IPW: Ada Pembiaran Aksi Mafioso Di Medan, Polri Wajib Tegas

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menyatakan bahwa kerusuhan berbau SARA di Tanjungbalai, Asahan (Sumatera Utara) pada Jumat (29/7/2016) malam harus segera diantisipasi dan dikendalikan Polri. Jika tidak, Neta S Pane khawatir kerusuhan tersebut akan meluas, mengingat kawasan pantai timur Sumatera Utara itu sangat rentan dengan amuk massa dan konflik SARA.

“Belajar dari kasus amuk SARA di Tanjungbalai sudah saatnya Mabes Polri dalam menunjuk Kapolda dan Kapolres harus memilih figur-figur yang peduli dengan kondisi psikologis massa. Sehingga mereka mampu membuat pemetaan tentang psikologis masyarakat dan memetakan daerah rawan kriminal maupun rawan konflik SARA,” ujar Neta S. Pane kepada redaksi cakrawarta.com, Sabtu (30/7/2016).

Menurut catatan IPW, Tanjungbalai sendiri tergolong sebagai daerah rawan konflik. Hal ini terjadi akibat kurang pedulinya jajaran aparat keamanan terhadap situasi sosial, bahkan cenderung berkolusi dengan pihak tertentu dan membiarkan berkembangnya mafioso di daerahnya. Di Tanjungbalai misalnya, pada 27 Mei 1998 warga keturunan Cina menjadi korban amuk massa. Sebab, selama ini warga Tanjungbalai merasa diteror tokoh mafia Abie Besok Gembok yang juga keturunan Cina. Abie yang dekat dengan pimpinan parpol di Jakarta ini bisa membuat jajaran kepolisian dan militer di kota itu bertekuk lutut. Abie bebas melakukan pungutan uang keamanan ke pertokoan, menguasai penyelundupan, mengendalikan perjudian dan pelacuran, dan jajaran kepolisian membiarkannya. Sehingga sang mafioso makin bertindak semena-mena hingga membuat rakyat Tanjungbalai kesal dan mengamuk.

‘Kerusuhan SARA pun meletus di kota itu pada 28 Mei 1998. Ratusan rumah, toko, dan mobil di kota itu dihancurkan serta dibakar warga. Begitu juga gedung DPRD dihancurkan warga karena sebagian oknum legislatif dianggap sebagai backing mafia. Massa juga menjarah toko toko. Kerusuhan baru berakhir setelah TNI diturunkan dari berbagai kota,” ujar Neta mengisahkan kasus kerusuhan di Medan yang menjadi pemicu kerusuhan Mei 1998 beberapa tahun silam itu.

Untuk diketahui, Neta mengisahkan bahwa pada 3 Maret 1946 Tanjung Balai, Asahan juga pernah dilanda amuk massa. Puluhan orang tewas. Korbannya adalah keluarga Kesultanan Asahan dan warga keturunan Cina. Kerusuhan di Tanjungbalai kemudian menjalar tanpa kendali ke berbagai daerah di Sumatera Utara, bahkan hingga ke Tanjungpura, Langkat. Sejarah panjang amuk massa ini harus jadi pembelajaran Polri.

“Polri harus memiliki kepedulian yang tinggi dan jangan membiarkan aksi mafioso berkembang, sehingga warga tidak tertekan dan nekat melakukan amuk massa berbau SARA, seperti yang terjadi di Tanjungbalai,” pungkas Neta menutup pernyataannya.

(bm/bti)

JNIB: Hapus Penggusuran di Jakarta, Lawan Gubernur Tukang Gusur

Ribuan massa
Ribuan massa korban penggusuran di Jakarta berkumpul semalam, Jumat (29/7/2016) dalam acara “Panggung Rakyat Melawan Ketidakadilan dan Penggusuran” di Kampung Aquarium, Penjaringan Jakarta Utara. (foto: mustaqiem)

JAKARTA – Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu relawan Jokowi pada Pilres 2014 menyatakan melawan siapa saja Gubernur DKI Jakarta dan atau Calon Gubernur DKI Jakarta yang hobinya menggusur warga miskin tinggal di Jakarta.

Bersama FKTMB Tanah Merah, RSCC, Warga Gusuran Kalijodo, Barisan Relawan Nusantara, Warga Luar Batang, dan Warga Aquarium, JNIB menyatukan barisan menuntut penyelesaian penggusuran diakhiri sekarang juga. Panggung rakyat ini juga, menurut Wignyo Prasetyo, Ketua JNIB, sarana untuk mempertemukan warga jakarta korban gusuran, dan warga-warga lainnya yang terancam tergusur.

“Kami semua sudah sepakat menuntut penghapusan penggusuran dari agenda Pemda DKI Jakarta, sepakat melawan Gubenur DKI Jakarta dan atau Calon Gubenur DKI Jakarta yang tidak menyediakan ruang bagi kaum miskin,” kata Wignyo Prasetyo.

