dengan kerja dan kerja sampai rakyat sendiri yang “ngos-ngosan” demi mengejar ketertinggalan itu sambil merevitalisasi prinsip kedaulatan bangsa yakni Trisakti. Tetapi kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat menengah ke bawah ibarat orang berlari tak tentu arah. Perubahan dan kemajuan bangsa harus memiliki fondasi ideologis yakni Pancasila,” ujar Bob Randilawe dalam keterangannya kepada pers, Kamis (25/8/2016).

Bob menambahkan bahwa saat ini suasana psikologis para elit politik tengah labil dan saling curiga membuat pembahasan perubahan UUD khususnya tentang penguatan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan isu memfungsikan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi tidak progresif dan jauh dari suasana kebatinan seperti para pendiri bangsa dahulu.

“Nampak sekali adanya tarik-menarik kepentingan pribadi, kelompok, dan partai lebih dominan dibandingkan kepentingan bangsa dan negara,” imbuh Bon dengan nada kecewa.

Bahkan menurut Bob, salah satu produk amandemen konstitusi pasca Reformasi 1998 adalah Pilkada yang telah menciptakan kontroversi yang memicu sentimen SARA yang reaksioner dan kekanak-kanakan seperti nampak pada hiruk-pikuk Pilkada DKI. Bob menilai arogansi kepala daerah atas nama otonomi daerah (otoda) telah memperlemah nasionalisme, kerukunan dan harmoni sosial.

“Sentimen etnosentris di Pilkada DKI ini misalnya menunjukkan adanya arogansi kepala daerah. Kepala negara tidak boleh didikte oleh cagub manapun termasuk Ahok. Karena itu, polarisasi horisontal dalam Pilkada harus dicegah karena memperlemah nasionalisme dan pluralisme bangsa,” tegas Bob.

Selain itu, Bob mendesak para elit politik seharusnya menjadi teladan dalam mengecilkan ego personal, kelompok, golongan, demi kedaulatan bangsa dengan tidak menjadi antek asing terutama dalam melahirkan perubahan konstitusi yang modern, demokratis dan berjiwa proklamasi 1945.

“Arus balik untuk kembali ke UUD 1945 yang asli akan sulit dibendung apabila para elit politik gagal fokus merumuskan perubahan UUD. Pilihan alternatif reformasi konstitusi yakni: Kembali Ke UUD 45 asli cukup dengan adendum pasal Pemilihan Presiden secara langsung, bukan tidak mungkin terjadi apabila setiap orang baik yang pro demokrasi dan yang cinta NKRI turun ke jalan, bersatu memperjuangkannya. Ingat itu,” pungkas Bob mengakhiri keterangannya.

(bm/bti)

Dinilai Tidak Pro Konsumen Rokok, Ini Tanggapan YLKI

Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi. (foto: istimewa)
Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Kaalangan pro rokok, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sering diklaim sebagai lembaga yang tidak peduli pada konsumen perokok. Mereka menilai sebagai lembaga yang menaungi hak-hak konsumen, YLKI seharusnya melindungi konsumen perokok, bukan malah mendukung kenaikan harga rokok.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa pihaknya sangat peduli pada konsumen perokok, bahkan calon perokok. Tetapi menurutnya, bentuk kepedulian atau perlindungan pihak YLKI terhadap konsumen perokok ataupun calon perokok tidak bisa disamakan dengan komoditas seperti makanan, minuman, obat-obatan atau bahkan sektor jasa.

“Rokok itu produk tidak normal, terbukti rokok dikenakan cukai sebagai sin tax (pajak dosa). Sedangkan pada komoditas normal seperti pada makanan, minuman dan jasa dikenai pajak, bukan cukai. Perlu diketahui bahwa pajak berbeda dengan cukai,” ujar Tulus Abadi dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (23/8/2016).

Tulus menambahkan alasan mengapa ada “pajak dosa” pada rokok. Menurutnya hal itu dikarenakan rokok menimbulkan dampak eksternalitas negatif bagi konsumennya, bahkan bagi perokok pasif dan lingkungan. Sehingga bentuk kepedulian dan perlindungan YLKI terhadap konsumen perokok adalah agar bagaimana mereka ini tidak semakin terperosok.

“Karena itu, kami dari YLKI meminta pihak terkait untuk menetapkan harga rokok yang mahal, membatasi penjualannya, memberikan peringatan kesehatan bergambar, melarang total iklan dan promosinya dan menegakkan kawasan tanpa rokok,” lanjut Tulus.

Karenanya, terkait wacana dari Pemerintah untuk menaikkan harga rokok menjadi Rp 50.000/bungkus, YLKI sangat setuju dan bahkan mendorong dimana hal itu sebagai bentuk kepedulian YLKI untuk melindungi konsumen perokok dan non perokok terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, remaja dan anak-anak.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa rokok bisa dikategorikan sebagai produk yang melanggar UUPK sendiri. Argumentasinya adalah karena UUPK mensyaratkan bahwa produk yang kita konsumsi harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa. “Adakah rokok mencantumkan tanggal kadaluwarsa?” tanya Tulus dengan nada retoris.

Selain itu, UUPK juga mensyaratkan bahwa setiap produk menyebutkan kandungan atau konten dari produk tersebut. Padahal rokok sendiri kandungannya ada sekitar 4.000 item dan itu tidak disebutkan semuanya dalam produk rokok bahkan dalam UUPK disebutkan bahwa setiap produk juga harus menyebutkan efek samping (jika ada efek sampingnya).

“Pertanyaanya sekarang, adakah produk rokok menyebutkan semua efek sampingnya? Nah lo.  Bahkan dengan pendekatan UU Jaminan Produk Halal sekalipun rokok ini juga membingungkan. Jika UU ini mensyaratkan setiap produk harus memiliki basis sertifikasi halal. Rokok ini sertifikasinya halal atau haram? Tidak ada sertifikasi “makruh” loh.” sindirnya.

Oleh karena itu, harga yang mahal pada rokok, menurut Tulus adalah bentuk perlindungan nyata pada konsumen, baik sebagai perokok ataupun non perokok.

“Harga rokok yang murah akan mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadap perokok, yang tragisnya dari kalangan rumah tangga miskin, anak-anak dan remaja.” pungkasnya.

(bm/bti)