Pesan itu disampaikan Wignyo dalam acara, “Panggung Rakyat Melawan Ketidakadilan Dan Penggusuran” di Kampung Aquarium, Penjaringan tadi malam (29/07/2016). Acara ini dihadiri sekitar ribuan warga korban Gusur di DKI Jakarta, mereka silih berganti melakukan orasi melawan kebijakan Ahok, Gubenur DKI Jakarta.

Selain orasi dari berbagai kelompok, panggung diselingi dengan puisi dan musik, yang bernada melawan kebijakan anti rakyat miskin.

“Buat kami Ahok sudah selesai, gubernur dan calon gubenur yang harus kita lawan bersama. Ahok adalah musuh bersama warga miskin. Kami juga meminta warga lain untuk bergabung bersama kami untuk melawan ketidak adilan ini., ujar warga Korban gusuran Aquarium dalam orasinya.

Selain itu, kata Dharma Diani, juru bicara warga Kampung Aquarium setuju dengan pengaturan ruang Jakarta. Namun lanjutnya, ruang juga harus menyediakan rasa adil bagi semua kelompok, wajib mempertimbangkan keadilan dan menaungi yang lemah, tolerasi sesame warga. 

Sejauh ini, kata Diani, penggusuran mereka dilakukan Ahok sama sekali belum menerima kompensasi atas bangunan yang dirobohkan oleh gubernur Ahok. Padahal, katanya, tanah dan bangunan dua hal yang harus dipisahkan secara hukum.

(kf/bti)

Muslim Arbi: Kabinet Kerja Adalah Kabinet Bom Waktu

 

pengamat politik senior, Muslim Arbi.
pengamat politik senior, Muslim Arbi.

MOJOKERTO – Perombakan kabinet jilid II mendapatkan banyak respon negatif dari publik. Salah satunya dari pengamat senior Muslim Arbi. Menurutnya, usia pemerintahan Jokowi belum genap 2 tahun tetapi sudah melakukan reshuffle hingga dua kali. Hal ini menurutnya, membuktikan Jokowi sebagai pemimpin justru asal pasang saja dalam menempatkan pembantunya di Kabinet Kerja.

“Kabinet hasil Pilpres 2014 ini, baru beberapa bulan dirombak, lalu beberapa bulan kemudian dirombak lagi. Bisa dikatakan di antara pekerjaan Kabinet Kerja sekarang itu ialah bongkar pasang personel. Lalu kapan kerjanya? Perombakan ini mencerminkan penempatan para scuad di lini permainan oleh sang kapten terlihat asal pasang dan sesuai selera saja,” ujar Muslim Arbi kepada redaksi saat ditemui di sela-sela acara di Mojokerto, Jumat (29/7/2016) pagi.

Arbi menyayangkan reshuffle kabinet justru malah mempertahankan menteri-menteri berkinerja buruk dan malah membuang yang bagus, sehingga tak pelak menuai protes publik luas. Menurut kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) ini, kabinet yang ada merupakan ‘Kabinet Bom Waktu’.

“Kok bisa dianggap Kabinet Bom Waktu? Karena publik menilai pada kabinet hasil reshuffle ini, ada buronan ICC alias pelanggar HAM, ada Ratu Century, ada agen asing khususnya Cina, ada pelahap Cessi Bank Bali,” imbuhnya.

Arbi menambahkan, pemanggilan beberapa tokoh lama dan tua merupakan indikasi negatif bagi kekuasaan rezim berkuasa saat ini. Tetapi sekaligus membuktikan pemimpinnya kerap salah dalam pengelolaan manajemen pemerintahan. Jika tak segera dipahami dengan baik dan diperbaiki segera, maka sejarah pergolakan politik kerap diajarkan sejarah bahwa ia akan berulang dan tidak jauh dari siklusnya.

“Jika benar keputusan komposisi kabinet sekarang adalah buah yang tidak matang, maka bom waktu itu bisa segera meledak sewaktu-waktu,” kata Arbi mengingatkan sekaligus mengakhiri pernyataannya.

(bus/bti)

Paradoks Pilihan Presiden Jokowi

Johan O Silalahi 20160729_103809

 

Reshuffle (perombakan) kedua Kabinet Kerja akhirnya terjadi juga. Itu semua terjadi pada saat kepercayaan publik tentang jadi tidaknya reshuffle kabinet kedua sudah sampai pada titik jenuh. Reshuffle kali ini betul-betul menjadi paradoks bagi Presiden Jokowi, apakah akan menjadi seperti pemimpin lainnya yang peragu dan selalu lambat mengambil sikap, atau sebaliknya menjadi pemimpin yang penuh percaya diri, bisa cepat dan tepat mengambil keputusan.

Sesuai bakat dan karunia yang saya miliki, saya bisa membaca dan memahami perang batin, pergolakan pemikiran, strategi dan siasat yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Saya akan uraikan disini beberapa aspek penting dan strategis, tapi tetap banyak yang saya simpan karena sangat sensitif, bisa menjadi senjata dan amunisi untuk menyerang Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Dalam kehidupan, sudah kodratnya kita selalu dihadapkan pada pilihan. Paradoks saat kita memilih ini terjadi pada semua orang. Bagi saya paradoksnya adalah jika berada dalam pemerintahan, maka saya harus ikut bertanggung jawab memperbaiki semua kekurangan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Sebaliknya jika berada di luar pemerintahan, karena kecintaan saya pada bangsa dan negara ini, mau tidak mau, suka tidak suka, saya akan selalu membantu memberikan kritik konstruktif dengan berbagai alternatif solusinya.

Secara objektif, ada berbagai kelebihan dan kekurangan dari reshuffle kabinet kedua ini. Kelebihannya, umumnya menteri yang diganti memang memiliki ‘kelemahan’ dan ‘kontroversi’ sejak dipercaya menjadi pembantu Presiden Jokowi. Kelemahannya sekaligus menjadi paradoks pilihan Presiden Jokowi adalah karena menteri baru yang menggantikan juga memiliki berbagai ‘kelemahan’ dan ‘kontroversi’ juga. Satu hal yang sudah terbukti, berbahaya sekali jika memilih figur pembantu Presiden dengan tingkat ‘trial and error‘ yang tinggi. Apalagi jika terjebak memilih orang yang salah menjadi menteri. Sebagai contoh kebijakan ‘kunci’ pemerintahan yang sudah diluncurkan di bawah komando Presiden Jokowi yaitu program Tax Amnesty (TA).

Program TA ini dicanangkan dengan target terlalu tinggi dan bahkan cenderung irasional. Bisa Kita bayangkan, target TA adalah dana repatriasi dari luar negeri atau dana yang dideklarasikan dan harus dibawa kembali dan mengendap selama 3 tahun di Indonesia sebanyak 3.500 hingga 4.000 triliun rupiah. Kalkulasi dana TA atau pengampunan pajaknya dengan tarif sebesar 4% sekitar 160 triliun rupiah. Sangat mudah kita pahami bahwa tidak mungkin ada sedemikian besar uang yang menganggur di bank asing di luar negeri milik kumpulan orang Indonesia, karena pasti sangat rugi menyimpan uang sedemikian besar dengan tingkat bunga di luar negeri yang sangat rendah. Filosofi hidup semua orang kaya sudah pasti terbiasa dengan perhitungan cost of fund, value of money dan return of investment. Sudah pasti, tidak mungkin ada dana sebesar itu yang dibiarkan sekedar menganggur atau ‘tidur’ di bank di luar negeri, serta dengan gampangnya dibawa ‘terbang’ kembali ke Indonesia. Sementara itu, target TA dari dalam negeri menjadi lebih tidak masuk akal lagi karena mengharapkan dana repatriasi sebesar 1000 triliun dan kalkulasi pengampunan pajak yang dibayarkan dengan tarif 2% sekitar 20 triliun rupiah. Logikanya, mudah sekali untuk memvalidasi dan menguji apakah benar ada dana di dalam negeri yang masih ‘gelap’ belum dikenakan pajak sebesar 1.000 triliun rupiah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bank-bank BUMN kita.

Berdasarkan penelusuran data dan analisis yang saya lakukan dengan beberapa pakar ekonomi serta beberapa sahabat sesama analis dan pengamat intelijen, maka dapat diprediksi bahwa program TA akan gagal mencapai target yang terlalu ambisius ini. Prediksi kegagalan program TA ini karena data intelijen yang direkomendasikan kepada Presiden Jokowi ‘misleading‘ atau sesat. Kelak akan bisa dibuktikan apakah ini bagian dari operasi pembusukan untuk menjebak Presiden Jokowi, ataukah memang human error karena kesalahan tim yang merekomendasikan angka-angka dan target TA, karena tidak melakukan prosedur intelijen berupa verifikasi, validasi, serta check and recheck yang sangat ketat.

Satu hal yang pasti, saya merekomendasikan agar Presiden Jokowi segera mempersiapkan beberapa opsi atau rencana cadangan dengan kegagalan pencapaian target TA ini. Sesungguhnya Presiden Jokowi sudah mengambil langkah strategis karena menyadari ‘badai’ sudah di depan mata dengan ‘membajak’ Sri Mulyani Indrawati (SMI) pulang ke Indonesia. Untuk mengerjakan banyak pekerjaan rumah dan mencuci piring- piring kotor yang ditinggalkan oleh menteri terdahulu. Tentu tidak serampangan bagi sosok perempuan cerdas seperti SMI sampai mau kembali untuk melakukan pekerjaan ‘cleaning service‘ seperti ini. Pasti ada kesepakatan yang sangat dalam antara Presiden Jokowi dengan SMI. Tentu ada ‘kekuatan raksasa’ dibalik kembalinya SMI ini sehingga bisa membuat kaget jajaran petinggi World Bank.

Ada catatan penting yang harus disadari oleh siapapun lawan politik Presiden Jokowi, bahwa peta dan kekuatan politik seluruh negeri sudah dikonsolidasikan oleh Presiden Jokowi. Suka tidak suka, jangan pernah bermimpi bisa menjatuhkan Presiden Jokowi dengan cara-cara gerilya politik. Presiden Jokowi hanya bisa ‘jatuh’ dan harus berhati-hati dengan perangkap dan jebakan dari sektor ekonomi. Hanya kegagalan sektor ekonomi ini yang bisa menjatuhkan dan memporak-porandakan bangunan ‘kerajaan’ yang sedang didirikan oleh Presiden Jokowi.

 

JOHAN O SILALAHI

Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)

Relawan Kesehatan Se-Jabodetabek Demo Tuntut Menkes Tegas Soal Vaksin Palsu

Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek. (foto: istimewa)
Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek. (foto: istimewa)

JAKARTA – Pagi ini, Selasa (26/7/2016), puluhan massa yang mengatasnamakan Kolektif Pimpinan Rekan (Relawan Kesehatan) Indonesia Wilayah Jabodetabek melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Unjuk rasa yang dikuti oleh pengurus wilayah dari 7 kota di Jabodetabek ini menuntut Menteri Kesehatan (Menkes) bersikap tegas terkait kasus vaksin Palsu.

Andi Tamma, pimpinan Rekan Indonesia di Jabodetabek menyatakan pasca Menkes mengumumkan nama Rumah Sakit (RS) yang menggunakan vaksin palsu muncul reaksi dari publik. Dalam beberapa waktu terakhir ini beberapa RS telah digeruduk rakyat dan menimbulkan aksi kericuhan bahkan berujung pada tindak pemukulan terhadap direksi sebuah RS.

“Aksi geruduk tersebut merupakan ekspresi kemarahan rakyat terhadap anak-anak mereka yang telah disuntikan vaksin palsu yang akhir-akhir ini kasusnya mencuat dan ramai diberitakan media,” ujar Andi Tamma, Selasa (26/7/2016) dalam keterangan persnya saat unjuk rasa di Kantor Kemenkes.

Andi menambahkan bahwa pihaknya meminta Menkes dan Badan POM tidak cuci tangan dalam kasus vaksin palsu ini. Selaku kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan termasuk peredaran vaksin, baik Kemenkes maupun Badan POM wajib bertanggung jawab.

Sementara itu, Ali Sofian kordinator aksi tersebut, meminta Menkes untuk memberikan arahan yang jelas terkait kasus vaksin palsu ini.

“Menkes harus memberikan arahan yang jelas apa yang harus dilakukan rakyat yang bayinya di vaksin di RS yang terindikasi sebagai peredaran vaksin palsu, agar tidak terjari kepanikan dan tahu apa yang harus dilakukan,” kata Ali Sofian dalam orasinya.

Menurut Rekan Indonesia, dalam kasus vaksin yang diduga palsu ini, RS dan dokter juga merupakan korban akibat kelalaian Menkes dan Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas obat-obatan dimana vaksin masuk didalamnya.

Ditambah sampai hari ini, Kemenkes dan Badan POM tak pernah melakukan penelitian apakah vaksin yang diangap palsu ini apakah benar-benar palsu atau ternyata vaksin asli namun diperjual belikan secara ilegal yang tak melalui Kemenkes dan Badan POM sebagai pengontrol peredaran obat-obatan Indonesia.

Menurut pihak Rekan Indonesia, perlu juga dijelaskan ke publik karena sejak tahun 2003 beredar dan sampai hari ini, anehnya tak ada korban secara masif dari dampak yang diberikan oleh dugaan vaksin palsu ini terhadap bayi yang disuntik.

“Dapat kita bayangkan jika selang infus saja ada bulih udara dan masuk ke tubuh orang yang diinfus akan menimbulkan masalah terhadap orang yang diinfus, apalagi jika benar vaksin ini adalah vaksin palsu. Tentunya akan berdampak langsung terhadap bayi yang telah disuntikkan vaksin itu,” ujar Martha Tiana Hermawan, Ketua Rekan Indonesia wilayah Jakarta Selatan yang juga ikut memberikan orasi.

Dalam aksinya hari ini, Rekan Indonesia Jabodetabek menyampaikan tuntutan sebagai berikut :
1. Kejadian vaksin palsu ini sebagai kejadian luar biasa,

2. Segera membentuk Crisis Center yang tersentralisasi, guna mempermudah pengawasan, pendataan, memastikan transparansi, akutabilitas dan kredibilitas tenaga dan penanganan terhadap anak “korban” pemberian vaksin yang diduga palsu,

3. Memastikan akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi penanganan dengan membentuk Komite Pengawas Penanganan Korban Vaksin Palsu, yang terdiri dr unsur pemerintah terkait, masyarakat, perwakilan orang tua korban, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Konsumen, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan unsur-unsur terkait lainnya.

4. Memastikan seluruh pembiayaan penangan korban vaksin palsu menjadi tanggungjawab RS terkait,

5. Pembenahan Regulasi Pengawasan dan Pengadaan Obat, di institusi kesehatan dengan melibatkan unsur konsumen didalamnya.

6. Sentralisasi pelaksanaan Imunisasi.

(bm/bti)

Buntut Insiden Brexit, Relawan Jokowi Minta Dirut WK Dicopot

Sejumlah ma
Sejumlah massa relawan Jokowi yang menamakan dirinya Jaringan Rakyat Korban (JARAK) Tol Brexit berdemo di depan kantor pusat PT Waskita Karya (WK), Senin (25/7/2016). Mereka menuntut dicopotnya Dirut PT WK, M. Choliq dari jabatannya karena dianggap memberikan informasi salah terkait Tol Brexit kepada Presiden Jokowi sehingga terjadi Insiden Brexit pada momen Lebaran 2016.

JAKARTA – Jalan tol Pejagan – Pemalang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak (Banten) dengan Banyuwangi (Jawa Timur). Rencananya tol ini akan dibangun sepanjang 57,5 km dan melewati 4 daerah, yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Tol tersebut terbagi ke dalam empat seksi. Yaitu, jalan yang sudah bisa dilintasi yakni seksi 1, area Pejagan-Brebes Barat, dan seksi 2, Brebes Barat-Brebes Timur.

Sisanya, masih dalam proses konstruksi. Nantinya, para pemudik bisa mengambil jalur keluar di pintu tol Brebes Timur (Brexit) untuk menuju ke Brebes. Selain itu, tol tersebut juga terintegrasi dengan ruas jalan Tol Jakarta – Cikampek, Cipularang, Padaleunyi dan Cipali, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).

Proyek pembangunan jalan tol tersebut sempat mangkrak selama 20 tahun karena terhambat mengenai pembebasan lahan. Tol Pejagan – Pemalang ini dimiliki bersama antara PT Waskita Toll Road melalui perusahaan induk PT Waskita MNC Trans Jawa Toll Road.

Tetapi, Waskita Toll Road kemudian mengakuisisi kepemilikan ruas tersebut seluruhnya. Mereka juga mengakuisisi 2 ruas tol Trans Jawa lainnya yakni Kanci-Pejagan dan Pasuruhan-Probolinggo. Untuk pembangunan tol Pejagan-Pemalang dengan investasi yang ditanamkan mencapai Rp 5, 52 triliun.

Jalan Tol Pejagan – Pemalang pun diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi pada Kamis (16/6/2016). Tol ini di gunakan untuk arus mudik pada 2016, namun dalam penggunaannya berubah menjadi bencana kemanusiaan yang menelan korban sekitar 17 orang di pintu Tol Brexit.

Merespon bencana tersebut, Koordinator Jaringan Rakyat Korban (JARAK) Tol Brexit), LA Ode Kamaludin mengatakan bahwa pengunaan jalan tol Pejagan – Pemalang keluar pintu Brebes Timur terkesan dipaksakan oleh pihak PT Waskita Karya (WK) sebagai pelaksana Proyek di mana M. Choliq sebagai Direktur Utama (Dirut) telah meyakinkan Presiden Jokowi lewat Menteri BUMN bahwa jalan itu sudah bisa digunakan pada tahun 2016 padahal jalan tol tersebut belum bisa digunakan.

“Dari info yang diberikan tidak sesuai dengan fakta akhir yang mendatangkan musibah mudik terhoror di tahun 2016”, ungkap Kamal, sapaan akrab LA Ode Kamaludin kepada redaksi, Senin (25/7/2016) siang.

Kamal menambahkan bahwa peristiwa tersebut sangatlah memalukan bangsa Indonesia terutama Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Dengan melihat fakta di atas kami tidak rela Presiden Jokowi menjadi tumbal dalam pasca peresmian tol Brebes Timur atau Brexit,” imbuhnya.

Maka Kamal bersama ratusan Relawan Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Aksi Rakyat Korban Tol Brexit (JARAK) melakukan aksi demonstrasi hari ini, Senin (25/7) di kantor pusat PT Waskita Karya Cawang Jakarta Timur. JARAK dalam orasinya hari ini tersebut mendesak Presiden Jokowi segera mencopot M. Choliq sebagai Dirut WK karena kesalahan informasi dan kelalaiannya. Lebih lanjut, kelompok massa ini meminta BPK RI agar segera melakukan audit investigasi dalam proyek jalan tol Pejagan – Pemalang karena diduga ada bagi – bagi fee dalam proyek tersebut.

“WK juga harus segera bertanggung jawab untuk penyelesaian ganti rugi atas korban yang meninggal di sepanjang pintu tol Brexit,” tandas Kamal menutup pernyataannya.

(bm/bti)

APBN Diperkirakan Defisit 3% Akibat Gugatan UU Tax Amnesty Ke MK

Rahman Sabon Nama
Rahman Sabon Nama

YOGYAKARTA – Gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty oleh sekelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi bisa (MK) membuat takut pengusaha dan wajib pajak memanfaatkan kesempatan melalui adanya UU Tax Amnesty ini. Para pengusaha akan menganggap Pemerintah tidak menjamin kepastian hukum bagi mereka dan dikhawatirkan akan membuat defisit anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Demikian disampaikan pengamat senior Rahman Sabon Nama dalam kepada redaksi.

“Perkiraan saya bahwa indikasi penerimaan pajak dari Ditjen Pajak dan Ditjen Beacukai pada semester satu enam bulan pertama 2016 diperkirakan target penerimaan baru mencapai 35% lebih rendah dari pemasukan pajak semester satu 2015 dan bisa mencapai 40%, apalagi target penerimaan dari Tax Amnesty sekitar Rp 165 triliun. Kalau gugatan sukses defisit APBN diperkiraan akan bertambah,” ujar Rahman Sabon Nama, Senin (25/7/2016) dini hari.

Rahman Sabon menambahkan bahwa dirinya memperkirakan target paling besar dari Tax Amnesty hanya mencapai Rp 53 triliun. Artinya menurut dirinya defisit APBN akan bertambah sebesar Rp 112 triliun. Perkiraan Bank Indonesia dan banyak ekonom pun menurutnya sama sehingga defisit APBN bisa mencapai Rp 296 triliun.

“Ini berarti melampaui batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB. Untuk pastinya bisa tunggu 18 Oktober 2016 (3 bulan masa berlakunya UU Tax Amnesty),” imbuh pria kelahiran NTT itu.

Padahal menurut Rahman Sabon, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan upaya untuk mempercepat pergerakan ekonomi Indonesia dengan melakukan sosialisasi Tax Amnesty untuk wilayah Sumatera berpusat di Medan pada Kamis (1/7/2016) lalu. Presiden Jokowi menyampaikan pada pengusaha yang datang bahwa dana yang bisa dikumpulkan bisa digunakan untuk membiaya proyek infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, listrik dan lainnya.

Rahman menilai bahwa efektivitas UU Tax Amnesty mesti menunggu waktu apalagi Pemerintah khususnya Presiden Jokowi telah berupaya maksimal. Karena itu, dirinya berharap pro dan kontra terkait Tax Amnesty segera diakhiri karena sudah menjadi UU dan taruhannya adalah bangsa dan negara.

Sementara itu, mengutip pernyataan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang memperkirakan penerimaan pajak dari Tax Amnesty bisa lebih dari Rp 135 triliun sehingga kurs rupiah bisa mencapai Rp 12.000,- hingga Rp 10.000,- per dollar Amerika dimana menurut Rahman Sabon jika target pajak tersebut tidak tercapai pada kwartal ke empat diperkirakan kurs rupiah justru akan melemah hingga akan menyentuh Rp 13.600,- per USD.

Karena itu, Rahman Sabon mendesak pada pemerintah agar segera mempertimbangkan untuk mengubah batas maksimum defisit APBN dari 3% menjadi 5% melalui revisi UU atau Perpu sebelum terlambat.

“Revisi ini penting agar tidak dianggap oleh DPR kalau Pemerintah melanggar UU karena defisitnya mencapai lebih dari 3%,” pungkasnya.

(bm/bti)

Jokowi Menjadi Advokat Ahok?

Ilustrasi (foto: istimewa)

Mungkin sebagian orang akan kaget membaca judul catatan di atas, “Jokowi Menjadi Advokat Ahok”. Tapi, bisa juga bagi sebagian yang lain tidak akan kaget. Bahkan tersenyum geli dengan judul di atas.

Namanya pertemanan, apalagi pernah satu sekoci di DKI, pastilah ada perasaan ‘Bela Kawan’ itu pasti akan dilakukan, apalagi itu menyangkut kepentingan menyelamatkan kawan di saat dalam keadaan yang sangat berbahaya mengancam nyawa dan keselamatan. Teman yang baik pasti akan melakukan apa saja demi keselamatan temannya itu.

Belakangan, tersiar berita bahwa Jokowi melarang polisi dan jaksa mempidanakan kebijakan Kepala Daerah. Sehingga sebagian orang menafsirkan, Jokowi sedang melakukan advokasi atau pembelaan terhadap Ahok, mengingat Ahok sangat sering di beritakan namanya terkait dengan sejumlah kasus dugaan tindakan pidana korupsi. Katakanlah kasus taman BMW, pengadaan UPS, Rumah Sakit Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta, belakangan kasus tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. Penafsiran sebahagian orang itu bukan ngawur, karena didasarkan pada beberapa bukti dan fakta.

Sebelum muncul pelarangan kepada jaksa dan polisi untuk mempidanakan kebijakan Kepala Daerah itu, nama Istana sudah seringkali disebut dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga penyebutan Istana dalam kasus-kasus yang membelit Ahok, tidak asing dan aneh lagi. Lebih aneh lagi, Jokowi sebagai penghuni Istana tidak membantah, maka publik anggap pembelaan atau advokasi itu benar adanya.

Persoalan yang menjadi tanda tanya besar adalah ada apa antara Jokowi dan Ahok sehingga Jokowi mau melakukan apa saja untuk menyelamatkan Ahok? Apakah Ahok pegang kartu truf Jokowi, sehingga mantan walikota Solo tersebut sangat ketakutan, sehingga kalau Ahok berteriak, maka Jokowi akan kelimpungan? Ini pertanyaan sederhana dan datar-datar saja. Siapa pun pasti dan boleh menanyakan itu, kalau mencermati hubungan spesial antara mantan walikota dan mantan bupati itu.

Pertanyaan dan rasa penasaran itu selamanya akan bergelayut di kepala sebagian kalangan sampai Jokowi mau bersuara. Jika tidak bersuara, bisa saja pertanyaan itu sewaktu-waktu akan menjadi kekuatan untuk menyadarkan dan membangkitkan semangat publik untuk memberikan tekanan secara sosial pun juga politis. Karena rakyat menganggap ada yang tidak beres dan ada ketidakadilan hukum serta perlakuan istimewa oleh Jokowi terhadap Ahok.

MUSLIM ARBI

Kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)

Dampingi dan Bela Dokter Tersangka Kasus Vaksin Palsu, IDI Dikecam

Mantan Ketua dan Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Ali Mahsun, M.Biomed.
Mantan Ketua dan Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Ali Mahsun, M.Biomed.

JAKARTA – Tindakan Pengurus Besae Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang memberikan pendampingan terhadap dokter yang menjadi tersangka dalam kasus vaksin palsu mendapatkan kecaman dari dr. Ali Mahsun, M.Biomed, mantan Ketua dan Dewan Pakar PB IDI.

“Sungguh naif dan konyol tindakan IDI memberikan pendampingan kepada dokter tersangka kasus vaksin palsu. Ini pelecehan dan dosa terbesar IDI yang mencederai seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kasus vaksin palsu yang berlangsung selama 13 tahun merupakan kejahatan kemanusiaan terbesar di Indonesia terkait dengan keberlangsungan generasi penerus bangsa yang menentukan perjalanan Indonesia ke depan. Kasus vaksin palsu juga tak ada kaitan secara langsung antara tersangka dan profesinya sebagai dokter, melainkan murni sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat kejam. Aneh, unik dan menggemaskan tindakan IDI tersebut,” ujar Ali Mahsun, Jumat (22/7/2016) seusai mendengarkan sikap IDI yang disampaikan Ketua PB IDI dr. Mahesa Paranadipa, MH di Radio Elshinta edisi Jumat (22/7/2016) pagi tadi.

Menurut Ali Mahsun, PB IDI seharusnya segera melakukan pemecatan keanggotaan terhadap 3 dokter yang ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dalam kasus vaksin palsu.

“Mestinya segera pecat dan bukan malah melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan. Sebagai dokter dan anggota masyarakat, saya mengecam keras sikap dan tindakan IDI tersebut dan mendesak segera pecat 3 dokter tersangka kasus vaksin palsu anggota IDI demi harkat dan martabat profesi dokter dan masa depan generasi penerus bangsa,” tegas Ali Mahsun yang juga Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia) itu.

Ali Mahsun lebih jauh juga mendesak IDI untuk berbagai isu dan kasus yang merundung profesi dokter akhir-akhir ini. Mulai isu dan kasus suap kepada dokter dari perusahaan farmasi tertentu hingga vaksin palsu. Menurut dokter alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Universitas I donesia itu, argumentasi bahwa Pemerintah belum memberikan jaminan kesejahteraan kepada dokter atau penghargaan terhadap profesi dokter secara memadai sehingga kehidupan dokter masih banyak yang belum layak tidak bisa dijadikan argumentasi sebagai penyebab terjadinya tindakan-tindakan oknum dokter yang merusak harkat dan martabat kemuliaan profesi dokter.

“Kasus vaksin palsu dan berbagai isu lainnya yang sedang mendera profesi dokter membuat sentimen ketidakpercayaan kepada dokter Indonesia meningkat. Ini harus dihentikan, jangan sampai atau tidak boleh terjadi posisi dokter Indonesia tergantikan dokter asing ke depannya misalnya. Bahkan IDI juga harus berupaya keras kembalikan kedaulatan kesehatan Indonesia,” pungkas dokter ahli kekebalan tubuh tersebut.

(bm/bti)

Rizal Ramli, Reklamasi dan Komitmen Kebangsaan

IMG-20160720-WA0003

Keputusan Menteri Kordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi pulau G di areal Teluk Jakarta telah dilawan dengan segala cara oleh Podomoro Land.   Media sosial ikut terpengaruh, sehingga merespon dan menyerang Rizal Ramli dengan ungkapan dan kata-kata yang selayaknya tidak diucapkan. Terjadi pemutarbalikan fakta sehingga pribadi Rizal Ramli yang sering dipanggil RR, diserang habis-habisan.  Padahal keputusan yang disampaikan Menko Maritim dan Sumber Daya tersebut bukan putusan pribadi tetapi merupakan hasil kajian dan analisis yang dilakukan secara mendalam dan diputuskan oleh tiga kementerian yang dibawahinya yaitu Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, publik lebih percaya pengembang ketimbang Pemerintah.  Padahal Menko Maritim dan Sumber Daya, hanya mengumumkan keputusan tim yang dibentuk dari tiga kementerian, tetapi yang diserang dengan character assassination (pembunuhan karakter) adalah pribadi RR. Cara publik merespon suatu isu dengan tidak tabayun (check and recheck) apalagi mendalami suatu masalah berpotensi merugikan bangsa, rakyat dan negara, karena para pemilik modal -yang juga pemilik media- dengan mudah mengarahkan (opini) publik sesuai kepentingan mereka. Dampaknya tentu negatif mengingat mereka yang diberi amanah menjadi pejabat negara menjadi tidak berani atau akan berpikir ulang dalam mengambil keputusan yang memihak kepada kepentingan rakyat dan negara. Apabila mereka melawan kepentingan pemodal akan menimbulkan kekhawatiran mendapatkan serangan balik dari pemilik modal dan pemilik media yang dibantu oleh pelaku media sosial (netizen) untuk membunuh karakter para pejabat negara yang masih memiliki keberanian dan nurani untuk membela rakyat jelata, kepentingan bangsa dan negara.

Kasus yang dialami RR dalam masalah reklamasi Teluk Jakarta, seperti yang saya kemukakan di atas, jika tidak disadari pelaku media sosial dan Pemerintah dan parlemen dalam mengambil keputusan penting dan maha penting hanya berdasarkan isu yang digulirkan media (sosial), maka negara yang besar ini hanya akan dikendalikan dan dikuasai pemilik modal dan media. Rakyat yang sejatinya berdaulat, hanya menjadi alat pemilik modal dan media, dan pastilah tujuan kita berbangsa dan bernegara tidak akan pernah tercapai.

Membela Rakyat danBangsa

RR adalah aktivis dewan mahasiswa angkatan 77/78 yang diberangus oleh rezim Orde Baru. Sepanjang hidupnya, sejak menjadi mahasiswa sampai meraih gelar Ph.D dari Boston University, Amerika Serikat, menjadi peneliti dan penggiat sosial, menjadi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menjadi rakyat biasa dan kembali diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya RI, dalam berbagai kesempatan tidak pernah berbicara untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan bangsa, rakyat dan negara. Jadi sangat naif, ada yang menulis bahwa keputusan RR yang membatalkan reklamasi pulau G karena tidak mendapat upeti, atau dalam rangka mengupayakan untuk memperoleh upeti dari pengembang. Jauh panggang dari api.  RR tetap tidak berubah, komitmennya dan cita-citanya hanya ingin melihat rakyat dan bangsa Indonesia yang besar ini berdiri tegak, berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan sesama bangsanya dan bangsa-bangsa lain di dunia.

Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang secara nasional dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama.  Itulah yang dibela dan diperjuangkan RR. Sedangkan rakyat (bahasa Inggris: people) adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya apabila diperlukan.

Menurut saya sebagai sosiolog, rakyat sejatinya membela, mendukung dan memberi apresiasi kepada Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya dan Pemerintahan Jokowi,  yang masih committed membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara.  Akan tetapi, sangat aneh dan memprihatinkan, justru memihak, membela dan mendukung Podomoro Land yang banyak dihujat rakyat jelata korban penggusuran di Pasar Ikan (Jakarta Utara) dan kawasan Luar Batang yang akan digusur, melalui spanduk yang bertebaran di berbagai penjuru di kawasan tersebut. Maka mari tempatkan dukungan kita sebagai rakyat secara presisi sesuai fakta di lapangan agar kepentingan bangsa dan negara.

MUSNIUMAR
Sosiolog dan Wakil Rektor l Universitas Ibnu Chaldun Jakarta